DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bali Nomor 36 Tahun 2020

Nomor: 36
Tahun: 2020
Ditetapkan: 20 Juli 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 85

Lembaga terkait

Ringkasan

mengatur tentang ketentuan umum, kelembagaan, prosedur kerja, pengelompokan fungsi, pengelolaan sumber daya manusia, struktur anggaran, penyusunan, pengajuan, penetapan, dan perubahan rencana strategis bisnis dan renfana bisnis dan anggaran rumah sakit, pelaksanaan anggaran, pengelolaan piutang, pengelolaan pinjaman badan dayanan umum daerah, investasi, Kerjasama, pengadaan barang, dan/atau jasa, pengelolaan aset, suprlus dan defisit anggaran, akuntansi, pelaporan dan pertanggungjawaban, evaluasi dan penilaian kinerja, pembinaan dan pengawasan, ketentuan penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali sebagai salah satu sarana kesehatan yang memberikan pelayanan Khusus Kesehatan Jiwa kepada masyarakat memiliki peran strategis dalam mempercepat derajat kesehatan masyarakat sehingga dituntut untuk dapat memberikan pelayanan bermutu dan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat;
c.bahwa Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali Pada Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kondisi saat ini sehingga perlu diganti;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Kelola Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); SALINAN
3.Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5571);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
6.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
7.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5612);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.05/2009 tentang Pengelolaan Pinjaman Pada Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 74);
12.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 755/Menkes/Per/2011 tentang Penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 259);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
14.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 200/PMK.05/2017 tentang Sistem Pengendalian Intern pada Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1885);
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
16.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 21);
17.Peraturan Gubernur Bali Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit di Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2018 Nomor 59); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA KELOLA PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT JIWA PROVINSI BALI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Provinsi adalah Provinsi Bali.
2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali.
3.Gubernur adalah Gubernur Bali.
4.Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Provinsi Bali.
5.Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali yang selanjutnya disebut Rumah Sakit adalah unit pelaksana teknis daerah pada Dinas Kesehatan yang berbentuk Badan Layanan Umum Daerah.
6.Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
7.Pola Pengelolaan Keuangan BLUD yang selanjutnya disebut PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
8.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi PNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi Pemerintah.
9.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat pembinaan kepegawaian untuk menduduki jabatan Pemerintahan.
10.Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas Pemerintahan.
11.Dewan Pengawas adalah Dewan yang mewakili Pemilik, terdiri dari Ketua dan Anggota yang bertugas melakukan Pengawasan terhadap pengelolaan Rumah Sakit yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola dan memberikan nasihat kepada Pejabat Pengelola dalam menjalankan kegiatan pengelolaan Rumah Sakit.
12.Direktur Rumah Sakit yang selanjutnya disebut Direktur yang merupakan Pemimpin BLUD Rumah Sakit.
13.Satuan Pemeriksaan Internal yang selanjutnya disingkat SPI adalah wadah non struktural yang bertugas melaksanakan pemeriksaan internal di Rumah Sakit.
14.Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan Rumah Sakit yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
15.Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas yang mengurangi ekuitas dan lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh BLUD.
16.Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomi yang dapat meningkatkan kemampuan Rumah Sakit dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
17.Rekening Kas Rumah Sakit adalah rekening tempat penyimpanan uang Rumah Sakit yang dibuka oleh Direktur Rumah Sakit pada bank umum untuk menampung seluruh penerimaan pendapatan dan pembayaran pengeluaran Rumah Sakit.
18.Rencana Bisnis dan Anggaran Rumah Sakit yang selanjutnya disebut RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran Rumah Sakit.
19.Rencana Strategis Bisnis Rumah Sakit yang selanjutnya disebut RSB adalah dokumen lima tahunan yang memuat visi, misi, program strategis, pengukuran pencapaian kinerja dan arah kebijakan operasional Rumah Sakit.
20.Dokumen Pelaksanaan Anggaran Rumah Sakit yang selanjutnya disebut DPA adalah dokumen yang memuat Pendapatan, Belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran.
21.Kelompok Staf Medis yang selanjutnya disingkat KSM adalah kelompok dokter dan/atau dokter spesialis yang melakukan pelayanan dan telah disetujui serta diterima sesuai dengan aturan yang berlaku untuk menjalankan profesi masing-masing di Rumah Sakit.
22.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi yang selanjutnya disebut APBD Semesta Berencana Provinsi adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Semesta Berencana Provinsi Bali.
23.Praktek Bisnis Yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan.
24.Nilai Omset adalah jumlah seluruh pendapatan operasional yang diterima oleh Rumah Sakit yang berasal dari barang dan/atau jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat hasil kerja Rumah Sakit dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya.
25.Nilai Aset adalah jumlah aktivitas yang tercantum dalam neraca Rumah Sakit pada akhir suatu buku tertentu, dan merupakan bagian dari aset pemerintah daerah yang tidak terpisahkan.
26.Tarif adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh Rumah Sakit termasuk imbal hasil yang wajar dari Investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
27.Pinjaman BLUD yang selanjutnya disebut Pinjaman adalah semua transaksi yang mengakibatkan Rumah Sakit sebagai pelaksana BLUD menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Rumah Sakit dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
28.Kelompok Staf Medis yang selanjutnya disingkat` KSM adalah kelompok dokter dan/atau dokter spesialis yang melakukan pelayanan dan telah disetujui serta diterima sesuai dengan aturan yang berlaku untuk menjalankan profesi masing-masing di Rumah Sakit.
29.Komite Keperawatan adalah wadah non-struktural Rumah Sakit yang mempunyai fungsi utama mempertahankan dan meningkatkan profesionalisme tenaga keperawatan melalui mekanisme kredensial, penjagaan mutu profesi, dan pemeliharaan etika dan disiplin profesi.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini:

a.kelembagaan;
b.prosedur kerja;
c.pengelompokan fungsi;
d.pengelolaan sumber daya manusia;
e.struktur anggaran;
f.penyusunan, pengajuan, penetapan, RSB, dan RBA;
g.pelaksanaan anggaran;
h.pengelolaan piutang;
i.Investasi;
j.kerjasama;
k.pengadaan barang dan/atau jasa;
l.pengelolaan aset;
m.surplus dan defisit anggaran;
n.akuntansi, pelaporan, dan pertanggungjawaban;
o.evaluasi dan penilaian kinerja; dan
p.pembinaan dan pengawasan.

Pasal 3

(1)Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a memuat posisi jabatan, pembagian tugas, fungsi, tanggung jawab, hubungan kerja dan wewenang.
(2)Prosedur kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b memuat ketentuan mengenai hubungan dan mekanisme kerja antarposisi jabatan dan fungsi.
(3)Pengelompokan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c memuat pembagian fungsi pelayanan dan fungsi pendukung sesuai dengan prinsip pengendalian internal untuk efektifitas pencapaian.
(4)Pengelolaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf d memuat kebijakan mengenai pengelolaan sumber daya manusia yang berorientasi pada peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

BAB II

KELEMBAGAAN

Pasal 4

(1)Pejabat Pengelola Rumah Sakit terdiri atas:
1. a.Direktur;
2. b.pejabat keuangan; dan
3. c.pejabat teknis.
(2)Sebutan Direktur, pejabat keuangan, dan pejabat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku di Rumah Sakit.
(3)Pejabat Pengelola Rumah Sakit diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur.
(4)Direktur bertanggung jawab terhadap operasional Rumah Sakit kepada Kepala Dinas.
(5)Komposisi Pejabat Pengelola Rumah Sakit dapat dilakukan perubahan, baik jumlah maupun jenisnya, setelah dilakukan analisis organisasi guna memenuhi tuntutan perubahan dengan mengusulkan kepada Gubernur melalui Dinas Kesehatan.
(6)Perubahan komposisi Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Gubernur.
(7)Pejabat keuangan dan pejabat teknis pengelola Rumah Sakit bertanggung jawab kepada Direktur.

Pasal 5

(1)Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a mempunyai tugas pokok untuk memimpin pelaksanaan tugas pengelolaan Rumah Sakit.
(2)Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direktur mempunyai tugas:
1. a.memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan Rumah Sakit agar lebih efisien dan produktivitas;
2. b.merumuskan penetapan kebijakan teknis Rumah Sakit serta kewajiban lainnya sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Gubernur;
3. c.menyusun Renstra;
4. d.menyiapkan RBA;
5. e.mengusulkan calon pejabat keuangan dan pejabat teknis kepada Gubernur sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan;
6. f.menetapkan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan Rumah Sakit selain pejabat yang telah ditetapkan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
7. g.mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan Rumah Sakit yang dilakukan oleh pejabat keuangan dan pejabat teknis, mengendalikan tugas pengawasan internal, serta menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta keuangan Rumah Sakit kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Kesehatan; dan
8. h.melaksanakan tugas lainnya yang ditetapkan oleh Gubernur sesuai dengan kewenangannya.
(3)Direktur Rumah Sakit dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab umum operasional dan keuangan Rumah Sakit yang dibantu oleh Wakil Direktur.
(4)Evaluasi/penilaian kinerja Direktur dilakukan oleh Kepala Dinas Kesehatan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
(5)Direktur Rumah Sakit merupakan ASN selaku kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang.
(6)Dalam hal Direktur sebagaimana pada ayat (5) berasal dari non ASN, pejabat keuangan Rumah Sakit wajib dari ASN yang ditunjuk sebagai kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang.

Pasal 6

(1)Pejabat keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b mempunyai tugas:
1. a.merumuskan kebijakan terkait pengelolaan keuangan;
2. b.mengkoordinasikan penyusunan RBA;
3. c.menyiapkan DPA;
4. d.melakukan pengelolaan Pendapatan dan Belanja;
5. e.menyelenggarakan pengelolaan kas;
6. f.melakukan pengelolaan utang, piutang, dan Investasi;
7. g.menyusun kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada dibawah penguasaannya;
8. h.menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan;
9. i.menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan; dan
10. j.melaksanakan tugas lainnya yang ditetapkan oleh Gubernur dan/atau Direktur sesuai dengan kewenangannya.
(2)Pejabat Keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab keuangan Rumah Sakit.

Pasal 7

(1)Pejabat teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c mempunyai tugas :
1. a.menyusun perencanaan kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya;
2. b.melaksanakan kegiatan teknis operasional dan pelayanan sesuai dengan RBA;
3. c.memimpin dan mengendalikan kegiatan teknis operasional dan pelayanan dibidangnya; dan
4. d.melaksanakan tugas lainnya yang ditetapkan oleh Gubernur dan/atau Direktur sesuai dengan kewenangannya.
(2)Pejabat teknis dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya.
(3)Tanggung jawab kegiatan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkaitan dengan mutu layanan instalasi, standarisasi, administrasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan sumber daya kesehatan lainnya.

BAB III

PROSEDUR KERJA

Pasal 8

(1)Dalam rangka melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Rumah Sakit berkewajiban menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan pendekatan lintas fungsi (cross function approach) secara vertikal dan horizontal baik di lingkungannya serta dengan instalasi lain sesuai tugas masing-masing.
(2)Penerapan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan pendekatan lintas fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.melaksanakan apel pagi serta pengarahan dari pembina apel (Pejabat Eselon II dan III) kepada seluruh pegawai Rumah Sakit;
2. b.pertemuan atau rapat paripurna dilaksanakan setiap bulan pada minggu kedua;
3. c.rapat monitoring penyusunan perencanaan RBA setiap tahun minimal empat kali;
4. d.rapat monitoring evaluasi pelaksanaan anggaran setiap triwulan;
5. e.pertemuan di tingkat jajaran manajemen yang diikuti oleh pejabat struktural, dilaksanakan sewaktu-waktu diperlukan terkait topik dan permasalahan yang dihadapi;
6. f.pertemuan/rapat rutin Komite Medik yang dilaksanakan setiap 3 (tiga) bulan sekali berkoordinasi dengan Kelompok Staf Medis untuk melakukan evaluasi dan membahas permasalahan pelayanan dan isu-isu strategis;
7. g.pertemuan/rapat rutin Komite Keperawatan yang dilaksanakan setiap 3 (tiga) bulan sekali dihadiri oleh Kepala Bidang Keperawatan, Kepala Seksi di bidang keperawatan, Anggota Komite Keperawatan dan para koordinator bidang keperawatan;
8. h.pertemuan/rapat Evaluasi Mutu, Keselamatan Pasien dan Manajemen Risiko dilaksanakan setiap 3 (tiga) bulan sekali yang dihadiri oleh Dewan Pengawas, direksi, pejabat struktural, Ketua SPI, Ketua Komite, Kepala Instalasi, kepala unit, ketua tim dan para coordinator; dan
9. i.Setiap kegiatan di unit layanan dilaksanakan sesuai standar pelayanan Rumah Sakit.
(3)Setiap pimpinan satuan organisasi berkewajiban mengawasi bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan berkewajiban mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan Peraturan Perundang- undangan.
(4)Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
(5)Setiap pimpinan satuan organisasi berkewajiban mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan serta menyampaikan laporan.
(6)Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, diolah dan dipergunakan sebagai bahan perubahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

BAB IV

PENGELOMPOKAN FUNGSI

Pasal 9

Kelompok Jabatan Non Struktural terdiri dari:

a.SPI;
b.komite;
c.instalasi;
d.KSM;
e.kelompok Jabatan Fungsional; dan
f.unit.

Pasal 10

(1)SPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a ditetapkan oleh Direktur.
(2)SPI merupakan unsur organisasi yang bertugas melaksanakan pemeriksaan audit kinerja internal Rumah Sakit.
(3)SPI berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
(4)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana diatur pada ayat (2) SPI menyelenggarakan fungsi:
1. a.pemantauan dan evaluasi pelaksanaan manajemen risiko di Rumah Sakit;
2. b.penilaian terhadap sistem pengendalian, pengelolaan, dan pemantauan efektifitas dan efisiensi sistem dan prosedur dalam bidang administrasi pelayanan, serta administrasi umum dan keuangan;
3. c.pelaksanaan tugas khusus dalam lingkup pengawasan intern yang ditugaskan oleh Direktur;
4. d.pemantauan pelaksanaan dan ketepatan pelaksanaan tindak lanjut atas laporan hasil audit; dan
5. e.pemberian konsultasi, advokasi, pembimbingan, dan pendampingan dalam pelaksanaan kegiatan operasional Rumah Sakit.

Isi peraturan

Teks85PDFHirarki

Memuat teks peraturan…