DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bali Nomor 38 Tahun 2017

Nomor: 38
Tahun: 2017
Ditetapkan: 30 Mei 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 112

Lembaga terkait

Ringkasan

KETENTUAN UMUM BAB II NAMA, VISI DAN MISI, JANJI LAYANAN, MOTTO, TUJUAN,SASARAN, DAN KEBIJAKAN MUTU Pasal 109 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mengatur hubungan, hak dan kewajiban, wewenang dan tanggung jawab dari pemilik rumah sakit atau yang mewakili, pengelola rumah sakit dan staf medis fungsional, perlu Pedoman Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital Bylaws);
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital Bylaws) Pada Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431); jdih.baliprov.go.id
3.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4.Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 185);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); jdih.baliprov.go.id
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
13.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 417/Menkes/ Per/II/2011 tentang Komisi Akreditasi Rumah Sakit;
14.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 755/MENKES/ PER/IV/2011 tentang Penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit;
15.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Dewan Pengawas Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 360);
16.Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 772/ Menkes/ SK/VI/2002 tentang Pedoman Peraturan Internal Rumah Sakit;
17.Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok- pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 7);
18.Peraturan Gubernur Bali Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2012 Nomor 60);
19.Peraturan Gubernur Bali Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Jiwa (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2011 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 46 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali pada Rumah Sakit Jiwa provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2015 Nomor 46); jdih.baliprov.go.id MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERATURAN INTERNAL RUMAH SAKIT (HOSPITAL BY LAWS) PADA RUMAH SAKIT JIWA PROVINSI BALI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Internal (Hospital Bylaws) ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Provinsi Bali.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Provinsi Bali.
3.Gubernur adalah Gubernur Bali.
4.Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Khusus Jiwa milik Pemerintah Provinsi yang selanjutnya disebut Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali.
5.Peraturan Internal (Hospital By Laws) adalah aturan dasar yang mengatur tata cara penyelenggaraan rumah sakit meliputi peraturan internal korporasi dan peraturan internal staf medis.
6.Peraturan internal korporasi (corporate bylaws) adalah aturan yang mengatur agar tata kelola korporasi (corporate governance) terselenggara dengan baik melalui pengaturan hubungan antara pemilik, pengelola, dan komite medik di rumah sakit.
7.Peraturan internal staf medis (medical staff bylaws) adalah aturan yang mengatur tata kelola klinis (clinical governance) untuk menjaga profesionalisme staf medis di rumah sakit.
8.Pemilik Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali adalah Pemerintah Provinsi.
9.Dewan Pengawas adalah Dewan yang mewakili Pemilik, terdiri dari Ketua dan Anggota yang bertugas melakukan Pengawasan terhadap pengelolaan Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola dan memberikan nasihat kepada Pejabat Pengelola dalam menjalankan kegiatan pengelolaan Rumah Sakit.
10.Direktur adalah pimpinan tertinggi yaitu seseorang yang diangkat menjadi Direktur Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali oleh Gubernur.
11.Komite Medik adalah perangkat rumah sakit untuk menerapkan tata kelola klinis (clinical governance) agar staf medis di rumah sakit terjaga profesionalismenya melalui mekanisme kredensial, penjagaan mutu profesi medis, dan pemeliharaan etika dan disiplin profesi medis. jdih.baliprov.go.id
12.Komite Etik dan Hukum adalah wadah non-struktural yang bertugas memberikan pertimbangan kepada Direktur dalam hal menyusun dan merumuskan medicoetikolegal dan etika pelayanan rumah sakit, penyelesaian masalah etika rumah sakit dan pelanggaran terhadap kode etik pelayanan rumah sakit, pemeliharaan etika penyelenggaraan fungsi rumah sakit, kebijakan yang terkait dengan ”hospital bylaws” dan ”medical staf bylaws”, gugus tugas bantuan hukum dalam penanganan masalah hukum di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali.
13.Satuan Pemeriksa Internal (SPI) adalah wadah non struktural yang bertugas melaksanakan pemeriksaan internal di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali.
14.Kelompok Medis Fungsional (KMF) adalah kelompok dokter dan/atau dokter spesialis yang melakukan pelayanan dan telah disetujui serta diterima sesuai dengan aturan yang berlaku untuk menjalankan profesi masing-masing di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali.
15.Rapat Rutin Dewan Pengawas adalah setiap rapat terjadwal yang diselenggarakan oleh Dewan Pengawas, yang bukan termasuk rapat tahunan dan rapat khusus.
16.Rapat Tahunan Dewan Pengawas adalah rapat yang diselenggarakan oleh Pemilik atau Dewan Pengawas setiap tahun sekali.
17.Rapat Khusus Dewan Pengawas adalah rapat yang diselenggarakan oleh Pemilik atau Dewan Pengawas di luar jadwal rapat rutin untuk mengambil keputusan hal-hal yang dianggap khusus.
18.Dokter adalah dokter dan/atau dokter spesialis yang melakukan pelayanan di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali.
19.Dokter tetap atau dokter purna waktu adalah dokter dan/atau dokter spesialis yang sepenuhnya bekerja di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali.
20.Dokter Tamu adalah dokter yang bukan berstatus sebagai pegawai Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali, yaitu dokter dan/atau dokter spesialis yang diundang/ditunjuk karena kompetensinya untuk melakukan atau memberikan pelayanan medis dan tindakan medis di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali untuk jangka waktu dan/atau kasus tertentu.
21.Dokter Kontrak dan/atau Dokter Honorer adalah dokter, baik dokter dan/atau dokter spesialis yang diangkat dengan status tenaga kontrak dan/atau tenaga honorer di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali, yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur dengan masa kerja untuk jangka waktu tertentu.
22.Peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis I (PPDS I) adalah dokter yang sedang mengikuti pendidikan Dokter Spesialis di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali. jdih.baliprov.go.id
23.Sub Komite adalah kelompok kerja yang dibentuk oleh Komite Medik dan Komite Keperawatan sesuai peraturan yang berlaku, yang bertugas untuk mengatasi masalah khusus, yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur atas usul Komite Medik dan Komite Keperawatan.
24.Kewenangan Klinis (Clinical Privilege) adalah hak khusus seorang staf medis untuk melakukan sekelompok pelayanan medis tertentu dalam lingkungan rumah sakit untuk suatu periode tertentu yang dilaksanakan berdasarkan penugasan klinis (clinical appointment).
25.Penugasan klinis (clinical appointment) adalah penugasan Direktur kepada seorang staf medis untuk melakukan sekelompok pelayanan medis di Rumah Sakit berdasarkan daftar kewenangan klinis yang telah ditetapkan baginya.
26.Kredensial adalah proses evaluasi terhadap staf medis untuk menentukan kelayakan diberikan kewenangan klinis (clinical privilege).
27.Rekredensial adalah proses reevaluasi terhadap staf medis yang telah memiliki kewenangan klinis (clinical privilege) untuk menentukan kelayakan pemberian kewenangan klinis tersebut.
28.Audit Medis adalah upaya evaluasi secara professional terhadap mutu pelayanan medis yang diberikan kepada pasien dengan menggunakan rekam medisnya yang dilaksanakan oleh profesi medis.
29.Mitra bestari (peer group) adalah sekelompok staf medis dengan reputasi dan kompetensi profesi yang baik untuk menelaah segala hal yang terkait dengan profesi medis.
30.Pendidikan Sistem Magang adalah sistem pendidikan yang dilaksanakan di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali dengan penekanan pada pelaksanaan pelayanan medis dan juga tenaga administrasi, di mana Peserta Didik didampingi oleh Tenaga Klinis dan Non Klinis.
31.Rencana Strategi, Rencana tahunan, Kebijakan dan Prosedur serta Pendidikan disetujui oleh Direktur Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali.
32.Instalasi Pelayanan Kesehatan adalah unit-unit usaha strategis Rumah Sakit tempat diselenggarakannya kegiatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, baik pelayanan secara langsung maupun tidak langsung.
33.Unit adalah bagian terkecil dari sesuatu dalam hal ini Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali yang dapat berdiri sendiri.
34.Kuoruma adalah jumlah syarat minimum yang harus hadir dalam suatu rapat atau pertemuan untuk sahnya pengambilan keputusan. jdih.baliprov.go.id

BAB II

NAMA, VISI DAN MISI, JANJI LAYANAN, MOTTO, TUJUAN, SASARAN, DAN KEBIJAKAN MUTU

Pasal 2

(1)Visi Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali adalah “Menjadi Pusat Rujukan Pelayanan Kesehatan Jiwa Paripurna menuju Bali Mandara, di Provinsi Bali.
(2)Misi Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali adalah:
1. a.menyelenggarakan pelayanan kesehatan jiwa yang profesional untuk mewujudkan pelayanan prima;
2. b.mengembangkan pelayanan kesehatan jiwa yang komprehensif, terjangkau melalui peningkatan profesionalisme sumber daya manusia; dan
3. c.mengupayakan pelayanan berorientasi pada kepuasan pelanggan dan mengembangkan pendidikan, pelatihan, dan penelitian di bidang kesehatan jiwa.
(3)Visi dan Misi Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) direview secara berkala setiap 5 tahun sekali.
(4)Visi dan Misi Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali diumumkan ke publik oleh Humas Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali melalui fasilitas yang dimiliki.
1. a.tujuan Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali adalah: 1) meningkatkan pelayanan dibidang Promotif, Preventif, Kuratif dan Rehabilitatif; 2) meningkatkan pemanfaatan fasilitas pelayanan kesehatan jiwa oleh masyarakat; dan 3) meningkatkan dan mengembangkan upaya kesehatan jiwa untuk memenuhi tuntutan pelayanan yang paripurna.
2. b.sasaran Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali adalah : 1) meningkatkan mutu pelayanan kesehatan jiwa bagi masyarakat; 2) meningkatnya tingkat kemandirian operasional rumah sakit; dan 3) meningkatnya kepuasan masyarakat.
(5)Motto Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali adalah J I T U: masing-masing huruf dalam kata J I T U memiliki makna dan arti, sebagai berikut:
1. a.J = Jadikan tugas bagian dari kehidupan;
2. b.I = Ingat kewajiban dan tanggung jawab;
3. c.T = Tingkatkan terus kemampuan kerja; dan
4. d.U = Utamakan Kepuasan Pelanggan. jdih.baliprov.go.id
(6)Janji Layanan
1. a.profesional dalam memberikan pelayanan;
2. b.utamakan pasien lanjut usia dan berkebutuhan khusus;
3. c.akuntable dan transparan dalam memberikan pelayanan; dan
4. d.semua pelanggan dilayani secara adil, jujur tanpa adanya diskriminasi.
(7)Kebijakan Mutu Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali bertekad menjadi pusat rujukan di bidang pelayanan kesehatan jiwa yang selalu mengutamakan pelayanan prima dengan sumber daya professional serta mengikuti kemajuan ilmu dan teknologi di bidang kesehatan jiwa untuk memenuhi harapan pelanggan serta selalu mentaati peraturan perundangan yang berlaku dan selalu menerapkan perbaikan yang berkelanjutan.

BAB III

KEDUDUKAN RUMAH SAKIT

Pasal 4

Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali berkedudukan sebagai Rumah Sakit milik Pemerintah Provinsi Bali dan merupakan unsur pendukung atas tugas Gubernur di bidang pelayanan kesehatan, khususnya kesehatan jiwa.

Pasal 5

Rumah sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan Institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna dengan mengutamakan pelayanan khusus kesehatan jiwa.

BAB IV

TUGAS DAN FUNGSI RUMAH SAKIT

Pasal 6

(1)Tugas pokok Rumah Sakit adalah menyelenggarakan pelayanan kesehatan khusus jiwa, dengan upaya penyembuhan, pemulihan, peningkatan,pencegahan, pelayanan rujukan, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, penelitian, dan pengembangan serta pengabdian masyarakat.
(2)Fungsi Rumah Sakit dalam menunaikan tugas sebagaimana dimaksud pda ayat (1) yaitu:
1. a.Perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan kesehatan khusus jiwa. Pelayanan yang dilakukan dalam menyelenggarakan Pemerintah Daerah di bidang pelayanan adalah pelayanan kesehatan khusus jiwa; jdih.baliprov.go.id
2. b.Penyusunan rencana dan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan kesehatan khusus jiwa;
3. c.Pelayanan medis;
4. d.Pelayanan penunjang medis dan non medis;
5. e.Pelayanan keperawatan;
6. f.Pelayanan rujukan;
7. g.Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan serta pengabdian masyarakat;
8. h.Pengelolaan keuangan dan akutansi; dan
9. i.Pengelolaan urusan kepegawaian, hukum, hubungan masyarakat, organisasi dan tatalaksana, serta rumah tangga, perlengkapan dan umum.

BAB V

KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 7

Kewenangan Pemerintah Daerah, terdiri atas:

a.menetapkan peraturan tentang Pola Tata Kelola, Hospital By laws dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit beserta perubahannya;
b.mengangkat dan menetapkan Dewan Pengawas sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
c.memberhentikan Pejabat Pengelola dan Dewan Pengawas karena sesuatu hal yang menurut peraturannya membolehkan untuk diberhentikan;
d.mengesahkan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) yang disetujui oleh Dewan Pengawas; dan
e.memberikan sanksi kepada pegawai yang melanggar ketentuan yang berlaku dan memberikan penghargaan kepada pegawai yang berprestasi.

Pasal 8

(1)Pemerintah bertanggung jawab menutup defisit anggaran rumah sakit yang bukan karena kesalahan dalam pengelolaan dan setelah diaudit secara independen.
(2)Pemerintah bertanggung jawab atas terjadinya kerugian pihak lain, termasuk pasien, akibat kelalaian dan atau kesalahan dalam pengelolaan rumah sakit. jdih.baliprov.go.id

BAB VI

PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 9

(1)Susunan organisasi Rumah Sakit, terdiri dari :
1. a.Dewan Pengawas;
2. b.Direktur;
3. c.Wakil Direktur;
4. d.Bidang/Bagian
5. e.Seksi/Sub Bagian
6. f.Satuan Pengawas Internal (SPI);
7. g.Komite-komite;
8. h.Kelompok Medik Fungsional (KMF);
9. i.Instalasi-Instalasi;
10. j.Kelompok Jabatan Fungsional; dan
11. k.Unit-unit.
(2)Wakil Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
1. a.Wakil Direktur Pelayanan; dan
2. b.Wakil Direktur Administrasi dan Sumber Daya.
(3)Wakil Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur.

Pasal 10

(1)Wakil Direktur Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a, terdiri dari:
1. a.bidang Pelayanan Medik;
2. b.bidang Perawatan; dan
3. c.bidang Penunjang Medik.
(2)Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, huruf b, dan huruf c dipimpin oleh Kepala Bidang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Wakil Direktur.
(3)Bidang Pelayanan Medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf a terdiri dari :
1. a.Seksi Pelayanan Medik Umum dan Diklat; dan
2. b.Seksi Keswamas.
(4)Bidang Perawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf b, terdiri dari:
1. a.Seksi Rawat Jalan dan Rehabilitasi; dan
2. b.Seksi Rawat Inap. jdih.baliprov.go.id
(5)Bidang Penunjang Medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf c, terdiri dari:
1. a.Seksi Pemeliharaan Sarana; dan
2. b.Seksi Penunjang Diagnostik, Farmasi dan Gizi.
(6)Seksi dipimpin Kepala Seksi berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang.

Pasal 11

(1)Wakil Direktur Admministrasi dan Sumber Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b, terdiri dari:
1. a.Bagian Data dan Penyusunan Program;
2. b.Bagian Keuangan; dan
3. c.Bagian Tata Usaha.
(2)Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Wakil Direktur Administrasi dan Sumber Daya.
(3)Bagian Data dan Penyusunan Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari :
1. a.Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan; dan
2. b.Sub Bagian Data dan Rekam Medis.
(4)Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,terdiri dari:
1. a.Sub Bagian Pendapatan; dan
2. b.Sub Bagian Perbendaharaan.
(5)Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari:
1. a.Sub Bagian Umum; dan
2. b.Sub Bagian Kepegawaian.
(6)Sub Bagian dipimpin Kepala Sub Bagian berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bagian.

Isi peraturan

Teks112PDFHirarki

Memuat teks peraturan…