DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Bali Nomor 36 Tahun 2025

Nomor: 36
Tahun: 2025
Ditetapkan: 8 Agustus 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 37

Lembaga terkait

Ringkasan

Ketentuan Umum; Pakaian Dinas ASN; Atribut dan Kelengkapan Pakaian Dinas; Pembinaan dan Pengawasan; Ketentuan Lain-lain.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Gubernur Bali Nomor 103 Tahun 2018 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 103 Tahun 2018 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali sudah tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan hukum saat ini sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur Bali tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); SALINAN
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
5.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 488); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Provinsi adalah Provinsi Bali.
2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali.
3.Gubernur adalah Gubernur Bali.
4.Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi.
5.Perangkat Daerah Tertentu adalah Perangkat Daerah yang karena tugas dan fungsinya, memiliki pengaturan pakaian dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi.
7.Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas ASN dalam melaksanakan tugas kedinasan.
8.Pakaian Dinas Harian adalah Pakaian Dinas yang digunakan untuk melaksanakan tugas sehari-hari termasuk digunakan pada saat dinas luar, kecuali ditentukan lain sesuai dengan pelaksanaan kegiatan yang berlangsung.
9.Pakaian Dinas Harian Perangkat Daerah Tertentu adalah Pakaian Dinas yang digunakan oleh Perangkat Daerah Tertentu.
10.Kain Tenun Endek yang selanjutnya disebut Endek adalah kain tenun tradisional Bali.
11.Pakaian Dinas Harian Endek adalah Pakaian Dinas Harian yang menggunakan Endek sebagai bahan utama.
12.Pakaian Dinas Harian Adat Bali adalah pakaian khas daerah Bali.
13.Pakaian Sipil Lengkap adalah Pakaian Dinas bagi ASN yang dipakai pada upacara kenegaraan atau resmi, bepergian resmi keluar negeri, acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan, pelantikan jabatan struktural dan pelantikan pejabat fungsional serta penerimaan penghargaan satya lencana karya satya.
14.Korps Pegawai Republik Indonesia yang selanjutnya disebut KORPRI adalah Korps Pegawai Republik Indonesia Provinsi Bali.
15.Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi Pakaian Dinas.

Pasal 2

(1)Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman ASN dalam pemakaian Pakaian Dinas dan Atribut Pakaian Dinas.
(2)Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk meningkatkan kedisiplinan, pengawasan, estetika, motivasi kerja, kewibawaan serta mewujudkan keseragaman dan identitas ASN.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini:

a.Pakaian Dinas ASN;
b.Atribut dan kelengkapan Pakaian Dinas;
c.Pembinaan dan Pengawasan;
d.Ketentuan lain-lain; dan
e.Pendanaan.

BAB II

PAKAIAN DINAS ASN

Pasal 4

Jenis Pakaian Dinas ASN meliputi:

a.Pakaian Dinas Harian;
b.Pakaian Dinas Harian Perangkat Daerah Tertentu;
c.Pakaian Sipil Lengkap;
d.Pakaian Dinas lapangan;
e.Pakaian Dinas lapangan dan operasional lainnya pada Perangkat Daerah Tertentu;
f.Pakaian Dinas Upacara Perangkat Daerah Tertentu; dan
g.Pakaian seragam batik KORPRI.

Pasal 5

Pakaian Dinas Harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdiri atas:

a.Pakaian Dinas Harian khaki;
b.Pakaian Dinas Harian kemeja putih;
c.Pakaian Dinas Harian Endek; dan
d.Pakaian Dinas Harian Adat Bali.

Pasal 6

(1)Pakaian Dinas Harian khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri atas:
1. a.Pakaian Dinas Harian khaki kemeja lengan panjang atau kemeja lengan pendek digunakan oleh pejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat pimpinan tinggi pratama; dan
2. b.Pakaian Dinas Harian khaki kemeja lengan pendek digunakan oleh pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional.
(2)Penggunaan Pakaian Dinas Harian khaki kemeja lengan pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, bagi ASN pria baju dimasukkan ke dalam celana.
(3)Pakaian Dinas Harian khaki digunakan pada hari Senin dan dikecualikan apabila bertepatan dengan hari Purnama, Tilem, tanggal 17 setiap bulan, tanggal 2 Oktober dan Hari Jadi Provinsi Bali pada tanggal 14 Agustus.

Pasal 7

(1)Pakaian Dinas Harian kemeja putih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b terdiri atas:
1. a.Pakaian Dinas Harian kemeja putih lengan panjang atau kemeja putih lengan pendek digunakan oleh pejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat pimpinan tinggi pratama; dan
2. b.Pakaian Dinas Harian kemeja putih lengan pendek digunakan oleh pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional.
(2)Penggunaan Pakaian Dinas Harian kemeja putih lengan pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, bagi ASN pria baju dimasukkan ke dalam celana.
(3)Pakaian Dinas Harian kemeja putih digunakan pada hari Rabu dan dikecualikan apabila bertepatan dengan hari Purnama, Tilem, tanggal 17 setiap bulan, tanggal 2 Oktober dan Hari Jadi Provinsi Bali pada tanggal 14 Agustus.
(4)Pakaian Dinas Harian kemeja putih lengan panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat digunakan untuk menghadiri acara kenegaraan dan acara resmi.

Pasal 8

(1)Pakaian Dinas Harian Endek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c terdiri atas:
1. a.Pakaian Dinas Harian Endek lengan panjang atau lengan pendek dapat digunakan oleh pejabat pimpinan tinggi madya, pejabat pimpinan tinggi pratama dan pejabat administrator.
2. b.Pakaian Dinas Harian Endek lengan pendek digunakan untuk pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional.
(2)Pakaian Dinas Harian Endek digunakan pada hari Selasa, Jumat, dan pada hari Batik Nasional setiap tanggal 2 Oktober.
(3)Penggunaan Pakaian Dinas Harian Endek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan apabila bertepatan dengan hari Purnama, Tilem, tanggal 17 setiap bulan dan Hari Jadi Provinsi Bali pada tanggal 14 Agustus.

Pasal 9

(1)Pakaian Dinas Harian Adat Bali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d terdiri dari:
1. a.Pakaian Dinas Harian Adat Bali pria:
  1. 1.destar/udeng dengan bahan Endek;
  2. 2.baju kemeja lengan panjang/pendek;
  3. 3.kampuh/saput dengan bahan Endek;
  4. 4.wastra/kamen dengan bahan Endek;
  5. 5.selendang warna dan motif menyesuaikan; dan
  6. 6.alas kaki tidak tertutup (ujung jari kelihatan) bukan selop/sandal jepit.
2. b.Pakaian Dinas Harian Adat Bali wanita:
  1. 1.baju kebaya lengan panjang/tiga perempat dengan bahan Endek polos/katun/bahan lain kecuali brokat/kain transparan;
  2. 2.selendang tenun warna dan motif menyesuaikan;
  3. 3.wastra/kamen Endek menutupi mata kaki, tumit kelihatan, tidak diwiru; dan
  4. 4.alas kaki tidak tertutup (ujung jari kelihatan) bukan selop/sandal jepit.
(2)Pakaian Dinas Harian Adat Bali digunakan pada hari Kamis, Purnama, Tilem, Hari Jadi Provinsi Bali pada tanggal 14 Agustus dan dapat digunakan pada acara- acara tertentu sesuai kebutuhan.

Pasal 10

Bagi unit kerja/Perangkat Daerah yang menerapkan 6 (enam) hari kerja, Pakaian Dinas Harian Endek digunakan juga pada hari Sabtu.

Isi peraturan

Teks37PDFHirarki

Memuat teks peraturan…