DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bali Nomor 33 Tahun 2023

Nomor: 33
Tahun: 2023
Ditetapkan: 15 Agustus 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 23

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Bali

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Keputusan Gubernur tentang Perubahan,Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Gubernur Bali Nomor 62 Tahun 2020 tentang Perjalanan Dinas sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 58 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 62 Tahun 2020 tentang Perjalanan Dinas, sudah tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan hukum saat ini, sehingga perlu diubah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Nomor 62 Tahun 2020 tentang Perjalanan Dinas; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); SALINAN
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10.Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
11.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perjalanan Luar Negeri di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1133);
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15.Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8);
16.Peraturan Gubernur Bali Nomor 62 Tahun 2020 tentang Perjalanan Dinas (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 Nomor 62) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 58 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 62 Tahun 2020 tentang Perjalanan Dinas (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 58); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 62 TAHUN 2020 TENTANG PERJALANAN DINAS. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 62 Tahun 2020 tentang Perjalanan Dinas (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 Nomor 62) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Gubernur Bali:

a.Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 62 Tahun 2020 tentang Perjalanan Dinas (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 1); dan
b.Nomor 58 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 62 Tahun 2020 tentang Perjalanan Dinas (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 58), diubah sebagai berikut:
1. 1.Ketentuan Pasal 1 angka 36 diubah dan ditambahkan 2 (dua) angka yakni angka 39 dan angka 40, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1.Provinsi adalah Provinsi Bali
2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali.
3.Gubernur adalah Gubernur Bali.
4.Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Bali.
5.Pejabat Negara adalah pejabat yang lingkungan kerjanya berada pada lembaga Negara yang merupakan alat kelengkapan Negara beserta derivatifnya berupa lembaga pendukung.
6.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali.
7.Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD Provinsi Bali.
8.Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Provinsi Bali.
9.Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali.
10.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Provinsi.
11.Badan adalah Badan di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.
12.Dinas adalah Dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi.
13.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi, yang selanjutnya disebut APBD Semesta Berencana Provinsi adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali.
14.Perjalanan Dinas adalah perjalanan yang dilaksanakan dalam wilayah Republik Indonesia dan luar negeri untuk kepentingan Pemerintahan Provinsi.
15.Perjalanan Dinas Dalam Negeri adalah perjalanan yang dilaksanakan oleh Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Kelompok Ahli Pemerintah Provinsi, Kelompok Ahli DPRD, Tenaga Ahli Fraksi, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap, dan Orang Pribadi dari tempat kedudukan/kantor ke tempat tujuan dan kembali ke tempat kedudukan semula yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan Pemerintahan Daerah Provinsi.
16.Perjalanan Dinas Luar Negeri adalah kegiatan perjalanan/kunjungan kerja ke negara-negara yang memiliki hubungan diplomatik yang dilakukan oleh pejabat/pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi, dan Pimpinan serta Anggota DPRD Provinsi dalam rangka efektifitas penyelenggaraan pemerintahan.
17.Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut PNS adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi.
18.Pegawai Tidak Tetap adalah pegawai non Pegawai Negeri Sipil, pegawai honorer, staf khusus, dan pegawai lain di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali yang dibayarkan oleh APBD Semesta Berencana Provinsi.
19.Kelompok Ahli Pemerintah Provinsi Bali, yang selanjutnya disebut Kelompok Ahli Pemerintah Provinsi adalah Kelompok Ahli Pembangunan, Kelompok Ahli Bantuan Hukum, dan Kelompok Ahli Bidang Hukum.
20.Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut Kelompok Ahli DPRD adalah sejumlah tertentu pakar atau ahli yang mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD.
21.Tenaga Ahli Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut Tenaga Ahli Fraksi DPRD adalah tenaga ahli yang disediakan untuk setiap fraksi dan mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu tertentu yang mendukung tugas fraksi.
22.Pejabat Eselon adalah PNS yang menduduki jabatan struktural di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.
23.Pejabat Fungsional adalah PNS yang menduduki jabatan fungsional di lingkungan Pemerintah Provinsi.
24.Pejabat Yang Berwenang adalah pejabat yang berwenang untuk memberikan Surat Perintah Tugas dan menerbitkan Surat Perintah Perjalanan Dinas yang terkait dengan pelaksanaan Perjalanan Dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi.
25.Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disingkat PA adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
26.Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah Pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah.
27.Orang Pribadi adalah orang yang bukan Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Kelompok Ahli Pemerintah Provinsi, Kelompok Ahli DPRD, Tenaga Ahli Fraksi, Pegawai Negeri Sipil, dan Tenaga Non PNS yang ditugaskan oleh Pejabat Yang Berwenang melakukan Perjalanan Dinas untuk kepentingan Pemerintah Provinsi.
28.Tenaga Non Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Tenaga Non PNS adalah tenaga perseorangan yang ditugaskan pada Perangkat Daerah dengan berdasarkan Surat Perjanjian Kerja.
29.Perjalanan Dinas Jabatan adalah Perjalanan Dinas untuk kepentingan Pemerintah Provinsi, dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ke tempat kedudukan semula.
30.Perjalanan Dinas Pindah adalah Perjalanan Dinas dari tempat kedudukan yang lama ke tempat kedudukan yang baru berdasarkan keputusan pindah bagi PNS beserta keluarganya yang sah, kecuali Perjalanan Dinas pindah atas permohonan sendiri.
31.Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (pre-calculated amount) dan dibayarkan sekaligus.
32.Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan yang sah.
33.Bukti Pengeluaran adalah pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan berupa Surat Perintah Tugas, Surat Perintah Perjalanan Dinas dan kuitansi/tanda bukti penerimaan biaya Perjalanan Dinas atas nama yang melaksanakan perjalanan dinas.
34.Surat Permohonan ijin Perjalanan Dinas Luar Negeri, yang selanjutnya disebut Surat Permohonan adalah Surat Permohonan Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Kelompok Ahli Pemerintah Provinsi, Kelompok Ahli DPRD, Tenaga Ahli Fraksi DPRD, PNS, dan Pegawai Tidak Tetap di lingkungan Pemerintah Provinsi serta Orang Pribadi untuk kepentingan Pemerintah Provinsi.
35.Surat Perintah Tugas adalah perintah yang diberikan kepada Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Kelompok Ahli Pemerintah Provinsi, Kelompok Ahli DPRD, Tenaga Ahli Fraksi DPRD, PNS, Pegawai Tidak Tetap, dan Orang Pribadi oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan Perjalanan Dinas.
36.Surat Perjalanan Dinas, yang selanjutnya disingkat SPD adalah surat perjalanan dinas kepada Pejabat Negara, Pimpinan dan dan Anggota DPRD, Kelompok Ahli Pemerintah Provinsi, Kelompok Ahli DPRD, Tenaga Ahli Fraksi DPRD, PNS, Pegawai Tidak Tetap, dan Orang Pribadi.
37.Perhitungan Rampung adalah perhitungan biaya Perjalanan Dinas yang dihitung sesuai kebutuhan riil sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
38.Penginapan adalah tempat tinggal dalam masa Perjalanan Dinas seperti hotel, hostel, resor, apartemen, dan rumah pribadi untuk tidur beristirahat, penyimpanan barang serta akses ke fungsi umum pada rumah tangga.
39.Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
40.Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan daerah.
2.Ketentuan ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1)Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dilaksanakan dalam rangka:
1. a.pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
2. b.mengikuti rapat, seminar, koordinasi, konsultasi, dan sejenisnya yang diselenggarakan oleh instansi/lembaga diluar Pemerintah Provinsi;
3. c.pelaksanaan paket pertemuan (meeting) dalam rangka rapat, seminar, dan sejenisnya yang dilaksanakan di dalam ibu kota Provinsi atau di Kabupaten/Kota dan dibiayai oleh Pemerintah Provinsi;
4. d.pengumandahan (detasering) atau penugasan sementara waktu;
5. e.menempuh ujian dinas/ujian jabatan;
6. f.memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapat cedera pada waktu/karena melakukan tugas;
7. g.mengikuti pendidikan dan pelatihan; dan
8. h.menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Gubernur/Wakil Gubernur, Pimpinan dan Anggota DPRD dan PNS yang meninggal dunia dalam melakukan Perjalanan Dinas.
(2)Perjalanan Dinas Jabatan meliputi:
1. a.Perjalanan Dinas Jabatan di luar batas kota tempat kedudukan; dan
2. b.Perjalanan Dinas Jabatan di dalam kota tempat kedudukan.
(3)Perjalanan Dinas Jabatan di dalam kota tempat kedudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, hanya untuk:
1. a.kegiatan reses, sosialisasi Peraturan Daerah, dan kunjungan daerah pemilihan Pimpinan dan Anggota DPRD beserta masing-masing 1 (satu) orang pendamping;
2. b.kegiatan penilaian barang milik daerah dan/atau kekayaan daerah yang dilakukan oleh penilai pemerintah; dan
3. c.kegiatan bagi UPTD dan Sekolah di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.
(4)Perjalanan Dinas Jabatan di dalam kota tempat kedudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan huruf c, dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.dilaksanakan paling sedikit 8 (delapan) jam yang didukung dengan surat pernyataan dari pelaksana Perjalanan Dinas; dan
2. b.dilaksanakan melebihi 10 (sepuluh) kilometer dari tempat kedudukan kantor.
  1. 3.Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1)Perjalanan Dinas Pindah dilakukan oleh pelaksana SPD berdasarkan keputusan pindah.
(2)Keputusan pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- undangan.
(3)Keputusan pindah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), menjadi dasar diterbitkannya SPD.

4.Ketentuan ayat (1) Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1)Perjalanan Dinas Pindah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, dapat dilaksanakan oleh pelaksana SPD beserta keluarga yang sah.
(2)Perjalanan Dinas Pindah dilaksanakan dalam rangka:
1. a.pindah tugas dari tempat kedudukan yang lama ke tempat tujuan pindah;
2. b.pemulangan PNS yang diberhentikan dengan hormat dengan hak pensiun atau mendapat uang tunggu dari tempat kedudukan ke tempat tujuan menetap;
3. c.pemulangan keluarga yang sah dari PNS yang meninggal dunia dari tempat tugas terakhir ke tempat tujuan menetap; dan
4. d.pengembalian PNS yang mendapat uang tunggu dari tempat kedudukan ke tempat tujuan, yang ditentukan untuk dipekerjakan kembali.
(3)Keluarga yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
1. a.isteri/suami yang sah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
2. b.anak kandung belum pernah menikah, dan tidak mempunyai penghasilan sendiri;
3. c.anak kandung yang berumur tidak lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun pada waktu berangkat dan/atau belum pernah menikah dan/atau tidak mempunyai penghasilan; dan
4. d.anak kandung yang berumur lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun, yang menurut surat keterangan dokter mempunyai cacat yang menjadi sebab dia tidak dapat mempunyai penghasilan sendiri.
  1. 5.Ketentuan ayat (3) Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

(1)Komponen biaya Perjalanan Dinas Jabatan, meliputi:
1. a.uang harian;
2. b.biaya transportasi/taksi;
3. c.biaya penginapan;
4. d.uang representasi;
5. e.sewa kendaraan dalam kota; dan/atau
6. f.biaya menjemput dan mengantar jenazah.
(2)Komponen biaya Perjalanan Dinas Pindah, meliputi:
1. a.biaya transportasi PNS;
2. b.biaya transportasi keluarga; dan
3. c.biaya pengepakan barang.
(3)Komponen biaya Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan komponen biaya Perjalanan Dinas Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibebankan pada DPA/Perubahan DPA SKPD penerbit SPD.
(4)Komponen biaya Perjalanan Dinas Jabatan dan biaya Perjalanan Dinas Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dibayarkan secara Lumpsum dan Biaya Riil serta diperhitungkan sesuai jumlah hari pelaksanaan tugas.
(5)Komponen biaya perjalanan dinas jabatan dan biaya perjalanan dinas pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dihitung secara rampung.

6.Ketentuan ayat (1) dan ayat (4) Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1)Khusus pelaksanaan paket pertemuan (meeting) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, komponen Perjalanan Dinas yang dapat diberikan yaitu:
1. a.untuk narasumber PNS/Orang Pribadi/badan usaha/ TNI/Polri dari luar daerah Provinsi meliputi: 1) biaya tiket; dan/atau 2) penginapan; dan/atau 3) uang harian.
2. b.untuk peserta non PNS dan PNS Kabupaten/Kota yang pelaksanaan kegiatannya di Provinsi maupun di Kabupaten/Kota meliputi: 1) uang saku; dan/atau 2) pengganti uang transportasi.
(2)Paket pertemuan (meeting) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diselenggarakan secara half day/full day/full board/residence.
(3)Pengganti uang transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2) dapat diberikan kepada yang ditugaskan sebagai:
1. a.sekaa gong;
2. b.sekaa santi;
3. c.instruktur senam; dan
4. d.korps musik.
(4)Besaran satuan biaya uang saku dan pengganti uang transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sesuai dengan Peraturan Gubernur yang mengatur mengenai Standar Satuan Harga Barang/Jasa dan Satuan Biaya.

7.Ketentuan ayat (4) Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

(1)Biaya Penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c, merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap di tempat Penginapan.
(2)Biaya Penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan berdasarkan jumlah hari yang digunakan dengan ketentuan:
1. a.diberikan paling banyak 2 (dua) hari untuk menunggu alat transportasi lanjutan, dalam hal Perjalanan Dinas harus berpindah/berganti dari alat angkutan yang satu ke alat angkutan yang lain; atau
2. b.diberikan paling lama 10 (sepuluh) hari di tempat, apabila yang bersangkutan jatuh sakit/kecelakaan saat melaksanakan Perjalanan Dinas.
(3)Biaya Penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pejabat Negara/PNS dan/atau Pimpinan/Anggota DPRD yang mengikuti pendidikan/ kursus/ workshop/ seminar/ pelatihan/ konsultasi/bimbingan teknis yang diselenggarakan oleh organisasi di luar Pemerintah Provinsi, sebanyak hari penyelenggaraan, dengan ketentuan Panitia Penyelenggara tidak menyediakan Penginapan.
(4)Dalam hal pelaksana SPD tidak menggunakan biaya Penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku ketentuan sebagai berikut:
1. a.pelaksana SPD diberikan biaya Penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari biaya Penginapan sesuai tingkat Perjalanan Dinas; dan
2. b.biaya Penginapan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dibayarkan secara Lumpsum.
(5)Biaya Penginapan dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil dan merupakan batas tertinggi, kecuali pada ayat (4).
(6)Besaran satuan biaya Penginapan Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

8.Ketentuan ayat (2) Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

(1)Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, PNS, Pegawai Tidak Tetap, dan Orang Pribadi yang akan melaksanakan Perjalanan Dinas berkewajiban mendapat persetujuan dan/atau perintah dari Pejabat Yang Berwenang.
(2)Persetujuan dan/atau perintah dari Pejabat Yang Berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam bentuk Surat Perintah Tugas dan SPD dari Pejabat Yang Berwenang.

9.Ketentuan ayat (2) Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

(1)Pejabat Yang Berwenang menerbitkan Surat Perintah Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2), yakni:
1. a.Gubernur bagi:
  1. 1.Gubernur;
  2. 2.Wakil Gubernur; dan
  3. 3.Sekretaris Daerah.
2. b.Ketua DPRD/Ketua DPRD Sementara bagi:
  1. 1.Ketua DPRD/Ketua DPRD Sementara;
  2. 2.Wakil Ketua DPRD/Wakil Ketua DPRD Sementara; dan
  3. 3.Anggota DPRD.
3. c.Sekretaris Daerah bagi:
  1. 1.Asisten;
  2. 2.Staf Ahli;
  3. 3.Sekretaris DPRD;
  4. 4.Inspektur Daerah;
  5. 5.Kepala Dinas;
  6. 6.Kepala Badan; dan
  7. 7.Kepala Biro.
4. d.Sekretaris DPRD, Inspektur Daerah, Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Biro, Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah, bagi Kelompok Ahli Pemerintah Provinsi, Kelompok Ahli DPRD, Tenaga Ahli Fraksi, pejabat dan staf bawahannya serta Orang Pribadi sesuai dengan maksud dan tujuan perjalanan di lingkungannya masing masing; dan
5. e.Kepala sekolah bagi kepala sekolah, guru, dan staf di sekolah
(2)Khusus untuk kepala sekolah, guru, dan staf di sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, Perjalanan Dinas Luar Daerah dapat dilaksanakan atas ijin Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
(3)Ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat melalui surat atau pemberitahuan pesan elektronik.
(4)Format Surat Perintah Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XI, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

10.Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

(1)Pejabat Yang Berwenang menerbitkan SPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2), yakni:
1. a.Gubernur bagi:
  1. 1.Gubernur;
  2. 2.Wakil Gubernur; dan
  3. 3.Sekretaris Daerah.
2. b.Sekretaris DPRD bagi:
  1. 1.Ketua DPRD/Ketua DPRD Sementara;
  2. 2.Wakil Ketua DPRD/Wakil Ketua DPRD Sementara; dan
  3. 3.Anggota DPRD.
3. c.Sekretaris Daerah bagi:
  1. 1.Asisten; dan
  2. 2.Staf Ahli.
4. d.Asisten sesuai bidangnya bagi:
  1. 1.Inspektur Daerah;
  2. 2.Sekretaris DPRD;
  3. 3.Kepala Dinas;
  4. 4.Kepala Badan; dan
  5. 5.Kepala Biro.
5. e.Sekretaris DPRD, Inspektur Daerah, Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Biro bagi pejabat satu eselon dibawahnya, Kelompok Ahli Pemerintah Provinsi, Kelompok Ahli DPRD, Tenaga Ahli Fraksi DPRD, dan Pejabat Fungsional serta Orang Pribadi;
6. f.Sekretaris, Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bagian Umum, Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah, Kepala Bagian masing-masing Biro yang membawahi Sub Bagian Tata Usaha, Wakil Direktur Administrasi dan Sumber Daya, serta Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada masing-masing Perangkat Daerah bagi pejabat satu eselon dibawahnya dan staf;
7. g.Direktur Rumah Sakit bagi Wakil Direktur dan Pejabat Fungsional serta staf dan Orang Pribadi; dan
8. h.Kepala sekolah bagi kepala sekolah, guru, dan staf di sekolah.
(2)Penandatanganan SPD kembali ke tempat kedudukan dilaksanakan oleh:
1. a.Kepala Biro Umum dan Protokol bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah, para Asisten, para Staf Ahli, dan para Kepala Biro;
2. b.Sekretaris DPRD bagi Ketua/Ketua DPRD Sementara, Wakil Ketua/Wakil Ketua Sementara, dan Anggota DPRD;
3. c.Sekretaris, Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bagian Umum pada masing-masing Perangkat Daerah bagi Inspektur Daerah, Kepala Badan, Sekretaris DPRD, dan Kepala Dinas;
4. d.Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian/Kepala Sub Bagian Tata Usaha masing-masing Perangkat Daerah bagi Pejabat Eselon III, Kelompok Ahli Pemerintah Provinsi, Kelompok Ahli DPRD, Tenaga Ahli Fraksi DPRD, eselon IV, Pejabat Fungsional, dan staf serta Pegawai Tidak Tetap serta Orang Pribadi di Perangkat Daerah masing-masing; dan
5. e.Kepala Sub Bagian Tata Usaha sekolah bagi kepala sekolah, guru, dan staf di sekolah.
(3)Format SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tercantum dalam Lampiran XII, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

11.Ketentuan ayat (1) Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks23PDFHirarki

Memuat teks peraturan…