DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bali Nomor 39 Tahun 2014

Nomor: 39
Tahun: 2014
Ditetapkan: 8 Juli 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 2

Lembaga terkait

Ringkasan

Pasal I Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Gubernur Bali Nomor 7 Tahun 2014 Pasal II Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Gubernur Bali sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan perubahan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan hukum saat ini;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a clan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 7 Tahun 2014 tentang Regionalisasi Pelayanan Sistem Rujukan di Provinsi Bali; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 yang sebagaimana telah diubah bcberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
7.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
8.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9.Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5072);
10.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 201 1 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 1 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
13.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 340/Menkes/Per/III/2010 tentang Klasifikasi Rumah Sakit;
14.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1171/Menkes/VI/2011 tentang Sistim Informasi Rumah Sakit;
15.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 028/Menkes/Per/I/20 11 tentang Klinik;
16.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 001 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan;
17.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat;
18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32); 19.Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1333/Menkes/SK/XII/1999 tentang Standar Pelayanan Rumah Sakit;
20.Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;
21.Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 1 1 Tahun 2012 tentang Standar Kompetensi Dokter Indonesia pada Level Kompetensi Minimal 4a;
22.Peraturan Gubernur Bali Nomor 7 Tahun 2014 tentang Regionalisasi Pelayanan Sistem Rujukan di Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2014 Nomor 7); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR BALI NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG REGIONALISASI PELAYANAN SISTEM RUJUKAN DI PROVINSI BALI. PasalI Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Gubernur Bali Nomor 7 Tahun 2014 tentang Regionalisasi Pelayanan Sistem Rujukan di Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2014 Nomor 7) diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. Pasal II Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, mcmerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali. Diundangkan di Denpasar pada tanggal 8 Juli 2014 SEKRETARIS DAEJ3AH PROVINSI BALI, Ditetapkan di Denpasar pada tanggal 8 Juli 20 14 GUBERNUR BALI. ' MADE MANGKU PASTIKA ^ COKORDA NGURAH PEMAYUN LEMBARAN DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2014 NOMOR 39 LAMPIRAN 1 PERATURAN GUBERNUR BALI TANGGAL 8 JULI 2014 NOMOR 39 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR BALI NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG REGIONALISASI PELAYANAN SISTEM RUJUKAN DI PROVINSI BALI
1.Mapping Pemberi Pelayanan Kesehatan Pemberi Pelayanan Kesehatan berdasarkan tingkat layanan :

a.PPK Tingkat Pertama (PPK I) merupakan Pelayanan kesehatan dasar yang diberikan oleh dokter dan dokter gigi di Puskesmas, puskesmas perawatan, tempat praktek perorangan, klinik pratama, klinik umum di Balai/lembaga pelayanan kesehatan, dan rumah sakit pratama. Dalam keadaan tertentu, bidan atau perawat dapat memberikan pelayanan kesehatan tingkat pertama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
b.PPK Tingkat Kedua (PPK II) merupakan Pelayanan kesehatan spesialistik yang dilakukan oleh dokter spesialis atau dokter gigi spesialis yang menggunakan pengetahuan dan teknologi kesehatan spesialistik.
c.PPK Tingkat Ketiga (PPK III) merupakan Pelayanan kesehatan sub spesialistik yang dilakukan oleh dokter sub spesialistik atau dokter gigi sub spesialistik yang menggunakan pengetahuan dan teknologi kesehatan sub spesialistik.
1. 2.Klasifikasi PPK Tingkat Pertama (PPK I) meliputi :
a.Puskesmas
b.Klinik Pratama Pemerintah dan Swasta
c.Praktek Perseorangan dr/drg.
d.Rumah Sakit Pratama
1. 3.Klasifikasi PPK Tingkat Kedua (PPK II) meliputi :
a.RS Kelas D atau Kelas C
b.RS Kelas B non Pendidikan (milik Pemerintah ABRI/POLRI/BUMN clan Swasta).
c.Kota Denpasar
1. 1.RS kelas D meliputi :
a.RSU Bhakti Rahayu
b.RSU Dharma Usadha
c.RSU Dharma Yadnya
d.RSU Kasih Ibu Denpasar
e.RSU Surya Husada Ubung
f.RSU Manuaba
1. 2.RS kelas C meliputi :
a.RSU Bhayangkara Denpasar
b.RSU Surya Husada Denpasar
c.RSU Puri Raharja
d.RSU Prima Medika
e.RSU Bali Med
f.RSU Bali Royal
1. 3.RS Khusus kelas C : RSIA Puri Bunda
2. 4.RS kelas B meliputi :
a.RSUD Wangaya Kota Denpasar
b.RS Tk. II Udayana
1. 5.RS kelas A Pendidikan : RSUP Sanglah Denpasar.
2. 6.RS Khusus kelas A : RS Indera Provinsi Bali
d.Kabupaten Badung
1. 1.RS kelas D : -
2. 2.RS kelas C meliputi :
a.RSU Graha Asih
b.RSU Kasih Ibu Kedonganan.
1. 3.RS Khusus kelas C : RS Khusus Bedah BIMC Kuta
2. 4.RS kelas B meliputi :
a.RSUD Kabupaten Badung
b.RSU Siloam Bali
1. 5.RS Khusus kelas B : RS Khusus Bedah BIMC Nusa Dua
2. 6.RS kelas A : -
e.Kabupaten Tabanan
1. 1.RS kelas D meliputi :
a.RSU Bhakti Rahayu
b.RSU Dharmanata
c.RSU Wisma Prashanti
1. 2.RS kelas C
2. 3.RS kelas B
3. 4.RS kelas A RSU Kasih Ibu Tabanan, BRSU Tabanan
f.Kabupaten Gianyar
1. 1.RS kelas D : RSU Premagana
2. 2.RS kelas C : RSU Ganesha
3. 3.RS kelas B : RSUD Sanjiwani Gianyar
4. 4.RS kelas A : -
g.Kabupaten Bangli
1. 1.RS kelas D : -
2. 2.RS kelas C : RSU Bangli Medika Canti
3. 3.RS kelas B : RSU Bangli
4. 4.RS Khusus kelas A : Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali
h.Kabupten Klungkung
1. 1.RS kelas D
2. 2.RS kelas C : RSUD Klungkung
3. 3.RS kelas B
4. 4.RS kelas A
i.Kabupaten Karangasem
1. 1.RS kelas D
2. 2.RS kelas C
3. 3.RS kelas B
4. 4.RS kelas A
j.Kabupaten Buleleng
1. 1.RS kelas D meliputi :
a.RSU Karya Dharma Husada
b.RSU Shanti Graha
c.RSU TNI - AD Tk. IV Singaraja.
1. 2.RS kelas C : RSU Kertha Usada, RSU Parama Sidhi
2. 3.RS kelas B : RSUD Kabupaten Buleleng
3. 4.RS kelas A : -
k.Kabupaten Jembrana
1. 1.RS kelas D : RSU Bunda
2. 2.RS kelas C : RSU Negara
3. 3.RS Khusus kelas C : RS Khusus Bersalin Kcrtayasa
4. 3.RS kelas B : -
5. 4.RS kelas A : - RSUD Kabupaten Karangasem.
6. 4.Klasifikasi PPK Tingkat Ketiga (PPK III) meliputi :
a.RS kelas B Pendidikan/A di Provinsi : RSUP Sanglah Denpasar
b.RS kelas A Rujukan Utama Umum /Khusus Nasional, di Pusat : RSUP Sanglah Denpasar.
c.RS Khusus kelas A : RS Jiwa Provinsi Bali dan RS Indera Provinsi Bali
1. 5.Klasifikasi Daerah Perbatasan Domisili Peserta lihat peta pada Lampiran 2.
a.Kabupaten Tabanan Peserta yang berdomisili di Desa Pujungan, Pupuan di Kecamatan Pupuan Tabanan dapat ke PPK di Kabupaten Buleleng.
b.Kabupaten Karangasem
1. 1.Peserta yang berdomisili di desa Rendang, Nongan, Pesaban, Besakih, Pempatan dan Menanga pada Kecamatan Rendang dapat dilayani di RSUD Klungkung.
2. 2.Peserta yang berdomisili di desa Muncan pada Kecamatan Selat dapat dilayani di RSUD Klungkung.
3. 3.Peserta yang berdomisili di desa Lokasari, Kertabuana, Tangkup, Wismakerta, Triekabuana, Talibeng, Sangkan Gunung, Telaga Tawang.Sidemen pada Kecamatan Sidemen dapat dilayani di RSUD Klungkung.
4. 4.Peserta yang berdomisili di desa Antiga Kelod, Ulakan, Gegelang, Antiga, Manggis dan Padangbai pada Kecamatan Manggis dapat dilayani di RSUD Klungkung.
5. 5.Peserta yang berdomisili di desa Kubu, Tianyar dapat dilayani di RSUD Kabupaten Buleleng. GUBERNUR BALI, MADE MANGKU PASTIKA LAMPIRAN 2 PERATURAN GUBERNUR BALI TANGGAL 8 JULI 2014 NOMOR 39 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR BALI NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG REGIONALISASI PELAYANAN SISTEM RUJUKAN DI PROVINSI BALI PETA REGIONALISASI PELAYANAN SISTEM RUJUKAN DI PROVINSI BALI PETA LAYANAN RSUD KABUPATEN BULELENG DI DAERAH PERBATASAN DENGAN KABUPATEN TABANAN, BANGLI, DAN KARANGASEM KETERAJ*6AN: l.DcwKutu
6. 2.Oeta Tlanyar Tmgah
7. 3.Desa Tianyar Barat
8. 4.Desa Sukjvi.in.i
9. 5.Desa Dauu
10. 6.Desa Pujungan
11. 7.Deu Pupuan PETA RUMAH SAKIT DI KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2014 KETERANGAN:
12. 1.RSUD Negara
13. 2.RSU Bunda
14. 3.RSKB Kertayasa
15. 4.RSU Dharma Sentana PETA RUMAH SAKIT DI KABUPATEN BADUNG TAHUN 2014 :: a " KIIIKAMOAN . 1 HVUDBADUNG 2 RS BIMC KU14 1 KS SilDffm Bali 4 RSU Gi4h.< At>h '. RSU K-V.r. itn. Kodongan .. MSI) BIMC Hu.... nu.i PETA RUMAH SAKIT DI KOTA DENPASAR TAHUN 2014 KntRAWGA« . 1 RSU Dtunru Vadnyj
16. 2.RSU Pun Kanan Scurfttrra 1 RSU Surra Muvada Uoung • RSU Bhabtt Rahayu
17. 5.RSU Pun Bunda
18. 6.asuMaouaO*
19. 7.RSU Tnurta S RSU Pun Ranarja 9 RSU Wjayay* 10 RS6M fKG UNMAS
20. 11.«S tndeta Provmv 0a* 12- RSU BALI MCO L3. RSAD TK. II VMjran4
21. 14.RSU Bau Royal 15 RSU Oha/tna Uvaona
22. 16.RSU Sari Ohanrw i -' RSIA Maraoan Bunda IB RSUP Saogtan 19 RSU Ka*»h Ibu Peng—ac
23. 20.RSU Prnna M«d*ka
24. 21.RSU Surya Husafta PETA RUMAH SAKIT DI KABUPATEN TABANAN TAHUN 2014 KETERANGAN :
25. 1.BRSU Tabanan
26. 2.RSU Kasih Ibu Tabanan
27. 3.RSU Dharma Kerthi
28. 4.RSU Wrema Prasanthi
29. 5.RSU Bhakti Rahayu Tabanan
30. 6.RSU Dharmanata PETA RUMAH SAKIT DI KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2014 KETERANGAN :
31. 1.RSUD Sanjiwani Gianyar
32. 2.RSU Ari Canti
33. 3.RSU Gancih.1
34. 4.RSU Premag.m.i PETA RUMAH SAKIT DI KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2014 KETERANGAN : 1 . RSU Bintang
35. 2.RSUD Klunqkuny
36. 3.RSIA Pirmila Hati PETA RUMAH SAKIT DI KABUPATEN BANGLI TAHUN 2014 KETERANGAN :
37. 1.RSUD Bangli
38. 2.RS Jiwa Provinsi Bali
39. 3.RSU Bangli Medica Santhi PETA RUMAH SAKIT DI KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2014 Y o KETERANGAN :
40. 1.RSUD Karangasem PETA RUMAH SAKIT PEMERINTAH DAN SWASTA DI PROVINSI BALI TAHUN 2014 y a j^^^^ \ \Z—^ V \mf m ) ~^<- ^B n^ rS ^W \ *,: J—*~^"^ :'_ _.,-•'' PETA RUMAH SAKIT DI KABUPATEN BULELENG TAHUN 2014 KETERANGAN :
41. 1.RSU Santhi Graha
42. 2.RSU Parama Sidhi
43. 3.RSU Kertha Usadha
44. 4.Rumkit Tk. IV Singaraja
45. 5.RSUD Kabupaten Buleleng
46. 6.RSU Karya Dharma Husada PETA LAYANAN RSUD KLUNGKUNG DI PERBATASAN DENGAN KABUPATEN KARANGASEM rw HETEMNGAH 1 9«j »«XJ«an •ngl 2 Otst Rendang 6 Oev, 8 OewStaemcn 11 Dw» T«oga rswsng
47. 12.Dei- • inlloaKeW) IS 0*S) I
48. 19.Desa M , G\ O / f>, o \_ PETA RUMAH SAKIT PEMERINTAH DAN SWASTA DI PROVINSI BALI TAHUN 2014 PETA POSISI AMBULANCE PEMERINTAH DAN SWASTA DI PROVINSI BALI TAHUN 2014 !:;;:"% ) S -. / x - \ - Ir ^ — A^/ ~~ - GUBERNUR BALI, / MADE MANGKU PASTIKA

Isi peraturan

Teks2PDFHirarki

Memuat teks peraturan…