DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bali Nomor 31 Tahun 2023

Nomor: 31
Tahun: 2023
Ditetapkan: 10 Agustus 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Ringkasan

Ketentuan Umum,Klasifikasi Jabatan Pelaksana,Nomenklatur Jabatan Pelaksana,Pengangkatan Dalam Jabatan Pelaksana,Tunjangan Jabatan,Ketentuan Peralihan, Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah, Jabatan Pelaksana diklasifikasikan berdasarkan kesamaan karakteristik, mekanisme, dan pola kerja;
c.bahwa Peraturan Gubernur Bali Nomor 52 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali, sudah tidak sesuai dengan kebutuhan daerah dan perkembangan hukum saat ini, sehingga perlu diganti;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali; SALINAN Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1047);
10.Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG NOMENKLATUR JABATAN PELAKSANA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BALI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Provinsi adalah Provinsi Bali.
2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali.
3.Gubernur adalah Gubernur Bali.
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Bali.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi.
6.Biro Organisasi adalah Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Bali.
7.Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
8.Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
9.Klerek adalah klasifikasi nomenklatur jabatan pelaksana yang melaksanakan tugas pelayanan administratif.
10.Operator adalah klasifikasi nomenklatur jabatan pelaksana yang melaksanakan tugas teknis yang bersifat umum.
11.Tugas Jabatan adalah serangkaian kegiatan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak PNS dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan.
12.Syarat Jabatan adalah syarat yang harus dipenuhi atau dimiliki oleh seseorang untuk menduduki suatu jabatan dan merupakan tuntutan kemampuan kerja yang ditunjukkan dengan keahlian atau keterampilan kerja yang diidentifikasi dari pemilikan pengetahuan kerja, pendidikan, pelatihan, pengalaman kerja, dan kemampuan dari aspek psikologis dan kekuatan fisik.
13.Kompetensi Jabatan adalah deskripsi pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang diperlukan seorang Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan tugas jabatan.

Pasal 2

(1)Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam menetapkan Jabatan Pelaksana PNS yang dapat diterapkan untuk mendukung optimalisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.
(2)Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk memberikan kedudukan, peran, tugas dan tanggung jawab yang jelas kepada setiap PNS sesuai dengan keahliannya dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

a.klasifikasi Jabatan Pelaksana;
b.nomenklatur Jabatan Pelaksana PNS;
c.pengangkatan dalam Jabatan Pelaksana; dan
d.tunjangan jabatan.

BAB II

KLASIFIKASI JABATAN PELAKSANA

Pasal 4

(1)Jabatan Pelaksana diklasifikasikan berdasarkan kesamaan karakteristik, mekanisme, dan pola kerja.
(2)Setiap klasifikasi Jabatan Pelaksana berisikan nomenklatur Jabatan Pelaksana.
(3)Karakteristik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.kedudukan;
2. b.ruang lingkup tugas jabatan; dan
3. c.jenis dan tanggung jawab pekerjaan;
(4)Mekanisme dan pola kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.proses; dan
2. b.cara kerja dalam menjalankan tugas jabatan.

Pasal 5

Klasifikasi Jabatan Pelaksana Pemerintah Provinsi, terdiri dari:

a.Klerek; dan
b.Operator.

BAB III

PENGANGKATAN DALAM JABATAN PELAKSANA

Pasal 6

(1)Nomenklatur Jabatan Pelaksana ditetapkan berdasarkan syarat dan Tugas Jabatan sesuai kebutuhan organisasi.
(2)Kebutuhan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 7

Nomenklatur Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, digunakan sebagai acuan bagi Pemerintah Provinsi untuk:

a.penyusunan dan penetapan kebutuhan;
b.penentuan kelas jabatan;
c.pengembangan karier;
d.pengembangan kompetensi;
e.penilaian kinerja;
f.penggajian dan tunjangan; dan
g.pemberhentian.

Pasal 8

Daftar nomenklatur Jabatan Pelaksana PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi sesuai klasifikasi Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 9

(1)Pengangkatan dalam Jabatan Pelaksana PNS harus memenuhi Syarat Jabatan dan Kompetensi Jabatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
(2)Pemenuhan Syarat Jabatan untuk pengangkatan Jabatan Pelaksana PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat memenuhi kriteria penyetaraan Syarat Jabatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
(3)Pengangkatan PNS dalam Jabatan Pelaksana PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan berdasarkan usulan Kepala Perangkat Daerah untuk ditetapkan oleh Gubernur yang dimandatkan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang Kepegawaian.

Pasal 10

(1)Pengisian Jabatan Pelaksana PNS harus sesuai dengan peta dan formasi jabatan yang telah ditetapkan.
(2)Peta dan formasi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan Analisis Beban Kerja yang dilaksanakan oleh Biro Organisasi.

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…