DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Bali Nomor 30 Tahun 2025

Nomor: 30
Tahun: 2025
Ditetapkan: 16 Juli 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Ringkasan

Ketentuan Umum; Kewenangan Pemerintah Daerah; Pembentukan Satuan Tugas; Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan; Pembinaan dan Pengawasan; Pendanaan; Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mendorong pembangunan dari desa untuk pemerataan ekonomi sesuai perwujudan Asta Cita keenam, perlu membentuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih melalui pendirian, pengembangan dan revitalisasi Koperasi di Desa/Kelurahan;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah mengamanatkan Pemerintah Daerah memberikan kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan Koperasi dan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, sehingga perlu

Menetapkan

menetapkan kebijakan yang mendorong koperasi agar dapat bertumbuh dan berkembang dengan baik;

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih; SALINAN Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. 3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. 4.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. 5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. 6.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
6. 7.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. 8.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. 9.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
9. 10.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
10. 11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
11. 12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
12. 13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
13. 14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. 15.Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 641); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN KOPERASI DESA/KELURAHAN MERAH PUTIH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Bali.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Bali.
3.Gubernur adalah Gubernur Bali.
4.Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Bali.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah Provinsi.
6.Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7.Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah kerja Kecamatan.
8.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9.Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10.Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang- seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
11.Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang selanjutnya disebut Koperasi adalah yang didirikan, dikembangkan atau direvitalisasi dengan memperhatikan karakteristik desa/kelurahan, potensi desa/kelurahan dan lembaga ekonomi yang telah ada di desa/kelurahan.
12.Pendiri adalah orang-orang atau beberapa Koperasi yang memenuhi persyaratan keanggotaan dan menyatakan diri menjadi anggota serta hadir dalam rapat pendirian Koperasi.
13.Pengurus adalah anggota Koperasi yang diangkat dan dipilih dalam rapat anggota untuk mengurus organisasi dan usaha Koperasi.
14.Pengawas adalah anggota Koperasi yang diangkat dan dipilih dalam rapat anggota untuk mengawasi pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan Koperasi.
15.Pengelola adalah anggota Koperasi dan/atau pihak ketiga yang diangkat oleh Pengurus dan diberi wewenang untuk mengelola usaha Koperasi.
16.Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap koperasi sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
17.Pelindungan adalah upaya menjaga dan melindungi koperasi dari hal-hal yang berpotensi menghambat dan merugikan pertumbuhan dan perkembangan koperasi.

Pasal 2

(1)Peraturan Gubernur ini bermaksud sebagai pedoman dalam penyelenggaraan Koperasi.
(2)Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk mengoptimalkan dan mengakselerasi pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih agar tercapai efektivitas dalam percepatan proses pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini, meliputi:

a.kewenangan Pemerintah Daerah;
b.satuan tugas;
c.pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
d.pembinaan dan pengawasan; dan
e.pendanaan.

BAB II

KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

Dalam Pemberdayaan dan Pelindungan Koperasi, Pemerintah Daerah berwenang:

a.berkoordinasi dengan instansi vertikal dalam hal pelaksanaan teknis pembentukan dan pengelolaan Koperasi;
b.melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi dengan melibatkan Perangkat Daerah terkait, mendorong dan memfasilitasi pembentukan Koperasi melalui pendirian, pengembangan, atau revitalisasi;
c.melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan masyarakat Desa, melakukan koordinasi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk memfasilitasi Pemerintah Desa dan Badan Pemusyawaratan Desa bersama unsur masyarakat menyelenggarakan musyawarah Desa dalam menentukan model pembentukan Koperasi;
d.menyelaraskan serta mencantumkan program kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung Koperasi pada dokumen perencanaan pembangunan Daerah dan dokumen perencanaan Perangkat Daerah;
e.menyediakan anggaran yang diperlukan dalam pembentukan Koperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain untuk diprioritaskan pemberian bantuan pembuatan akta notaris Koperasi; dan
f.sebagai wakil pemerintah pusat di Daerah untuk melakukan sosialisasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan, serta pembinaan dan pengawasan terhadap bupati/walikota dalam pelaksanaan pembentukan, Pemberdayaan dan Pelindungan Koperasi.

BAB III

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS

Pasal 5

(1)Dalam hal percepatan pembentukan dan penyelenggaraan Koperasi, Gubernur membentuk satuan tugas dengan susunan sebagai berikut:
1. a.Ketua: Gubernur;
2. b.Wakil Ketua: Sekretaris Daerah;
3. c.Sekretaris: Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di Bidang Koperasi; dan
4. d.Anggota: Kepala Perangkat Daerah terkait.
(2)Satuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas antara lain:
1. a.melakukan koordinasi perumusan kebijakan/regulasi dengan Perangkat Daerah terkait dan/atau Pemerintah Daerah.
2. b.memastikan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Provinsi Bali;
3. c.mengoordinasikan pemetaan potensi Desa/Kelurahan untuk percepatan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Provinsi Bali;
4. d.mengoordinasikan pendampingan kepada Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dari aspek kelembagaan, usaha dan penguatan sumber daya manusia untuk mendukung keberhasilan program pembentukan dan pengelolaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
5. e.mengoordinasikan pengembangan rencana bisnis kegiatan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dalam bentuk Kantor Koperasi, Pengadaan Sembako, Simpan Pinjam, Klinik Desa/Kelurahan, Apotek Desa/Kelurahan, Penggudangan (Cold Storage) dan Logistik Desa/Kelurahan dengan memperhatikan Karakteristik Desa/Kelurahan, Potensi Desa/ Kelurahan, dan lembaga ekonomi yang telah ada di Desa/Kelurahan dalam rangka ekonomi yang berkelanjutan;
6. f.merekomendasikan percepatan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih melalui pendirian, pengembangan dan revitalisasi Koperasi di Desa/Kelurahan; dan
7. g.memutuskan secara cepat permasalahan dan hambatan yang menjadi kendala.
(3)Satuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Gubernur.

BAB IV

PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 6

(1)Gubernur melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Koperasi dan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap penyelenggaraan Koperasi setiap 6 (enam) bulan sekali.
(2)Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup aspek:
1. a.jumlah Koperasi yang telah terbentuk;
2. b.tingkat partisipasi anggota;
3. c.manajemen operasional;
4. d.volume usaha Koperasi;
5. e.manfaat ekonomi bagi anggota, dan
6. f.kendala yang dihadapi.
(3)Gubernur melaporkan hasil evaluasi berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi.
(4)Pemerintah Daerah melaporkan hasil pelaksanaan program Perlindungan dan Pemberdayaan usaha Koperasi yang dibiayai melalui dana alokasi khusus dan/atau dana dekonsentrasi kepada pemerintah pusat.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

(1)Gubernur melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Pemberdayaan dan Pelindungan Koperasi.
(2)Untuk penguatan akuntabilitas pengelolaan Koperasi, dapat dilakukan audit oleh instansi yang berwenang di Daerah.
(3)Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi bertanggung jawab melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan dan kegiatan usaha Koperasi serta memonitor perkembangan Koperasi dan memberikan pembinaan secara rutin dan berkelanjutan.
(4)Gubernur mendorong pelaksanaan mekanisme pengawasan partisipatif aktif oleh anggota Koperasi untuk mengawasi kinerja pengurus Koperasi.

BAB VI

PENDANAAN

Pasal 8

Pendanaan pelaksanaan Pemberdayaan dan Pelindungan Koperasi dapat bersumber dari:

a.anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
b.sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali. Ditetapkan di Denpasar pada tanggal 16 Juli 2025 GUBERNUR BALI, ttd WAYAN KOSTER Diundangkan di Denpasar pada tanggal 16 Juli 2025 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI, ttd DEWA MADE INDRA BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2025 NOMOR 33

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…