DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bali Nomor 36 Tahun 2023

Nomor: 36
Tahun: 2023
Ditetapkan: 28 Agustus 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 23

Lembaga terkait

Ringkasan

KETENTUAN UMUM,SUBYEK PUNGUTAN BAGI WISATAWAN ASING,PEMBAYARAN PUNGUTAN OLEH WISATAWAN ASING,TATA KELOLA HASIL PUNGUTAN BAGI WISATAWAN ASING, SANKSI ADMINISTRATIF,Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pembayaran Pungutan bagi Wisatawan Asing; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang SALINAN Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7.Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10.Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pungutan Bagi Wisatawan Asing untuk Pelindungan Kebudayaan dan Lingkungan Alam Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 6); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN PUNGUTAN BAGI WISATAWAN ASING.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1.Provinsi adalah Provinsi Bali.
2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali.
3.Gubernur adalah Gubernur Bali.
4.Perangkat Daerah Provinsi, yang selanjutnya disebut Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi.
5.Kebudayaan Bali, yang selanjutnya disebut Kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya masyarakat Bali yang diperoleh melalui proses pendidikan, pewarisan nilai, adaptasi terhadap lingkungan, dan dijiwai agama Hindu untuk membangun tata nilai kehidupan, spiritualitas, adat, tradisi, seni-budaya, kearifan lokal, serta ilmu pengetahuan dan teknologi dalam dimensi Niskala-Sakala.
6.Lingkungan Alam Bali, yang selanjutnya disebut Lingkungan Alam adalah kesatuan ruang Niskala-Sakala dengan semua benda, daya, keadaan yang menjadi daya tarik wisata.
7.Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
8.Wisatawan Asing adalah setiap orang perorangan dari luar wilayah Negara Indonesia dan tidak berkewarganegaraan Indonesia yang sedang melakukan wisata di Bali.
9.Pungutan bagi Wisatawan Asing adalah sejumlah uang yang wajib dibayar oleh Wisatawan Asing kepada Pemerintah Provinsi untuk digunakan membiayai Pelindungan Kebudayaan dan Lingkungan Alam.
10.Sistem Love Bali adalah aplikasi layanan digital yang dibangun Pemerintah Provinsi untuk melayani pembayaran Pungutan bagi Wisatawan Asing.
11.Pembayaran nontunai adalah sistem pembayaran melalui sarana elektronik atau digital yang tidak menggunakan uang tunai.
12.Tanda bukti pembayaran digital adalah tanda bukti sah telah dilakukannya pembayaran menggunakan uang elektronik melalui media digital, seperti Barcode, QR Code, dan sejenisnya.
13.Quick Response Code Indonesian Standard yang selanjutnya disebut QRIS adalah standar QR Code pembayaran yang ditetapkan oleh Bank Indonesia untuk digunakan dalam memfasilitasi transaksi pembayaran.
14.Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah adalah penerimaan daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan yang dirinci berdasarkan objek, rincian objek, dan sub rincian objek sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
15.Bank Persepsi adalah bank umum yang ditunjuk oleh Pemerintah Provinsi untuk menerima setoran melalui pembayaran secara elektronik atas Pungutan bagi Wisatawan Asing.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam mengintegrasikan dan mensinergikan pelaksanaan tata cara pembayaran Pungutan bagi Wisatawan Asing secara elektronik untuk Pelindungan Kebudayaan dan Lingkungan Alam Bali sesuai Visi Pembangunan Daerah “Nangun Sat Kerthi Loka Bali” melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk mewujudkan adanya:

a.kepastian hukum dan ketertiban bagi Wisatawan Asing terkait tata cara pembayaran pungutan untuk Pelindungan Kebudayaan dan Lingkungan Alam Bali;
b.penyelenggaraan pembayaran Pungutan bagi Wisatawan Asing yang lancar, aman, efisien, dan andal dengan mengutamakan perluasan akses; dan
c.pengelolaan hasil pungutan untuk Pelindungan Kebudayaan dan Lingkungan Alam Bali yang transparan dan akuntabel kepada Wisatawan Asing maupun masyarakat.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini, meliputi:

a.subyek Pungutan bagi Wisatawan Asing;
b.pembayaran pungutan oleh Wisatawan Asing;
c.tata kelola hasil Pungutan bagi Wisatawan Asing;
d.sanksi administratif; dan
e.pendanaan.

BAB II

SUBYEK PUNGUTAN BAGI WISATAWAN ASING

Pasal 5

(1)Wisatawan Asing setiap masuk ke Bali secara langsung dari luar negeri atau secara tidak langsung melalui wilayah lainnya di Indonesia dikenakan pungutan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
(2)Pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama Wisatawan Asing berwisata ke Bali dan sebelum Wisatawan Asing bersangkutan meninggalkan wilayah Negara Indonesia.
(3)Pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dibayar oleh Wisatawan Asing secara nontunai (cashless) melalui sarana pembayaran elektronik.
(4)Pembayaran pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diintegrasikan dengan Sistem Love Bali yang dibangun oleh Pemerintah Provinsi.

Pasal 6

(1)Gubernur dapat mengecualikan Wisatawan Asing untuk membayar pungutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
(2)Alasan pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan urusan kedinasan, kewarganegaraan, dan/atau kemanfaatan bagi pembangunan Bali atau Negara Indonesia.

Pasal 7

(1)Wisatawan Asing yang dikecualikan membayar pungutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, wajib mengajukan permohonan dengan melengkapi semua persyaratan yang ditentukan dalam Sistem Love Bali.
(2)Permohonan pembebasan kewajiban membayar pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib diajukan minimal 1 (satu) bulan sebelum yang bersangkutan memasuki pintu- pintu kedatangan ke Bali.
(3)Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang kepariwisataan melakukan verifikasi dan memberikan keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), paling lama dalam waktu 5 (lima) hari kerja.
(4)Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa persetujuan atau penolakan yang disampaikan kepada Wisatawan Asing bersangkutan melalui Sistem Love Bali.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB III

PEMBAYARAN PUNGUTAN OLEH WISATAWAN ASING

Pasal 9

(1)Pemerintah Provinsi menunjuk Bank Persepsi yang mampu bekerja sama dalam memfasilitasi pembayaran Pungutan bagi Wisatawan Asing melalui Sistem Love Bali.
(2)Penunjukan Bank Persepsi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
(3)Sistem Love Bali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyediakan metode pembayaran yang terintegrasi dengan Bank Persepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 10

(1)Transaksi pembayaran Pungutan bagi Wisatawan Asing dapat dilakukan sebelum ke atau minimal pada saat akan memasuki pintu-pintu kedatangan Wisatawan Asing di Bali melalui udara, laut, atau darat.
(2)Perangkat Daerah terkait wajib mengupayakan secara optimal pelaksanaan transaksi pembayaran pungutan oleh Wisatawan Asing dapat dilakukan sebelum memasuki pintu-pintu kedatangan ke Bali.
(3)Transaksi pembayaran saat akan memasuki pintu-pintu kedatangan Wisatawan Asing di Bali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersifat wajib dan dilaksanakan melalui tempat pembayaran (counter) yang disediakan.

Pasal 11

(1)Sistem Love Bali dapat meminta data identitas pribadi wisatawan yang benar dan jujur bagi Wisatawan Asing yang akan melakukan pembayaran pungutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1).
(2)Wisatawan Asing yang belum dan ingin mengisi data di Sistem Love Bali pada saat akan memasuki pintu-pintu kedatangan Wisatawan Asing di Bali, dapat mengisinya pada meja bantu (helpdesk) yang disediakan.
(3)Data Wisatawan Asing yang dibutuhkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola oleh Pemerintah Provinsi.
(4)Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dimanfaatkan oleh Pemerintah Provinsi dalam rangka memberikan pelayanan informasi kepada Wisatawan Asing selama berwisata ke Bali dan menyampaikan penghargaan setelah yang bersangkutan meninggalkan wilayah Negara Indonesia.

Isi peraturan

Teks23PDFHirarki

Memuat teks peraturan…