DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bali Nomor 34 Tahun 2023

Nomor: 34
Tahun: 2023
Ditetapkan: 18 Agustus 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 25

Lembaga terkait

Ringkasan

KETENTUAN UMUM,TATA CARA PENERBITAN LISENSI,ARSITEK ASING,HAK DAN KEWAJIBAN PEMILIK LISENSI,PEMBINAAN DAN PENGAWASAN,PENGABDIAN MASYARAKAT, PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF,Peraturan Gubernur Bali ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek, mengatur bahwa setiap Arsitek dalam penyelenggaraan bangunan gedung wajib memiliki Lisensi;
c.bahwa diperlukan pengaturan untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat penyelenggaraan Lisensi Arsitek;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Lisensi Arsitek; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); SALINAN
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6108) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6627);
8.Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG LISENSI ARSITEK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Provinsi adalah Provinsi Bali.
2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali.
3.Gubernur adalah Gubernur Bali.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi.
5.Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman, yang selanjutnya disingkat DPUPRKIM adalah Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali.
6.Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali.
7.Organisasi Profesi adalah Ikatan Arsitek Indonesia.
8.Dewan Arsitek Indonesia, yang selanjutnya disingkat DAI adalah dewan yang dibentuk Organisasi Profesi dengan tugas dan fungsi membantu Pemerintah Pusat dalam menyelenggarakan keprofesian Arsitek.
9.Arsitektur adalah wujud hasil penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni secara utuh dalam mengubah ruang dan lingkungan binaan sebagai bagian dari kebudayaan dan peradaban manusia yang memenuhi kaidah fungsi, kaidah konstruksi dan kaidah estetika serta mencakup faktor keselamatan, keamanan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan.
10.Standar Kinerja Arsitek adalah tolak ukur yang menjamin efisiensi, efektivitas, dan syarat mutu yang dipergunakan dalam Praktik Arsitek
11.Praktik Arsitek adalah penyelenggaraan kegiatan untuk menghasilkan karya Arsitektur yang meliputi perencanaan, perancangan, pengawasan, dan/atau pengkajian untuk bangunan gedung dan lingkungannya, serta yang terkait dengan kawasan dan kota.
12.Arsitek adalah seseorang yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan oleh Dewan Arsitek Indonesia untuk melakukan Praktik Arsitek.
13.Arsitek Asing adalah Arsitek berkewarganegaraan asing yang melakukan Praktik Arsitek di Indonesia.
14.Surat Tanda Registrasi Arsitek, yang selanjutnya disingkat STRA adalah bukti tertulis bagi Arsitek untuk melakukan praktik Arsitek yang diterbitkan oleh DAI.
15.Rekomendasi dari Asosiasi Profesi adalah dokumen yang diterbitkan oleh Organisasi Profesi Provinsi yang memuat verifikasi dan validasi keanggotaan Arsitek, serta sertifikat lulus uji dan wawancara pengetahuan kaidah tata ruang dan Arsitektur di Bali.
16.Lisensi adalah bukti tertulis yang berlaku sebagai surat tanda penanggung jawab Praktik Arsitek dalam penyelenggaraan izin mendirikan bangunan gedung dan perizinan lain.
17.Aplikasi Perizinan adalah aplikasi perizinan daring yang dikelola oleh DPMPTSP.
18.Persetujuan Bangunan Gedung, yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas dan/atau mengurangi bangunan gedung sesuai standar teknis bangunan gedung.

Pasal 2

(1)Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Arsitek dalam melaksanakan Praktik Arsitek sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
(2)Peraturan Gubernur ini bertujuan:
1. a.sebagai pengendali/alat kontrol agar Arsitek dapat tertib dalam penyelenggaraan Standar Kinerja Arsitek di Provinsi; dan
2. b.untuk penguatan dan pemajuan kebudayaan Bali.

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi :

a.Lisensi;
b.tata cara penerbitan Lisensi;
c.Arsitek Asing;
d.hak dan kewajiban pemilik Lisensi;
e.pembinaan, dan pengawasan;
f.pengabdian masyarakat;
g.pengenaan sanksi administratif; dan
h.ketentuan penutup.

BAB II

LISENSI

Pasal 4

(1)Setiap Arsitek dalam penyelenggaraan bangunan gedung wajib memiliki Lisensi.
(2)Setiap kegiatan Praktik Arsitek harus dilakukan dan dapat dipertanggungjawabkan oleh Arsitek yang berlisensi.
(3)Lisensi diberikan kepada Arsitek yang menguasai Standar Kinerja Arsitektur dan menguasai ketentuan tentang penyelenggaraan bangunan gedung di Provinsi.

Pasal 5

(1)Lisensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, diterbitkan oleh DPMPTSP, dalam bentuk:
1. a.sertifikat Lisensi; dan
2. b.kartu Lisensi.
(2)Dokumen Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat informasi:
1. a.nomor Lisensi;
2. b.identitas pemilik Lisensi;
3. c.nomor bukti kepemilikan STRA;
4. d.tanggal penerbitan dan masa berlaku Lisensi; dan
5. e.QR code Lisensi.
(3)Format sertifikat Lisensi dan kartu Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 6

Masa berlaku Lisensi di Provinsi Bali yaitu untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang kembali.

BAB III

TATA CARA PENERBITAN LISENSI

Pasal 7

Arsitek yang sudah memiliki STRA dan rekomendasi dari Organisasi Profesi di Provinsi mengajukan permohonan penerbitan Lisensi kepada DPMPTSP melalui mekanisme Aplikasi Perizinan daring.

Pasal 8

(1)Permohonan Penerbitan Lisensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, harus memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.
(2)Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk permohonan penerbitan lisensi baru dan perpanjangan, meliputi:
1. a.surat permohonan penerbitan Lisensi bermeterai Rp.10.000,00;
2. b.Kartu kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan;
3. c.Kartu Tanda Penduduk; dan
4. d.pakta integritas bermeterai Rp.10.000,00.
(3)Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.untuk permohonan penerbitan Lisensi baru, terdiri dari:
  1. 1.STRA yang masih berlaku paling sedikit 6 (enam) bulan;
  2. 2.rekomendasi teknis dari DPUPRKIM; dan
  3. 3.rekomendasi dari Asosiasi Profesi.
2. b.untuk permohonan penerbitan perpanjangan Lisensi, terdiri dari:
  1. 1.STRA yang masih berlaku paling sedikit 6 (enam) bulan;
  2. 2.rekomendasi dari Asosiasi Profesi;
  3. 3.rekomendasi teknis dari DPMPTSP; dan
  4. 4.Lisensi sebelumnya.
(4)Permohonan penerbitan perpanjangan Lisensi dapat diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum habis masa berlakunya, dan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum habis masa berlakunya.
(5)Dalam hal pemilik Lisensi tidak mengajukan permohonan perpanjangan Lisensi hingga habis masa berlakunya, pemilik Lisensi harus mengajukan permohonan penerbitan Lisensi baru.
(6)Format surat permohonan dan pakta integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Rekomendasi dari Asosiasi Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 9

Mekanisme penerbitan Lisensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, meliputi:

a.pemohon mengajukan permohonan Lisensi secara daring kepada DPMPTSP dengan menyertakan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
b.DPMPTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melakukan verifikasi kelengkapan permohonan penerbitan dan perpanjangan Lisensi paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya permohonan.
c.dalam hal persyaratan administrasi dan teknis dinyatakan lengkap, DPMPTSP menerbitkan Lisensi paling lambat 2 (dua) hari kerja;
d.dalam hal persyaratan administratif dan teknis dinyatakan tidak lengkap, berkas permohonan Lisensi dikembalikan atau diberitahukan ke pemohon untuk dilengkapi dan/atau diperbaiki; dan
e.pengembalian atau pemberitahuan berkas permohonan Lisensi sebagaimana dimaksud pada huruf d, dilengkapi catatan kelengkapan persyaratan.

BAB IV

ARSITEK ASING

Pasal 10

(1)Arsitek Asing dapat melaksanakan layanan Arsitek di Provinsi dengan cara:
1. a.permintaan Badan Usaha di Indonesia;
2. b.inisiatif Badan Usaha Arsitek Asing; dan
3. c.permintaan kantor atau lembaga tempat Arsitek Asing bekerja.
(2)Praktik pelayanan Arsitek Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memenuhi persyaratan:
1. a.memiliki izin bekerja di Indonesia sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan mengenai penggunaan Tenaga Kerja Asing;
2. b.memiliki sertifikat kompetensi Arsitek yang masih berlaku yang diterbitkan lembaga atau badan sertifikasi resmi yang diakui negara asal atau negara lain yang telah diverifikasi dan diregistrasi oleh DAI; dan
3. c.bermitra dengan Arsitek berlisensi.
(3)Arsitek yang bermitra dengan Arsitek Asing bertanggung jawab untuk menjelaskan kewajiban Arsitek Asing.

Isi peraturan

Teks25PDFHirarki

Memuat teks peraturan…