DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bali Nomor 37 Tahun 2018

Nomor: 37
Tahun: 2018
Ditetapkan: 4 Juni 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 30

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II IZIN PERTAMBANGAN BAB III JAMINAN REKLAMASI DAN PASCATAMBANG aminan Reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal 29 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959); Jdih.baliprov.go.id
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5142);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5172);
7.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 295);
8.Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 4); Jdih.baliprov.go.id MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1.Provinsi adalah Provinsi Bali.
2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali.
3.Gubernur adalah Gubernur Bali.
4.Instansi teknis adalah instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.
5.Instansi perizinan adalah instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perizinan.
6.Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.
7.Pertambangan Batuan adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa batuan, di luar mineral radioaktif, logam dan batubara, panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah.
8.Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang. Jdih.baliprov.go.id
9.Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disingkat IUP, adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan.
10.IUP Eksplorasi Batuan adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan pertambangan batuan.
11.IUP Operasi Produksi Batuan adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi Batuan untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi batuan.
12.IUP Operasi Produksi Khusus adalah izin usaha yang diberikan kepada badan usaha atau perseorangan yang tidak mempunyai WIUP, tapi berusaha di bidang Pertambangan. IUP Operasi Produksi Khusus meliputi kegiatan pengangkutan dan penjualan serta pengolahan dan pemurnian.
13.IUP Operasi Produksi Untuk Penjualan adalah izin usaha yang diberikan kepada perseorangan atau badan usaha konstruksi atau non-pertambangan yang kegiatan operasinya untuk sementara menghasilkan komoditas batuan.
14.Izin Pertambangan Rakyat yang selanjutnya disingkat IPR adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat dengan luas dan investasi terbatas.
15.Penyelidikan Umum adalah tahapan kegiatan pertambangan untuk mengetahui kondisi geologi regional dan indikasi adanya mineralisasi.
16.Eksplorasi adalah tahapan kegiatan Usaha Pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan sumber daya terukur dari bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup.
17.Studi Kelayakan adalah tahapan kegiatan Usaha Pertambangan untuk memperoleh informasi secara rinci seluruh aspek yang berkaitan untuk menentukan kelayakan ekonomis dan teknis Usaha Pertambangan, termasuk analisis mengenai dampak lingkungan serta perencanaan pascatambang. Jdih.baliprov.go.id
18.Operasi Produksi adalah tahapan kegiatan Usaha Pertambangan yang meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan, pemurnian, termasuk pengangkutan dan penjualan, serta sarana pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan hasil studi kelayakan.
19.Konstruksi adalah kegiatan Usaha Pertambangan untuk melakukan pembangunan seluruh fasilitas operasi produksi, termasuk pengendalian dampak lingkungan.
20.Penambangan adalah bagian kegiatan Usaha Pertambangan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya.
21.Pengangkutan adalah kegiatan Usaha Pertambangan untuk memindahkan mineral dan/atau batubara dari daerah tambang dan/ atau tempat pengolahan dan pemurnian sampai tempat penyerahan.
22.Penjualan adalah kegiatan Usaha Pertambangan untuk menjual hasil pertambangan batuan mineral atau batubara
23.Badan Usaha adalah setiap badan hukum yang bergerak di bidang pertambangan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
24.Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
25.Masyarakat adalah masyarakat yang berdomisili disekitar lokasi operasi pertambangan.
26.Perorangan adalah Warga Negara Indonesia.
27.Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan Usaha Pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya. Jdih.baliprov.go.id
28.Kegiatan pascatambang yang selanjutnya disebut pascatambang adalah kegiatan terencana, sistematis, dan berlanjut setelah akhir sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah penambangan.
29.Jaminan reklamasi adalah dana yang disediakan oleh perusahaan sebagai jaminan untuk melakukan reklamasi.
30.Wilayah Pertambangan adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan/atau batubara dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional.
31.Wilayah Usaha Pertambangan Batuan yang selanjutnya disebut WUP Batuan adalah bagian dari WP yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan /atau informasi geologi yang secara dominan terdapat komoditas tambang batuan.
32.Wilayah Izin Usaha Pertambangan Batuan yang selanjutnya disingkat WIUP Batuan adalah bagian dari WUP Batuan yang diberikan kepada Badan Usaha, Koperasi, dan perseorangan melalui permohonan.
33.Wilayah Pertambangan Rakyat yang selanjutnya disingkat WPR adalah bagian dari Wilayah Pertambangan (WP) tempat dilakukan kegiatan usaha pertambangan rakyat.
34.Izin Usaha Jasa Pertambangan yang selanjutnya disebut IUJP adalah izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan usaha jasa pertambangan inti yang berkaitan dengan tahapan dan/atau bagian kegiatan usaha pertambangan.

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Gubernur ini mengatur mengenai :

a.izin pertambangan;
b.jaminan reklamasi dan pascatambang;
c.izin usaha jasa pertambangan; dan
d.penghentian sementara. Jdih.baliprov.go.id

BAB II

IZIN PERTAMBANGAN

Pasal 3

Objek perizinan mencakup :

a.tras;
b.andesit;
c.basalt;
d.tanah liat;
e.tanah urug;
f.batu apung;
g.batu gunung quarry besar;
h.kerikil galian dari bukit;
i.kerikil sungai ayak tanpa pasir;
j.pasir urug;
k.pasir pasang;
l.kerikil berpasir alami (sirtu);
m.bahan timbunan pilihan (tanah);
n.urukan tanah setempat;
o.batu gamping;
p.pasir laut; dan
q.pasir yang tidak mengandung unsur mineral logam atau unsur mineral bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan.

Pasal 4

(1)Izin usaha pertambangan batuan diberikan oleh Gubernur.
(2)Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
1. a.IUP; dan
2. b.IPR; Jdih.baliprov.go.id
(3)IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
1. a.IUP Eksplorasi Batuan;
2. b.IUP Operasi Produksi Batuan;
3. c.IUP Operasi Produksi Khusus;
4. d.IUP Operasi Produksi untuk Penjualan; dan/atau
5. e.Izin Usaha Jasa Pertambangan.
(4)IUP Operasi Produksi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c meliputi IUP Operasi Produksi Khusus untuk pengolahan dan /atau pemurnian.
(5)Izin usaha di bidang pertambangan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada :
1. a.badan usaha;
2. b.koperasi; dan
3. c.perseorangan.
(6)Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a terdiri dari;
1. a.BUMD; dan
2. b.Badan Usaha Swasta.
(7)Perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c terdiri dari:
1. a.perusahaan firma;
2. b.perusahaan komanditer; dan
3. c.orang perseorangan.

Pasal 5

(1)Badan Usaha, Koperasi dan Perseorangan hanya dapat melaksanakan kegiatan usaha pertambangan batuan setelah mendapatkan izin usaha di bidang pertambangan batuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5).
(2)Izin usaha di bidang pertambangan batuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tidak dapat digunakan selain sebagaimana dimaksud dalam pemberian izin usaha di bidang pertambangan batuan. Jdih.baliprov.go.id

Pasal 6

(1)IUP Eksplorasi Batuan diberikan atas permohonan yang diajukan oleh :
1. a.badan usaha;
2. b.koperasi; dan/atau
3. c.perorangan.
(2)IUP Eksplorasi Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk melakukan kegiatan :
1. a.penyelidikan umum;
2. b.eksplorasi; dan
3. c.studi kelayakan.
(3)Persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
1. a.Persyaratan administrasi : Untuk Badan Usaha:
  1. 1.surat permohonan;
  2. 2.foto copy kartu tanda penduduk;
  3. 3.profil badan usaha dalam bidang pertambangan;
  4. 4.f oto copy akte pendirian perusahaan yang sah.
  5. 5.f oto copy nomor pokok wajib pajak; dan
  6. 6.susunan direksi/ pengurus dan daftar pemegang saham. Untuk Koperasi :
  7. 1.surat permohonan;
  8. 2.f oto copy kartu tanda penduduk;
  9. 3.profil koperasi; Jdih.baliprov.go.id
  10. 4.f oto copy akte pendirian koperasi yang sah;
  11. 5.f oto copy nomor pokok wajib pajak; dan
  12. 6.susunan pengurus. Untuk Perorangan :
  13. 1.surat permohonan;
  14. 2.foto copy kartu tanda penduduk; dan
  15. 3.foto copy nomor pokok wajib pajak.
2. b.Persyaratan teknis :
  1. 1.foto copy bukti kepemilikan lahan;
  2. 2.surat persetujuan penyanding;
  3. 3.surat keterangan tenaga ahli pertambangan, tenaga ahli geologi atau tenaga yang berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun; dan
  4. 4.peta Rencana WIUP yang dilengkapi dengan koordinat geografis.
3. c.Persyaratan lingkungan berupa surat pernyataan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
4. d.Persyaratan finansial :
  1. 1.bukti pembayaran biaya pencadangan wilayah untuk WIUP batuan dengan luas paling sedikit 5 (lima) hektar; dan
  2. 2.surat pernyataan kesungguhan pelaksanaan kegiatan eksplorasi.
(3)Pemegang IUP Eksplorasi Batuan diberi WIUP dengan luas paling sedikit 5 (lima) hektar atau sesuai dengan kondisi dan potensi pertambangan batuan.
(4)WIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan penyesuaian batasan luas.
(5)Dikecualikan dari penyesuaian batas luas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), WIUP kurang dari 5 (lima) hektar.
(6)WIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memenuhi persyaratan pertimbangan teknis dari instansi terkait sesuai kewenangannya. Jdih.baliprov.go.id
(7)Instansi terkait sebagaimana yang dimaksud pada ayat (6) antara lain:
1. a.Dinas Kelautan di wilayah laut;
2. b.Dinas Kehutanan di wilayah hutan; dan
3. c.Balai Wilayah Sungai di wilayah sungai.

Pasal 7

Jangka waktu IUP Eksplorasi Batuan paling lama 2 (dua) tahun.

Pasal 8

(1)IUP Operasi Produksi Batuan adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi Batuan untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi, diberikan atas permohonan yang diajukan oleh :
1. a.badan usaha;
2. b.koperasi; dan/atau
3. c.perorangan.
(2)IUP Operasi Produksi Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk melakukan kegiatan kontruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian serta pengangkutan dan penjualan.
(3)Persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
1. a.persyaratan administrasi;
2. b.persyaratan teknis;
3. c.persyaratan lingkungan; dan
4. d.persyaratan finansial. Jdih.baliprov.go.id
(4)Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hurup a, meliputi : Untuk badan usaha, perusahaan firma dan komanditer :

1.s urat permohonan;
2.profil badan usaha dalam bidang pertambangan;
3.f oto copy kartu tanda penduduk;
4.f oto copy akte pendirian perusahaan yang sah;
5.f oto copy nomor pokok wajib pajak; dan
6.susunan direksi/ pengurus dan daftar pemegang saham. Untuk koperasi :
1.s urat permohonan;
2.f oto copy kartu tanda penduduk;
3.profil koperasi;
4.f oto copy akte pendirian koperasi yang sah;
5.f oto copy nomor pokok wajib pajak; dan
6.susunan pengurus. Untuk orang perorangan :
1.s urat permohonan;
2.f oto copy kartu tanda penduduk; dan
3.f oto copy nomor pokok wajib pajak.

(5)Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, meliputi :

1.peta WIUP dilengkapi dengan batas koordinat geografis;
2.laporan eksplorasi dan studi kelayakan;
3.foto copy bukti kepemilikan lahan;
4.surat persetujuan penyanding;
5.rencana tambang dan rencana reklamasi yang disetujui Instansi teknis;
6.rencana kerja dan anggaran biaya; Jdih.baliprov.go.id
7.rencana pembangunan sarana dan prasarana penunjang kegiatan operasi produksi; dan
8.surat keterangan tenaga ahli pertambangan/geologi dan/atau tenaga yang berpengalaman minimal 3 (tiga) tahun.

(6)Persyaratan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hurup c, meliputi memiliki izin lingkungan.
(7)Persyaratan finansial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hurup d, meliputi:

1.laporan keuangan tahun terakhir; dan
2.pernyataan kesanggupan penempatan Jaminan Reklamasi dan Pascatambang.

Pasal 9

Jangka waktu IUP Operasi Produksi batuan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing- masing paling lama 3 (tiga) tahun.

Pasal 10

(1)Permohonan Perpanjangan IUP Operasi Produksi diajukan paling cepat 6 (enam) bulan atau paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu IUP.
(2)Persyaratan Permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
1. a.peta WIUP dan batas koordinat wilayah;
2. b.bukti pelunasan pajak mineral bukan logam dan batuan 3 (tiga) bulan terakhir;
3. c.laporan akhir kegiatan operasi produksi;
4. d.laporan pelaksanaan reklamasi;
5. e.rencana kerja dan anggaran biaya; Jdih.baliprov.go.id
6. f.peta rencana kemajuan tambang yang disetujui Instansi teknis; dan
7. g.neraca sumber daya mineral dan cadangan.
(3)Gubernur melalui Instansi perizinan menolak permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi dalam hal pemegang IUP Operasi Produksi batuan tidak menunjukkan kinerja operasi produksi sesuai ketentuan.

Pasal 11

(1)IUP Operasi Produksi Khusus untuk pengolahan dan pemurnian diberikan kepada Badan Usaha, koperasi dan perorangan, untuk kegiatan pengolahan dan pemurnian, bilamana pemegang IUP OP tidak melakukan kegiatan pengolahan dan pemurnian.
(2)Badan usaha, koperasi atau perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya melaksanakan kegiatan pengolahan dan pemurnian.

Isi peraturan

Teks30PDFHirarki

Memuat teks peraturan…