DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bali Nomor 37 Tahun 2023

Nomor: 37
Tahun: 2023
Ditetapkan: 25 Agustus 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 4

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Bali

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Perubahan Tentang Keputusan Gubernur,Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Gubernur Bali Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Sosial Yang Tidak Dapat Direncanakan Sebelumnya Untuk Korban Bencana/Musibah, sudah tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan hukum saat ini sehingga perlu diubah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Sosial Yang Tidak Dapat Direncanakan Sebelumnya Untuk Korban Bencana/Musibah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); SALINAN
3.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13.Peraturan Gubernur Bali Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Sosial Yang Tidak Dapat Direncanakan Sebelumnya Untuk Korban Bencana/Musibah (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 32); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 32 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL YANG TIDAK DAPAT DIRENCANAKAN SEBELUMNYA UNTUK KORBAN BENCANA/MUSIBAH. Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Sosial Yang Tidak Dapat Direncanakan Sebelumnya Untuk Korban Bencana/Musibah (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 32), diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1)Besaran Bantuan Sosial Perbaikan Rumah Masyarakat dan Fasilitas Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e, sebagai berikut :
1. a.Perbaikan rumah masyarakat, meliputi:
  1. 1.perbaikan/rehabilitasi ringan paling banyak sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
  2. 2.perbaikan/rehabilitasi sedang paling banyak sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
  3. 3.perbaikan/rehabilitasi berat paling banyak sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah); atau
  4. 4.pembangunan kembali rumah yang rusak/ hancur total paling banyak sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
2. b.Fasilitas umum, meliputi:
  1. 1.perbaikan/rehabilitasi ringan paling banyak sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
  2. 2.perbaikan/rehabilitasi sedang paling banyak sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah); atau
  3. 3.perbaikan/rehabilitasi berat paling banyak sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
3. c.Tempat suci/ibadah, meliputi:
  1. 1.perbaikan/rehabilitasi ringan paling banyak sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
  2. 2.perbaikan/rehabilitasi sedang paling banyak sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah); atau
  3. 3.perbaikan/rehabilitasi berat paling banyak sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
(2)Dalam hal perbaikan rumah masyarakat, fasilitas umum dan tempat suci/ibadah yang membutuhkan Bantuan Sosial melebihi besaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Bantuan sosial dapat diberikan dengan ketentuan:
1. a.sesuai kemampuan keuangan daerah; dan
2. b.setelah mendapat pertimbangan teknis dari Perangkat Daerah terkait.
  1. 2.Ketentuan huruf a Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Persyaratan untuk memperoleh Bantuan Sosial Perbaikan Sarana dan Prasarana Perekonomian, Perbaikan Rumah Masyarakat dan Fasilitas Umum, meliputi:

a.permohonan tertulis dari individu dan/atau keluarga yang bersangkutan dan/atau selaku pemilik yang terkena Bencana/Musibah, dan/atau diketahui oleh aparat pemerintah desa/kelurahan;
b.permohonan Bantuan Sosial akibat bencana/musibah dari masyarakat untuk fasilitas umum diajukan oleh pejabat yang berwenang dan diketahui oleh aparat pemerintahan di kecamatan;
c.surat pernyataan Bencana/Musibah dari Bupati/Walikota;
d.surat pernyataan dari BPBD Kabupaten/Kota yang menyatakan bahwa sarana dan prasarana perekonomian, rumah masyarakat dan/atau fasilitas umum tersebut mengalami kerusakan akibat Bencana/Musibah;
e.dokumentasi sarana dan prasarana perekonomian, bangunan rumah masyarakat dan fasilitas umum yang mengalami kerusakan;
f.rencana anggaran biaya perbaikan sarana dan prasarana perekonomian, rumah masyarakat dan fasilitas umum;
g.fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga bagi pemohon individu dan/atau keluarga, fotokopi Kartu Tanda Penduduk ketua dan bendahara pengurus/panitia/ desa adat bagi pemohon fasilitas umum; dan
h.fotokopi rekening bank yang bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi. Pasal II Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali. Ditetapkan di Bali pada tanggal 25 Agustus 2023 GUBERNUR BALI, ttd WAYAN KOSTER Diundangkan di Bali pada tanggal 25 Agustus 2023 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI, ttd DEWA MADE INDRA BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2023 NOMOR 37 Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali, Ida Bagus Gede Sudarsana NIP. 19691010 199703 1 012 PARAF KOORDINASI Ass. Pemerintah dan Kesra Kepala Biro Hukum Kepala Pelaksana BPBD

Isi peraturan

Teks4PDFHirarki

Memuat teks peraturan…