DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bali Nomor 35 Tahun 2018

Nomor: 35
Tahun: 2018
Ditetapkan: 21 Mei 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 24

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II TUJUAN DAN AZAS Nondiskriminatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BAB III TATA CARA PPDB BAB IV JUMLAH PESERTA DIDIK DAN ROMBONGAN BELAJAR Pasal 22 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Penerimaan Peserta Didik Baru bertujuan memberi kesempatan yang seluas-luasnya bagi warga negara usia sekolah untuk memperoleh pendidikan, dan harus diwujudkan secara obyektif, transparan, akuntabel, dan tidak diskriminatif, aman, lancar, dan dapat dipertanggungjawabkan;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak- Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan atau Bentuk lain yang sederajat, Pemerintah Daerah wajib membuat kebijakan daerah sebagai tindak lanjut atas Peraturan Menteri ini dengan berasaskan obyektif, transparansi, non diskriminatif, berkeadilan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Provinsi Bali; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 955);
6.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau Bentuk Lain Yang Sederajat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 605); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PROVINSI BALI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Bali.
2.Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal.
3.Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah kegiatan penerimaan calon peserta didik yang memenuhi syarat untuk memperoleh pendidikan pada satuan pendidikan.
4.Calon Peserta didik adalah warga masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
5.Sertifikat Hasil Ujian Nasional yang selanjutnya disingkat SHUN atau Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional selanjutnya disingkat SKHUN adalah surat keterangan yang berisi nilai ujian nasional sebagai capaian tingkat standar kompetensi lulusan pada mata pelajaran tertentu yang dinyatakan dalam kategori.
6.Ijazah atau Surat Tanda Tamat Belajar yang selanjutnya disebut Ijazah/STTB adalah surat pernyataan resmi dan sah yang menerangkan bahwa pemegangnya telah lulus/tamat belajar dari satuan pendidikan.
7.Sekolah adalah Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Sekolah Luar Biasa (SLB) atau bentuk lain yang sederajat baik Negeri maupun Swasta di Provinsi Bali.
8.Rombongan Belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satuan pendidikan.
9.Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan pada jalur pendidikan formal dalam setiap jenjang pendidikan dan jenis pendidikan.
10.Bantuan Operasional Sekolah yang selanjutnya disebut BOS adalah program pemerintah yang pada dasarnya adalah untuk penyediaan pendanaan biaya operasi nonpersonalia bagi satuan pendidikan.
11.Dinas adalah Dinas Pendidikan Provinsi Bali.
12.Banjar Adat adalah suatu organisasi sosial yang dimiliki oleh setiap desa adat di Bali.
13.Desa Pakraman adalah kesatuan masyarakat hukum adat di Provinsi Bali yang mempunyai satu kesatuan tradisi dan tata krama pergaulan hidup masyarakat umat Hindu secara turun- temurun dalam ikatan Kahyangan Tiga atau Kahyangan Desa yang mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri serta berhak mengurus rumah tangganya sendiri.
14.Instansi Pemerintah adalah sebutan kolektif meliputi satuan kerja / satuan organisasi kementerian / departemen, lembaga pemerintah non departemen, kesekretariatan lembaga tinggi negara dan instansi pemerintah lainnya, termasuk Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah.
15.Zonasi adalah zona/radius sekolah yang dituju sebagai pilihan calon peserta didik baru, yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan setelah berkoordinasi dengan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah.

BAB II

TUJUAN DAN AZAS

Pasal 2

(1)PPDB bertujuan untuk menjamin penerimaan peserta didik baru berjalan secara objektif, transparan, akuntabel, nondiskriminatif, dan berkeadilan dalam rangka mendorong peningkatan akses layanan pendidikan.
(2)Nondiskriminatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi sekolah yang secara khusus melayani peserta didik dari kelompok gender atau agama tertentu.

Pasal 3

PPDB berazaskan :

a.Obyektivitas yaitu penerimaan peserta didik, baik peserta didik baru maupun pindahan harus memenuhi ketentuan umum yang diatur di dalam Peraturan ini;
b.Transparansi yaitu pelaksanaan penerimaan peserta didik baru bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk orang tua calon peserta didik, untuk menghindarkan penyimpangan;
c.Akuntabilitas yaitu penerimaan peserta didik baru dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik prosedur maupun hasilnya; dan
d.Nondiskriminatif yaitu setiap warga negara yang berusia sekolah yang memenuhi dapat mengikuti proses pendaftaran sebagai calon peserta didik baru tanpa membedakan suku, daerah asal, agama, golongan, dan status sosial.

BAB III

TATA CARA PPDB

Pasal 4

(1)Proses pelaksanaan PPDB dimulai dari tahap pengumuman secara terbuka penerimaan calon peserta didik baru pada Sekolah yang bersangkutan sampai dengan tahap penetapan peserta didik setelah proses daftar ulang.
(2)Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah wajib mengumumkan secara terbuka proses pelaksanaan dan informasi PPDB paling sedikit terkait :
1. a.persyaratan;
2. b.proses seleksi;
3. c.daya tampung berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai rombongan belajar;
4. d.biaya pungutan khusus untuk SMA/SMK/bentuk lain yang sederajat bagi daerah yang belum menerapkan wajib belajar 12 (dua belas) tahun; dan
5. e.hasil penerimaan peserta didik baru melalui papan pengumuman Sekolah maupun media lainnya.
(3)Jadwal Tahapan Pelaksanaan PPDB lebih lanjut diatur oleh Dinas. .

Pasal 5

(1)PPDB dilaksanakan dengan menggunakan mekanisme :
1. a.dalam jaringan (daring); atau
2. b.luar jaringan (luring).
(2)Dalam pelaksanaan PPDB, Sekolah hanya dapat menggunakan salah satu jenis mekanisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3)Pelaksanaan PPDB diutamakan menggunakan mekanisme dalam jaringan (daring).
(4)Dalam hal PPDB tidak dapat dilaksanakan melalui mekanisme dalam jaringan (daring), maka PPDB dilaksanakan melalui mekanisme luar jaringan (luring).

Pasal 6

Pesyaratan Calon Peserta Didik :

a.Jenjang SMA/SMK atau bentuk lain yang sederajat:
1. 1.berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun;
2. 2.memiliki ijazah/STTB SMP atau bentuk lain yang sederajat; dan
3. 3.memiliki SHUN SMP atau bentuk lain yang sederajat.
b.SMK bidang keahlian/program keahlian/kompetensi keahlian tertentu dapat menetapkan tambahan persyaratan khusus dalam penerimaan peserta didik baru kelas 10 (sepuluh).
c.Persyaratan calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) sebagaimana dimaksud pada huruf b dikecualikan bagi calon peserta didik yang berasal dari Sekolah di luar negeri.

Pasal 7

Persyaratan calon peserta didik baru baik warga negara Indonesia atau warga negara asing untuk kelas 10 (sepuluh) yang berasal dari Sekolah di luar negeri selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, wajib mendapatkan surat keterangan dari Direktur Jenderal yang menangani bidang pendidikan dasar dan menengah.

Pasal 8

Ketentuan terkait persyaratan usia dan memiliki SHUN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tidak berlaku kepada peserta didik yang berkebutuhan khusus yang akan bersekolah di Sekolah yang menyelenggarakan program pendidikan inklusif.

Pasal 9

(1)Seleksi calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) SMA dan SMK mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sesuai daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar, dengan menggunakan :
1. a.Jalur Alasan Khusus :
  1. 1.perpindahan tugas orang tua;
  2. 2.anak pendidik dan tenaga kependidikan;
  3. 3.bina lingkungan local; dan
  4. 4.inklusi.
2. b.Jalur Prestasi;
3. c.Jalur Keluarga Tidak Mampu; dan
4. d.Jalur Zonasi.
(2)Jalur alasan khusus karena perpindahan tugas orang tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 dikhususkan bagi calon peserta didik yang berdomisili diluar zona terdekat dari sekolah dengan alasan perpindahan domisili orang tua peserta didik karena alasan pindah tugas negara atau terjadi bencana alam/sosial yang ditetapkan oleh pemerintah daerah setempat, dengan daya tampung dibatasi sejumlah maksimal 5% dari total daya tampung sekolah.
(3)Jalur alasan khusus anak pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 dikhususkan bagi calon peserta didik yang berasal dari anak pendidik dan tenaga kependidikan dinyatakan langsung diterima apabila calon peserta didik dimaksud mendaftar sebagai calon peserta didik pada satuan pendidikan tempat orang tuanya bertugas.
(4)Jalur alasan khusus bina lingkungan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 hanya diperuntukan bagi calon peserta didik baru dari Banjar Adat/ Desa Pakraman yang mempunyai ikatan perjanjian dengan pihak sekolah terkait pemanfaatan aset milik Banjar Adat/Desa Pakraman/Pihak lainnya untuk kepentingan sekolah, dengan daya tampung jalur ini dibatasi sejumlah maksimal 10% dari total daya tampung sekolah, atau sesuai ikatan perjanjian.
(5)Jalur alasan khusus inklusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 4 diperuntukan bagi calon peserta didik Inklusi, dapat langsung diterima selama syarat ketentuan fisik terpenuhi yang dibuktikan dengan surat keterangan/rekomendasi dari psikiater dan atau hasil asesment pihak sekolah.
(6)Jalur Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperuntukan bagi calon peserta didik baru yang memiliki sertifikat prestasi juara tingkat kab / kota / provinsi / regional / nasional / internasional, yang diperoleh maksimal 3 tahun terakhir yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/mewakili pemerintah, dengan daya tampung jalur ini dibatasi sejumlah maksimal 5% dari total daya tampung sekolah.
(7)Jalur Keluarga Tidak Mampu sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf c diperuntukan bagi calon peserta didik berasal dari keluarga tidak mampu wajib diterima yang berdomisili pada zona satu sejumlah min 20% dari total daya tampung sekolah, dan/atau sesuai dengan kriteria kemiskinan yang ditetapkan.
(8)Jalur Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah seleksi dengan menggunakan radius batasan wilayah administrasi sebagai zona wilayah domisili calon peserta didik baru berdasarkan alamat tempat tinggal sesuai Kartu Keluarga (KK) maksimal cetak enam bulan sebelum pelaksanaan penerimaan peserta didik baru.

Pasal 10

(1)Sekolah yang berdasarkan hasil seleksi memiliki jumlah calon peserta didik melebihi daya tampung, wajib melaporkan kelebihan calon peserta didik tersebut kepada dinas.
(2)Dinas wajib menyalurkan kelebihan calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Sekolah lain sesuai dengan zonasi yang telah ditetapkan dan daya tampung.

Isi peraturan

Teks24PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bali Nomor 35 Tahun 2018

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

TUJUAN DAN AZAS

Pasal 2

Pasal 3

TATA CARA PPDB

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2018

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

TUJUAN DAN AZAS

Pasal 2

Pasal 3

TATA CARA PPDB

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2018