DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bali Nomor 39 Tahun 2022

Nomor: 39
Tahun: 2022
Ditetapkan: 11 Agustus 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Bali

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah,

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan Pasal 3 huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Kepala Daerah yang mengatur mengenai Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah ditetapkan paling lama Tahun 2022;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649); SALINAN
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9.Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5);
10.Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Provinsi adalah Provinsi Bali.
2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali.
3.Gubernur adalah Gubernur Bali.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali dalam menyelenggarakan urusan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
6.Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
7.Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah.
8.Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah.
9.Peraturan Daerah, yang selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Daerah Provinsi Bali.
10.Peraturan Gubernur adalah Peraturan Gubernur Bali.
11.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi, yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
12.Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan Undang-Undang.
13.Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
14.Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
15.Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
16.Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan Daerah guna mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
17.Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun nonfisik yang merupakan urusan Daerah.
18.Dana Bagi Hasil, yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
19.Dana Alokasi Umum, yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
20.Dana Alokasi Khusus, yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
21.Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
22.Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
23.Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
24.Utang Daerah, yang selanjutnya disebut Utang adalah jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Daerah dan/atau kewajiban Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.
25.Pemberian Pinjaman Daerah adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan layanan umum daerah milik Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, Badan Usaha Milik Daerah, koperasi, dan masyarakat dengan hak memperoleh bunga dan pengembalian pokok pinjaman.
26.Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana Daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
27.Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas atau nilai kekayaan bersih yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
28.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
29.Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
30.Kebijakan Umum APBD, yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang Pendapatan, belanja, dan Pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
31.Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam Penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.
32.Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar Penyusunan rancangan APBD.
33.Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah adalah pendekatan penganggaran berdasarkan kebijakan dengan pengambilan keputusan terhadap kebijakan tersebut dilakukan dalam perspektif lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dan mempertimbangkan implikasi biaya akibat keputusan yang bersangkutan pada tahun berikutnya yang dituangkan dalam perkiraan maju.
34.Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah.
35.Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa satuan kerja perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
36.Kegiatan Tahun Jamak adalah kegiatan yang dianggarkan dan dilaksanakan untuk masa lebih dari 1 (satu) tahun anggaran yang pekerjaannya dilakukan melalui kontrak tahun jamak.
37.Keluaran adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan Program dan kebijakan.
38.Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Gubernur untuk menampung seluruh Penerimaan Daerah dan membayar seluruh Pengeluaran Daerah.
39.Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Gubernur untuk menampung seluruh Penerimaan Daerah dan membayar seluruh Pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.
40.Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
41.Surat Permintaan Pembayaran, yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang digunakan untuk mengajukan permintaan pembayaran.
42.Uang Persediaan, yang selanjutnya disingkat UP adalah uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada bendahara pengeluaran untuk membiayai Kegiatan operasional pada satuan kerja perangkat daerah/unit satuan kerja perangkat daerah dan/atau untuk membiayai pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung.
43.Pembayaran Langsung, yang selanjutnya disingkat LS adalah Pembayaran Langsung kepada bendahara pengeluaran/ penerima hak lainnya atas dasar perjanjian kerja, surat tugas, dan/atau surat perintah kerja lainnya melalui penerbitan surat perintah membayar langsung.
44.Tambahan Uang Persediaan, yang selanjutnya disebut TU adalah tambahan uang muka yang diberikan kepada bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu untuk membiayai pengeluaran atas pelaksanaan APBD yang tidak cukup didanai dari UP dengan batas waktu dalam 1 (satu) bulan.
45.Surat Perintah Membayar, yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas Beban pengeluaran DPA SKPD.
46.Surat Perintah Membayar UP, yang selanjutnya disingkat SPM-UP adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas Beban pengeluaran DPA SKPD yang dipergunakan sebagai UP untuk mendanai Kegiatan.
47.Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan, yang selanjutnya disingkat SPM-GU adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas Beban pengeluaran DPA SKPD yang dananya dipergunakan untuk mengganti UP yang telah dibelanjakan.
48.Surat Perintah Membayar TU, yang selanjutnya disingkat SPM-TU adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas Beban pengeluaran DPA SKPD, karena kebutuhan dananya tidak dapat menggunakan LS dan UP.
49.Surat Perintah Membayar Langsung, yang selanjutnya disebut SPM-LS adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas Beban pengeluaran DPA SKPD kepada pihak ketiga.
50.Barang Milik Daerah, yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas Beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
51.Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.
52.Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
53.Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
54.Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
55.Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.
56.Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
57.Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan Pengelolaan Keuangan Daerah pada umumnya.
58.Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
59.Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan daerah.
60.Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.
61.Unit SKPD adalah bagian SKPD yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa Program.
62.Organisasi Bersifat Khusus adalah rumah sakit Daerah yang memberikan layanan secara profesional melalui pemberian otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian.
63.Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
64.Kuasa PA, yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
65.Bendahara Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
66.Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan tugas BUD.
67.Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada Unit SKPD yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa Kegiatan dari suatu Program sesuai dengan bidang tugasnya.
68.Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat PPK SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
69.Bendahara Penerimaan adalah pejabat yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang Pendapatan Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
70.Bendahara Pengeluaran adalah pejabat yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
71.Badan Usaha Milik Daerah, yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
72.Anggaran Kas adalah perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan APBD dalam setiap periode.
73.Standar Akuntansi Pemerintahan, yang selanjutnya disingkat SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.
74.Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah adalah prinsip, dasar, konvensi, aturan dan praktik spesifik yang dipilih oleh Pemerintah Daerah sebagai pedoman dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan Pemerintah Daerah untuk memenuhi kebutuhan pengguna laporan keuangan dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran, antar periode maupun antar entitas.
75.Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat SAPD adalah rangkaian sistematik dari prosedur, penyelenggara, peralatan dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi Pemerintahan Daerah.
76.Bagan Akun Standar, yang selanjutnya disingkat BAS adalah daftar kodefikasi dan klasifikasi terkait transaksi keuangan yang disusun secara sistematis sebagai pedoman dalam pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan Pemerintah Daerah.

Pasal 2

(1)Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai:
1. a.upaya penyempurnaan dan pemutakhiran Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah berdasarkan keadaan, kebutuhan, dan kemampuan Pemerintah Provinsi; dan
2. b.pedoman kerja bagi para pejabat dan pegawai yang diberi kewenangan tertentu dalam pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah.
(2)Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:
1. a.mendukung kebijakan Pemerintah Provinsi atas perubahan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
2. b.terlaksananya pengelolaan APBD secara tertib, efektif, efisien, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 3

(1)Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
(2)Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
1. a.pengelola Keuangan Daerah;
2. b.APBD;
3. c.penyusunan rancangan APBD;
4. d.penetapan APBD;
5. e.pelaksanaan dan penatausahaan;
6. f.laporan realisasi semester pertama APBD dan perubahan APBD;
7. g.akuntansi dan pelaporan keuangan Pemerintah Provinsi;
8. h.penyusunan rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
9. i.kekayaan daerah dan utang daerah;
10. j.badan layanan umum daerah;
11. k.penyelesaian kerugian Keuangan Daerah;
12. l.informasi Keuangan Daerah; dan
13. m.pembinaan dan pengawasan.

Pasal 4

Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku:

a.Peraturan Gubernur Bali Nomor 69 Tahun 2013 tentang Prosedur Penatausahaan Belanja Daerah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2013 Nomor 69) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 69 Tahun 2013 tentang Prosedur Penatausahaan Belanja Daerah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2015 Nomor 6); dan
b.Peraturan Gubernur Bali Nomor 73 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Penganggaran Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2014 Nomor 73), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali. Ditetapkan di Bali pada tanggal 11 Agustus 2022 GUBERNUR BALI, ttd WAYAN KOSTER Diundangkan di Bali pada tanggal 11 Agustus 2022 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI, ttd DEWA MADE INDRA BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2022 NOMOR 40 LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR NOMOR 39 TAHUN 2022 TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Dokumen dalam Peraturan Gubernur ini, disajikan dalam bentuk ilustrasi dokumen berupa contoh yang menggambarkan kebutuhan informasi yang bersifat dinamis dalam setiap tahapan pengelolaan Keuangan Daerah. Pengelola Keuangan Daerah terbagi berdasarkan peran dan fungsinya masing-masing sebagai berikut: A. PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

1.Gubernur selaku pemegang kekuasaan pengelolaan Keuangan Daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.
2.Pemegang kekuasaan pengelolaan Keuangan Daerah mempunyai kewenangan:

a.menyusun rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
b.mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama;
c.menetapkan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;
d.menetapkan kebijakan terkait pengelolaan Keuangan Daerah;
e.mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak terkait pengelolaan Keuangan Daerah yang sangat dibutuhkan oleh Daerah dan/atau masyarakat;
f.menetapkan kebijakan pengelolaan APBD;
g.menetapkan Kuasa Pengguna Anggaran;
h.menetapkan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;
i.menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
j.menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah;
k.menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
l.menetapkan pejabat lainnya dalam rangka Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
m.melaksanakan kewenangan lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
1. 3.Selain kewenangan di atas, terdapat kewenangan lain yaitu paling sedikit menetapkan bendahara penerimaan pembantu, bendahara pengeluaran pembantu, bendahara bantuan operasional sekolah, bendahara Badan Layanan Umum Daerah, bendahara unit organisasi bersifat khusus dan/atau bendahara khusus lainnya yang diamanatkan Peraturan Perundang-undangan.
2. 4.Dalam melaksanakan kekuasaannya, Gubernur melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya yang berupa perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta pengawasan Keuangan Daerah kepada pejabat Perangkat Daerah dengan memperhatikan sistem pengendalian internal yang didasarkan pada prinsip pemisahan kewenangan antara yang memerintahkan, menguji, dan menerima atau mengeluarkan uang. Pelimpahan kekuasaan ditetapkan dengan keputusan Gubernur.
3. 5.Pejabat Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada angka 4 terdiri atas:
a.Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan Keuangan Daerah;
b.kepala SKPKD selaku PPKD; dan
c.kepala SKPD selaku PA B. KOORDINATOR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
1. 1.Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan Keuangan Daerah mempunyai tugas:
a.koordinasi dalam pengelolaan Keuangan Daerah;
b.koordinasi di bidang penyusunan rancangan APBD, rancangan perubahan APBD, dan rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
c.koordinasi penyiapan pedoman pelaksanaan APBD;
d.memberikan persetujuan pengesahan DPA-SKPD;
e.koordinasi pelaksanaan tugas lainnya di bidang pengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
f.memimpin TAPD.
1. 2.Koordinasi dalam pengelolaan Keuangan Daerah paling sedikit meliputi:
a.koordinasi dalam penyusunan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
b.koordinasi dalam penyusunan kebijakan akuntansi pemerintah daerah; dan
c.koordinasi dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.
1. 3.Koordinator pengelolaan Keuangan Daerah dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Gubernur.
2. 4.Koordinator dalam pengelolaan Keuangan Daerah terkait dengan peran dan fungsi Sekretaris Daerah dalam membantu Gubernur untuk menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah termasuk pengelolaan Keuangan Daerah. C. PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
3. 1.Kepala SKPKD selaku PPKD adalah Kepala SKPD yang melaksanakan unsur penunjang urusan pemerintahan pada pemerintah daerah yang melaksanakan pengelolaan Keuangan Daerah. Kepala SKPKD selaku PPKD mempunyai tugas:
a.menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan Keuangan Daerah;
b.menyusun rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
c.melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah diatur dalam Perda;
d.melaksanakan fungsi BUD; dan
e.melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
1. 2.PPKD dalam melaksanakan fungsinya selaku BUD berwenang:
a.menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
b.mengesahkan DPA-SKPD;
c.melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
d.memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
e.melaksanakan pemungutan pajak daerah;
f.menetapkan anggaran kas dan SPD;
g.menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama pemerintah daerah;
h.melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan Keuangan Daerah;
i.menyajikan informasi Keuangan Daerah; dan
j.melakukan pencatatan dan pengesahan dalam hal penerimaan dan pengeluaran daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, tidak dilakukan melalui RKUD.
1. 3.Selain kewenangan tersebut, terdapat kewenangan lain, yaitu:
a.mengelola investasi;
b.menetapkan anggaran kas;
c.melakukan pembayaran melalui penerbitan SP2D;
d.membuka rekening kas umum daerah;
e.membuka rekening penerimaan;
f.membuka rekening pengeluaran; dan
g.menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
1. 4.Kewenangan pemungutan pajak daerah dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi pendapatan daerah.
2. 5.Pengelolaan investasi memperhatikan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya sebagai akibat langsung dari investasi tersebut.
3. 6.Dalam hal kewenangan mengelola investasi dipisahkan dari kewenangan SKPKD, SKPD sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dapat melaksanakan pengelolaan investasi.
4. 7.Pelaksanaan tugas Kepala SKPKD selaku PPKD dalam melaksanakan pemungutan pendapatan daerah pada angka 1 huruf c berupa pajak daerah, dan pelaksanaan wewenang PPKD dalam melaksanakan fungsinya selaku BUD untuk melaksanakan pemungutan pajak daerah pada angka 2 huruf e dilaksanakan oleh Kepala SKPD yang membidangi pendapatan daerah. D. KUASA BUD
5. 1.PPKD selaku BUD mengusulkan pejabat di lingkungan SKPKD kepada Gubernur untuk ditetapkan sebagai Kuasa BUD.
6. 2.Kuasa BUD ditetapkan dengan keputusan Gubernur.
7. 3.Kuasa BUD mempunyai tugas:
a.menyiapkan anggaran kas;
b.menyiapkan Surat Penyediaan Dana (SPD);
c.menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
d.memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk;
e.mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
f.menyimpan uang daerah;
g.melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/menatausahakan investasi;
h.melakukan pembayaran berdasarkan perintah PA/KPA atas beban APBD;
i.melaksanakan pemberian pinjaman daerah atas nama pemerintah daerah;
j.melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah; dan
k.melakukan penagihan piutang daerah.
1. 4.Dalam pengelolaan kas, Kuasa BUD mempunyai tugas:
a.menyiapkan anggaran kas dilakukan dengan menghimpun dan menguji anggaran kas yang disusun kepala SKPD untuk ditetapkan oleh BUD;
b.melakukan penyisihan piutang tidak tertagih dalam mengelola piutang menatausahakan penyisihan dana bergulir yang tidak tertagih atas investasi; dan
c.menyiapkan dokumen pengesahan dan pencatatan penerimaan dan pengeluaran yang tidak melalui RKUD.
1. 5.Kuasa BUD bertanggung jawab kepada PPKD selaku BUD
2. 6.Gubernur atas usul BUD dapat menetapkan lebih dari 1 (satu) Kuasa BUD di lingkungan SKPKD dengan pertimbangan besaran jumlah uang yang dikelola, beban kerja, lokasi, dan/atau rentang kendali.
3. 7.Pejabat di lingkungan SKPKD selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah adalah pejabat yang membidangi fungsi perbendaharaan.
4. 8.Penetapan Kuasa BUD tidak terikat periode tahun anggaran, yang berarti dalam hal tidak terdapat perubahan pejabat yang ditetapkan sebagai Kuasa BUD pada saat penggantian periode tahun anggaran, penetapan Kuasa BUD tahun anggaran yang lalu masih tetap berlaku. E. PENGGUNA ANGGARAN
5. 1.Kepala SKPD selaku PA mempunyai tugas:
a.Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah;
b.menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah;
c.melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan;
d.melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
e.melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
f.melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
g.mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
h.menandatangani Surat Perintah Membayar;
i.mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
j.menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
k.mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
l.menetapkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Perangkat Daerah
m.menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah; dan
n.melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
1. 2.Selain tugas kepala SKPD selaku PA mempunyai tugas lainnya, meliputi:
a.menyusun anggaran kas SKPD;
b.melaksanakan pemungutan lain-lain pendapatan asli daerah;
c.menyusun dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);
d.menyusun dokumen Pemberian Bantuan Sosial;
e.menyusun dokumen permintaan pengesahan pendapatan dan belanja atas penerimaan dan pengeluaran daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan tidak dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah, BUD melakukan pencatatan dan pengesahan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah tersebut; dan
f.menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya kepada PPKD selaku BUD.
1. 3.Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran (PA) mempunyai wewenang, meliputi:
a.menandatangani dokumen permintaan pengesahan pendapatan dan belanja atas penerimaan dan pengeluaran daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
b.menandatangani dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);
c.menandatangani dokumen pemberian bantuan sosial;
d.menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan Keuangan Daerah; dan
e.menetapkan Pembantu Bendahara Penerimaan, Pembantu Bendahara Pengeluaran dan Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
1. 4.Dalam hal dibentuk SKPD tersendiri yang melaksanakan wewenang melaksanakan pemungutan pajak daerah PA melaksanakan pemungutan pajak daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
2. 5.Mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya merupakan akibat yang ditimbulkan dari pelaksanaan DPA-SKPD.
3. 6.Mengelola utang yang menjadi kewajiban kepada pihak lain sebagai akibat:
a.pekerjaan yang telah selesai pada tahun anggaran sebelumnya;
b.hasil pekerjaan akibat pemberian kesempatan kepada penyedia barang/jasa menyelesaikan pekerjaan sehingga melampaui tahun anggaran sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
c.akibat putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
d.kewajiban lainnya yang menjadi beban SKPD yang harus dianggarkan pada APBD setiap tahun sampai dengan selesainya kewajiban tersebut sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
1. 7.Mengelola piutang daerah yang menjadi hak daerah sebagai akibat:
a.perjanjian atau perikatan;
b.berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
c.akibat putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
d.piutang lainnya yang menjadi hak SKPD sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
1. 8.Dalam hal mengadakan ikatan untuk pengadaan barang dan jasa, PA bertindak sebagai pejabat penandatangan kontrak dan dapat menugaskan kepada pejabat pembuat komitmen sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
2. 9.PA yang bertindak sebagai pejabat pembuat komitmen dapat dibantu oleh pegawai yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang tugas pejabat pembuat komitmen atau agen pengadaan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
3. 10.PA bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan wewenangnya kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. F. KUASA PENGGUNA ANGGARAN
4. 1.PA dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kepala Unit SKPD selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
5. 2.Berdasarkan pertimbangan beban kerja, Sekretaris daerah dapat melimpahkan kepada Kepala Biro di Sekretariat Daerah selaku KPA untuk melakukan pengelolaan keuangan.
6. 3.Pelimpahan kewenangan berdasarkan pertimbangan besaran anggaran kegiatan/sub kegiatan, lokasi, dan/atau rentang kendali.
7. 4.Pertimbangan besaran anggaran kegiatan/sub kegiatan dilakukan oleh SKPD yang mengelola besaran anggaran kegiatan/sub kegiatan yang kriterianya ditetapkan oleh Gubernur.
8. 5.Pertimbangan lokasi dan/atau rentang kendali dilakukan terhadap SKPD yang membentuk Cabang Dinas, Unit Pelaksana Teknis Daerah, dan/atau Perangkat Daerah lainnya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
9. 6.Pelimpahan sebagian kewenangan ditetapkan oleh Gubernur atas usul kepala SKPD.
10. 7.Pelimpahan sebagian kewenangan meliputi:
a.melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
b.melaksanakan anggaran Unit SKPD yang dipimpinnya;
c.melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
d.mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
e.melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
f.mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya; dan
g.melaksanakan tugas KPA lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
1. 8.Dalam melaksanakan tugas KPA bertanggung jawab kepada PA.
2. 9.Dalam hal kewenangan pemungutan pajak daerah dipisahkan dari kewenangan SKPKD, PA dapat melimpahkan kewenangannya memungut pajak daerah kepada KPA.
3. 10.Dalam hal PA melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Unit SKPD selaku KPA, KPA menandatangani SPM-TU dan SPM-LS.
4. 11.Dalam hal mengadakan ikatan untuk pengadaan barang dan jasa, KPA bertindak sebagai pejabat pembuat komitmen sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
5. 12.KPA yang merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dapat dibantu oleh pegawai yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang tugas pejabat pembuat komitmen atau agen pengadaan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
6. 13.Rumah Sakit Daerah sebagai unit organisasi bersifat khusus, KPA mempunyai tugas:
a.menyusun RKA;
b.menyusun DPA;
c.melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan;
d.melaksanakan anggaran pada unit organisasi bersifat khusus yang dipimpinnya;
e.melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
f.melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
g.mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
h.menandatangani SPM;
i.mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
j.menyusun dan menyampaikan laporan keuangan unit organisasi bersifat khusus yang dipimpinnya;
k.mengawasi pelaksanaan anggaran pada unit organisasi bersifat khusus yang dipimpinnya;
l.menetapkan PPTK dan PPK-Unit SKPD;
m.menetapkan pejabat lainnya dalam unit organisasi bersifat khusus yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah; dan
n.melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
1. 14.Rencana kerja dan anggaran serta dokumen pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada angka 13 huruf a dan huruf b disampaikan kepada TAPD melalui PPKD untuk diverifikasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
2. 15.Ketentuan sebagaimana angka 13 dan angka 14 berlaku juga bagi Rumah Sakit Daerah yang telah menerapkan PPK-BLUD dalam menyusun RBA.
3. 16.Dalam hal KPA berhalangan tetap atau sementara sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan, PA bertugas untuk mengambil alih pelimpahkan sebagian tugasnya yang telah diserahkan kepada kepala Unit SKPD selaku KPA.
4. 17.Penetapan KPA tidak terikat periode tahun anggaran, yang berarti dalam hal tidak terdapat perubahan pejabat yang ditetapkan sebagai KPA pada saat penggantian periode tahun anggaran, penetapan KPA tahun anggaran yang lalu masih tetap berlaku. G. PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN
5. 1.PA/KPA dalam melaksanakan kegiatan/sub kegiatan menetapkan pejabat pada SKPD/Unit SKPD selaku PPTK.
6. 2.PPTK bertugas membantu tugas dan wewenang PA/KPA.
7. 3.Tugas PPTK dalam membantu tugas dan wewenang PA/ KPA meliputi:
a.mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan teknis kegiatan/sub kegiatan SKPD/Unit SKPD;
b.menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan; dan
c.menyiapkan dokumen pengadaan barang/jasa pada kegiatan/sub kegiatan SKPD/Unit SKPD sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang/jasa.
1. 4.Tugas mengendalikan dan melaporkan pelaksanaan teknis kegiatan/sub kegiatan meliputi:
a.menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan;
b.memonitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan; dan
c.melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan kepada PA/KPA.
1. 5.Tugas menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan meliputi:
a.menyiapkan laporan kinerja pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan;
b.menyiapkan dokumen administrasi pembayaran sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan; dan
c.menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan.
1. 6.Dalam membantu tugas, PPTK pada SKPD bertanggung jawab kepada PA.
2. 7.Dalam membantu tugas, PPTK pada Unit SKPD bertanggung jawab kepada KPA.
3. 8.Dalam hal PPTK berhalangan sementara sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan, PA/KPA mengambil alih mandat yang dilaksanakan oleh PPTK.
4. 9.PA/KPA dapat menetapkan lebih dari 1 (satu) PPTK di lingkungan SKPD/Unit SKPD.
5. 10.Penetapan PPTK berdasarkan pertimbangan kompetensi jabatan, besaran anggaran Kegiatan/sub kegiatan, beban kerja, lokasi, rentang kendali, dan/atau pertimbangan objektif lainnya yang kriterianya ditetapkan Gubernur.
6. 11.Pertimbangan penetapan PPTK didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi.
7. 12.PPTK merupakan Pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural sesuai dengan tugas dan fungsinya.
8. 13.Pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural sebagai PPTK merupakan pejabat satu tingkat di bawah kepala SKPD selaku PA, dan/atau memiliki kemampuan manajerial dan berintegritas, dengan ketentuan:
a.pejabat struktural eselon III yang tidak menjabat sebagai KPA dan tidak merangkap sebagai PPK SKPD.
b.dalam hal tidak terdapat Pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural eselon III, PA dapat menetapkan pejabat fungsional umum selaku PPTK dengan kriteria: 1) ASN dengan pangkat minimal Penata Muda Tk. I (III.b) dan/atau masa kerja 5 (lima) tahun; dan 2) memiliki kompetensi pengadaan barang/jasa pemerintah yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan/diklat/bimtek/workshop dan sejenisnya.
1. 14.Dalam hal PA melimpahan kepada KPA, PPTK merupakan Pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural satu tingkat di bawah KPA dan/atau memiliki kemampuan manajerial dan berintegritas, dengan ketentuan:
a.pejabat struktural eselon IV dan tidak merangkap sebagai PPK Unit Kerja SKPD;
b.dalam hal tidak terdapat Pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural eselon IV, PA dapat menetapkan pejabat fungsional umum selaku PPTK dengan kriteria: 1) ASN dengan pangkat minimal Penata Muda (III.a) dan/atau masa kerja 3 (tiga) tahun; dan 2) memiliki kompetensi pengadaan barang/jasa pemerintah yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan/diklat/ bimtek/workshop dan sejenisnya.
1. 15.Penetapan PPTK tidak terikat periode tahun anggaran, yang berarti dalam hal tidak terdapat perubahan pejabat yang ditetapkan sebagai PPTK pada saat penggantian periode tahun anggaran, penetapan PPTK tahun anggaran yang lalu masih tetap berlaku. H. PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN SKPD
2. 1.Kepala SKPD selaku PA menetapkan PPK SKPD melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
3. 2.Pada SKPKD, PPK SKPD melaksanakan fungsi tata usaha keuangan sesuai ruang lingkup tugas dan wewenang di SKPKD.
4. 3.Pada pola pengelolaan keuangan BLUD, PPK SKPD melaksanakan fungsi tata usaha keuangan sesuai ruang lingkup tugas dan wewenang BLUD.
5. 4.PPK SKPD tidak merangkap sebagai pejabat dan pegawai yang bertugas melakukan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu/Bendahara Khusus, dan/atau PPTK.
6. 5.PPK SKPD mempunyai tugas dan wewenang:
a.melakukan verifikasi Surat Perintah Pembayaran Uang Persediaan, Surat Perintah Pembayaran Ganti Uang Persediaan, Surat Perintah Pembayaran Tambahan Uang Persediaan, dan Surat Perintah Pembayaran Langsung beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran;
b.menyiapkan SPM;
c.melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;
d.melaksanakan fungsi akuntansi pada SKPD; dan
e.menyusun laporan keuangan SKPD.
1. 6.Verifikasi oleh PPK SKPD dilakukan dengan tujuan untuk meneliti kelengkapan dan keabsahan.
2. 7.Selain melaksanakan tugas dan wewenang pada angka 5, PPK SKPD melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yaitu:
a.melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara lainnya;
b.melakukan verifikasi surat permintaan pembayaran atas pengembalian kelebihan pendapatan daerah dari bendahara penerimaan; dan
c.menerbitkan surat pernyataan verifikasi kelengkapan dan keabsahan Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan, Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan, Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan dan Surat Permintaan Pembayaran Belanja Langsung beserta bukti kelengkapannya sebagai dasar penyiapan SPM.
1. 8.Kepala SKPD dapat menetapkan pegawai yang bertugas membantu PPK-SKPD untuk meningkatkan efektivitas penatausahaan keuangan SKPD.
2. 9.PPK SKPD dapat dijabat oleh:
a.Sekretaris Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Kepala Bagian Tata Usaha di Satuan Kerja Perangkat Daerah; dan
b.Kepala Bagian yang membidangi fungsi keuangan di Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD.
1. 10.Pembantu PPK-SKPD yang merupakan staf pada fungsi Keuangan melaksanakan fungsi sebagai petugas atau urusan verifikasi SPJ Bendahara Penerimaan/Bendahara Pengeluaran, peneliti SPP beserta kelengkapannya, petugas yang menyiapkan SPM, dan petugas akuntansi, dan penyusun laporan keuangan SKPD.
2. 11.Penetapan PPK-SKPD tidak terikat periode tahun anggaran, yang berarti dalam hal tidak terdapat perubahan pejabat yang ditetapkan sebagai PPK-SKPD pada saat penggantian periode tahun anggaran, penetapan PPK-SKPD tahun anggaran yang lalu masih tetap berlaku. I. PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN UNIT SKPD
3. 1.Dalam hal PA melimpahkan sebagian tugasnya kepada KPA, PA menetapkan PPK Unit SKPD untuk melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada Unit SKPD.
4. 2.Penetapan PPK Unit SKPD didasarkan atas pertimbangan:
a.besaran anggaran yang berlaku untuk bagian di lingkungan Sekretariat Daerah;
b.rentang kendali dan/atau lokasi; dan
c.dibentuknya unit organisasi bersifat khusus yang memberikan layanan secara profesional melalui pemberian otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
1. 3.PPK Unit SKPD mempunyai tugas dan wewenang:
a.melakukan verifikasi SPP-TU dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran pembantu;
b.menyiapkan SPM-TU dan SPM-LS, berdasarkan SPP-TU dan SPP-LS yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran pembantu; dan
c.melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan pembantu dan Bendahara Pengeluaran pembantu.
1. 4.Verifikasi dilakukan untuk meneliti kelengkapan dan keabsahan SPP-TU dan SPP-LS yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu.
2. 5.Verifikasi dilakukan untuk meneliti kelengkapan dan keabsahan laporan pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu.
3. 6.Selain melaksanakan tugas pada angka 3, PPK Unit SKPD melaksanakan tugas lainnya meliputi:
a.melakukan verifikasi surat permintaan pembayaran atas pengembalian kelebihan pendapatan daerah dari bendahara penerimaan pembantu/Bendahara lainnya; dan
b.menerbitkan surat pernyataan verifikasi kelengkapan dan keabsahan SPP-TU dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya sebagai dasar penyiapan SPM.
1. 7.PPK unit SKPD pada unit organisasi bersifat khusus mempunyai tugas meliputi:
a.melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara lainnya;
b.menerbitkan surat pernyataan verifikasi kelengkapan dan keabsahan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya sebagai dasar penyiapan SPM;
c.menyiapkan SPM;
d.melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara lainnya;
e.melaksanakan fungsi akuntansi pada unit SKPD khusus; dan
f.menyusun laporan keuangan unit SKPD khusus.
1. 8.PPK Unit SKPD merupakan Pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural untuk menjalankan fungsi penatausahaan keuangan unit SKPD.
2. 9.Dalam hal tidak terdapat Pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural sebagaimana dimaksud pada angka 8, PA dapat menetapkan pejabat fungsional umum selaku PPK Unit SKPD.
3. 10.Kepala Unit SKPD dapat menetapkan pegawai yang bertugas membantu PPK Unit SKPD.
4. 11.PPK Unit SKPD dapat dijabat oleh:
a.Rumah Sakit Daerah sebagai unit organisasi bersifat khusus, PPK Unit SKPD dijabat oleh Wakil Direktur yang membidangi fungsi keuangan;
b.Kepala Sub Bagian Tata Usaha atau Kepala Sub Bagian Keuangan pada Biro Sekretariat Daerah, atau Kepala Sub Bagian yang melaksanakan fungsi pengujian atas tagihan; dan
c.Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPTD lainnya.
1. 12.Pada pola pengelolaan keuangan BLUD, PPK Unit SKPD melaksanakan fungsi tata usaha keuangan sesuai ruang lingkup tugas dan wewenang BLUD.
2. 13.Pembantu PPK Unit SKPD yang merupakan staf atau fungsional sebagai petugas atau urusan verifikasi SPJ Bendahara Penerimaan/Pengeluaran, peneliti SPP beserta kelengkapannya, petugas yang menyiapkan SPM, dan petugas akuntansi dan penyusun laporan keuangan Unit SKPD.
3. 14.Penetapan PPK-Unit SKPD tidak terikat periode tahun anggaran, yang berarti dalam hal tidak terdapat perubahan pejabat yang ditetapkan sebagai PPK-Unit SKPD pada saat penggantian periode tahun anggaran, penetapan PPK-Unit SKPD tahun anggaran yang lalu masih tetap berlaku. J. BENDAHARA
4. 1.Bendahara Penerimaan
a.Gubernur menetapkan Bendahara Penerimaan untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan pada SKPD dan SKPKD atas usul PPKD selaku BUD.
b.Bendahara Penerimaan memiliki tugas dan wewenang menerima, menyimpan, menyetorkan ke rekening kas umum daerah, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan pendapatan daerah yang diterimanya.
c.Selain tugas dan wewenang tersebut, Bendahara Penerimaan memiliki tugas dan wewenang lainnya paling sedikit yaitu: 1) meminta bukti transaksi atas pendapatan yang diterima langsung melalui RKUD; 2) melakukan verifikasi dan rekonsiliasi dengan Bank yang ditetapkan oleh Gubernur; 3) meneliti kesesuaian antara jumlah uang yang diterima dengan jumlah yang telah ditetapkan; 4) menatausahakan dan mempertanggungjawabkan pendapatan daerah yang diterimanya; dan 5) menyiapkan dokumen pembayaran atas pengembalian kelebihan pendapatan daerah.
d.Dalam hal PA melimpahkan sebagian kewenangannya kepada KPA, Gubernur dapat menetapkan Bendahara Penerimaan Pembantu pada Unit SKPD yang bersangkutan.
e.Bendahara Penerimaan Pembantu pada unit SKPD diusulkan oleh kepala SKPD kepada Gubernur melalui PPKD.
f.Bendahara Penerimaan Pembantu memiliki tugas dan wewenang sesuai dengan lingkup penugasan yang ditetapkan Gubernur.
g.Tugas dan wewenang Bendahara Penerimaan Pembantu sesuai dengan lingkup penugasan paling sedikit meliputi: 1) menerima, menyimpan dan menyetorkan sejumlah uang dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan daerah pada SKPD, kecuali untuk transaksi secara elektronik; 2) meminta bukti transaksi atas pendapatan yang diterima langsung melalui RKUD; 3) melakukan verifikasi dan rekonsiliasi dengan Bank yang ditetapkan oleh Gubernur; 4) meneliti kesesuaian antara jumlah uang yang diterima dengan jumlah yang telah ditetapkan; 5) menatausahakan dan mempertanggungjawabkan pendapatan daerah yang diterimanya; dan 6) menyiapkan dokumen pembayaran atas pengembalian kelebihan pendapatan daerah.
h.Bendahara Penerimaan dan Bendahara Penerimaan Pembantu bertanggung jawab secara administratif dan fungsional.
i.Bendahara Penerimaan bertanggung jawab secara administratif dengan membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif atas penerimaan pada SKPD dan disampaikan kepada PA.
j.Bendahara Penerimaan Pembantu bertanggung jawab secara administratif dengan membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif atas penerimaan pada unit SKPD dan disampaikan kepada KPA.
k.Bendahara Penerimaan bertanggung jawab secara fungsional dengan membuat laporan pertanggungjawaban secara fungsional atas penerimaan pada SKPD dan disampaikan kepada PPKD selaku BUD.
l.Bendahara Penerimaan Pembantu bertanggung jawab secara fungsional dengan membuat laporan pertanggungjawaban secara fungsional atas penerimaan pada unit SKPD dan disampaikan kepada Bendahara Penerimaan.
m.Kepala SKPD atas usul Bendahara Penerimaan dapat menetapkan pegawai yang bertugas membantu Bendahara Penerimaan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan pendapatan daerah.
n.Pegawai yang bertugas membantu Bendahara Penerimaan melaksanakan tugas dan wewenang sesuai dengan lingkup penugasan yang ditetapkan kepala SKPD.
o.Pegawai yang bertugas membantu Bendahara Penerimaan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bendahara Penerimaan.
p.Pegawai yang bertugas membantu Bendahara Penerimaan disebut Pembantu Bendahara Penerimaan.
1. 2.Bendahara Pengeluaran
a.PPKD selaku BUD mengusulkan bendahara pengeluaran kepada Gubernur.
b.Gubernur menetapkan Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan pada SKPD dan SKPKD.
c.Bendahara Pengeluaran memiliki tugas dan wewenang: 1) mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP, SPP GU, SPP TU, dan SPP LS; 2) menerima dan menyimpan UP, GU, dan TU; 3) melaksanakan pembayaran dari UP, GU, dan TU yang dikelolanya; 4) menolak perintah bayar dari PA yang tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; 5) meneliti kelengkapan dokumen pembayaran; 6) membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada PA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada BUD secara periodik; dan 7) memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
d.Selain tugas dan wewenang, Bendahara Pengeluaran melaksanakan tugas dan wewenang lainnya meliputi: 1) melakukan rekonsiliasi dengan pihak Bank yang ditetapkan Gubernur; 2) memeriksa kas secara periodik; 3) menerima dokumen bukti transaksi secara elektronik atau dokumen fisik dari bank; 4) menerima dan menyetorkan atas pengembalian belanja atas koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal; 5) menyiapkan dokumen surat tanda setoran atas pengembalian belanja akibat koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal; dan 6) pelaksanaan anggaran pengeluaran pembiayaan pada SKPD yang melaksanakan fungsi BUD.
e.Dalam hal PA melimpahkan kewenangannya kepada KPA, Gubernur atas usul PPKD menetapkan Bendahara Pengeluaran Pembantu.
f.Penetapan Bendahara pengeluaran pembantu didasarkan atas pertimbangan: 1) besaran anggaran; dan 2) rentang kendali dan/atau lokasi.
g.Bendahara Pengeluaran Pembantu memiliki tugas dan wewenang meliputi: 1) mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP TU dan SPP LS; 2) menerima dan menyimpan pelimpahan UP dari Bendahara Pengeluaran; 3) menerima dan menyimpan TU dari BUD; 4) melaksanakan pembayaran atas pelimpahan UP dan TU yang dikelolanya; 5) menolak perintah bayar dari KPA yang tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; 6) meneliti kelengkapan dokumen pembayaran; 7) memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan 8) membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada KPA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada Bendahara Pengeluaran secara periodik.
h.Selain tugas dan wewenang Bendahara Pengeluaran pembantu memiliki tugas dan wewenang lainnya meliputi: 1) melakukan rekonsiliasi dengan pihak bank yang ditetapkan oleh Gubernur; 2) memeriksa kas secara periodik; 3) menerima dokumen bukti transaksi secara elektronik atau dokumen fisik dari bank; 4) menerima dan menyetorkan atas pengembalian belanja atas koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal pada tahun berjalan; dan 5) menyiapkan dokumen surat tanda setoran atas pengembalian belanja akibat koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal pada tahun berjalan.
i.Dalam hal terdapat pembentukan unit organisasi bersifat khusus sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan, Gubernur menetapkan bendahara unit organisasi bersifat khusus.
j.Bendahara unit organisasi bersifat khusus memiliki tugas dan wewenang setara dengan Bendahara Pengeluaran.
k.Bendahara Pengeluaran Pembantu secara administratif bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada KPA.
l.Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu dan bertanggung jawab secara administratif dan fungsional.
m.Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab secara administratif dengan membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif atas pengeluaran pada SKPD dan disampaikan kepada PA.
n.Bendahara Pengeluaran pembantu bertanggung jawab secara administratif dengan membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif atas pengeluaran pada unit SKPD dan disampaikan kepada KPA.
o.Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab secara fungsional dengan membuat laporan pertanggungjawaban secara fungsional atas pengeluaran pada SKPD dan disampaikan kepada PPKD selaku BUD.
p.Bendahara Pengeluaran pembantu bertanggung jawab secara fungsional dengan membuat laporan pertanggungjawaban secara fungsional atas pengeluaran pada unit SKPD dan disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran.
q.Kepala SKPD atas usul Bendahara Pengeluaran dapat menetapkan pegawai yang bertugas membantu Bendahara Pengeluaran untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan.
r.Pegawai yang bertugas membantu Bendahara Pengeluaran melaksanakan tugas dan wewenang sesuai dengan lingkup penugasan yang ditetapkan kepala SKPD.
s.Pegawai yang membantu Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab kepada Bendahara Pengeluaran.
1. 3.Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja pada SKPD maka untuk menjaga agar tidak terjadi benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas dan wewenang kebendaharaan, dilarang:
a.melakukan aktivitas perdagangan, pekerjaan pemborongan, dan penjualan jasa;
b.bertindak sebagai penjamin atas kegiatan pekerjaan dan/atau penjualan jasa;
c.menyimpan uang pada suatu bank atau lembaga keuangan lainnya atas nama pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung; dan
d.larangan berlaku juga terhadap Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Khusus.
1. 4.Larangan bagi Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu dilakukan terhadap kegiatan, sub kegiatan, tindakan, dan/atau aktivitas lainnya yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan APBD.
2. 5.Persyaratan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran:
a.seorang Bendahara Penerimaan di setiap SKPD statusnya adalah PNS dengan pangkat serendah rendahnya pengatur muda tingkat I golongan ruang II/b atau memiliki pengalaman kerja di bidang keuangan daerah pada Instansi Pemerintah;
b.seorang Bendahara Pengeluaran di setiap SKPD statusnya adalah PNS dengan pangkat serendah-rendahnya pengatur muda tingkat I golongan ruang II/b atau memiliki pengalaman kerja di bidang keuangan daerah pada Instansi Pemerintah;
c.Bendahara Penerimaan Pembantu statusnya adalah PNS/CPNS dengan pangkat serendah-rendahnya pengatur muda golongan ruang II/a atau memiliki pengalaman kerja di bidang keuangan daerah pada Instansi Pemerintah;
d.Bendahara Pengeluaran Pembantu statusnya adalah PNS/CPNS dengan pangkat serendah-rendahnya pengatur muda golongan ruang II/a atau memiliki pengalaman kerja di bidang keuangan daerah pada Instansi Pemerintah;
e.Pembantu Bendahara Penerimaan statusnya adalah ASN yang melaksanakan fungsi sebagai Kasir atau Pembuat Dokumen Penerimaan sesuai kebutuhan berdasarkan pertimbangan beban kerja dan atau anggaran serta jumlah sumber pendapatan yang dikelola SKPD; dan
f.Pembantu Bendahara Pengeluaran statusnya adalah ASN yang melaksanakan fungsi sebagai Kasir, Pembuat Dokumen Pengeluaran Uang, atau Petugas Pengurus Gaji sesuai kebutuhan berdasarkan pertimbangan besaran jumlah uang yang dikelola dan beban kerja.
1. 6.Pada UPTD atau Satuan Kerja yang menerapkan BLUD, berdasarkan pertimbangan besaran anggaran kegiatan/sub kegiatan, lokasi, dan/atau rentang kendali, transaksi penerimaan dan pengeluaran dapat dilakukan oleh 1 (satu) orang Bendahara BLUD ke dalam Buku Kas Penerimaan dan Pengeluaran BLUD.
2. 7.Penetapan Bendahara (Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu) tidak terikat periode tahun anggaran, yang berarti dalam hal tidak terdapat perubahan pejabat yang ditetapkan sebagai Bendahara pada saat penggantian periode tahun anggaran, penetapan Bendahara tahun anggaran yang lalu masih tetap berlaku. K. TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH (TAPD)
3. 1.Dalam proses penyusunan APBD, Gubernur dibantu oleh TAPD yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah.
4. 2.TAPD beranggotakan terdiri atas pejabat perencana daerah, PPKD, dan pejabat pada SKPD lain sesuai dengan kebutuhan.
5. 3.TAPD mempunyai tugas:
a.membahas kebijakan pengelolaan Keuangan Daerah;
b.menyusun dan membahas rancangan KUA dan rancangan perubahan KUA;
c.menyusun dan membahas rancangan PPAS dan rancangan perubahan PPAS;
d.melakukan verifikasi RKA-SKPD;
e.membahas rancangan APBD, rancangan pergeseran anggaran, rancangan perubahan APBD, dan rancangan pertanggungjawaban APBD;
f.membahas hasil evaluasi APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban APBD;
g.melakukan verifikasi rancangan DPA-SKPD dan rancangan perubahan DPA-SKPD;
h.menyiapkan surat edaran Gubernur tentang pedoman penyusunan RKA; dan
i.melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
1. 4.Dalam melaksanakan tugas TAPD dapat melibatkan instansi sesuai dengan kebutuhan. L. PENGGANTIAN PEJABAT DALAM TAHUN BERJALAN
2. 1.Penggantian pejabat dalam tahun berjalan dilaksanakan sama halnya dengan proses penetapan pejabat sebelum dimulainya tahun anggaran atau awal tahun anggaran, yang disertai sekurang-kurangnya dengan berita acara serah terima.
3. 2.Dalam hal Bendahara Umum Daerah berhalangan, maka:
a.apabila melebihi 5 (lima) hari kerja sampai selama-lamanya 1 (satu) bulan, Bendahara Umum Daerah tersebut wajib memberikan surat kuasa kepada pejabat yang ditunjuk untuk menandatangani SPD dan melaksanakan tugas-tugas Bendahara Umum Daerah atas tanggung jawab Bendahara Umum Daerah yang bersangkutan dengan persetujuan Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
b.apabila melebihi 1 (satu) bulan sampai selama-lamanya 3 (tiga) bulan, harus ditunjuk pejabat Bendahara Umum Daerah dengan Keputusan Gubernur dan diadakan berita acara serah terima.
1. 3.Dalam hal Kuasa Bendahara Umum Daerah berhalangan, maka:
a.apabila melebihi 5 (lima) hari kerja sampai selama-lamanya 1 (satu) bulan, Kuasa Bendahara Umum Daerah tersebut wajib memberikan surat kuasa kepada pejabat yang ditunjuk untuk menandatangani SP2D dan melaksanakan tugas-tugas Kuasa Bendahara Umum Daerah atas tanggung jawab Kuasa Bendahara Umum Daerah yang bersangkutan dengan persetujuan PPKD selaku BUD; dan
b.apabila melebihi 1 (satu) bulan sampai selama-lamanya 3 (tiga) bulan, harus ditunjuk pejabat Kuasa Bendahara Umum Daerah di lingkungan SKPKD dengan Keputusan Gubernur dan diadakan berita acara serah terima.
1. 4.Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas apabila hanya salah seorang dari pejabat yang ditunjuk sebagai Kuasa Bendahara Umum Daerah yang berhalangan.
2. 5.Dalam hal Pengguna Anggaran berhalangan, maka:
a.apabila melebihi 5 (lima) hari kerja sampai selama-lamanya 1 (satu) bulan, Pengguna Anggaran tersebut wajib memberikan surat kuasa kepada salah satu Kuasa Pengguna Anggaran di bawahnya selaku pejabat yang diberi kewenangan untuk menandatangani SPM dan melaksanakan tugas-tugas Pengguna Anggaran atas tanggung jawab Pengguna Anggaran yang bersangkutan dengan persetujuan Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
b.apabila melebihi 1 (satu) bulan sampai selama-lamanya 3 (tiga) bulan, ditunjuk salah satu Kuasa Pengguna Anggaran di bawahnya atau pejabat yang ditunjuk sebagai pelaksana tugas untuk bertindak selaku pejabat yang diberi kewenangan untuk menandatangani SPM melalui Keputusan Gubernur dan diadakan berita acara serah terima.
1. 6.Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a huruf b, apabila pelimpahan kewenangan penandatanganan SPM dan atau Surat Perjanjian Kerja/Kontrak Kerja juga diberikan kepada Kuasa Pengguna Anggaran.
2. 7.Dalam hal Kuasa Pengguna Anggaran berhalangan, maka:
a.apabila melebihi 5 (lima) hari kerja sampai selama-lamanya 1 (satu) bulan, Kuasa Pengguna Anggaran tersebut wajib memberikan surat kuasa kepada Kuasa Pengguna Anggaran lainnya untuk melaksanakan tugas-tugas Kuasa Pengguna Anggaran atas tanggung jawab Kuasa Pengguna Anggaran yang bersangkutan dengan persetujuan Pengguna Anggaran, dan diadakan berita acara penutupan kas atas pengelolaan uang persediaan bendahara pengeluaran pembantu;
b.apabila melebihi 1 (satu) bulan sampai selama-lamanya 3 (tiga) bulan, ditunjuk Kuasa Pengguna Anggaran lainnya atau pejabat yang ditunjuk sebagai pelaksana tugas untuk bertindak selaku Kuasa Pengguna Anggaran melalui Keputusan Gubernur dan diadakan berita acara serah terima termasuk berita acara penutupan kas atas pengelolaan uang persediaan bendahara pengeluaran pembantu;
c.apabila pelaksanaan angka 1) dan angka 2) tidak memungkinkan berdasarkan pertimbangan tertentu, tugas dan kewenangan Kuasa Pengguna Anggaran dilaksanakan langsung oleh Pengguna Anggaran dan diadakan berita acara serah terima termasuk berita acara penutupan kas atas pengelolaan uang persediaan bendahara pengeluaran pembantu; dan
d.apabila melebihi 3 (tiga) bulan, ditunjuk pengganti Kuasa Pengguna Anggaran melalui Keputusan Gubernur dan diadakan berita acara serah terima termasuk berita acara penutupan kas atas pengelolaan uang persediaan bendahara pengeluaran pembantu.
1. 8.Dalam hal Bendahara Penerimaan berhalangan, maka:
a.apabila melebihi 5 (lima) hari kerja sampai selama-lamanya 1 (satu) bulan, bendahara penerimaan tersebut wajib memberikan surat kuasa kepada pejabat yang ditunjuk untuk melakukan penyetoran dan tugas-tugas bendahara penerimaan atas tanggung jawab bendahara penerimaan yang bersangkutan dengan persetujuan Pengguna Anggaran, dan diadakan berita acara penutupan kas;
b.apabila melebihi 1 (satu) bulan sampai selama-lamanya 3 (tiga) bulan, harus ditunjuk pejabat bendahara penerimaan dengan Keputusan Gubernur dan diadakan berita acara serah terima; dan
c.apabila bendahara penerimaan sesudah 3 (tiga) bulan belum juga dapat melaksanakan tugas, maka dianggap yang bersangkutan telah mengundurkan dan atau berhenti dari jabatan sebagai bendahara penerimaan dan oleh karena itu segera diusulkan penggantinya yang ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur dan diadakan berita acara serah terima.
1. 9.Dalam hal Bendahara Pengeluaran berhalangan, maka:
a.apabila melebihi 5 (lima) hari kerja sampai selama-lamanya 1 (satu) bulan, bendahara pengeluaran tersebut wajib memberikan surat kuasa kepada pejabat yang ditunjuk untuk melakukan pembayaran dan tugas-tugas bendahara pengeluaran atas tanggung jawab bendahara pengeluaran yang bersangkutan dengan diketahui Pengguna Anggaran, dan diadakan berita acara penutupan kas;
b.apabila melebihi 1 (satu) bulan sampai selama-lamanya 3 (tiga) bulan, harus ditunjuk pejabat bendahara pengeluaran dengan Keputusan Gubernur dan diadakan berita acara serah terima; dan
c.apabila bendahara pengeluaran sesudah 3 (tiga) bulan belum juga dapat melaksanakan tugas, maka dianggap yang bersangkutan telah mengundurkan diri atau berhenti dari jabatan sebagai bendahara pengeluaran dan oleh karena itu segera diusulkan penggantinya yang ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur dan diadakan berita acara serah terima.
1. 10.Dalam hal Bendahara Penerimaan Pembantu berhalangan, maka:
a.apabila melebihi 5 (lima) hari kerja sampai selama-lamanya 1 (satu) bulan, bendahara penerimaan pembantu tersebut wajib memberikan surat kuasa kepada pejabat yang ditunjuk untuk melakukan penyetoran dan tugas-tugas bendahara penerimaan pembantu atas tanggung jawab bendahara penerimaan pembantu yang bersangkutan dengan persetujuan Kuasa Pengguna Anggaran, dan diadakan berita acara penutupan kas;
b.apabila melebihi 1 (satu) bulan sampai selama-lamanya 3 (tiga) bulan, harus ditunjuk pejabat bendahara penerimaan pembantu dengan Keputusan Gubernur dan diadakan berita acara serah terima; dan
c.apabila bendahara penerimaan pembantu sesudah 3 (tiga) bulan belum juga dapat melaksanakan tugas, maka dianggap yang bersangkutan telah mengundurkan dan atau berhenti dari jabatan sebagai bendahara penerimaan pembantu dan oleh karena itu segera diusulkan penggantinya yang ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur dan diadakan berita acara serah terima.
1. 11.Dalam hal Bendahara Pengeluaran Pembantu berhalangan, maka:
a.apabila melebihi 5 (lima) hari kerja sampai selama-lamanya 1 (satu) bulan, bendahara pengeluaran tersebut wajib memberikan surat kuasa kepada pejabat yang ditunjuk untuk melakukan pembayaran dan tugas-tugas bendahara pengeluaran atas tanggung jawab bendahara pengeluaran yang bersangkutan dengan diketahui Pengguna Anggaran, dan diadakan berita acara penutupan kas;
b.apabila melebihi 1 (satu) bulan sampai selama-lamanya 3 (tiga) bulan, harus ditunjuk pejabat bendahara pengeluaran pembantu dengan Keputusan Gubernur dan diadakan berita acara serah terima; dan
c.apabila bendahara pengeluaran pembantu sesudah 3 (tiga) bulan belum juga dapat melaksanakan tugas, maka dianggap yang bersangkutan telah mengundurkan diri atau berhenti dari jabatan sebagai bendahara pengeluaran pembantu dan oleh karena itu segera diusulkan penggantinya yang ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur dan diadakan berita acara serah terima.
1. 12.Dalam hal PPTK berhalangan, maka:
a.apabila melebihi 5 (lima) hari kerja sampai selama-lamanya 1 (satu) bulan, PPTK tersebut wajib memberikan surat kuasa kepada PPTK lainnya untuk melaksanakan tugas-tugas PPTK atas tanggung jawab PPTK yang bersangkutan dengan persetujuan Kuasa Pengguna Anggaran;
b.apabila melebihi 1 (satu) bulan sampai selama-lamanya 3 (tiga) bulan, ditunjuk PPTK lainnya atau pejabat yang ditunjuk sebagai pelaksana tugas untuk bertindak selaku PPTK melalui Keputusan Pengguna Anggaran dan diadakan berita acara serah terima;
c.apabila pelaksanaan angka 1) dan angka 2) tidak memungkinkan berdasarkan pertimbangan tertentu, tugas dan kewenangan PPTK dilaksanakan langsung oleh PA/KPA dan diadakan berita acara serah terima; dan
d.apabila melebihi 3 (tiga) bulan, ditunjuk pengganti PPTK melalui Keputusan Pengguna Anggaran dan diadakan berita acara serah terima.
1. 13.Tahapan penerbitan surat kuasa dan penunjukan sementara termasuk penggantian pejabat dengan Keputusan dilakukan dengan pertimbangan untuk kelancaran dan efektivitas pelaksanaan tugas terkait dengan pengelolaan keuangan daerah dengan memperhatikan situasi dan kondisi.
2. 14.Dalam hal pergantian sementara pejabat sebagaimana dimaksud pada angka 2 sampai angka 10 memerlukan pergantian specimen di bank, maka wewenang yang diberikan oleh pemberi kuasa kepada penerima kuasa dan pelaksana tugas termasuk pergantian specimen di bank. M. Pihak Terkait
3. 1.Penetapan Pejabat melalui Keputusan Gubernur
a.Dalam hal ini, Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran memiliki tugas: 1) mengajukan usulan tertulis terhadap penetapan pejabat di lingkungan SKPD yang melaksanakan kewenangan tertentu dalam pengelolaan keuangan daerah kepada Gubernur disertai dengan rancangan Keputusan Gubernur paling lambat di awal tahun anggaran; 2) untuk penetapan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran, usulan tertulis diajukan kepada Gubernur melalui PPKD; dan 3) mengajukan usulan tertulis terhadap penggantian pejabat di lingkungan SKPD yang melaksanakan kewenangan tertentu dalam pengelolaan keuangan daerah kepada Gubernur disertai dengan rancangan Keputusan Gubernur dalam tahun anggaran berjalan.
b.Dalam hal ini, PPKD selaku BUD memiliki tugas: 1) mengajukan usulan tertulis terhadap penetapan pejabat di lingkungan SKPKD yang melaksanakan kewenangan tertentu dalam pengelolaan keuangan daerah kepada Gubernur disertai dengan rancangan Keputusan Gubernur; 2) mencermati usulan penetapan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu yang diajukan oleh Kepala SKPD untuk selanjutnya diajukan kepada Gubernur disertai dengan rancangan Keputusan Gubernur; 3) mengajukan usulan tertulis terhadap pelimpahan kewenangan Gubernur kepada Kuasa BUD dalam rangka penetapan pejabat lainnya di lingkungan SKPKD disertai dengan rancangan Keputusan Gubernur; dan 4) mencermati usulan penggantian Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu yang diajukan oleh Kepala SKPD untuk selanjutnya diajukan kepada Gubernur disertai dengan rancangan Keputusan Gubernur.
c.Dalam hal ini, Sekretaris Daerah memiliki tugas: 1) meneruskan usulan tertulis yang diajukan oleh Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran setelah diteliti terlebih dahulu oleh Bagian yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang Hukum dan HAM Sekretariat Daerah; dan 2) meneruskan usulan tertulis yang diajukan oleh PPKD selaku BUD setelah diteliti terlebih dahulu oleh Bagian melaksanakan urusan pemerintahan dibidang Hukum dan HAM Sekretariat Daerah.
d.Dalam hal ini, Gubernur memiliki tugas: 1) menandatangani Keputusan Gubernur yang diajukan oleh Kepala SKPD setelah diteliti terlebih dahulu oleh Bagian yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang Hukum dan HAM Sekretariat Daerah; dan 2) menandatangani Keputusan Gubernur yang diajukan oleh Kepala PPKD selaku BUD setelah diteliti terlebih dahulu oleh Bagian melaksanakan urusan pemerintahan dibidang Hukum dan HAM Sekretariat Daerah.
1. 2.Penetapan Pejabat melalui Keputusan Kepala SKPD
a.Dalam hal ini, Kepala Unit Kerja di lingkungan SKPD selaku Kuasa Pengguna Anggaran memiliki tugas: 1) mengajukan usulan tertulis terhadap penetapan dan atau penggantian pejabat di bawahnya selaku PPTK, PPK-SKPD, dan Bendahara Penerimaan Pembantu dan/atau Bendahara Pengeluaran Pembantu kepada Kepala SKPD; dan 2) usulan tertulis diajukan melalui pejabat yang melaksanakan fungsi kepegawaian dan tata usaha SKPD.
b.Dalam hal ini, pejabat yang melaksanakan fungsi kepegawaian dan tata usaha SKPD memiliki tugas: 1) menghimpun usulan tertulis Kuasa Pengguna Anggaran sesuai pertimbangan Kepala SKPD; 2) menyiapkan rancangan Keputusan Kepala SKPD terhadap penetapan dan atau penggantian PPTK, PPK-SKPD, Pembantu PPK-SKPD, Pembantu Bendahara Penerimaan dan Pembantu Bendahara Pengeluaran; 3) menyiapkan rancangan Keputusan Gubernur terhadap pengangkatan atau pergantian Bendahara; 4) menyiapkan usulan tertulis Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran kepada Gubernur sekaligus menyiapkan rancangan Keputusan Gubernur tentang penetapan atau penggantian Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu; dan 5) menyiapkan usulan tertulis Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran kepada Gubernur terhadap penetapan dan atau penggantian Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran.
c.Dalam hal ini, Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran memiliki tugas: 1) mencermati usulan tertulis Kuasa Pengguna Anggaran terhadap penetapan PPTK, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu; 2) menandatangani Keputusan Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran yang disiapkan oleh pejabat yang melaksanakan fungsi kepegawaian dan tata usaha SKPD; 3) menandatangani usulan tertulis Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran kepada Gubernur terhadap penetapan dan atau penggantian Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu disertai rancangan Keputusan Gubernur; dan 4) menandatangani usulan tertulis Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran kepada Gubernur melalui PPKD terhadap penetapan dan atau penggantian Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran. N. Langkah-Langkah Teknis
1. 1.Penetapan Pejabat melalui Keputusan Gubernur
a.Langkah 1 Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran mengidentifikasi jenis dan ruang lingkup tugas dalam rangka pelaksanaan APBD yang menjadi kewenangan SKPD bersangkutan untuk selanjutnya menyusun personalia yang dibutuhkan dalam rangka pelaksanaan APBD yang penetapannya melalui Keputusan Gubernur.
b.Langkah 2 Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran mengajukan usulan tertulis terhadap penetapan dan atau penggantian Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu disertai rancangan Keputusan Gubernur, setelah terlebih dahulu diteliti oleh Bagian melaksanakan urusan pemerintahan dibidang Hukum dan HAM Sekretariat Daerah.
c.Langkah 3 Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran mengajukan usulan tertulis kepada Gubernur melalui PPKD terhadap penetapan dan atau penggantian Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran.
d.Langkah 4 PPKD selaku BUD mencermati usulan penetapan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran yang diajukan oleh Kepala SKPD untuk selanjutnya diajukan kepada Gubernur disertai dengan rancangan Keputusan Gubernur.
e.Langkah 5 PPKD selaku BUD mengajukan usulan tertulis terhadap pelimpahan kewenangan Gubernur kepada Kepala SKPD dalam rangka penetapan pejabat lainnya di lingkungan SKPKD disertai dengan rancangan Keputusan Gubernur.
f.Langkah 6 Penandatanganan Keputusan Gubernur.
1. 2.Penetapan Pejabat melalui Keputusan Kepala SKPD
a.Langkah 1 Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran mengidentifikasi jenis dan ruang lingkup tugas dalam rangka pelaksanaan APBD yang menjadi kewenangan SKPD bersangkutan untuk selanjutnya menyusun personalia yang dibutuhkan dalam rangka pelaksanaan APBD yang penetapannya melalui Keputusan Kepala SKPD.
b.Langkah 2 Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran meneliti dan mencermati usulan tertulis Kuasa Pengguna Anggaran terhadap penetapan PPTK dan Bendahara Penerimaan Pembantu dan atau Bendahara Pengeluaran Pembantu.
c.Langkah 3 Penandatanganan Keputusan Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran yang dipersiapkan oleh pejabat yang melaksanakan fungsi kepegawaian dan tata usaha SKPD.
1. 3.Penggantian Pejabat dalam Tahun Anggaran Berjalan
a.Langkah 1 Pejabat yang melaksanakan fungsi kepegawaian dan tata usaha SKPD mencermati surat sakit, atau surat perintah kedinasan atau surat izin kepegawaian yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang terhadap pejabat yang melaksanakan kewenangan tertentu dalam pengelolaan Keuangan Daerah.
b.Langkah 2 Berdasarkan pertimbangan Kepala SKPD, pejabat yang melaksanakan fungsi kepegawaian dan tata usaha SKPD menyiapkan naskah dinas terkait dengan penggantian, meliputi: 1) surat kuasa; atau 2) rancangan keputusan penggantian sementara; atau 3) rancangan keputusan penggantian tetap.
c.Langkah 3 Pengajuan usulan tertulis dan penandatangan Keputusan Gubernur/Kepala SKPD terkait dengan penggantian pejabat dilaksanakan sebagaimana halnya langkah-langkah penetapan pejabat di awal tahun anggaran. O. Jenis Keputusan
1. 1.Keputusan Gubernur
a.Penerbitan Keputusan Gubernur dalam rangka pelaksanaan APBD, meliputi: 1) penetapan BUD; 2) penetapan Pengguna Anggaran; 3) penetapan Kuasa BUD; 4) penetapan Kuasa Pengguna Anggaran; 5) penetapan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran; 6) penetapan Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu; dan 7) penetapan Pejabat lainnya dalam rangka pelaksanaan APBD.
b.Dalam hal ditunjuk Kuasa Pengguna Anggaran, kewenangan yang diberikan termasuk menandatangani SPM dan mengesahkan SPJ.
c.Bentuk contoh format Keputusan Gubernur disesuaikan dengan bentuk dan isi dalam rangka tertib administrasi keuangan.
1. 2.Keputusan Kepala SKPD
a.Penerbitan Keputusan Kepala SKPD dalam rangka pelaksanaan APBD, meliputi: 1) penetapan pejabat pada unit kerja di lingkungan SKPD selaku PPTK; 2) penetapan pejabat selaku PPK SKPD, PPK Unit SKPD, Pembantu PPK-SKPD, dan Pembantu Unit SKPD; 3) penetapan pejabat yang diberi kuasa menandatangani Surat Ketetapan Surat Ketetapan Retribusi Daerah; 4) penetapan Pembantu Bendahara Penerimaan; 5) penetapan Pembantu Bendahara Pengeluaran; dan 6) penetapan pejabat terkait lainnya.
b.Bentuk contoh format Keputusan Kepala SKPD disesuaikan dengan bentuk dan isi dalam rangka tertib administrasi keuangan.
1. 3.Naskah dinas penggantian pejabat dalam tahun anggaran berjalan Naskah dinas terkait dengan penggantian pejabat dalam tahun anggaran berjalan dalam rangka pelaksanaan APBD, meliputi:
a.Surat Kuasa;
b.Keputusan Gubernur tentang Penggantian Sementara; dan
c.Keputusan Kepala SKPD tentang Penggantian Sementara.
1. 4.Bentuk contoh format Nota Dinas disesuaikan dengan bentuk dan isi dalam rangka tertib administrasi keuangan.
2. 1.hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman;
3. 2.kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak lain;
4. 3.penerimaan daerah;
5. 4.pengeluaran daerah;
6. 5.kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan daerah yang dipisahkan; dan/atau
7. 6.kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan/atau kepentingan umum. Berdasarkan Pasal 23 sampai dengan Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, ketentuan terkait APBD diatur sebagai berikut:
8. 1.APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah dan kemampuan pendapatan daerah.
9. 2.APBD disusun dengan mempedomani KUA PPAS yang didasarkan pada RKPD.
10. 3.APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi.
11. 4.APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan Perda sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
12. 5.Semua penerimaan daerah dan pengeluaran daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
13. 6.Penerimaan daerah terdiri atas:
a.pendapatan daerah; dan
b.penerimaan pembiayaan daerah.
1. 7.Pengeluaran daerah terdiri atas:
a.belanja daerah; dan
b.pengeluaran pembiayaan daerah.
1. 8.Penerimaan daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan rencana penerimaan daerah yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber penerimaan daerah dan berdasarkan pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
2. 9.Pengeluaran daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan rencana pengeluaran daerah sesuai dengan kepastian tersedianya dana atas penerimaan daerah dalam jumlah yang cukup.
3. 10.Setiap pengeluaran daerah harus memiliki dasar hukum yang melandasinya.
4. 11.Seluruh penerimaan daerah dan pengeluaran daerah dianggarkan secara bruto dalam APBD. Terkait hal tersebut di atas, Peraturan Gubernur ini mengatur beberapa ketentuan sebagai berikut:
5. 1.Selain didasarkan pada RKPD, APBD juga didasarkan pada pedoman penyusunan APBD yang diatur oleh Menteri Dalam Negeri.
6. 2.APBD mempunyai fungsi:
a.otorisasi yang memiliki arti anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan APBD pada tahun berkenaan;
b.perencanaan yang memiliki arti anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan/sub kegiatan pada tahun berkenaan;
c.pengawasan yang mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai kegiatan/sub kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
d.alokasi yang mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian;
e.distribusi yang mengandung arti kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan; dan
f.stabilisasi yang mengandung arti anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.
1. 3.APBD dalam satu tahun anggaran meliputi:
a.hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih;
b.kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih; dan
c.penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, pada tahun anggaran yang bersangkutan atau pada tahun anggaran berikutnya. B. STRUKTUR ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Berdasarkan Pasal 27 dan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, APBD merupakan satu kesatuan yang disusun dalam struktur tertentu. Beberapa ketentuan terkait struktur APBD sebagai berikut:
1. 1.APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri atas:
a.pendapatan daerah;
b.belanja daerah; dan
c.pembiayaan daerah.
1. 2.APBD diklasifikasikan menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
2. 3.Klasifikasi APBD menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi disesuaikan dengan kebutuhan daerah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
3. 4.Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.
4. 5.Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.
5. 6.Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Terkait hal tersebut di atas, Peraturan Gubernur ini mengatur beberapa ketentuan sebagai berikut:
6. 1.Klasifikasi APBD dalam rancangan Perda tentang APBD dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, bidang urusan, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, akun, kelompok, dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
7. 2.Klasifikasi APBD dalam rancangan Peraturan Gubernur tentang penjabaran APBD dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, bidang urusan, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, akun, kelompok, jenis, objek, rincian objek, sub rincian objek, pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
8. 3.Dalam hal penganggaran pendapatan daerah yang memiliki karakteristik khusus antara lain Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Dana Desa, Dana Kapitasi, bantuan pemerintah dari Kementerian/Lembaga dan pendapatan lainnya, yang penerimaan pendapatannya tidak melalui RKUD, penerimaan pendapatannya dilakukan berdasarkan notifikasi atau pengesahan pendapatan atau mekanisme lainnya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
9. 4.Pengelolaan pendapatan daerah yang tidak melalui RKUD dapat berupa mekanisme intersep, pemotongan langsung atau mekanisme lainnya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
10. 5.Klasifikasi APBD menurut akun, kelompok, jenis, objek, rincian objek, sub rincian objek, pendapatan, belanja, dan pembiayaan dikelola berdasarkan kewenangan pengelolaan keuangan pada SKPD dan SKPKD.
11. 6.Klasifikasi APBD mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang- undangan mengenai klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan Keuangan Daerah serta pemutakhirannya. C. PENDAPATAN DAERAH
12. 1.Ketentuan Umum Pendapatan daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Pendapatan daerah dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, akun, kelompok, jenis, objek dan rincian objek serta sub rincian objek pendapatan daerah. Pendapatan Daerah terdiri atas:
a.pendapatan asli daerah;
b.pendapatan transfer; dan
c.lain-lain pendapatan daerah yang sah.
1. 2.Ketentuan terkait pendapatan asli daerah Mengacu pada Pasal 30 sampai dengan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, ketentuan terkait pendapatan asli daerah diatur sebagai berikut:
a.Pendapatan asli daerah terdiri atas: 1) pajak daerah; 2) retribusi daerah; 3) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan 4) lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
b.Klasifikasi APBD menurut akun, kelompok, jenis, objek, rincian objek, sub rincian objek pendapatan asli daerah dikelola berdasarkan kewenangan pengelolaan keuangan pada SKPD dan SKPKD, meliputi: Jenis Pendapatan Kewenangan Pengelolaan Pajak Daerah SKPKD atau SKPD yang memiliki tugas dan wewenang pengelolaan pajak Retribusi Daerah SKPD Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan SKPKD Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan SKPKD kecuali
1. 1.Hal-hal terkait pajak dan retribusi tetap dikelola oleh Bendahara Penerimaan di SKPD terkait.
2. 2.Pendapatan BLUD dikelola oleh BLUD terkait.
3. 3.Pendapatan Hibah Dana BOS, Dana kapitasi, dan pendapatan lainnya yang dikelola oleh Bendahara Penerimaan Khusus.
c.Pajak daerah dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek. Ketentuan lebih lanjut mengenai pajak daerah diatur dengan Perda yang berpedoman pada undang-undang mengenai pajak daerah dan retribusi daerah.
d.Retribusi daerah dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek. Ketentuan lebih lanjut mengenai retribusi daerah diatur dengan Perda yang berpedoman pada undang-undang mengenai pajak daerah dan retribusi daerah.
e.Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah.
f.Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah merupakan penerimaan daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang dirinci berdasarkan objek, rincian objek dan sub rincian objek sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dapat dikelola di SKPKD maupun SKPD. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah terdiri atas: 1) hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan; 2) hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan; 3) hasil kerja sama daerah; 4) jasa giro; 5) hasil pengelolaan dana bergulir; 6) pendapatan bunga; 7) penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Keuangan Daerah; 8) penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan Pendapatan Daerah; 9) penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing*); 10) pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan; 11) pendapatan denda pajak daerah; 12) pendapatan denda retribusi daerah; 13) pendapatan hasil eksekusi atas jaminan; 14) pendapatan dari pengembalian; 15) pendapatan dari BLUD; dan 16) pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Keterangan*) penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing terjadi sehubungan nilai tukar mata uang asing pada saat penukaran lebih besar dari nilai tukar pada saat penerimaan. Dalam hal terjadi sebaliknya dimana nilai tukar mata uang asing pada saat penukaran lebih kecil dari nilai tukar pada saat penerimaan dicatat sebagai pengurang penerimaan yang bersangkutan.
g.Pemerintah Provinsi dilarang: 1) melakukan pungutan atau yang disebut nama lainnya yang dipersamakan dengan pungutan di luar yang diatur dalam Undang-Undang; dan 2) melakukan pungutan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi, menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah, dan kegiatan ekspor/impor yang merupakan program strategis nasional.
h.Gubernur yang melakukan pungutan atau yang disebut nama lainnya dikenai sanksi administratif tidak dibayarkan hak-hak keuangannya yang diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang- undangan selama 6 (enam) bulan.
i.Gubernur yang melakukan pungutan dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
j.Hasil pungutan atau yang disebut nama lainnya wajib disetorkan seluruhnya ke kas negara.
1. 3.Ketentuan terkait pendapatan transfer Mengacu pada Pasal 34 sampai dengan Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, ketentuan terkait Pendapatan Transfer meliputi:
a.Pendapatan transfer terdiri atas: 1) transfer Pemerintah Pusat; 2) transfer antar-daerah
b.Klasifikasi APBD menurut akun, kelompok, jenis, objek, rincian objek, sub rincian objek pendapatan transfer dikelola berdasarkan kewenangan pengelolaan keuangan pada SKPKD.
a.Transfer Pemerintah Pusat terdiri atas Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah, dan Dana Desa. Pengalokasian transfer Pemerintah Pusat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
b.Dana Perimbangan terdiri atas Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. DBH dan DAU merupakan kategori dari Dana Transfer Umum, sedangkan DAK merupakan kategori dari Dana Transfer Khusus. 1) DBH terdiri atas Bagi hasil Pajak dan Bagi Hasil Sumber Daya Alam; 2) DAU yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi; dan 3) DAK bersumber dari APBN yang dialokasikan pada Daerah untuk mendanai Kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. DAK terdiri atas Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik.
c.Dana Insentif Daerah (DID) bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian Kinerja tertentu.
d.Dana desa diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
a.Transfer Antar-Daerah terdiri atas Pendapatan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan.
b.Pendapatan Bagi Hasil merupakan dana yang bersumber dari Pendapatan Daerah yang dialokasikan kepada Daerah lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
c.Bantuan Keuangan merupakan dana yang diterima dari daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya. Bantuan Keuangan terdiri atas: 1) Bantuan keuangan dari Provinsi; dan 2) Bantuan keuangan dari Daerah kabupaten/kota. Bantuan keuangan yang berasal dari Provinsi dan/atau kabupaten/kota, terdiri atas: 1) Bantuan keuangan umum yang merupakan dana yang diterima dari daerah lainnya dalam rangka kerjasama daerah atau pemerataan peningkatan kemampuan keuangan. 2) Bantuan keuangan khusus yang merupakan dana yang diterima dari daerah lainnya untuk tujuan tertentu.
1. 4.Ketentuan terkait lain-lain pendapatan daerah yang sah Mengacu pada Pasal 46 sampai dengan Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, ketentuan terkait Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah diatur sebagai berikut:
a.Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah terdiri atas: 1) Hibah; 2) Dana Darurat; dan/atau 3) Lain-Lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
b.Klasifikasi APBD menurut akun, kelompok, jenis, objek, rincian objek, sub rincian objek pendapatan asli daerah dikelola berdasarkan kewenangan pengelolaan keuangan pada SKPD, dan SKPKD.
c.Hibah merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
d.Hibah termasuk sumbangan dari pihak lain yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan ekonomi biaya tinggi.
e.Hibah dari badan usaha luar negeri merupakan penerusan hibah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan
f.Dana darurat merupakan dana yang berasal dari APBN yang diberikan kepada Daerah pada tahap pasca bencana untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana yang tidak mampu ditanggulangi oleh Daerah dengan menggunakan sumber APBD sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
g.Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan antara lain Pendapatan Hibah Dana BOS, dan Pendapatan Pengembalian Hibah tahun sebelumnya. D. BELANJA DAERAH
1. 1.Ketentuan Umum Berdasarkan Pasal 49 sampai dengan Pasal 54 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah sebagai berikut:
a.Belanja Daerah untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
b.Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
c.Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait pelayanan dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait pelayanan dasar.
d.Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah.
e.Belanja Daerah dialokasikan dengan memprioritaskan pendanaan urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar dalam rangka pemenuhan standar pelayanan minimal.
f.Belanja Daerah untuk pendanaan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dialokasikan sesuai dengan kebutuhan daerah.
g.Belanja Daerah untuk pendanaan urusan pemerintahan pilihan dialokasikan sesuai dengan prioritas daerah dan potensi yang dimiliki daerah.
h.Daerah wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai Urusan Pemerintahan Daerah yang besarannya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan antara lain besaran alokasi belanja untuk fungsi pendidikan, anggaran kesehatan, dan infrastruktur.
i.Dalam hal daerah tidak memenuhi alokasi belanja, Menteri Keuangan melakukan penundaan dan/atau pemotongan penyaluran Dana Transfer Umum, setelah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri dan menteri teknis terkait.
j.Belanja Daerah berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, dan/atau standar teknis sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
k.Belanja Daerah berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, dan/atau standar teknis sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
l.Standar harga satuan regional berdasar pada Peraturan Presiden.
m.Standar harga satuan regional digunakan sebagai pedoman dalam menyusun standar harga satuan pada masing-masing daerah.
n.Penetapan standar harga satuan pada masing-masing daerah dengan memperhatikan tingkat kemahalan yang berlaku di suatu daerah.
o.Analisis standar belanja dan standar teknis dan standar harga satuan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
p.Analisis standar belanja, standar harga satuan, dan/atau standar teknis digunakan untuk menyusun rencana kerja dan anggaran dalam penyusunan rancangan Perda tentang APBD.
q.Belanja daerah dirinci menurut Urusan Pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, jenis, objek, rincian objek dan sub rincian objek belanja daerah.
r.Urusan Pemerintahan Daerah diselaraskan dan dipadukan dengan belanja negara yang diklasifikasikan menurut fungsi.
s.Belanja Daerah menurut organisasi disesuaikan dengan susunan organisasi yang ditetapkan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
t.Belanja Daerah menurut program, kegiatan, dan sub kegiatan disesuaikan dengan Urusan Pemerintahan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Berdasarkan Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas:
a.Belanja operasi Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.
b.Belanja modal Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.
c.Belanja tidak terduga; dan Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.
d.Belanja transfer Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa. Klasifikasi APBD menurut akun, kelompok, jenis, objek, rincian objek, sub rincian objek Belanja daerah dikelola berdasarkan kewenangan pengelolaan keuangan pada SKPD dan SKPKD, meliputi: Jenis Belanja Kewenangan Pengelolaan BELANJA OPERASI Belanja Pegawai SKPKD, SKPD dan BLUD Belanja Barang dan Jasa SKPKD, SKPD dan BLUD Belanja Bunga SKPKD DAN BLUD Belanja Subsidi SKPKD dan/atau SKPD 1 2 Belanja Hibah SKPKD dan/atau SKPD Belanja Bantuan Sosial SKPKD dan/atau SKPD BELENJA MODAL SKPKD, SKPD dan BLUD BELANJA TIDAK TERDUGA SKPKD BELANJA TRANSFER SKPKD
1. 2.Ketentuan Terkait Belanja Operasi Berdasarkan Pasal 56 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Belanja operasi dirinci atas jenis:
a.Belanja Pegawai;
b.Belanja Barang dan Jasa;
c.Belanja Bunga;
d.Belanja Subsidi;
e.Belanja Hibah; dan
f.Belanja Bantuan Sosial. Mengacu pada Pasal 57 sampai dengan Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, ketentuan terkait Belanja Operasi diatur sebagai berikut:
a.Belanja Pegawai 1) Belanja Pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 2) Kompensasi diberikan kepada Gubernur/wakil Gubernur, pimpinan/ anggota DPRD, dan Pegawai ASN, dengan pengaturan sebagai berikut: a) Belanja Pegawai bagi Gubernur/wakil Gubernur dianggarkan pada belanja SKPD Sekretariat Daerah; b) Belanja Pegawai bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dianggarkan pada belanja SKPD Sekretariat DPRD; dan c) Belanja Pegawai ASN dianggarkan pada belanja SKPD bersangkutan. 3) Belanja Pegawai paling sedikit berupa gaji/uang representasi dan tunjangan, tambahan penghasilan Pegawai ASN, belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta Gubernur, wakil Gubernur, honorarium, insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah/Jasa layanan lainnya dan honorarium yang selanjutnya terkait belanja pegawai diuraikan dalam Peraturan Perundang-undangan. 4) Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai ASN dengan memperhatikan kemampuan Keuangan Daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 5) Pegawai ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. 6) Persetujuan DPRD dilakukan bersamaan dengan pembahasan KUA. 7) Tambahan penghasilan diberikan berdasarkan pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya, diuraikan sebagai berikut:
a.tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja diberikan kepada pegawai ASN yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas yang dinilai melampau beban kerja normal;
b.tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas diberikan kepada pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil;
c.tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja diberikan kepada pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi;
d.tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi diberikan kepada pegawai ASN yang dalam mengemban tugas memiliki keterampilan khusus dan langka;
e.tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja diberikan kepada pegawai ASN yang memiliki prestasi kerja yang tinggi dan/atau inovasi; dan
f.tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya diberikan kepada pegawai ASN sepanjang diamanatkan oleh Peraturan Perundang-undangan. 8) Pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai ASN daerah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah. 9) Dalam hal belum adanya Peraturan Pemerintah, Gubernur dapat memberikan tambahan penghasilan bagi Pegawai ASN setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri. 10) Persetujuan Menteri Dalam Negeri ditetapkan setelah memperoleh pertimbangan Menteri Keuangan. 11) Dalam hal Gubernur menetapkan pemberian tambahan penghasilan bagi Pegawai ASN tidak sesuai dengan ketentuan, Menteri Keuangan melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum atas usulan Menteri Dalam Negeri.
b.Belanja Barang dan Jasa 1) Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain. 2) Pengadaan barang dan jasa dalam rangka melaksanakan program, kegiatan, dan sub kegiatan Pemerintahan Daerah guna pencapaian sasaran prioritas Daerah yang tercantum dalam RPJMD. 3) Belanja barang dan jasa diuraikan dalam objek belanja barang, belanja jasa, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas, dan Belanja Uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat. 4) Penggunaan dan penganggaran objek dari jenis Belanja barang dan jasa diuraikan sebagai berikut: a) belanja barang digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang berupa barang pakai habis, barang tak habis pakai, dan barang bekas dipakai; b) belanja jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan antara lain berupa jasa kantor, asuransi, sewa rumah/gedung/gudang/ parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, konsultansi, ketersediaan layanan (availibility payment), beasiswa pendidikan PNS, kursus, pelatihan, sosialisasi, dan bimbingan teknis PNS/PPPK, insentif pemungutan pajak daerah bagi pegawai non ASN, dan insentif pemungutan retribusi daerah bagi pegawai non ASN; c) belanja pemeliharaan digunakan untuk menganggarkan Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan tanah, belanja pemeliharaan peralatan dan mesin, belanja pemeliharaan gedung dan bangunan, belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi, belanja pemeliharaan aset tetap lainnya, dan belanja perawatan kendaraan bermotor; d) belanja perjalanan dinas digunakan untuk menganggarkan belanja perjalanan dinas dalam negeri dan belanja perjalanan dinas luar negeri; dan e) belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat digunakan untuk menganggarkan Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat. 5) Pemerintah daerah menganggarkan belanja barang dan jasa dalam APBD tahun anggaran berkenaan pada SKPD terkait. 6) Belanja barang dan jasa berupa pemberian uang yang diberikan kepada masyarakat/Pihak Lain dianggarkan untuk pemberian uang kepada ASN dan Non ASN, masyarakat dalam rangka mendukung pencapaian target kinerja Kegiatan dan Sasaran Program yang tercantum dalam RPJMD dengan memperhatikan kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas. 7) Belanja barang dan jasa berupa pemberian uang yang diberikan kepada masyarakat/Pihak Lain diberikan dalam bentuk: a) pemberian hadiah yang bersifat perlombaan; b) penghargaan atas suatu prestasi; c) pemberian beasiswa kepada masyarakat; d) penanganan dampak sosial kemasyarakatan akibat penggunaan tanah milik pemerintah daerah untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan non proyek strategis nasional sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; e) transfer ke Daerah dan dana desa yang penggunaannya sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; f) bantuan fasilitasi premi asuransi pertanian; dan/atau g) belanja barang dan jasa berupa pemberian uang lainnya yang diamanatkan oleh Peraturan Perundang-undangan.
c.Belanja Bunga 1) Belanja bunga berupa belanja bunga utang pinjaman dan belanja bunga utang obligasi. Pemerintah daerah yang memiliki kewajiban pembayaran bunga utang dianggarkan pembayarannya dalam APBD tahun anggaran berkenaan. 2) Belanja bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang tidak berasal pembayaran atas kewajiban pokok utang, yang dianggarkan pembayarannya dalam APBD tahun anggaran berkenaan. 3) Pembayaran dianggarkan pada SKPD/unit SKPD yang melaksanakan PPK BLUD dan SKPD yang melaksanakan fungsi PPKD/SKPKD terkait. 4) Belanja bunga diuraikan menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek.
d.Belanja Subsidi 1) Belanja subsidi digunakan untuk menganggarkan belanja subsidi agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat. 2) Badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta merupakan badan yang menghasilkan produk atau jasa pelayanan dasar masyarakat, termasuk penyelenggaraan pelayanan publik antara lain dalam bentuk penugasan pelaksanaan kewajiban pelayanan umum (public service obligation). 3) Badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagai penerima subsidi, terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu oleh kantor akuntan publik sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 4) Dalam hal tidak terdapat kantor akuntan publik, pemeriksaan dengan tujuan tertentu dapat dilaksanakan oleh lembaga lain yang independen dan ditetapkan oleh Gubernur. 5) Pemeriksaan dengan tujuan tertentu merupakan pemeriksaan yang bertujuan untuk memberikan kesimpulan atas kelayakan penganggaran pemberian subsidi. 6) Hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu menjadi dasar perencanaan dan bahan pertimbangan untuk memberikan subsidi tahun anggaran berikutnya. 7) Penerima subsidi sebagai objek pemeriksaan bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan subsidi yang diterimanya, dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Gubernur. 8) Pemerintah daerah menganggarkan belanja subsidi dalam APBD tahun anggaran berkenaan pada SKPD terkait. 9) Untuk pemberian subsidi kepada BUMD penyelenggara sistem penyediaan air minum mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri. 10) Pemberian subsidi berupa bunga atau bagi hasil kepada usaha mikro kecil dan menengah pada perorangan tidak perlu dilakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.
e.Belanja Hibah 1) Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 2) Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. 3) Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat. 4) Penganggaran belanja hibah dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait. Untuk belanja hibah yang bukan merupakan urusan dan kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang bertujuan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah, dianggarkan pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan umum sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 5) Belanja hibah diberikan kepada: a) pemerintah pusat

(1)Hibah kepada pemerintah pusat diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non- kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam daerah yang bersangkutan.
(2)Hibah dari pemerintah daerah dilarang tumpang tindih pendanaannya dengan anggaran pendapatan dan belanja negara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
(3)Unit kerja pada Kementerian Dalam Negeri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang Administrasi Kependudukan dapat memperoleh Hibah dari pemerintah daerah untuk penyediaan blanko kartu tanda penduduk elektronik.
(4)Penyediaan setiap keping blangko kartu tanda penduduk elektronik tidak didanai dari 2 (dua) sumber dana yaitu Hibah APBD maupun anggaran pendapatan dan belanja negara.
(5)Hibah kepada pemerintah pusat dimaksud hanya dapat diberikan 1 (satu) kali dalam tahun berkenaan. b) pemerintah daerah lainnya Hibah kepada pemerintah daerah lainnya diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. c) BUMN Hibah kepada badan usaha milik negara diberikan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. d) BUMD Hibah kepada badan usaha milik daerah diberikan dalam rangka untuk meneruskan hibah yang diterima Pemerintah Provinsi dari Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Hibah kepada BUMD tidak dapat diberikan dalam bentuk barang kecuali uang atau jasa. e) Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia
(1)Hibah kepada badan dan lembaga diberikan kepada badan dan lembaga: (a) yang bersifat nirlaba, sukarela, dan sosial yang dibentuk berdasarkan Peraturan Perundang-undangan; (b) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri Dalam Negeri, Gubernur atau Bupati/Walikota; atau (c) yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya; dan (d) Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
(2)Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum, yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan, yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
(3)Hibah kepada badan dan lembaga dapat diberikan dengan persyaratan paling sedikit: (a) memiliki kepengurusan di daerah domisili; (b) memiliki keterangan domisili dari lurah/kepala desa setempat atau sebutan lainnya; dan (c) berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah dan/atau badan dan Lembaga yang berkedudukan di luar wilayah administrasi Pemerintah Daerah untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah pemberi hibah.
(4)Hibah kepada organisasi kemasyarakatan dapat diberikan dengan persyaratan paling sedikit: (a) telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia; (b) berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah yang bersangkutan; dan (c) memiliki sekretariat tetap di daerah yang bersangkutan. f) Partai Politik Belanja hibah juga berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Besaran penganggaran belanja bantuan keuangan kepada partai politik dimaksud sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 6) Belanja hibah memenuhi kriteria paling sedikit: a) peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan; b) bersifat tidak wajib, tidak mengikat; c) tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali:
(1)kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah sepanjang tidak tumpang tindih pendanaannya dengan APBN sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
(2)badan dan lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
(3)partai politik; dan/atau
(4)ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan. d) memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. e) memenuhi persyaratan penerima hibah. 7) Pemberian hibah didasarkan atas usulan tertulis yang disampaikan kepada Gubernur. 8) Penerima hibah bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
1. f.Belanja Bantuan Sosial 1) Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan. 2) Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar. 3) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial. 4) Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 5) Anggota/kelompok masyarakat meliputi: a) individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami risiko sosial; atau b) lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial. 6) Bantuan sosial berupa uang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat terdiri atas bantuan sosial kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya. 7) Bantuan sosial berupa uang adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat, dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu. 8) Bantuan sosial berupa barang adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu. 9) Bantuan sosial yang direncanakan dialokasikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sudah jelas nama, alamat penerima, dan besarannya pada saat penyusunan APBD. 10) Bantuan sosial yang direncanakan berdasarkan usulan dari calon penerima dan/atau atas usulan kepala SKPD. 11) Penganggaran belanja bantuan sosial yang direncanakan dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait. 12) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dialokasikan untuk kebutuhan akibat risiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan risiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan. 13) Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan sebelumnya tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan. 14) Penganggaran bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dianggarkan dalam Belanja Tidak Terduga. 15) Usulan permintaan atas bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dilakukan oleh SKPD terkait. 16) Bantuan sosial memenuhi kriteria paling sedikit: a) selektif diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan risiko sosial; b) memenuhi persyaratan penerima bantuan diartikan memiliki identitas kependudukan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan; c) bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran dan keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial; dan d) sesuai tujuan penggunaan diartikan bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:
(1)rehabilitasi sosial ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
(2)perlindungan sosial ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
(3)pemberdayaan sosial ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
(4)jaminan sosial merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
(5)penanggulangan kemiskinan. merupakan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
(6)penanggulangan bencana merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi. 17) Anggota/kelompok masyarakat menyampaikan usulan tertulis atas bantuan sosial yang direncanakan kepada Gubernur melalui SKPD sesuai dengan urusan dan kewenangannya. 18) Penerima bantuan sosial bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.

3.Ketentuan Terkait Belanja Modal Mengacu pada Pasal 64 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, ketentuan terkait Belanja Modal diatur sebagai berikut:

a.Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Pengadaan aset tetap memenuhi kriteria: 1) mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan; 2) digunakan dalam Kegiatan Pemerintahan Daerah; dan 3) batas minimal kapitalisasi aset. Selain kriteria juga memuat kriteria lainnya yaitu: 1) berwujud; 2) biaya perolehan aset tetap dapat diukur secara andal; 3) tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan 4) diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.
b.Dalam hal tidak memenuhi kriteria batas minimal kapitalisasi aset tetap dianggarkan dalam belanja barang dan jasa. Batas minimal kapitalisasi aset tetap diatur dalam Peraturan Gubernur.
c.Aset tetap dianggarkan belanja modal sebesar harga perolehan. Harga perolehan merupakan harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan.
d.Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: 1) Belanja Tanah, digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai. 2) Belanja Peralatan dan Mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai. 3) Belanja Gedung dan Bangunan, digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai. 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai. 5) Belanja Aset Tetap Lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai. 6) Belanja Aset Lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Daerah, tidak memenuhi definisi aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.
e.Belanja modal aset lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak memenuhi kriteria aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya. Aset lainnya berupa aset tidak berwujud dengan kriteria: 1) dapat diidentifikasi; 2) tidak mempunyai wujud fisik; 3) dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual; 4) dapat dikendalikan oleh entitas; dan 5) memiliki manfaat ekonomi masa depan.
1. 4.Ketentuan Terkait Belanja Tidak Terduga Mengacu pada Pasal 68 dan Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, ketentuan terkait Belanja Tidak Terduga diatur sebagai berikut:
a.Belanja tidak terduga digunakan untuk menganggarkan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
b.Keperluan mendesak sesuai dengan karakteristik masing-masing pemerintah daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
c.Keadaan darurat meliputi: 1) bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa; 2) pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau 3) kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik. Pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA SKPD, kecuali untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa. Belanja untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa digunakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Penggunaan belanja tidak terduga untuk kebutuhan tanggap darurat bencana meliputi pencarian dan penyelamatan korban bencana, pertolongan darurat, evakuasi korban bencana, kebutuhan air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, pelayanan kesehatan, dan penampungan serta tempat hunian sementara. Batas waktu penggunaan belanja tidak terduga adalah waktu status keadaan darurat bencana yaitu dimulai saat tanggap darurat ditetapkan oleh Gubernur sampai ketetapan tahap tanggap darurat selesai.
d.Keperluan mendesak meliputi: 1) kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; 2) Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib; a) Belanja daerah yang bersifat mengikat merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran berkenaan, seperti:

(1)belanja pegawai antara lain untuk pembayaran kekurangan gaji, tunjangan; dan
(2)belanja barang dan jasa antara lain untuk pembayaran telepon, air, listrik dan internet. b) Belanja daerah yang bersifat wajib merupakan belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan, kesehatan, melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga, kewajiban pembayaran pokok pinjaman, bunga pinjaman yang telah jatuh tempo, dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 3) Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat Peraturan Perundang-undangan; dan/atau 4) Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat. 5) Pengeluaran untuk mendanai keperluan mendesak yang belum tersedia anggarannya dan/atau tidak cukup tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA SKPD dan/atau Perubahan DPA SKPD.
1. e.Kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD tahun berkenaan.
2. f.Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya untuk menganggarkan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah yang bersifat tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya.
3. g.Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya diusulkan oleh SKPD terkait dengan tata cara sebagai berikut: 1) kepala SKPD mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) paling lama 1 (satu) hari kepada pejabat pengelola keuangan daerah (PPKD) selaku bendahara umum daerah (BUD); dan 2) PPKD selaku BUD melakukan verifikasi dan mencairkan BTT kepada kepala SKPD paling lama 1 (satu) hari terhitung sejak diterimanya RKB.
4. h.Belanja tidak terduga diuraikan menurut jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek dengan nama Belanja Tidak Terduga.
5. i.Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi untuk mendanai keadaan darurat, pemerintah daerah menggunakan: 1) dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program, kegiatan, dan sub kegiatan lainnya serta pengeluaran Pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau 2) memanfaatkan kas yang tersedia Penjadwalan ulang capaian program, kegiatan, dan sub kegiatan diformulasikan terlebih dahulu dalam Perubahan DPA SKPD.
6. j.Tata cara penggunaan belanja tidak terduga untuk mendanai keadaan darurat dilakukan dengan tahapan: 1) Gubernur menetapkan status tanggap darurat untuk bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial termasuk konflik sosial, kejadian luar biasa sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan; 2) berdasarkan penetapan status Gubernur dan/atau dokumen lain sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan, Kepala SKPD yang membutuhkan sesuai dengan tugas dan fungsi mengajukan rencana kebutuhan belanja kepada PPKD selaku BUD. 3) berdasarkan rencana kebutuhan belanja, PPKD selaku BUD mencairkan dana kebutuhan belanja kepada Kepala SKPD yang membutuhkan sesuai dengan tugas dan fungsi, paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya rencana kebutuhan belanja.
7. k.Tata cara penggunaan belanja tidak terduga untuk mendanai keperluan mendesak dilakukan melalui pergeseran anggaran dari belanja tidak terduga kepada belanja SKPD/Unit SKPD yang membidangi, dengan tahapan: 1) dalam hal anggaran belum tersedia, penggunaan belanja tidak terduga terlebih dahulu diformulasikan dalam RKA-SKPD yang membidangi keuangan daerah; 2) dalam hal anggaran belum tercukupi, penggunaan belanja tidak terduga terlebih dahulu diformulasikan dalam Perubahan DPA- SKPD; dan 3) RKA-SKPD dan/atau Perubahan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b menjadi dasar dalam melakukan perubahan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD atau dituangkan dalam Laporan Realisasi Anggaran bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD atau telah melakukan perubahan APBD.
8. l.Tata cara penggunaan belanja tidak terduga yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan diluar keadaan darurat dan keperluan mendesak dilakukan dengan tahapan: 1) dalam hal anggaran belum tersedia, penggunaan belanja tidak terduga terlebih dahulu diformulasikan dalam RKA-SKPD yang membidangi keuangan daerah; 2) dalam hal anggaran belum tercukupi, penggunaan belanja tidak terduga terlebih dahulu diformulasikan dalam Perubahan DPA-SKPD; dan 3) RKA-SKPD dan/atau Perubahan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b menjadi dasar dalam melakukan perubahan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD atau dituangkan dalam Laporan Realisasi Anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD atau telah melakukan perubahan APBD.
  1. 5.Ketentuan Terkait Belanja Transfer Berdasarkan Pasal 56 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, kelompok belanja transfer dirinci atas jenis:
9. a.Belanja Bagi Hasil; dan
10. b.Belanja Bantuan Keuangan. Mengacu pada Pasal 66 dan Pasal 67 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pengelolaan Keuangan Daerah, ketentuan terkait Belanja Transfer diatur sebagai berikut:
11. a.Belanja transfer diuraikan menurut jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek.
12. b.Belanja transfer dianggarkan oleh SKPD yang membidangi keuangan daerah.
13. c.Belanja Bagi Hasil 1) Belanja bagi hasil digunakan untuk menganggarkan bagi hasil yang bersumber dari pendapatan Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 2) Belanja bagi hasil dianggarkan dalam APBD sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
14. d.Belanja Bantuan Keuangan 1) Belanja bantuan keuangan diberikan kepada Daerah lain dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya. 2) Belanja bantuan keuangan dalam rangka tujuan tertentu lainnya guna memberikan manfaat bagi pemberi dan/atau penerima bantuan keuangan. 3) Bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh Peraturan Perundang- undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 4) Bantuan keuangan terdiri atas: a) bantuan keuangan antar-Daerah Provinsi; b) bantuan Keuangan Daerah provinsi ke Daerah kabupaten/kota di wilayahnya dan/atau Daerah kabupaten/kota di luar wilayahnya; c) bantuan Keuangan Daerah kota ke Daerah provinsinya dan/atau Daerah provinsi lainnya; dan/atau d) bantuan Keuangan Daerah provinsi kepada desa. 5) Bantuan keuangan bersifat umum atau khusus. a) Bantuan keuangan bersifat umum peruntukan dan pengelolaannya diserahkan kepada pemerintah daerah dan/atau pemerintah desa penerima bantuan. b) Bantuan keuangan bersifat khusus peruntukannya ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan dan pengelolaannya diserahkan sepenuhnya kepada penerima bantuan. c) Dalam hal pemerintah daerah dan/atau pemerintah desa sebagai penerima bantuan keuangan khusus tidak menggunakan sesuai peruntukan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah selaku pemberi bantuan keuangan, pemerintah daerah dan/atau pemerintah desa sebagai penerima bantuan keuangan khusus wajib mengembalikan kepada pemerintah daerah pemberi keuangan khusus. d) Pemerintah daerah pemberi bantuan keuangan bersifat khusus dapat mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam APBD atau anggaran pendapatan dan belanja desa penerima bantuan. E. PEMBIAYAAN DAERAH
  1. 1.Ketentuan Umum Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Berdasarkan Pasal 70 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, ketentuan dalam pembiayaan daerah adalah sebagai berikut:
15. a.Pembiayaan daerah terdiri atas: 1) penerimaan pembiayaan; dan 2) pengeluaran pembiayaan.
16. b.Pembiayaan daerah dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, jenis, objek, dan rincian objek pembiayaan daerah. Terkait hal tersebut di atas, Peraturan Gubernur ini mengatur beberapa ketentuan sebagai berikut:
17. a.Pembiayaan daerah dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, akun, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek pembiayaan daerah;
18. b.Klasifikasi APBD menurut akun, kelompok, jenis, objek, rincian objek, sub rincian objek Pembiayaan daerah dikelola berdasarkan kewenangan pengelolaan keuangan SKPKD dan BLUD; dan
19. c.Pembiayaan neto digunakan untuk menggunakan surplus anggaran atau menutup defisit anggaran.
  1. 2.Ketentuan Terkait Penerimaan Pembiayaan Berdasarkan Pasal 70 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Penerimaan Pembiayaan Daerah bersumber dari:
20. a.SiLPA;
21. b.pencairan Dana Cadangan;
22. c.hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
23. d.penerimaan Pinjaman Daerah;
24. e.penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau
25. f.penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Mengacu pada Pasal 71 sampai dengan Pasal 76 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Gubernur ini memuat ketentuan terkait Penerimaan Pembiayaan sebagai berikut:
26. a.Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) bersumber dari pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan pendapatan transfer, pelampauan penerimaan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah, pelampauan penerimaan Pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan dan/atau sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target Kinerja dan sisa dana pengeluaran Pembiayaan.
27. b.Pencairan Dana Cadangan 1) Pencairan Dana Cadangan digunakan untuk menganggarkan pencairan Dana Cadangan dari rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah dalam tahun anggaran berkenaan. 2) Jumlah Dana Cadangan sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang pembentukan Dana Cadangan bersangkutan. 3) Pencairan Dana Cadangan dalam 1 (satu) tahun anggaran menjadi penerimaan Pembiayaan APBD dalam tahun anggaran berkenaan. 4) Dalam hal Dana Cadangan belum digunakan sesuai dengan peruntukannya, dana tersebut dapat ditempatkan dalam portofolio yang memberikan hasil tetap dengan risiko rendah. 5) Posisi Dana Cadangan dilaporkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan pertanggungjawaban APBD. 6) Penggunaan atas Dana Cadangan yang dicairkan dari rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah dianggarkan dalam SKPD pengguna Dana Cadangan bersangkutan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 7) Penerimaan hasil bunga/jasa giro/imbal hasil/dividen/ keuntungan (capital gain) atas rekening dana cadangan dan/atau penempatan dalam portofolio dicantumkan sebagai lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
28. c.Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 1) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 2) Penerimaan atas hasil penjualan kekayaan daerah dicatat berdasarkan bukti penerimaan yang sah. 3) Bukti penerimaan antara lain seperti dokumen lelang, akta jual beli, nota kredit, dan dokumen sejenis lainnya.
29. d.Penerimaan Pinjaman Daerah 1) Penerimaan pinjaman daerah didasarkan pada jumlah pinjaman yang akan diterima dalam tahun anggaran berkenaan sesuai dengan yang ditetapkan dalam perjanjian pinjaman bersangkutan. 2) Penerimaan pinjaman daerah digunakan untuk menganggarkan penerimaan pinjaman daerah termasuk penerimaan atas penerbitan obligasi daerah yang akan diterima pada tahun anggaran berkenaan. 3) Penerimaan pinjaman daerah bersumber dari: a) pemerintah pusat; b) pemerintah daerah lain; c) lembaga keuangan bank; d) lembaga keuangan bukan bank; dan/atau e) masyarakat. 4) Penerimaan pinjaman daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
30. e.Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah digunakan untuk menganggarkan penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak penerima pinjaman sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
31. f.Penerimaan Pembiayaan Lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Penerimaan pembiayaan lainnya digunakan untuk menganggarkan penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
  1. 3.Ketentuan Terkait Pengeluaran Pembiayaan Berdasarkan Pasal 70 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pengeluaran Pembiayaan dapat digunakan untuk:
32. a.pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo;
33. b.penyertaan modal daerah;
34. c.pembentukan Dana Cadangan;
35. d.Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau
36. e.pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Mengacu pada Pasal 77 sampai dengan Pasal 82 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Gubernur ini memuat ketentuan terkait Pengeluaran Pembiayaan sebagai berikut:
37. a.Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo 1) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo digunakan untuk menganggarkan pembayaran pokok utang. 2) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo didasarkan pada jumlah yang harus dibayarkan sesuai dengan perjanjian pinjaman dan pelaksanaannya merupakan prioritas utama dari seluruh kewajiban pemerintah daerah yang harus diselesaikan dalam tahun anggaran berkenaan berdasarkan perjanjian pinjaman. 3) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo merupakan pembayaran pokok pinjaman, bunga, dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 4) Pemerintah daerah wajib membayar cicilan pokok utang dan dianggarkan dalam APBD setiap tahun sampai dengan berakhirnya kewajiban dimaksud. 5) Dalam hal anggaran yang tersedia dalam APBD tidak mencukupi untuk pembayaran cicilan pokok utang, Gubernur dapat melakukan pelampauan pembayaran mendahului perubahan atau setelah perubahan APBD.
38. b.Penyertaan Modal Daerah 1) Pemerintah daerah dapat melakukan penyertaan modal pada badan usaha milik daerah dan/atau badan usaha milik negara, badan usaha swasta dan/atau koperasi. 2) Penyertaan modal daerah bertujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah, pertumbuhan perkembangan perekonomian daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 3) Penyertaan modal daerah untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya. 4) Manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya meliputi: a) bunga dan pertumbuhan nilai bagi badan usaha yang mendapatkan penyertaan modal daerah; b) keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai bagi badan usaha yang mendapatkan penyertaan modal daerah; c) peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil penyertaan modal sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu; d) peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari penyertaan modal daerah; e) keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai bagi badan usaha yang mendapatkan penyertaan modal daerah; f) peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari penyertaan modal daerah; dan g) peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari penyertaan modal daerah. 5) Bentuk penyertaan modal daerah meliputi penyertaan modal berupa investasi surat berharga dan/atau penyertaan modal berupa investasi langsung. 6) Penyertaan modal berupa investasi surat berharga dilakukan dengan cara pembelian saham dan atau pembelian surat utang. 7) Penyertaan modal berupa investasi langsung dilakukan dengan cara penyertaan modal daerah dan/atau pemberian pinjaman. 8) Penyertaan modal berupa investasi langsung dalam pemberian pinjaman kepada masyarakat (dana bergulir), penyalurannya dilakukan melalui lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan bukan bank. 9) Penyertaan modal berupa investasi surat berharga dan investasi langsung dilaksanakan berdasarkan hasil analisis oleh penasehat investasi untuk mendapatkan nilai wajar. 10) Penyertaan modal pemerintah daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal daerah bersangkutan. 11) Penyertaan modal dapat dilakukan pemerintah daerah walaupun APBD tidak surplus sepanjang diamanatkan oleh Peraturan Perundang-undangan, dalam hal ini antara lain telah ada Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal daerah bersangkutan. 12) Peraturan Daerah ditetapkan sebelum persetujuan bersama antara Gubernur dan DPRD atas rancangan Peraturan Daerah tentang APBD. 13) Penyertaan modal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 14) Pengelolaan penyertaan modal daerah meliputi perencanaan investasi pelaksanaan investasi, penganggaran, pelaksanaan anggaran, penatausahaan anggaran dan pertanggungjawaban penyertaan modal pemerintah daerah, divestasi, serta pembinaan dan pengawasan. 15) Pengelolaan penyertaan modal daerah sejalan dengan kebijakan pengelolaan penyertaan modal/investasi secara nasional. 16) Pengelolaan penyertaan modal daerah diatur dengan Peraturan Gubernur. 17) Pemenuhan penyertaan modal pada tahun sebelumnya tidak diterbitkan Peraturan Daerah tersendiri sepanjang jumlah anggaran penyertaan modal tersebut tidak melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal bersangkutan. 18) Dalam hal pemerintah daerah akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal, pemerintah daerah melakukan perubahan Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 19) Penyertaan modal pemerintah daerah dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang surat berharga dan investasi langsung. 20) Dalam hal pemerintah daerah akan melaksanakan penyertaan modal, pemerintah daerah terlebih dahulu menyusun perencanaan investasi pemerintah daerah yang dituangkan dalam dokumen rencana kegiatan investasi. 21) Dokumen rencana kegiatan investasi disiapkan oleh PPKD selaku pengelola investasi untuk disetujui oleh Gubernur. 22) Berdasarkan dokumen rencana kegiatan investasi, pemerintah daerah menyusun analisis penyertaan modal/investasi pemerintah daerah sebelum melakukan penyertaan modal. 23) Analisis penyertaan modal/investasi pemerintah daerah dilakukan oleh penasehat investasi pemerintah daerah. 24) Penasihat investasi pemerintah daerah ditetapkan oleh Gubernur. 25) Hasil analisis penyertaan modal/investasi pemerintah daerah berupa hasil analisis penilaian kelayakan, analisis portofolio dan analisis risiko.
39. c.Pembentukan Dana Cadangan 1) Dana cadangan penggunaannya diprioritaskan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran. 2) Dana cadangan dapat digunakan untuk mendanai kebutuhan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 3) Dana cadangan bersumber dari penyisihan atas penerimaan daerah kecuali dari: a) DAK; b) pinjaman daerah; dan c) penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 4) Dana cadangan ditempatkan dalam rekening tersendiri dan dikelola oleh PPKD selaku BUD. 5) Pembentukan dana cadangan ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang pembentukan dana cadangan. 6) Pembentukan dana cadangan dianggarkan pada pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran yang berkenaan. 7) Peraturan Daerah tentang pembentukan dana cadangan sekurang-kurangnya penetapan tujuan pembentukan dana cadangan, program, kegiatan, dan sub kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan, besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan, sumber dana cadangan, dan tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan. 8) Peraturan Daerah tentang pembentukan dana cadangan ditetapkan sebelum persetujuan bersama antara Gubernur dan DPRD atas rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.
40. d.Pemberian Pinjaman Daerah 1) Pemberian pinjaman daerah digunakan untuk menganggarkan pemberian pinjaman daerah yang diberikan kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, BUMD, badan usaha milik negara, koperasi, dan/atau masyarakat. 2) Pemberian pinjaman daerah dilaksanakan setelah mendapat persetujuan DPRD. 3) Persetujuan DPRD menjadi bagian yang disepakati dalam KUA dan PPAS. 4) Ketentuan mengenai tata cara pemberian pinjaman daerah diatur dalam Peraturan Gubernur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
41. e.Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Pengeluaran pembiayaan lainnya digunakan untuk menganggarkan pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
  1. 4.Ketentuan Terkait Pembiayaan Neto Berdasarkan Pasal 70 ayat (5) dan (6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pembiayaan neto:
42. a.merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan; dan
43. b.digunakan untuk menutup defisit anggaran. F. KETENTUAN SURPLUS DAN DEFISIT Berdasarkan Pasal 83 sampai dengan Pasal 88 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, ketentuan dalam surplus dan defisit APBD adalah sebagai berikut:
  1. 1.Selisih antara anggaran Pendapatan Daerah dengan anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya surplus atau defisit APBD.
  2. 2.Surplus APBD merupakan selisih lebih antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
  3. 3.Defisit APBD merupakan selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
  4. 4.Dalam hal APBD diperkirakan surplus, APBD dapat digunakan untuk pengeluaran Pembiayaan Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
  5. 5.Dalam hal APBD diperkirakan defisit, APBD dapat didanai dari penerimaan Pembiayaan Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
  6. 6.Penggunaan surplus APBD diutamakan untuk:
44. a.pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo;
45. b.penyertaan modal Daerah;
46. c.pembentukan Dana Cadangan;
47. d.Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau
48. e.pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
  1. 7.Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo merupakan pembayaran pokok utang yang belum cukup tersedia anggaran dalam pengeluaran pembiayaan sesuai dengan perjanjian.
  2. 8.Pemerintah Daerah wajib melaporkan posisi surplus APBD kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan setiap semester dalam tahun anggaran berkenaan.
  3. 9.Menteri Keuangan menetapkan batas maksimal jumlah kumulatif defisit APBD dan batas maksimal defisit APBD masing-masing Daerah yang dibiayai dari Pinjaman Daerah setiap tahun anggaran.
  4. 10.Penetapan batas maksimal jumlah kumulatif defisit APBD dan batas maksimal defisit APBD masing-masing daerah paling lambat bulan Agustus untuk tahun anggaran berikutnya.
  5. 11.Pemerintah Daerah wajib melaporkan posisi defisit APBD kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan setiap semester dalam tahun anggaran berkenaan.
  6. 12.Pemerintah Daerah yang melanggar ketentuan dapat dikenai sanksi penundaan penyaluran Dana Transfer Umum.
  7. 13.Pengendalian dilakukan pada saat evaluasi terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.
  8. 14.Defisit APBD harus dapat ditutup dari Pembiayaan neto.
  9. 15.Pembiayaan netto merupakan selisih antara penerimaan Pembiayaan dengan pengeluaran Pembiayaan. Terkait hal tersebut di atas, Peraturan Gubernur ini mengatur beberapa ketentuan sebagai berikut:
  10. 1.Penerimaan pembiayaan daerah yang bersumber dari jenis SiLPA tahun sebelumnya dikecualikan yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
  11. 2.Dalam hal APBD diperkirakan defisit, ditetapkan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut yang diantaranya dapat bersumber dari:
49. a.sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya;
50. b.pencairan dana cadangan;
51. c.hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
52. d.pinjaman daerah; dan
53. e.penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
  1. 3.Batas maksimal jumlah kumulatif defisit APBD untuk setiap tahun anggaran berpedoman pada penetapan batas maksimal defisit APBD yang ditetapkan Menteri Keuangan.
  2. 4.Posisi defisit APBD sebagai dasar penetapan besaran kumulatif defisit APBD pada tahun berikutnya.
  3. 5.Pelanggaran terhadap ketentuan dapat dikenai sanksi penundaan penyaluran dana transfer umum. G. KETENTUAN SILPA
  4. 1.Pemerintah Daerah menganggarkan Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) tahun berkenaan bersaldo nihil.
  5. 2.Dalam hal perhitungan penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD menghasilkan SILPA Tahun Berjalan positif, Pemerintah Daerah harus memanfaatkannya untuk penambahan program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas yang dibutuhkan, volume program, kegiatan, sub kegiatan yang telah dianggarkan, dan/atau pengeluaran pembiayaan.
  6. 3.Dalam hal perhitungan penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD menghasilkan SILPA Tahun Berjalan negatif, Pemerintah Daerah melakukan pengurangan bahkan penghapusan pengeluaran pembiayaan yang bukan merupakan kewajiban daerah, pengurangan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang kurang prioritas dan/atau pengurangan volume program, kegiatan dan sub kegiatan.
  7. 1.Ketentuan Umum KUA dan PPAS Penyusunan Rancangan APBD didasarkan prinsip:
54. a.sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan kemampuan pendapatan daerah;
55. b.tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi;
56. c.berpedoman pada RKPD, KUA, dan PPAS;
57. d.tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan;
58. e.dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat dan taat pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
59. f.APBD merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran daerah. Kebijakan Umum APBD (KUA) adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat Daerah untuk setiap program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah. Mengacu pada Pasal 89 sampai dengan Pasal 92 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Gubernur ini membuat ketentuan terkait KUA dan PPAS sebagai berikut:
60. a.Gubernur menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS berdasarkan RKPD dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD.
61. b.Pedoman penyusunan APBD ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional dan Menteri Keuangan. Pedoman penyusunan APBD tersebut memuat antara lain: 1) pokok-pokok kebijakan yang memuat sinkronisasi kebijakan pemerintah dengan pemerintah daerah; 2) prinsip dan kebijakan penyusunan APBD tahun anggaran berkenaan; 3) teknis penyusunan APBD; dan 4) hal-hal khusus lainnya.
62. c.Rancangan KUA memuat: 1) kondisi ekonomi makro daerah; 2) asumsi penyusunan APBD; 3) kebijakan Pendapatan Daerah; 4) kebijakan Belanja Daerah; 5) kebijakan Pembiayaan Daerah; dan 6) strategi pencapaian, yang memuat langkah-langkah konkrit dalam mencapai target kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, dan kebijakan pembiayaan daerah.
63. d.Rancangan PPAS disusun dengan tahapan: 1) menentukan skala prioritas pembangunan daerah; 2) menentukan prioritas program, kegiatan, dan sub kegiatan untuk masing-masing urusan yang disinkronkan dengan prioritas dan program nasional yang tercantum dalam rencana kerja pemerintah pusat setiap tahun untuk pemerintah provinsi; 3) menentukan prioritas program, kegiatan, dan sub kegiatan untuk masing-masing urusan yang disinkronkan dengan prioritas dan program nasional yang tercantum dalam rencana kerja pemerintah pusat dan prioritas serta program provinsi yang tercantum dalam rencana kerja pemerintah provinsi setiap tahun untuk pemerintah daerah; dan 4) menyusun capaian kinerja, sasaran, dan plafon anggaran sementara untuk masing-masing program, kegiatan, dan sub kegiatan.
64. e.Sub kegiatan dapat dianggarkan: 1) untuk 1 (satu) tahun anggaran; atau 2) lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dalam bentuk sub kegiatan tahun jamak.
65. f.Sub kegiatan tahun jamak mengacu pada program yang tercantum dalam RPJMD.
66. g.Sub kegiatan tahun jamak harus memenuhi kriteria paling sedikit: 1) pekerjaan konstruksi atas pelaksanaan sub kegiatan yang secara teknis merupakan satu kesatuan untuk menghasilkan 1 (satu) keluaran yang memerlukan waktu penyelesaian lebih dari 12 (dua belas) bulan dalam tahun anggaran berkenaan; 2) pekerjaan atas pelaksanaan sub kegiatan yang menurut sifatnya harus tetap berlangsung pada pergantian tahun anggaran; dan 3) pekerjaan atas pelaksanaan sub kegiatan yang menurut sifatnya harus tetap berlangsung pada pergantian tahun anggaran, antara lain penanaman benih/bibit, penghijauan, pelayanan perintis laut/udara, makanan dan obat di rumah sakit, pelayanan pembuangan sampah, dan pengadaan jasa pelayanan kebersihan (cleaning service).
67. h.Penganggaran Kegiatan Tahun Jamak berdasarkan atas persetujuan bersama antara Gubernur dan DPRD, yang ditandatangani bersamaan dengan penandatanganan KUA dan PPAS. Jangka waktu penganggaran pelaksanaan Kegiatan Tahun Jamak tidak melampaui akhir tahun masa jabatan Gubernur berakhir, kecuali Kegiatan Tahun Jamak dimaksud merupakan prioritas nasional dan/atau kepentingan strategis nasional sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
68. i.Penyusunan rancangan KUA dan PPAS menggunakan klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan pemutakhirannya.
69. j.Proses penyusunan rancangan KUA dan PPAS memuat informasi, aliran data, serta penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik.
  1. 2.Ketentuan Terkait Kesepakatan KUA dan PPAS Mengacu pada Pasal 90 sampai dengan Pasal 92 Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Gubernur ini membuat ketentuan terkait KUA dan PPAS sebagai berikut:
70. a.Gubernur menyampaikan rancangan KUA dan rancangan PPAS kepada DPRD paling lambat minggu kedua bulan Juli untuk dibahas dan disepakati bersama antara Gubernur dan DPRD.
71. b.Gubernur dapat mengajukan usulan penambahan kegiatan/sub kegiatan baru dalam rancangan KUA dan rancangan PPAS yang tidak terdapat dalam RKPD untuk disepakati bersama dengan DPRD dalam pembahasan rancangan KUA dan rancangan PPAS.
72. c.Penambahan kegiatan/sub kegiatan baru tersebut sepanjang memenuhi kriteria darurat atau mendesak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
73. d.Kesepakatan terhadap rancangan KUA dan rancangan PPAS ditandatangani oleh Gubernur dan pimpinan DPRD paling lambat minggu kedua bulan Agustus.
74. e.KUA dan PPAS yang telah disepakati Gubernur bersama DPRD menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun RKA SKPD.
75. f.Tata cara pembahasan rancangan KUA dan rancangan PPAS dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
76. g.Persetujuan bersama paling sedikit memuat: 1) nama Kegiatan; 2) jangka waktu pelaksanaan Kegiatan; 3) jumlah anggaran; dan 4) alokasi anggaran per tahun.
77. h.Dalam hal Gubernur berhalangan tetap atau berhalangan sementara, Wakil Gubernur bertugas untuk: 1) menandatangani nota kesepakatan KUA dan nota kesepakatan PPAS; dan 2) menyampaikan rancangan KUA dan rancangan PPAS kepada DPRD.
78. i.Dalam hal Gubernur/wakil Gubernur berhalangan tetap atau sementara, pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang selaku penjabat/penjabat sementara/pelaksana tugas Gubernur bertugas untuk: 1) menyampaikan rancangan KUA dan rancangan PPAS kepada DPRD; dan 2) menandatangani nota kesepakatan KUA dan nota kesepakatan PPAS.
79. j.Dalam hal seluruh pimpinan DPRD berhalangan tetap atau sementara dalam waktu yang bersamaan, pelaksana tugas pimpinan DPRD bertugas untuk menandatangani nota kesepakatan KUA dan PPAS.
80. k.Dalam hal Gubernur dan DPRD tidak menyepakati bersama rancangan KUA dan rancangan PPAS, paling lama 6 (enam) minggu sejak rancangan KUA dan rancangan PPAS disampaikan kepada DPRD, Gubernur menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD kepada DPRD berdasarkan RKPD, rancangan KUA, dan rancangan PPAS yang disusun Gubernur, untuk dibahas dan disetujui bersama antara Gubernur dengan DPRD sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
  1. 3.Ketentuan Pelaksanaan
81. a.Gubernur menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS berdasarkan RKPD dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD diuraikan sebagai berikut: 1) TAPD menyiapkan seluruh isi rancangan KUA menggunakan data dan informasi terkait kebijakan anggaran yang terdapat dalam RKPD; dan 2) TAPD menyiapkan seluruh isi rancangan PPAS menggunakan data dan informasi terkait program prioritas beserta indikator kinerja dan indikasi pendanaan yang bersumber dari RKPD.
82. b.Gubernur menyampaikan rancangan KUA dan rancangan PPAS kepada DPRD.
83. c.Gubernur dan DPRD melakukan pembahasan rancangan KUA dan rancangan PPAS. Pembahasan tersebut mengacu pada muatan rancangan KUA dan rancangan PPAS.
84. d.Gubernur dan DPRD melakukan kesepakatan bersama berdasarkan hasil pembahasan rancangan KUA dan rancangan PPAS.
85. e.Kesepakatan terhadap rancangan rancangan KUA dan rancangan PPAS dituangkan dalam nota kesepakatan KUA dan nota kesepakatan PPAS yang ditandatangani bersama antara Gubernur dengan pimpinan DPRD.
  1. 4.Dokumen Terkait
86. a.Ilustrasi dokumen pada tahapan penyusunan KUA dan PPAS menyajikan informasi yang bersifat dinamis sesuai dengan kebutuhan yang disajikan setiap tahun dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan mengenai pedoman penyusunan APBD.
87. b.Ilustrasi dokumen pada tahapan penyusunan KUA dan PPAS antara lain sebagai berikut: 1) Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA); 2) Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS); 3) Nota Kesepakatan KUA; 4) Nota Kesepakatan PPAS; 5) Nota Kesepakatan Tahun Jamak; dan 6) Berita Acara Kesepakatan Penambahan Kegiatan/Sub Kegiatan.
88. c.Bentuk dokumen terkait, mengikuti Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. B. RKA SKPD
  1. 1.Ketentuan Umum RKA SKPD Mengacu pada Pasal 93 sampai dengan Pasal 97 Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Gubernur ini membuat ketentuan terkait RKA-SKPD sebagai berikut:
89. a.Surat Edaran Gubernur perihal Pedoman Penyusunan RKA-SKPD diterbitkan paling lambat 1 (satu) minggu setelah rancangan KUA dan rancangan PPAS disepakati.
90. b.Surat Edaran Gubernur paling sedikit memuat: 1) prioritas pembangunan daerah, program, kegiatan dan sub kegiatan yang terkait; 2) alokasi plafon anggaran sementara untuk setiap program, kegiatan dan sub kegiatan SKPD berikut rencana pendapatan dan penerimaan pembiayaan; 3) batas waktu penyampaian RKA-SKPD kepada PPKD; dan 4) dokumen lain sebagai lampiran meliputi KUA, PPAS, kode rekening APBD, format RKA-SKPD, analisis standar belanja, standar satuan harga, RKBMD dan kebijakan penyusunan APBD.
91. c.Rencana pendapatan dan penerimaan pembiayaan yaitu hubungan anggaran belanja dengan sumber pendanaan pendapatan dan penerimaan pembiayaannya, antara lain: 1) belanja yang dianggarkan untuk pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan terkait layanan retribusi sumber pendanaannya berasal dari pendapatan retribusi; 2) belanja yang dianggarkan untuk pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan terkait dana transfer khusus sumber pendanaannya berasal dari pendapatan transfer khusus berkenaan; 3) belanja yang dianggarkan untuk pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan terkait sarana dan prasarana jalan sumber pendanaannya berasal dari pendapatan pajak kendaraan bermotor/pendapatan bagi hasil berkenaan; dan 4) belanja yang dianggarkan untuk pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan terkait penunjang urusan pemerintah daerah sumber pendanaannya berasal dari pendapatan dana alokasi umum.
92. d.Kepala SKPD menyusun RKA-SKPD berdasarkan KUA dan PPAS, serta mengacu pada Surat Edaran Gubernur tentang Pedoman Penyusunan RKA-SKPD.
93. e.Untuk kesinambungan penyusunan RKA SKPD, kepala SKPD mengevaluasi hasil pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya sampai dengan semester pertama tahun anggaran berjalan.
94. f.Proses penyusunan RKA-SKPD mengandung informasi, aliran data, serta penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik.
95. g.RKA-SKPD disampaikan kepada PPKD sebagai bahan penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD sesuai dengan jadwal dan tahapan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan setiap tahun.
96. h.RKA-SKPD sebagaimana disusun dengan menggunakan pendekatan: 1) Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah Daerah dilaksanakan dengan menyusun prakiraan maju secara bertahap disesuaikan dengan kebutuhan. Prakiraan maju berisi perkiraan kebutuhan anggaran untuk program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan dalam tahun anggaran berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan. 2) Penganggaran Terpadu dilakukan dengan memadukan seluruh proses perencanaan dan penganggaran di lingkungan SKPD untuk menghasilkan dokumen rencana kerja dan anggaran. 3) Penganggaran berdasarkan kinerja dengan memperhatikan: a) Keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran yang diharapkan dari sub kegiatan; b) Hasil dan manfaat yang diharapkan; dan c) Efisiensi dalam pencapaian Hasil dan Keluaran.
97. i.Penyusunan RKA-SKPD dengan menggunakan pendekatan penganggaran berdasarkan kinerja berpedoman pada: 1) Indikator kinerja merupakan ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan meliputi masukan, keluaran, dan hasil; 2) Tolok ukur kinerja merupakan ukuran prestasi kerja yang akan dicapai dari keadaan semula dengan mempertimbangkan faktor kualitas, kuantitas, efisiensi, dan efektivitas pelaksanaan dari setiap program, kegiatan dan sub kegiatan; 3) Sasaran kinerja merupakan hasil yang diharapkan dari suatu kegiatan atau keluaran yang diharapkan dari suatu sub kegiatan yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur; 4) Analisis standar belanja merupakan penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu sub kegiatan; 5) Standar harga satuan merupakan harga satuan barang dan jasa yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dengan mempertimbangkan standar harga satuan regional; 6) RKBMD merupakan dokumen perencanaan kebutuhan barang milik daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang paling kurang berisi informasi mengenai kebutuhan pengadaan BMD dan pemeliharaan BMD; dan 7) Standar Pelayanan Minimal merupakan tolok ukur kinerja dalam menentukan capaian jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
98. j.Untuk terlaksananya penyusunan RKA-SKPD berdasarkan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah daerah, penganggaran terpadu dan penganggaran berdasarkan kinerja serta terciptanya kesinambungan RKA-SKPD, Kepala SKPD mengevaluasi hasil pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya sampai dengan semester pertama tahun anggaran berjalan.
99. k.Evaluasi bertujuan untuk menilai program, kegiatan dan sub kegiatan yang belum dapat dilaksanakan atau belum diselesaikan tahun sebelumnya untuk dilaksanakan atau diselesaikan pada tahun yang direncanakan atau 1 (satu) tahun berikutnya dari tahun yang direncanakan.
100. l.Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan RKA-SKPD diatur dalam Peraturan Daerah mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
101. m.Belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja modal, dianggarkan dalam RKA-SKPD sesuai dengan tugas dan fungsi pada masing-masing SKPD.
102. n.Belanja bunga, belanja tidak terduga dan belanja transfer dianggarkan dalam RKA-SKPD pada SKPKD.
103. o.Penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan daerah dianggarkan dalam RKA-SKPD pada: 1) SKPKD; dan 2) SKPD/Unit SKPD terkait yang melaksanakan pola pengelolaan keuangan BLUD.
  1. 2.Ketentuan Dokumen RKA SKPD Mengacu pada Pasal 98 dan Pasal 99 Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Gubernur ini membuat ketentuan terkait dokumen RKA-SKPD sebagai berikut:
104. a.Proses penyusunan RKA-SKPD mengandung informasi, aliran data, serta penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik.
105. b.RKA-SKPD memuat rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan untuk tahun yang direncanakan serta prakiraan maju untuk tahun berikutnya.
106. c.Rencana pendapatan memuat urusan pemerintahan daerah, organisasi, akun, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek pendapatan daerah. Rencana pendapatan diterima oleh SKPD sesuai dengan tugas dan fungsinya serta ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
107. d.Rencana belanja memuat informasi mengenai: 1) urusan pemerintahan daerah memuat urusan pemerintahan daerah yang dikelola sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD; 2) organisasi memuat nama SKPD selaku PA; 3) standar harga satuan; 4) RKBMD; 5) kinerja yang hendak dicapai terdiri dari indikator kinerja, tolok ukur kinerja, dan sasaran kinerja yang akan dicapai dari program, kegiatan dan sub kegiatan; 6) program memuat nama program yang akan dilaksanakan SKPD dalam tahun anggaran berkenaan; 7) Kegiatan memuat nama kegiatan yang akan dilaksanakan SKPD dalam tahun anggaran berkenaan; 8) Sub kegiatan memuat nama sub kegiatan yang akan dilaksanakan SKPD dalam tahun anggaran berkenaan; dan 9) Akun, kelompok belanja yang masing-masing diuraikan menurut jenis, objek, rincian objek belanja, dan sub rincian objek.
108. e.Rencana Pembiayaan memuat kelompok: 1) Penerimaan pembiayaan yang dapat digunakan untuk menutup defisit APBD, yang masing-masing diuraikan menurut jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek penerimaan pembiayaan. 2) Pengeluaran pembiayaan yang dapat digunakan untuk memanfaatkan surplus APBD, yang masing-masing diuraikan menurut jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek pengeluaran pembiayaan.
  1. 3.Ketentuan Lain Terkait RKA SKPD Mengacu pada Pasal 93 sampai dengan Pasal 100 Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Gubernur ini membuat ketentuan lainnya terkait RKA-SKPD sebagai berikut:
109. a.Dalam hal terdapat penambahan kebutuhan pengeluaran akibat keadaan darurat termasuk belanja untuk keperluan mendesak, kepala SKPD dapat menyusun RKA-SKPD di luar KUA dan PPAS yang telah disepakati Gubernur bersama DPRD.
110. b.Dalam hal program, kegiatan, dan sub kegiatan merupakan tahun terakhir untuk pencapaian prestasi kerja yang ditetapkan, kebutuhan dananya harus dianggarkan pada tahun yang direncanakan.
111. c.Dalam hal terjadi perubahan struktur organisasi dan tata kerja (SOTK), dalam masa transisi penyusunan RKA-SKPD disusun oleh TAPD atau TAPD menunjuk SKPD terkait.
112. d.Dalam hal penyusunan RKA-SKPD, bagi SKPD/Unit SKPD yang melaksanakan pola keuangan BLUD, menggunakan kode rekening APBD.
  1. 4.Ketentuan Pelaksanaan
113. a.TAPD menyusun rancangan Surat Edaran tentang Pedoman Penyusunan RKA-SKPD.
114. b.TAPD menyerahkan rancangan Surat Edaran tentang Pedoman Penyusunan RKA-SKPD ke Gubernur untuk diotorisasi.
115. c.Gubernur menerbitkan Surat Edaran tentang Pedoman Penyusunan RKA-SKPD sebagai acuan Kepala SKPD dalam menyusun RKA-SKPD.
116. d.Kepala SKPD menyusun RKA-SKPD berdasarkan KUA dan PPAS serta SE KDH tentang Pedoman Penyusunan RKA-SKPD mengikuti ketentuan umum RKA-SKPD dan Ketentuan terkait Dokumen RKA- SKPD di atas.
117. e.Kepala SKPD menyampaikan RKA-SKPD kepada PPKD sebagai bahan penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.
  1. 5.Dokumen Terkait
118. a.Dokumen pada tahapan penyusunan RKA-SKPD menyajikan informasi yang bersifat dinamis sesuai dengan kebutuhan yang disajikan setiap tahun dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan mengenai pedoman penyusunan APBD.
119. b.Bentuk dokumen terkait, mengikuti Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. C. RANCANGAN PERDA APBD
  1. 1.Ketentuan Umum Mengacu pada Pasal 101 sampai dengan Pasal 103 Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Gubernur ini membuat ketentuan terkait penyiapan Raperda tentang APBD sebagai berikut:
120. a.RKA SKPD yang telah disusun oleh Kepala SKPD disampaikan kepada TAPD melalui PPKD untuk diverifikasi.
121. b.Verifikasi dilakukan oleh TAPD untuk menelaah kesesuaian antara RKA SKPD dengan: 1) KUA dan PPAS; 2) Prakiraan maju yang telah disetujui tahun anggaran sebelumnya; 3) dokumen perencanaan lainnya; 4) capaian Kinerja; 5) indikator Kinerja; 6) analisis standar belanja; 7) standar harga satuan; 8) perencanaan kebutuhan BMD; 9) Standar Pelayanan Minimal; 10) proyeksi perkiraan maju untuk tahun anggaran berikutnya; dan 11) program, kegiatan, dan sub kegiatan antar RKA SKPD.
122. c.Dalam hal hasil verifikasi TAPD terdapat ketidaksesuaian, Kepala SKPD melakukan penyempurnaan.
123. d.Selain diverifikasi TAPD, RKA-SKPD juga direviu oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
124. e.PPKD menyusun rancangan Perda tentang APBD dan dokumen pendukung berdasarkan RKA SKPD yang telah disempurnakan oleh kepala SKPD.
125. f.Rancangan Perda tentang APBD yang telah disusun oleh PPKD disampaikan kepada Gubernur.
126. g.Proses penyiapan Raperda tentang APBD mengandung informasi, aliran data, serta penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik.
  1. 2.Ketentuan Terkait Dokumen Rancangan Perda APBD Mengacu Pasal 101 sampai dengan Pasal 103 Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Gubernur ini membuat ketentuan terkait dokumen Raperda tentang APBD sebagai berikut:
127. a.Rancangan Perda tentang APBD memuat lampiran sebagai berikut: 1) ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan; 2) ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi; 3) rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, akun, kelompok, jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan; 4) Rekapitulasi dan sinkronisasi Perda APBD yang disajikan berdasarkan kebutuhan informasi antara lain: a) rekapitulasi belanja dan kesesuaian menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program beserta hasil, kegiatan beserta keluaran, dan sub kegiatan beserta keluaran; b) rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara; c) Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM; d) Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan APBD; e) Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan APBD; dan f) Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah. 5) Informasi lainnya yang menunjang kebutuhan informasi pada Perda APBD antara lain: a) daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan; b) daftar piutang daerah; c) daftar penyertaan modal daerah dan investasi daerah lainnya; d) daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah dan aset lain-lain; e) daftar sub kegiatan tahun jamak (multi Years); f) daftar dana cadangan; dan g) daftar pinjaman daerah.
128. b.Dokumen pendukung rancangan Perda tentang APBD terdiri atas nota keuangan dan rancangan Peraturan Gubernur tentang penjabaran APBD.
129. c.Rancangan Perda tentang APBD memuat informasi kinerja berdasarkan sasaran capaian kinerja dan indikator kinerja masing- masing program, kegiatan, dan sub kegiatan.
  1. 3.Ketentuan Pelaksanaan
130. a.PPKD melakukan verifikasi atas RKA-SKPD yang telah disusun oleh Kepala SKPD.
131. b.Jika terdapat ketidaksesuaian, TAPD meminta Kepala SKPD untuk melakukan penyempurnaan.
132. c.PPKD menyusun rancangan Perda tentang APBD dan dokumen pendukung berdasarkan RKA SKPD yang telah disempurnakan oleh kepala SKPD.
133. d.PPKD menyampaikan rancangan Perda tentang APBD yang telah disusun kepada Gubernur.
  1. 4.Dokumen Terkait
134. a.Ilustrasi dokumen lampiran Peraturan Daerah tentang APBD menyajikan informasi yang bersifat dinamis sesuai dengan kebutuhan yang disajikan setiap tahun dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan mengenai pedoman penyusunan APBD
135. b.Ilustrasi dokumen lampiran Peraturan Daerah tentang APBD pada tahapan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD disajikan sebagai berikut: 1) ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan; 2) ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut urusan pemerintahan Daerah dan organisasi; 3) rincian APBD menurut urusan pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, akun, kelompok, jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan; 4) Rekapitulasi dan sinkronisasi Perda APBD yang disajikan berdasarkan kebutuhan informasi (jumlah dan jenis dokumen rekapitulasi dan sinkronisasi dapat disesuaikan dan/atau ditambahkan berdasarkan informasi yang dibutuhkan); dan 5) Informasi lainnya yang menunjang kebutuhan informasi pada Perda APBD (jumlah dan jenis dokumen rekapitulasi dan sinkronisasi dapat disesuaikan dan/atau ditambahkan berdasarkan informasi yang dibutuhkan).
136. c.Bentuk dokumen terkait, mengikuti Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. D. RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR PENJABARAN APBD
  1. 1.Ketentuan Umum Mengacu pada Pasal 106 Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Gubernur ini memuat ketentuan terkait penyiapan Raperda tentang APBD sebagai berikut:
137. a.Berdasarkan persetujuan bersama terhadap rancangan Perda tentang APBD, Gubernur menyiapkan rancangan Peraturan Gubernur Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD.
138. b.Proses penyiapan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD mengandung informasi, aliran data, serta penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik.
  1. 2.Ketentuan Terkait Dokumen Rancangan Peraturan Gubernur Penjabaran APBD Mengacu Pasal 102 Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Gubernur ini memuat ketentuan terkait dokumen Raperda tentang APBD sebagai berikut:
139. a.Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD memuat lampiran sebagai berikut: 1) ringkasan penjabaran APBD yang diklasifikasi menurut kelompok, jenis, objek, dan rincian objek, dan sub rincian objek, pendapatan, belanja, dan pembiayaan; 2) penjabaran APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek, dan sub rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan; 3) rekapitulasi dan sinkronisasi Peraturan Gubernur penjabaran APBD yang disajikan berdasarkan kebutuhan informasi antara lain: a) daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran hibah; b) daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan sosial; c) daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus; d) Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil; e) Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek, dan sub rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan; dan f) Sinkronisasi kebijakan pemerintah Provinsi Bali pada daerah perbatasan dalam rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Peraturan Gubernur tentang penjabaran APBD dengan program prioritas perbatasan Negara. 4) Informasi lainnya yang menunjang kebutuhan informasi pada Peraturan Gubernur penjabaran APBD.
140. b.Penganggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam rancangan Peraturan Gubernur tentang penjabaran APBD disertai penjelasan, yaitu: 1) Penganggaran pendapatan disertai penjelasan mengenai dasar hukum pendapatan. 2) Penganggaran belanja disertai penjelasan mengenai dasar hukum, lokasi sub kegiatan dan belanja yang bersifat khusus dan/atau sudah diarahkan penggunaannya, dan sumber pendanaan sub kegiatan. 3) Penganggaran pembiayaan disertai penjelasan mengenai dasar hukum, sumber penerimaan pembiayaan untuk kelompok penerimaan pembiayaan, dan tujuan pengeluaran pembiayaan untuk kelompok pengeluaran pembiayaan.
  1. 3.Dokumen Terkait
141. a.Ilustrasi dokumen lampiran Peraturan Gubernur penjabaran APBD menyajikan informasi yang bersifat dinamis sesuai dengan kebutuhan yang disajikan setiap tahun dalam ketentuan Peraturan Perundang- undangan mengenai pedoman penyusunan APBD.
142. b.Ilustrasi dokumen lampiran Peraturan Gubernur penjabaran APBD pada tahapan Penetapan APBD disajikan sebagai berikut: 1) ringkasan penjabaran APBD yang diklasifikasi menurut kelompok, jenis, objek, dan rincian objek, dan sub rincian objek, pendapatan, belanja, dan pembiayaan; 2) penjabaran APBD menurut urusan pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan; 3) rekapitulasi dan sinkronisasi Peraturan Gubernur penjabaran APBD yang disajikan berdasarkan kebutuhan informasi (jumlah dan jenis dokumen rekapitulasi dan sinkronisasi dapat disesuaikan dan/atau ditambahkan berdasarkan informasi yang dibutuhkan); dan 4) Informasi lainnya yang menunjang kebutuhan informasi pada Peraturan Gubernur penjabaran APBD (jumlah dan jenis dokumen rekapitulasi dan sinkronisasi dapat disesuaikan dan/atau ditambahkan berdasarkan informasi yang dibutuhkan).
143. c.Bentuk dokumen terkait, mengikuti Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
  1. 1.Ketentuan Umum APBD ditetapkan setiap tahun dengan Peraturan Daerah, yang dibahas dan disetujui bersama oleh Gubernur dan DPRD. Penyusunan APBD dilakukan dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat demi tercapainya tujuan bernegara. Berdasarkan Pasal 104 dan Pasal 105 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, ketentuan umum terkait penyampaian dan pembahasan Rancangan Perda tentang APBD adalah sebagai berikut:
144. a.Gubernur wajib mengajukan rancangan Perda tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen pendukung kepada DPRD paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum 1 (satu) bulan tahun anggaran berakhir untuk memperoleh persetujuan bersama antara Gubernur dan DPRD.
145. b.Gubernur yang tidak mengajukan rancangan Perda tentang APBD sesuai ketentuan, dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
146. c.Pembahasan rancangan Perda tentang APBD dilaksanakan oleh Gubernur dan DPRD setelah Gubernur menyampaikan rancangan Perda tentang APBD beserta penjelasan dan dokumen pendukung kepada DPRD sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
147. d.Pembahasan rancangan Perda tentang APBD berpedoman pada RKPD, KUA, dan PPAS. Terkait hal tersebut di atas, Peraturan Gubernur ini mengatur beberapa ketentuan sebagai berikut:
148. a.Proses penyampaian dan pembahasan rancangan Perda tentang APBD dapat mengandung informasi, aliran data, serta penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik.
149. b.Penjelasan dan dokumen pendukung antara lain nota keuangan, RKPD, KUA, dan PPAS.
150. c.Dalam pembahasan rancangan Perda tentang APBD, DPRD dapat meminta RKA-SKPD sesuai kebutuhan dalam pembahasan yang disajikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.
151. d.Dalam pembahasan rancangan Perda tentang APBD, Gubernur dan/atau DPRD dapat mengajukan usulan penambahan/perubahan kegiatan/sub kegiatan dalam rancangan Perda tentang APBD yang terdapat/tidak terdapat dalam KUA dan PPAS untuk disetujui bersama. Penambahan atau perubahan kegiatan/sub kegiatan dapat dilakukan berdasarkan kriteria keperluan mendesak.
152. e.Dalam hal keterlambatan persetujuan APBD karena Gubernur terlambat menyampaikan rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD dari jadwal, sanksi tidak dapat dikenakan kepada anggota DPRD.
  1. 2.Ketentuan Pelaksanaan
153. a.Gubernur menyampaikan rancangan Perda tentang APBD beserta penjelasan dan dokumen pendukung kepada DPRD.
154. b.Gubernur dan DPRD melakukan pembahasan rancangan Perda tentang APBD dengan berpedoman kepada RKPD, KUA, dan PPAS.
155. c.Hasil pembahasan rancangan Perda tentang APBD dituangkan dalam persetujuan bersama yang ditandatangani oleh Gubernur dan pimpinan DPRD. B. PERSETUJUAN RANCANGAN APBD
  1. 1.Ketentuan Umum Persetujuan rancangan Perda tentang APBD dicapai setelah melalui pembahasan bersama antara Gubernur dan DPRD. Persetujuan tersebut diwujudkan melalui penandatanganan dokumen persetujuan bersama antara Gubernur dan DPRD. Berdasarkan Pasal 106 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, ketentuan umum terkait persetujuan Rancangan Perda tentang APBD adalah sebagai berikut:
156. a.Gubernur dan DPRD wajib menyetujui bersama rancangan Perda tentang APBD paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun.
157. b.Berdasarkan persetujuan bersama, Gubernur menyiapkan rancangan Peraturan Gubernur tentang penjabaran APBD.
158. c.DPRD dan Gubernur yang tidak menyetujui bersama rancangan Perda tentang APBD dalam 1 (satu) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun, dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
159. d.Dalam hal keterlambatan penetapan APBD karena Gubernur terlambat menyampaikan rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD dari jadwal, sanksi sebagaimana dimaksud tidak dapat dikenakan kepada anggota DPRD. Terkait hal tersebut di atas, Peraturan Gubernur ini mengatur beberapa ketentuan sebagai berikut:
160. a.Persetujuan bersama rancangan Perda tentang APBD tersebut harus dicapai paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran berikutnya.
161. b.Berdasarkan persetujuan bersama, Gubernur menyiapkan rancangan Peraturan Gubernur tentang penjabaran APBD.
162. c.Dalam hal Gubernur dan DPRD tidak mengambil persetujuan bersama dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak disampaikan rancangan Perda tentang APBD oleh Gubernur kepada DPRD, Gubernur menyusun Rancangan Peraturan Gubernur tentang APBD.
163. d.Dalam hal Gubernur berhalangan tetap, wakil Gubernur bertugas: 1) mengajukan rancangan peraturan daerah tentang APBD kepada DPRD; dan 2) menandatangani persetujuan bersama terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD.
164. e.Dalam hal Gubernur berhalangan sementara, Gubernur mendelegasikan kepada wakil Gubernur untuk: 1) mengajukan rancangan peraturan daerah tentang APBD kepada DPRD; dan 2) menandatangani persetujuan bersama terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD.
165. f.Dalam hal Gubernur/wakil Gubernur berhalangan tetap atau sementara, pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang selaku pejabat/pejabat sementara/pelaksana tugas Gubernur menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang APBD kepada DPRD, sedangkan penandatanganan persetujuan bersama terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, selaku pelaksana tugas/ penjabat/penjabat sementara Gubernur.
166. g.Dalam hal seluruh pimpinan DPRD berhalangan tetap atau sementara dalam waktu yang bersamaan, pelaksana tugas pimpinan DPRD menandatangani persetujuan bersama terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD.
  1. 2.Ketentuan Pelaksanaan
167. a.Gubernur dan DPRD melakukan persetujuan Bersama berdasarkan hasil pembahasan rancangan Perda tentang APBD.
168. b.berdasarkan persetujuan bersama yang telah dilakukan, Gubernur menyiapkan rancangan Peraturan Gubernur tentang penjabaran APBD.
169. c.Dokumen persetujuan bersama beserta rancangan Perda tentang APBD.
  1. 3.Dokumen Terkait
170. a.Ilustrasi dokumen persetujuan rancangan APBD menyajikan informasi yang bersifat dinamis sesuai dengan kebutuhan yang disajikan setiap tahun dalam ketentuan Peraturan Perundang- undangan mengenai pedoman penyusunan APBD.
171. b.Ilustrasi dokumen pada persetujuan rancangan APBD disajikan sebagai berikut: 1) Susunan Nota Keuangan Rancangan APBD; dan 2) Nota Persetujuan Bersama atas Rancangan APBD.
172. c.Bentuk dokumen terkait, mengikuti Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. C. EVALUASI RANCANGAN APBD
173. a.Ketentuan Umum Evaluasi terhadap rancangan Perda tentang APBD dan rancangan peraturan Gubernur tentang penjabaran APBD dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri sebagai wakil pemerintah pusat. Evaluasi bertujuan untuk mencapai keserasian antara kebijakan daerah dan kebijakan nasional, keserasian antara kepentingan publik dengan kepentingan aparatur serta untuk meneliti sejauh mana APBD tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan/atau peraturan daerah lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. Untuk efektivitas pelaksanaan evaluasi, Menteri Dalam Negeri dapat mengundang pejabat pemerintah daerah Daerah yang terkait. Berdasarkan Pasal 112 sampai dengan Pasal 116 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, ketentuan umum terkait evaluasi Raperda tentang APBD dan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD adalah sebagai berikut: 1) Rancangan Perda tentang APBD yang telah disetujui bersama dan Rancangan Peraturan Gubernur tentang penjabaran APBD disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal persetujuan rancangan Perda tentang APBD untuk dievaluasi sebelum ditetapkan oleh Gubernur. 2) Rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Peraturan Gubernur tentang penjabaran APBD disertai dengan RKPD, KUA, dan PPAS yang disepakati antara Gubernur dan DPRD. 3) Surat pengantar untuk menyampaikan rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD ditembuskan ke Menteri Dalam Negeri tanpa disertai lampiran. 4) Evaluasi dilakukan untuk menguji kesesuaian rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Peraturan Gubernur tentang penjabaran APBD dengan: a) ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi; b) kepentingan umum; c) RKPD, KUA, dan PPAS; dan d) RPJMD. 5) Menguji kesesuaian dalam proses evaluasi adalah untuk menilai kesesuaian program dalam rancangan Perda tentang APBD dengan Perda tentang RPJMD dan menilai pertimbangan yang digunakan dalam menentukan sub kegiatan-sub kegiatan yang ada dalam RKPD, KUA dan PPAS, serta menilai konsistensi antara rancangan Perda tentang APBD dengan KUA dan PPAS. 6) Pengujian kesesuaian rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Peraturan Gubernur tentang penjabaran APBD dengan kepentingan umum dilakukan untuk menghindari hal-hal yang bertentangan dengan kepentingan umum meliputi: a) terganggunya kerukunan antarwarga masyarakat; b) terganggunya akses terhadap pelayanan publik; c) terganggunya ketentraman dan ketertiban umum; d) terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan/atau e) diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antar- golongan, dan gender. 7) Hasil evaluasi ditetapkan dengan keputusan Menteri Dalam Negeri. 8) Menteri Dalam Negeri menyampaikan hasil evaluasi rancangan Perda tentang APBD dan Peraturan Gubernur tentang penjabaran APBD kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan paling lambat 3 (tiga) hari sejak ditetapkannya keputusan Menteri Dalam Negeri tentang hasil evaluasi rancangan Perda tentang APBD dan Peraturan Gubernur tentang penjabaran APBD. 9) Keputusan Menteri Dalam Negeri disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri kepada Gubernur paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Peraturan Gubernur tentang penjabaran APBD diterima. 10) Dalam hal Menteri Dalam Negeri menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Peraturan Gubernur tentang penjabaran APBD sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, kepentingan umum, RKPD, KUA, PPAS, dan RPJMD, Gubernur menetapkan rancangan Perda tentang APBD menjadi Perda dan rancangan Peraturan Gubernur tentang penjabaran APBD menjadi Peraturan Gubernur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 11) Dalam hal Menteri Dalam Negeri menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Peraturan Gubernur tentang penjabaran APBD tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, kepentingan umum, RKPD, KUA, PPAS, dan RPJMD, Gubernur bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari sejak hasil evaluasi diterima. 12) Penyempurnaan hasil evaluasi dilakukan Gubernur melalui TAPD bersama dengan DPRD melalui badan anggaran. 13) Hasil penyempurnaan ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPRD. 14) Keputusan pimpinan DPRD dijadikan dasar penetapan Perda tentang APBD. 15) Keputusan pimpinan DPRD dilaporkan pada sidang paripurna berikutnya. 16) Keputusan pimpinan DPRD disampaikan kepada Gubernur untuk paling lambat 3 (tiga) hari setelah keputusan tersebut ditetapkan. 17) Dalam hal pimpinan DPRD berhalangan tetap atau sementara dalam waktu yang bersamaan, yang melaksanakan tugas sebagai pimpinan sementara DPRD menandatangani keputusan pimpinan DPRD mengenai hasil penyempurnaan. 18) Dalam hal keputusan pimpinan DPRD mengenai hasil penyempurnaan tidak diterbitkan sampai dengan 7 (tujuh) hari sejak diterima hasil evaluasi dari Gubernur, Gubernur menetapkan Perda APBD berdasarkan hasil penyempurnaan. 19) Perda APBD harus terlebih dahulu mendapat nomor registrasi dari Gubernur. 20) Proses evaluasi terhadap rancangan Perda tentang APBD dan rancangan peraturan Gubernur tentang penjabaran APBD memuat informasi, aliran data, penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik.
174. b.Ketentuan Pelaksanaan 1) Paling lambat 3 (hari) setelah persetujuan bersama, Gubernur mengirimkan rancangan Perda tentang APBD yang telah disetujui bersama antara Gubernur dan DPRD beserta rancangan Peraturan Gubernur erkada tentang Penjabaran APBD, RKPD, KUA, dan PPAS kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. 2) Menteri Dalam Negeri melakukan evaluasi, berkonsultasi dengan Menteri Dalam Negeri dan selanjutnya Menteri Dalam Negeri berkoordinasi dengan Menteri Keuangan. 3) Menteri Dalam Negeri mengeluarkan surat keputusan mengenai hasil rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD. 4) Menteri Dalam Negeri menyampaikan hasil evaluasi rancangan Perda tentang APBD dan Peraturan Gubernur tentang penjabaran APBD kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan paling lambat 3 (tiga) hari sejak ditetapkannya keputusan Gubernur tentang hasil evaluasi rancangan. 5) Menteri Dalam Negeri menyampaikan keputusan mengenai hasil evaluasi kepada Gubernur paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD diterima. 6) Dalam hal keputusan Menteri Dalam Negeri menyatakan hasil evaluasi sesuai, maka Gubernur menetapkan rancangan Perda tentang APBD menjadi Perda dan rancangan Peraturan Gubernur tentang penjabaran APBD menjadi Peraturan Gubernur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 7) Dalam hal surat keputusan Menteri Dalam Negeri menyatakan hasil evaluasi tidak sesuai, Gubernur bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak hasil evaluasi diterima dengan langkah-langkah sebagai berikut: a) Gubernur melalui TAPD bersama dengan DPRD melalui badan anggaran melakukan penyempurnaan hasil evaluasi. b) Pimpinan DPRD menetapkan surat keputusan mengenai hasil penyempurnaan untuk kemudian dilaporkan pada sidang paripurna berikutnya. c) Pimpinan DPRD menyampaikan keputusan mengenai hasil penyempurnaan kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat paling lambat 3 (hari) setelah ditetapkan. d) Berdasarkan keputusan pimpinan DPRD mengenai hasil penyempurnaan, Gubernur melakukan penetapan Perda tentang APBD. e) Dalam hal keputusan pimpinan DPRD mengenai hasil penyempurnaan tidak diterbitkan sampai dengan 7 (tujuh) hari sejak diterima hasil evaluasi dari Gubernur, Gubernur menetapkan Perda APBD berdasarkan hasil penyempurnaan. f) Perda APBD harus terlebih dahulu mendapat nomor registrasi dari Gubernur. D. PENETAPAN PERDA APBD DAN PERATURAN GUBERNUR PENJABARAN APBD
  1. 1.Ketentuan Umum Penetapan rancangan Perda APBD menjadi Perda dan rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD menjadi Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD merupakan tahap akhir dalam proses penetapan APBD setelah melalui tahapan penyusunan oleh pemerintah daerah, pembahasan bersama oleh DPRD dengan pemerintah daerah, persetujuan DPRD hingga evaluasi. Penetapan rancangan Perda APBD menjadi Perda dan rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD menjadi Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD ditandai dengan penomoran, penandatanganan, dan pengundangan ke dalam Lembaran Daerah untuk Perda dan Berita Daerah untuk Peraturan Gubernur. Berdasarkan Pasal 117 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, ketentuan umum terkait penetapan Perda APBD dan Peraturan Gubernur Penjabaran APBD adalah sebagai berikut:
175. a.Rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Peraturan Gubernur tentang penjabaran APBD yang telah dievaluasi ditetapkan oleh Gubernur menjadi Perda tentang APBD dan Peraturan Gubernur tentang penjabaran APBD.
176. b.Penetapan rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Peraturan Gubernur tentang penjabaran APBD dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember tahun sebelumnya.
177. c.Gubernur menyampaikan Perda tentang APBD dan Peraturan Gubernur tentang penjabaran APBD kepada Menteri Dalam Negeri bagi Daerah paling lambat 7 (tujuh) hari setelah Perda dan Peraturan Gubernur ditetapkan.
178. d.Dalam hal Gubernur berhalangan, pejabat yang berwenang menetapkan Perda tentang APBD dan Peraturan Gubernur tentang penjabaran APBD.
  1. 2.Ketentuan Pelaksanaan
179. a.Gubernur menerima surat keputusan sebagai dasar penetapan rancangan Perda APBD menjadi Perda dan rancangan Peraturan Gubernur tentang penjabaran APBD menjadi Raperda yang berupa: 1) Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri dalam evaluasi menunjukkan hasil sesuai; dan 2) Surat Keputusan Pimpinan DPRD dalam hal dilakukan penyempurnaan terhadap hasil evaluasi yang tidak sesuai.
180. b.Gubernur harus mendapat nomor registrasi atas Perda APBD dari Kementerian Dalam Negeri.
181. c.Gubernur beserta Sekretaris Daerah menyusun dan menandatangani: 1) penetapan rancangan Perda APBD menjadi Perda; dan 2) penetapan rancangan Peraturan Gubernur APBD menjadi Peraturan Gubernur.
182. d.Gubernur menyampaikan Perda tentang APBD dan Peraturan Gubernur tentang penjabaran APBD kepada Menteri Dalam Negeri selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan.
183. e.Gubernur wajib menginformasikan substansi Perda APBD yang telah dituangkan dalam Lembaran Daerah kepada masyarakat. E. PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR TENTANG APBD DALAM HAL TIDAK TERCAPAI PERSETUJUAN BERSAMA
  1. 1.Ketentuan Umum Dalam hal tidak tercapai persetujuan bersama antara Gubernur dan DPRD terhadap rancangan Perda tentang APBD dalam jangka waktu yang ditetapkan, maka Gubernur menyusun rancangan tentang APBD untuk kemudian dilakukan penetapan setelah memperoleh pengesahan dari Menteri Dalam Negeri. Mengacu pada Pasal 107 sampai dengan Pasal 110 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Gubernur ini membuat ketentuan terkait penyusunan dan persetujuan Rancangan Peraturan Gubernur tentang APBD dalam hal tidak tercapai persetujuan bersama adalah sebagai berikut:
184. a.Dalam hal Gubernur dan DPRD tidak mengambil persetujuan bersama dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak disampaikan rancangan Perda tentang APBD oleh Gubernur kepada DPRD, Gubernur menyusun rancangan Peraturan Gubernur tentang APBD dengan berpedoman kepada RPJMD, RKPD dan KUA serta PPAS.
185. b.Rancangan Peraturan Gubernur tentang APBD paling tinggi sebesar angka APBD tahun anggaran sebelumnya.
186. c.Angka APBD tahun anggaran sebelumnya merupakan angka pengeluaran APBD yang ditetapkan dalam APBD tahun sebelumnya.
187. d.Dalam hal pemerintah daerah melakukan perubahan APBD maka angka APBD tahun anggaran sebelumnya adalah angka pengeluaran APBD yang ditetapkan dalam perubahan APBD tahun sebelumnya.
188. e.Rancangan Peraturan Gubernur tentang APBD diprioritaskan untuk belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib.
189. f.Belanja yang bersifat mengikat merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran yang berkenaan, seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa.
190. g.Belanja yang bersifat wajib adalah belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan, kesehatan, melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga, kewajiban pembayaran pokok pinjaman, bunga pinjaman yang telah jatuh tempo, dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
191. h.Angka APBD tahun anggaran sebelumnya dapat dilampaui apabila terdapat: 1) kebijakan pemerintah pusat yang mengakibatkan tambahan pembebanan pada APBD; dan/atau 2) keadaan darurat termasuk keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
192. i.Rancangan Peraturan Gubernur ditetapkan menjadi Peraturan Gubernur setelah memperoleh pengesahan dari Menteri Dalam Negeri.
193. j.Untuk memperoleh pengesahan, rancangan Peraturan Gubernur tentang APBD beserta lampirannya disampaikan paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak DPRD tidak mengambil keputusan bersama dengan Gubernur terhadap rancangan Perda tentang APBD.
194. k.Apabila dalam batas waktu 30 (tiga puluh) hari Menteri Dalam Negeri tidak mengesahkan rancangan Peraturan Gubernur, Gubernur menetapkan rancangan Peraturan Gubernur menjadi Peraturan Gubernur.
195. l.Dalam hal Gubernur dan DPRD belum menyetujui bersama rancangan Perda tentang APBD atau menetapkan rancangan Perda tentang APBD menjadi perda tentang APBD setelah dimulainya tahun anggaran setiap tahun, Gubernur menetapkan Peraturan Gubernur mengenai dasar pengeluaran setiap bulan yang paling tinggi sebesar 1/12 (seperdua belas) jumlah pengeluaran APBD tahun anggaran sebelumnya.
196. m.Pengeluaran setiap bulan dibatasi hanya untuk mendanai keperluan mendesak termasuk belanja yang bersifat tetap seperti belanja pegawai, layanan jasa dan keperluan kantor sehari-hari.
197. n.Proses penyusunan dan penetapan rancangan Peraturan Gubernur tentang APBD dapat mengandung informasi, aliran data, serta penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik.
  1. 2.Ketentuan Pelaksanaan
198. a.TAPD berkomunikasi dengan Pengguna Anggaran dari masing- masing SKPD untuk mengumpulkan data tentang belanja wajib dan belanja mengikat.
199. b.TAPD menyusun rancangan Peraturan Gubernur tentang APBD.
200. c.TAPD menyerahkan rancangan Peraturan Gubernur tentang APBD ke Gubernur melalui Sekretaris Daerah untuk diotorisasi.
201. d.Gubernur menyerahkan kepada Menteri Dalam Negeri untuk mendapatkan pengesahan.
202. e.Menteri Dalam Negeri mengesahkan Rancangan Peraturan Gubernur menjadi Peraturan Gubernur.
  1. 3.Dokumen Terkait Ilustrasi dokumen Rancangan Peraturan Gubernur tentang APBD menyajikan informasi yang bersifat dinamis sesuai dengan kebutuhan yang disajikan setiap tahun dalam ketentuan Peraturan Perundang- undangan mengenai pedoman penyusunan APBD. Ilustrasi dokumen Rancangan Peraturan Gubernur tentang APBD memuat lampiran sebagai berikut:
203. a.Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut akun, kelompok, jenis, objek, rincian objek dan sub rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
204. b.Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
205. c.Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, akun, kelompok, jenis, objek, rincian objek dan sub rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
206. d.Rekapitulasi Peraturan Gubernur da APBD yang disajikan berdasarkan kebutuhan informasi antara lain: 1) Rekapitulasi belanja dan kesesuaian menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta target dan indikator; 2) Rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara; 3) Rekapitulasi belanja untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal; 4) Sinkronisasi program pada RPJMD dengan rancangan APBD; 5) Sinkronisasi program, kegiatan dan sub kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan rancangan APBD; dan 6) Sinkronisasi program prioritas nasional dengan program prioritas daerah.
207. e.Informasi lainnya yang menunjang kebutuhan informasi pada Peraturan Gubernur APBD antara lain: 1) Daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan: 2) Daftar piutang daerah; 3) Daftar penyertaan modal daerah dan investasi daerah lainnya; 4) Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah dan aset lainnya; 5) Daftar sub kegiatan tahun jamak (multi Years); 6) Daftar dana cadangan daerah; 7) Daftar pinjaman daerah; 8) Daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran hibah; 9) Daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan sosial; 10) Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus; 11) Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil; 12) Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/ tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, akun, kelompok, jenis, objek, rincian objek, sub rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan; dan 13) Rincian dana tambahan infrastruktur menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, akun, kelompok, jenis, objek, rincian objek, sub rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan.
208. f.Bentuk dokumen terkait, mengikuti Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Proses pengelolaan keuangan daerah dimulai dari penganggaran yang ditandai dengan ditetapkannya APBD, pelaksanaan dan penatausahaan atas APBD, serta pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah mencakup proses-proses sebagai berikut:
  1. 1.Pelaksanaan dan Penatausahaan Kas Umum Daerah;
  2. 2.Pelaksanaan dan Penatausahaan Kas Transitoris;
  3. 3.Penyiapan DPA-SKPD;
  4. 4.Anggaran Kas dan SPD;
  5. 5.Pelaksanaan dan Penatausahaan Pendapatan Daerah;
  6. 6.Pelaksanaan dan Penatausahaan Belanja Daerah; dan
  7. 7.Pelaksanaan dan Penatausahaan Pembiayaan Daerah. Berdasarkan Pasal 120 sampai dengan Pasal 125 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, kerangka pengaturan dalam pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah adalah sebagai berikut:
  8. 1.Semua Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah dianggarkan dalam APBD dan dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah yang dikelola oleh BUD. Dalam hal Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan tidak dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah, BUD melakukan pencatatan dan pengesahan Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah tersebut.
  9. 2.PA/KPA, Bendahara Penerimaan/Bendahara Pengeluaran, dan orang atau badan yang menerima atau menguasai uang/kekayaan daerah wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
  10. 3.Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud. Kebenaran material merupakan kebenaran atas penggunaan anggaran dan hasil yang dicapai atas Beban APBD sesuai dengan kewenangan pejabat yang bersangkutan.
  11. 4.Gubernur dan perangkat daerah dilarang melakukan pungutan selain dari yang diatur dalam Peraturan Daerah, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
  12. 5.Penerimaan perangkat daerah yang merupakan Penerimaan Daerah tidak dapat dipergunakan langsung untuk pengeluaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
  13. 6.Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas Beban APBD apabila anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia. Setiap pengeluaran atas Beban APBD didasarkan atas DPA dan SPD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD.
  14. 7.Gubernur dan perangkat daerah dilarang melakukan pengeluaran atas Beban APBD untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD.
  15. 8.Untuk pelaksanaan APBD, Gubernur menetapkan:
209. a.Pejabat yang diberi wewenang menandatangani SPD;
210. b.Pejabat yang diberi wewenang menandatangani SPM;
211. c.Pejabat yang diberi wewenang mengesahkan surat pertanggungiawaban;
212. d.Pejabat yang diberi wewenang menandatangani SP2D;
213. e.Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;
214. f.Bendahara Penerimaan pembantu dan Bendahara Pengeluaran pembantu;
215. g.Bendahara Khusus; dan
216. h.Pejabat lainnya dalam rangka pelaksanaan APBD.
  1. 9.Keputusan Gubernur tentang penetapan pejabat untuk pelaksanaan APBD dilakukan sebelum dimulainya tahun anggaran berkenaan. Terkait hal tersebut di atas, Peraturan Gubernur ini mengatur beberapa ketentuan sebagai berikut:
  2. 1.Dalam hal Penerimaan Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan tidak dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah, pencatatan Penerimaan Daerah dilaksanakan setelah adanya pengesahan BUD atas laporan penerimaan dari PA.
  3. 2.Dalam hal Pengeluaran Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan tidak dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah, pencatatan Pengeluaran Daerah dilaksanakan setelah adanya pengesahan BUD atas laporan pengeluaran dari PA.
  4. 3.Pengesahan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD, dilakukan melalui penelitian kelengkapan dokumen laporan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
  5. 4.Efektif dimulai tahun 2021, proses pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah dapat memuat informasi, aliran data, serta penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik. Dalam hal penetapan pejabat untuk pelaksanaan APBD terkendala adanya perubahan organisasi, mutasi, atau berhalangan maka Gubernur menetapkan pejabat untuk pelaksanaan APBD yang dilakukan pada tahun anggaran berkenaan dapat melaksanakan tugas pengelola keuangan daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan. B. PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN KAS UMUM DAERAH
  6. 1.Ketentuan Umum PPKD selaku BUD wajib menyelenggarakan penatausahaan setiap uang/kekayaan daerah yang diterima dan/atau dalam penguasaannya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. Berdasarkan Pasal 126 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam rangka pengelolaan uang daerah PPKD selaku BUD membuka Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) pada bank umum yang sehat. Penatausahaan Kas Umum Daerah dilaksanakan oleh BUD dan pihak terkait lainnya khususnya Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, dan Bendahara Khusus Lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Pelaksanaan penatausahaan ini meliputi:
217. a.Pembukaan RKUD;
218. b.Pembukaan Rekening Operasional;
219. c.Pembukaan Rekening SKPD;
220. d.Penempatan Kas dalam Investasi Jangka Pendek;
221. e.Penatausahaan oleh Bendahara Umum Daerah; dan
222. f.Pelaporan oleh Bendahara Umum Daerah.
  1. 2.Ketentuan Pelaksanaan Mengacu pada Pasal 127 sampai dengan Pasal 129 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, peraturan Gubernur ini membuat ketentuan pelaksanaan terkait penatausahaan Kas Umum Daerah adalah sebagai berikut:
223. a.Pembukaan RKUD Gubernur dalam pengelolaan keuangan daerah menunjuk bank umum yang sehat sebagai penampung RKUD. Bank umum yang sehat adalah bank umum di Indonesia yang aman/sehat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Dalam menunjuk bank yang akan digunakan untuk menyimpan Kas Umum Daerah, Gubernur juga harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: 1) Reputasi Bank Bank yang dipilih harus memiliki rekam jejak yang baik. Misalnya, bank tidak pernah terlibat kasus penipuan nasabah atau kasus- kasus lain yang merugikan nasabah. 2) Pelayanan Bank Bank yang dipilih juga harus memiliki pelayanan yang baik dan memadai. Terlebih lagi di masa sekarang dibutuhkan kecepatan dan ketepatan dalam melakukan transaksi. Khusus untuk Pemerintah Daerah, bank juga harus dapat melakukan pelayanan-pelayanan khusus seperti pemotongan dan penyetoran pajak, dan lain-lain. 3) Manfaat Memberikan manfaat ekonomi, sosial, peningkatan pendapatan daerah dan/atau peningkatan kesejahteraan dan/atau pelayanan masyarakat. Penunjukkan Bank Umum sebagai penampung RKUD ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara PPKD selaku BUD dengan pejabat bank umum yang bersangkutan. PKS paling sedikit memuat: 1) jenis pelayanan yang diterima; 2) mekanisme pengeluaran dan penyaluran dana; 3) pelimpahan penerimaan dan saldo rekening; 4) penerimaan bunga/jasa giro/bagi hasil; 5) pembayaran imbalan atas jasa pelayanan; 6) sanksi atas pelayanan yang tidak sesuai dengan perjanjian; 7) kewajiban menyampaikan laporan; dan 8) tata cara penyelesaian perselisihan. Bendahara Umum Daerah kemudian membuka Rekening Kas Umum Daerah pada Bank Umum yang ditunjuk oleh Gubernur. Pemerintah Daerah berhak memperoleh bunga dan/atau jasa giro/imbalan hasil lainnya yang sejenis atas dana yang disimpan pada bank berdasarkan tingkat suku bunga dan/atau jasa giro yang berlaku. Bunga dan/atau jasa giro/imbalan hasil lainnya yang sejenis yang diperoleh Pemerintah Daerah merupakan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Sedangkan biaya sehubungan dengan pelayanan yang diberikan oleh bank didasarkan pada ketentuan yang berlaku pada bank yang bersangkutan. Biaya tersebut dibebankan pada belanja daerah.
224. b.Pembukaan Rekening Operasional Bendahara Umum Daerah dapat membuka rekening penerimaan dan rekening pengeluaran untuk mendukung kelancaran pelaksanaan operasional penerimaan dan pengeluaran daerah pada Bank yang sama dengan Bank penampung RKUD yang ditunjuk oleh Gubernur. 1) BUD dapat membuka beberapa rekening operasional penerimaan sesuai dengan kebutuhan untuk mempermudah mekanisme penerimaan pendapatan daerah. 2) BUD membuka rekening operasional pengeluaran. 3) Dalam hal penyaluran penerimaan daerah mensyaratkan ke rekening Bank Umum tertentu, Bendahara Umum Daerah dapat membuka rekening penerimaan daerah pada Bank dimaksud setelah mendapat persetujuan Gubernur. Pemindahbukuan dana dari rekening penerimaan dan/atau rekening pengeluaran pada Bank Umum ke Rekening Kas Umum Daerah atau sebaliknya, dilakukan atas perintah Bendahara Umum Daerah. Perintah pemindahbukuan oleh Bendahara Umum Daerah dimaksud dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara BUD dengan pejabat penanggung jawab pada Bank yang terkait. Selanjutnya, ketentuan pelaksanaan terkait rekening operasional penerimaan adalah sebagai berikut: 1) Rekening operasional penerimaan dioperasikan untuk menerima setoran langsung penerimaan daerah yang tidak melalui bendahara penerimaan dan/atau menerima setoran pendapatan yang dilakukan oleh bendahara penerimaan. 2) Rekening operasional penerimaan dioperasikan sebagai rekening bersaldo nihil yang seluruh penerimaannya harus disetor ke Rekening Kas Umum Daerah sekurang-kurangnya sekali sehari pada akhir hari kerja sesuai dengan yang ditetapkan dalam PKS antara Bendahara Umum Daerah dengan Bank Umum bersangkutan. Ketentuan pelaksanaan terkait rekening pengeluaran operasional adalah sebagai berikut: 1) Rekening operasional pengeluaran dioperasikan sebagai rekening yang digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah sesuai rencana pengeluaran. 2) Rekening operasional pengeluaran ini dioperasikan untuk pelaksanaan belanja yang dibayarkan secara langsung kepada pihak ketiga melalui mekanisme LS dan juga untuk pemberian UP, penggantian Uang Persediaan (GU) kepada bendahara pengeluaran serta pemberian TU kepada bendahara pengeluaran dan bendahara pengeluaran pembantu.
225. c.Pembukaan Rekening SKPD Ketentuan pelaksanaan terkait rekening SKPD adalah sebagai berikut: 1) Untuk mendekatkan pelayanan pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran kas pada tingkat SKPD, BUD membuka rekening bank atas nama Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu SKPD pada bank yang sama dengan RKUD sesuai dengan kebutuhan untuk mempermudah mekanisme penerimaan pendapatan daerah dan belanja daerah, dengan tahapan: a) BUD dapat membuka beberapa rekening penerimaan SKPD sesuai dengan kebutuhan untuk mempermudah mekanisme penerimaan pendapatan daerah. b) BUD membuka rekening pengeluaran SKPD untuk mempermudah mekanisme pelaksanaan belanja daerah. c) Dalam hal penyaluran penerimaan daerah mensyaratkan ke rekening Bank Umum tertentu, Bendahara Umum Daerah dapat membuka rekening Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu SKPD pada Bank dimaksud setelah mendapat persetujuan Gubernur. d) Penetapan rekening bank bersifat permanen yang berarti keberadaan rekening tidak dibatasi pergantian tahun anggaran dan/atau pergantian pejabat pelaksana anggaran. e) Penutupan rekening dilakukan ketika rekening tersebut sudah tidak aktif atau harus ditutup karena tidak lagi ada mutasi atau sehubungan keberadaannya ditujukan hanya bersifat sementara. f) Penggantian specimen tanda tangan dilakukan ketika terjadi pergantian pejabat yang terkait dengan pembukaan rekening bank. 2) Rekening penerimaan SKPD digunakan untuk menampung penerimaan daerah yang menjadi kewenangan SKPD bersangkutan. Pada akhir hari kerja, saldo yang ada di rekening penerimaan SKPD tersebut wajib disetorkan seluruhnya ke Rekening Kas Umum Daerah oleh bendahara penerimaan. Rekening penerimaan SKPD dibuka atas nama bendahara penerimaan SKPD. 3) Rekening pengeluaran SKPD digunakan untuk pengelolaan uang yang akan digunakan sebagai belanja-belanja SKPD, seperti uang persediaan dan tambahan uang persediaan yang dikelola oleh bendahara pengeluaran SKPD. Rekening pengeluaran SKPD dibuka atas nama bendahara pengeluaran SKPD atau bendahara pengeluaran pembantu SKPD. 4) Penunjukkan Bank Umum pada Unit Kerja SKPD yang menerapkan BLUD ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Pemimpin BLUD dengan pejabat bank umum yang bersangkutan dengan tembusan PPKD.
226. d.Penempatan Kas dalam Investasi Jangka Pendek Dalam pengelolaan kas, uang daerah yang belum digunakan dapat dioptimalkan dan dialokasikan untuk investasi jangka pendek. Investasi jangka pendek merupakan investasi yang dapat segera diperjualbelikan/dicairkan, ditujukan dalam rangka pengelolaan kas dengan risiko rendah serta dimiliki selama kurang dari 12 (dua belas) bulan. Termasuk dalam investasi jangka pendek adalah deposito berjangka waktu 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan yang dapat diperpanjang secara otomatis, pembelian Surat Utang Negara (SUN) jangka pendek dan Sertifikat Bank Indonesia (SBI). Seperti dinyatakan di atas bahwa investasi jangka pendek bisa dilakukan melalui tiga cara yaitu melalui Deposito, Surat Utang Negara dan Sertifikat Bank Indonesia. 1) Deposito Deposito adalah sejenis jasa tabungan yang biasa ditawarkan oleh bank kepada masyarakat. Deposito juga memiliki persyaratan tertentu salah satunya memiliki jangka waktu tertentu dimana uang di dalamnya tidak boleh ditarik nasabah. Sementara itu, imbal jasa dari deposito adalah bunga deposito yang biasanya lebih tinggi dari tabungan biasa. Pemerintah Daerah melakukan penempatan kas daerah dalam bentuk deposito pada Bank yang ditunjuk sebagai penempatan RKUD yang menjadi Bank Persepsi atau Bank Pembangunan Daerah. Dalam rangka menjamin likuiditas keuangan daerah, Deposito Pemerintah Daerah harus dapat ditarik sebagian atau seluruhnya ke Rekening Kas Umum Daerah oleh BUD setiap saat diperlukan. 2) Surat Utang Negara Surat Utang Negara (SUN) adalah surat berharga yang berupa surat pengakuan utang yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh negara RI sesuai masa berlakunya. SUN digunakan oleh pemerintah pusat antara lain untuk membiayai defisit APBN serta menutup kekurangan kas jangka pendek dalam satu tahun anggaran. Surat Utang Negara terdiri atas: a) Surat Perbendaharaan Negara; dan b) Surat Perbendaharaan Negara berjangka waktu sampai dengan 12 (dua belas) bulan dengan pembayaran bunga secara diskonto. 3) Obligasi Negara Obligasi Negara berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan dengan kupon dan/atau dengan pembayaran bunga secara diskonto. Jadi SUN yang bisa dipilih dalam melakukan investasi jangka pendek adalah SUN dalam bentuk Surat Perbendaharaan Negara karena berjangka waktu dibawah 12 (dua belas) bulan. Tata cara investasi dalam bentuk SUN mengikuti Peraturan Perundang- undangan tentang SUN. 4) Sertifikat Bank Indonesia Sertifikat Bank Indonesia (SBI) adalah surat berharga yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) bulan dengan sistem diskonto/bunga. Tingkat suku bunga yang berlaku pada setiap penjualan SBI ditentukan oleh mekanisme pasar berdasarkan sistem lelang. Proses penempatan kas dalam investasi jangka pendek dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut: a) Pemerintah Daerah dapat melakukan investasi jangka pendek sepanjang tidak mengganggu likuiditas Keuangan Daerah, tugas daerah, dan kualitas pelayanan publik. b) Sebelum mengalokasikan kas umum daerah ke dalam investasi jangka pendek, BUD harus meyakini dulu bahwa dana yang digunakan adalah dana yang benar-benar belum akan digunakan dalam waktu dekat (idle cash). c) BUD menyiapkan rencana penempatan dana pada investasi jangka pendek kepada Gubernur. Rencana ini mencakup jumlah dana yang akan diinvestasikan dan pilihan investasi beserta alasan dan hasil analisa pemilihan investasi. d) Berdasarkan rencana penempatan dana yang diajukan BUD atas rencana investasi jangka pendek, Gubernur menetapkan jenis investasi jangka pendek yang dipilih dengan menerbitkan Surat Keputusan Gubernur. e) Berdasarkan SK Gubernur tersebut BUD menerbitkan Surat Perintah Pemindahbukuan (SP2) BUD yang memerintahkan pemindahan dana dari kas umum daerah kedalam investasi yang dipilih. f) Investasi jangka pendek harus disetor ke Rekening Kas Umum Daerah paling lambat per 31 Desember.
227. e.Penatausahaan oleh Bendahara Umum Daerah PPKD selaku BUD melakukan penatausahaan atas semua penerimaan daerah dan pengeluaran daerah dari RKUD. Proses penatausahaan oleh Bendahara Umum Daerah memuat informasi, aliran data, serta penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik. 1) Berdasarkan Nota kredit atau Bukti Penerimaan Lain yang sah, BUD mencatat pada Buku Kas Umum pada sisi penerimaan pada kolom tanggal dan kolom nomor bukti. 2) BUD mengidentifikasi jenis dan kode rekening pendapatan. 3) BUD mencatat nilai transaksi pada kolom jumlah pada Buku Kas Umum. 1) Kuasa BUD menerbitkan dokumen SP2D atas setiap pengeluaran uang dari RKUD. Penerbitan SP2D didasarkan pada dokumen surat perintah membayar yang diterbitkan oleh PA/KPA. 2) Setiap pengeluaran dari RKUD, BUD mencatat pada Buku Kas Umum pada sisi kolom pengeluaran, kolom tanggal dan kolom nomor bukti.
228. f.Pelaporan oleh Bendahara Umum Daerah 1) Proses pelaporan oleh Bendahara Umum Daerah memuat informasi, aliran data, serta penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik. 2) Bendahara Umum Daerah membuat laporan atas kas umum daerah yang berada dalam pengelolaannya. Bendahara Umum Daerah menyampaikan laporan tersebut kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Dokumen-dokumen yang dihasilkan oleh penatausahaan dan bukti-bukti transaksi pada kas umum daerah akan dijadikan dasar dalam membuat laporan BUD. 3) Laporan Bendahara Umum Daerah disusun dalam bentuk: a) Laporan Posisi Kas Harian (LPKH); dan b) Rekonsiliasi bank atas posisi kas harian. Laporan tersebut dibuat setiap hari dan diserahkan setiap hari kerja pertama setiap minggunya kepada Gubernur atau dapat diserahkan sesuai kebutuhan. 4) Di samping laporan-laporan di atas, Bendahara Umum Daerah membuat Register SP2D yang telah diterbitkan. Register SP2D secara otomatis diperoleh dari sistem aplikasi pengelolaan keuangan daerah yang terintegrasi.
  1. 3.Dokumen Terkait Bentuk dokumen terkait, mengikuti Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. C. PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN KAS TRANSITORIS
  2. 1.Ketentuan Umum Pengelolaan kas transitoris adalah pengelolaan atas kas non anggaran yang diterima (bersifat transit) untuk disetorkan pada rekening pihak ketiga yang telah ditentukan. Beberapa ketentuan umum terkait penatausahaan kas transitoris adalah sebagai berikut:
229. a.Jenis-jenis kas transitoris, antara lain: 1) Pajak Pusat yang dipungut oleh bendahara pengeluaran, bendahara pengeluaran pembantu dan/atau bendahara khusus lainnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dari setiap transaksi pemerintah daerah dengan pihak ketiga seperti PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23 dan/atau PPN; 2) Potongan gaji pegawai seperti iuran wajib Pegawai Penerima Upah antara lain Gubernur, DPRD, ASN, Kepala Desa/Perangkat Desa dan Pegawai Lainnya, simpanan peserta Tapera, PPh Pasal 21, Taspen, iuran jaminan kesehatan, iuran jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian; 3) Uang jaminan dan/atau Titipan Uang Muka yang diberikan oleh pihak ketiga kepada pemerintah daerah dalam melakukan suatu pekerjaan yang memiliki risiko kegagalan dalam pelaksanaannya atau jaminan lainnya sesuai ketentuan Peraturan Perundang- undangan. Sebagai contoh uang jaminan dimaksud antara lain uang jaminan pekerjaan, uang jaminan pemeliharaan, uang jaminan bongkar reklame, dan jaminan lainnya; sehingga apabila ada kegagalan dalam pekerjaan atau penyebab lain yang mengakibatkan pekerjaan tidak dapat dilaksanakan maka uang jaminan ini menjadi milik pihak pemberi pekerjaan, dalam hal ini pemerintah daerah; dan 4) Jenis kas transitoris lainnya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
230. b.Pengelolaan kas transitoris dilakukan sebagai bagian dari transaksi belanja daerah dan/atau pendapatan daerah sehingga dasar pencatatannya menggunakan dokumen yang tidak terpisahkan dari dokumen kelengkapan transaksi.
231. c.Penerimaan kas transitoris diperlakukan sebagai hutang pada akun perhitungan fihak ketiga (PFK). Pengeluaran kas transitoris dilakukan sebagai pembayaran hutang pada akun perhitungan fihak ketiga (PFK). Transaksi ini tidak mempengaruhi SILPA sehingga tidak dilaporkan dalam laporan realisasi anggaran namun informasinya disajikan dalam neraca sebagai utang PFK dan di laporan arus kas di bagian aktivitas transitoris sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.
232. d.Penerimaan kas transitoris, meskipun menambah Kas Daerah, tidak boleh digunakan untuk operasional belanja karena dalam jangka waktu tertentu harus dibayarkan ke pihak ketiga.
233. e.Terkait kas transitoris berupa jaminan, terdapat beberapa ketentuan sebagai berikut: 1) Dalam hal pihak ketiga tidak melaksanakan kewajibannya sesuai kontrak, Pemerintah Daerah dapat mengeksekusi dan mengakui uang jaminan sebagai Pendapatan Daerah berupa Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. 2) Pendapatan daerah yang bersumber dari uang jaminan pihak ketiga yang tidak melaksanakan kewajibannya sesuai kontrak, digunakan untuk mendanai pekerjaan yang menjadi kewajiban pihak ketiga tersebut dalam mencapai target kinerja sub kegiatan SKPD yang ditetapkan.
234. f.Pelaksanaan pengelolaan penerimaan kas transitoris dan pengeluaran kas transitoris dilaksanakan oleh BUD, Bendahara Pengeluaran dan/atau Bendahara Pengeluaran Pembantu.
235. g.Proses penatausahaan kas transitoris memuat informasi, aliran data, serta penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik.
  1. 2.Ketentuan Pelaksanaan
236. a.Pengelolaan Kas Transitoris di Bendahara Pengeluaran/BPP 1) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu/ Bendahara Khusus Lainnya sesuai Peraturan Perundang-undangan sebagai wajib pungut pajak sesuai Peraturan Perundang-undangan, wajib memungut pajak atas pembayaran belanja melalui UP/GU/TU/LS. 2) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu/ Bendahara Khusus Lainnya sebagai wajib pungut pajak sesuai Peraturan Perundang-undangan wajib menyetorkan seluruh penerimaan pajak yang dipungutnya ke rekening Kas Negara. 3) Atas pemungutan dan penyetoran pajak tersebut, Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu/Bendahara Khusus Lainnya sebagai wajib pungut pajak sesuai Peraturan Perundang-undangan melakukan pencatatan pada buku terkait.
237. b.Pengelolaan Kas Transitoris di Kuasa BUD 1) Kas Transitoris yang melekat pada transaksi Penyetoran kas transitoris atas potongan pajak dan potongan- potongan lainnya dari belanja yang menggunakan mekanisme LS dilakukan langsung oleh bank. 2) Pada saat pemindahbukuan belanja kepada rekening pihak ketiga atau rekening penerima lainnya, bank juga melakukan pemindahbukuan kas transitoris dari RKUD ke rekening tujuan yang telah ditentukan. 3) Jaminan. a) Uang Jaminan disetorkan oleh pihak ketiga yaitu penyedia barang/jasa ke rekening RKUD. b) Uang jaminan wajib dikembalikan kepada penyedia barang/jasa setelah menyelesaikan seluruh kewajibannya kepada pemerintah daerah. c) Pencairan uang jaminan dilakukan dengan Surat Perintah BUD yang berisi:
(1)Perintah Pencairan Uang;
(2)besaran Uang Jaminan yang akan dicairkan;
(3)pihak penerima dan nomor rekening yang dituju; dan
(4)dilampiri oleh Surat Keterangan yang menyatakan bahwa penyedia barang/jasa sudah menyelesaikan kewajibannya. a) Dalam hal pihak ketiga tidak melaksanakan kewajibannya sesuai kontrak, uang jaminan tidak dikembalikan kepada pihak ketiga. b) Pemerintah Daerah mendanai kewajiban pihak ketiga dengan menggunakan uang jaminan yang diformulasikan dalam program, kegiatan, dan sub kegiatan SKPD yang bersangkutan. c) PPKD melakukan reklasifikasi menjadi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah atas uang jaminan tersebut yang sebelumnya tercatat sebagai hutang pihak ketiga. D. PENYIAPAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SKPD (DPA-SKPD)

1.Ketentuan Umum Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan, rencana belanja, dan rencana pembiayaan yang terinci sampai sub rincian objek disertai rencana realisasinya yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran. Penyusunan DPA-SKPD memuat informasi, aliran data, serta penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik.
2.Ketentuan Pelaksanaan Mengacu pada Pasal 132 dan Pasal 133 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, penyusunan DPA-SKPD diatur sebagai berikut:

a.Setelah penetapan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD, PPKD menyampaikan surat pemberitahuan kepada Kepala SKPD untuk menyusun dan menyampaikan rancangan DPA-SKPD. Surat pemberitahuan disampaikan kepada Kepala SKPD paling lambat 3 (tiga) hari setelah Peraturan Gubernur tentang penjabaran APBD ditetapkan.
b.Surat pemberitahuan dimaksud sekurang-kurangnya memuat hal-hal yang perlu diperhatikan oleh setiap kepala SKPD dalam menyusun Rancangan DPA-SKPD meliputi: 1) Pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh PA; 2) Rencana pendapatan yang akan dipungut dan diterima oleh SKPD dalam tahun anggaran yang direncanakan; 3) Sasaran yang hendak dicapai, fungsi, program, kegiatan, sub kegiatan, dan anggaran belanja yang disediakan; 4) Rencana penerimaan dan pengeluaran pembiayaan; 5) Rencana penarikan dana setiap SKPD; 6) Batas akhir penyerahan Rancangan DPA-SKPD kepada PPKD paling lambat 6 (enam) hari kerja sejak diterbitkannya surat pemberitahuan, untuk diverifikasi oleh TAPD; dan 7) Batas akhir penetapan Rancangan DPA-SKPD. Rancangan DPA-SKPD mencakup:
a.Rancangan Ringkasan DPA-SKPD Formulir yang digunakan untuk menyusun ringkasan DPA-SKPD yang datanya bersumber dari akumulasi jumlah pendapatan menurut akun, kelompok dan jenis yang diisi dalam DPA-Pendapatan SKPD, akumulasi jumlah belanja menurut akun, kelompok, dan jenis belanja yang diisi dalam DPA-Belanja SKPD dan akumulasi jumlah penerimaan dan pengeluaran Pembiayaan yang diisi dalam DPA Pembiayaan.
b.Rancangan DPA-Pendapatan SKPD Formulir yang digunakan untuk menyusun DPA-Pendapatan SKPD dalam tahun anggaran yang direncanakan yang dirinci menurut kelompok, jenis, objek, rincian objek dan sub rincian objek pendapatan.
c.Rancangan DPA-Belanja SKPD Formulir yang digunakan untuk menyusun DPA-Belanja SKPD dalam tahun anggaran yang direncanakan, yang memuat jumlah Belanja menurut kelompok dan jenis belanja dari setiap program, kegiatan dan sub kegiatan SKPD yang dikutip dari setiap DPA-Rincian Belanja SKPD.
d.Rancangan DPA-Rincian Belanja SKPD Formulir yang digunakan untuk menyusun DPA-Rincian Belanja SKPD dalam tahun anggaran yang direncanakan, yang memuat jumlah Belanja menurut kelompok, jenis, objek, rincian objek dan sub rincian objek dari setiap program, kegiatan dan sub kegiatan SKPD.
e.Rancangan DPA-Pembiayaan SKPD Formulir yang digunakan untuk menyusun DPA penerimaan Pembiayaan dan pengeluaran Pembiayaan SKPD dalam tahun anggaran yang direncanakan, yang memuat jumlah penerimaan Pembiayaan dan pengeluaran Pembiayaan menurut kelompok, jenis, objek, rincian objek dan sub rincian objek penerimaan Pembiayaan dan pengeluaran Pembiayaan.
a.Setelah menerima rancangan DPA-SKPD, PPKD menyampaikan rancangan DPA-SKPD kepada TAPD untuk dilakukan verifikasi.
b.TAPD melakukan verifikasi atas rancangan DPA-SKPD paling lambat 6 (enam) hari sejak diterimanya Rancangan DPA-SKPD. Verifikasi rancangan DPA-SKPD dengan menggunakan instrumen verifikasi antara lain: 1) standar harga satuan yang ditetapkan Gubernur dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan; 2) analisis standar belanja; 3) Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD); 4) standar teknis sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan/atau 5) Petunjuk teknis untuk dana transfer pusat.
c.Berdasarkan hasil verifikasi TAPD atas rancangan DPA-SKPD, SKPD melakukan penyempurnaan dan menyampaikan hasil penyempurnaan kepada TAPD.
1. 3.Dokumen Terkait Bentuk dokumen terkait DPA SKPD, mengikuti Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. E. PENYIAPAN ANGGARAN KAS PEMERINTAH DAERAH
2. 1.Ketentuan Umum Anggaran Kas adalah perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan APBD dalam setiap periode. Berdasarkan Pasal 134 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menegaskan bahwa penyusunan anggaran kas dilakukan sebagai berikut:
a.PPKD selaku BUD menyusun Anggaran Kas Pemerintah Daerah untuk mengatur ketersediaan dana dalam mendanai pengeluaran sesuai dengan rencana penarikan dana yang tercantum dalam DPA SKPD.
b.Anggaran kas pemerintah daerah berisi perkiraan realisasi penerimaan daerah dan rencana pengeluaran daerah setiap bulannya yang datanya bersumber dari kompilasi dan sinkronisasi anggaran kas SKPD. Terkait hal tersebut di atas, Peraturan Gubernur ini mengatur beberapa ketentuan sebagai berikut:
a.Penyusunan perkiraan arus kas masuk pada anggaran kas pemerintah daerah, dihitung berdasarkan rencana penerimaan sub rincian objek pendapatan dan rencana penerimaan pembiayaan untuk setiap bulannya berdasarkan waktu estimasi realisasi penerimaan kas dalam DPA-SKPD dan anggaran kas SKPD.
b.Hasil perhitungan rencana penerimaan per sub rincian objek pendapatan dan penerimaan pembiayaan, dicatat ke dalam dokumen anggaran kas masuk yang memuat jumlah anggaran pendapatan dan penerimaan pembiayaan selama satu tahun dan rencana penerimaan setiap bulan.
c.Penyusunan perkiraan arus kas keluar pada anggaran kas pemerintah daerah, dihitung berdasarkan rencana belanja per sub rincian objek setiap bulannya berdasarkan waktu pelaksanaan sub kegiatan dalam DPA-SKPD dan anggaran kas SKPD serta mekanisme pembayaran atas belanja sub kegiatan serta rencana pengeluaran pembiayaan untuk setiap bulannya berdasarkan anggaran pengeluaran yang telah ditetapkan.
d.Hasil perhitungan rencana pengeluaran per sub rincian objek belanja dan pengeluaran pembiayaan dicatat ke dalam dokumen anggaran kas keluar yang memuat jumlah anggaran belanja dan pengeluaran pembiayaan selama satu tahun dan rencana pengeluaran setiap bulan.
e.Anggaran kas yang telah disahkan oleh PPKD digunakan sebagai dasar penyusunan SPD.
f.Penyusunan anggaran kas memuat informasi, aliran data, serta penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik.
1. 2.Ketentuan Pelaksanaan
a.Kepala SKPD menyusun anggaran kas SKPD berdasarkan DPA-SKPD dan jadwal pelaksanaan kegiatannya.
b.Kepala SKPD menyampaikan anggaran kas SKPD kepada Kuasa BUD paling lambat 3 (tiga) hari sejak DPA-SKPD disahkan.
c.Kuasa BUD melakukan verifikasi atas anggaran kas SKPD paling lama 2 (dua) hari sejak diterimanya Anggaran Kas dari SKPD.
d.Kuasa BUD dalam melakukan verifikasi Anggaran Kas SKPD dengan menggunakan instrumen verifikasi antara lain: 1) sinkronisasi perkiraan Penerimaan dalam DPA-SKPD; 2) sinkronisasi jadwal pelaksanaan dan alokasi rencana penarikan dana dalam DPA-SKPD.
e.Kuasa BUD berdasarkan Anggaran Kas SKPD yang telah diverifikasi, menyusun rancangan anggaran kas pemerintah daerah.
f.Kuasa BUD menyampaikan rancangan anggaran kas pemerintah daerah kepada PPKD selaku BUD.
g.PPKD selaku BUD mengesahkan rancangan anggaran kas pemerintah daerah yang disampaikan Kuasa BUD paling lambat 1 (satu) hari sejak dokumen rancangan anggaran kas pemerintah daerah diterima.
1. 3.Dokumen Terkait Bentuk dokumen anggaran kas, mengikuti Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, meliputi:
a.Format Anggaran Kas Pemerintah Daerah; dan
b.Anggaran Kas SKPD. F. SURAT PENYEDIAAN DANA (SPD)
1. 1.Ketentuan Umum Surat Penyediaan Dana (SPD) adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana sebagai dasar penerbitan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) atas pelaksanaan APBD. Berdasarkan Pasal 135 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menegaskan bahwa dalam rangka manajemen, PPKD menerbitkan SPD dengan mempertimbangkan:
a.Anggaran Kas Pemerintah Daerah;
b.Ketersediaan dana di Kas Umum Daerah; dan
c.Penjadwalan pembayaran pelaksanaan anggaran yang tercantum dalam DPA SKPD. SPD dimaksud disiapkan oleh Kuasa BUD dan disampaikan kepada PPKD untuk ditandatangani. Terkait hal tersebut di atas, Peraturan Gubernur ini mengatur beberapa ketentuan sebagai berikut:
a.SPD sebagai dasar permintaan pembayaran sesuai kebutuhan SKPD atau unit SKPD setiap periodik.
b.untuk pembayaran pengeluaran kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa, PPKD selaku BUD dapat melakukan perubahan SPD atau dokumen yang dipersamakan yang bersumber dari anggaran yang ditetapkan pada DPA-SKPD yang menyelenggarakan fungsi SKPKD.
c.PPKD selaku BUD dapat melakukan perubahan SPD apabila terdapat kondisi sebagai berikut: 1) Ketersediaan dana pada RKUD yang tidak sesuai perkiraan penerimaan dalam anggaran kas; atau 2) Perubahan jadwal pelaksanaan sub kegiatan akibat keadaan darurat termasuk keperluan mendesak.
d.Perubahan SPD menjadi dasar permintaan pembayaran berikutnya.
e.Penyusunan dan penerbitan SPD memuat informasi, aliran data, serta penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik.
1. 2.Ketentuan Pelaksanaan
a.Kuasa BUD menyiapkan rancangan SPD berdasarkan anggaran kas pemerintah daerah.
b.Kuasa BUD menyampaikan rancangan SPD kepada PPKD selaku BUD untuk disahkan.
c.Kuasa BUD menyampaikan SPD yang telah disahkan kepada Kepala SKPD.
1. 3.Dokumen Terkait Bentuk dokumen SPD, mengikuti Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, meliputi:
a.SPD; dan
b.Lampiran SPD. G. PENERIMAAN DAN PENYETORAN PENDAPATAN
1. 1.Ketentuan Umum Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Untuk melakukan pengakuan atas pendapatan daerah dimaksud diperlukan pelaksanaan dan penatausahaan pendapatan daerah. Pelaksanaan dan penatausahaan pendapatan daerah dimaksud meliputi penatausahaan penetapan, penerimaan pendapatan dari pihak ketiga, penyetoran pendapatan ke RKUD, pengendalian melalui buku-buku bendahara penerimaan, pertanggungjawaban bendahara penerimaan/bendahara penerimaan pembantu. Semua tahapan penatausahaan pendapatan tersebut memuat informasi, aliran data, dan penggunaan dokumen yang dilakukan secara elektronik. Berdasarkan Pasal 120, Pasal 137, Pasal 138, dan Pasal 140 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa penatausahaan pendapatan pada tahap penetapan, penerimaan pendapatan, hingga penyetoran pendapatan, adalah sebagai berikut:
a.semua Penerimaan Daerah dianggarkan dalam APBD dan penyetorannya melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).
b.dalam hal Penerimaan Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan tidak dilakukan melalui RKUD, BUD melakukan pengesahan dan pencatatan Penerimaan Daerah tersebut.
c.Bendahara Penerimaan wajib menyetor seluruh penerimaannya ke Rekening Kas Umum Daerah paling lambat dalam waktu 1 (satu) hari. Dalam hal kondisi geografis Daerah sulit dijangkau dengan komunikasi, transportasi, dan keterbatasan pelayanan jasa keuangan, serta kondisi objektif lainnya, penyetoran penerimaan dapat melebihi 1 (satu) hari.
d.setiap penerimaan harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah atas setoran. Bukti penerimaan dapat meliputi dokumen elektronik.
e.penyetoran penerimaan pendapatan dilakukan secara tunai dan/atau nontunai. Penyetoran penerimaan pendapatan menggunakan surat tanda setoran (STS). Penyetoran dianggap sah setelah Kuasa BUD menerima nota kredit atau dokumen lain yang dipersamakan.
f.Bendahara Penerimaan dilarang menyimpan uang, cek, atau surat berharga yang dalam penguasaannya: 1) lebih dari 1 (satu) hari, kecuali dalam hal kondisi geografis daerah sulit dijangkau dengan komunikasi, transportasi, dan keterbatasan pelayanan jasa keuangan, serta kondisi objektif lainnya, penyetoran penerimaan dapat melebihi 1 (satu) hari yang diatur dalam Keputusan Gubernur; dan/atau 2) atas nama pribadi. Terkait hal tersebut di atas, Peraturan Gubernur ini mengatur beberapa ketentuan sebagai berikut:
a.pendapatan Daerah dalam APBD diklasifikasikan menurut akun, kelompok, jenis, objek, rincian objek dan sub rincian objek. Pendapatan daerah berdasarkan kelompok meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Berdasarkan sifat dan prosedur pemungutan/pembayaran pendapatan daerah, dapat dibedakan: 1) Pendapatan yang dipungut berdasarkan penetapan Gubernur; dan/atau 2) Pendapatan yang dibayar sendiri oleh wajib pajak (tanpa ada penetapan).
b.berdasarkan sifat dan prosedur pemungutan/pembayaran pendapatan daerah, penatausahaan pendapatan daerah dilaksanakan sebagai berikut: 1) Penatausahaan pendapatan yang dipungut setelah penetapan oleh Gubernur, didasarkan pada dokumen Surat Ketetapan sesuai dengan jenis pendapatan yang diatur dalam Peraturan Perundang- undangan. 2) Penatausahaan pendapatan yang dibayar sendiri oleh wajib pajak (tanpa ada penetapan) didasarkan pada dokumen/bukti penerimaan sesuai dengan jenis pendapatan yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan. 3) Penatausahaan pendapatan daerah, didasarkan pada dokumen/bukti meliputi: a) Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP-D); b) Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKR-D); c) Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD); d) Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPPD); e) Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB); f) Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT); g) Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB); h) Surat Tanda Bukti Pembayaran (STBP); i) Surat Tanda Setoran (STS); j) Nota Kredit dari Bank; k) Surat Perjanjian; l) Dokumen penetapan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangan-undangan; m)Hasil putusan pengadilan yang bersifat tetap; dan/atau n) Bukti lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangan-undangan. 4) Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu dalam melakukan penyetoran penerimaan pendapatan dapat dilakukan secara tunai dan non tunai, dengan cara: a) Penyetoran penerimaan pendapatan secara tunai dibuktikan dengan penerbitan surat tanda setoran (STS) atau bukti lain yang sah. Daftar STS yang dibuat oleh Bendahara Penerimaan didokumentasikan dalam Register STS. b) Penyetoran penerimaan pendapatan secara non tunai dibuktikan dengan bukti notifikasi/nota kredit/media elektronik lainnya. 5) Penyetoran penerimaan pendapatan daerah dari Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu, dianggap sah setelah Kuasa BUD menerima notifikasi/nota kredit/media elektronik lainnya.
c.ruang lingkup jenis pendapatan yang dikelola oleh Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu disesuaikan dengan wewenang Bendahara Penerimaan dan tugas/fungsi SKPD dan SKPKD, sebagai berikut: Jenis Pendapatan Bendahara Penerimaan Pajak Daerah Bendahara Penerimaan di SKPD yang memiliki tugas dan wewenang pengelolaan pajak Retribusi Daerah Bendahara Penerimaan di SKPD yang memiliki tugas dan wewenang pengelolaan retribusi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Bendahara Penerimaan SKPD yang melaksanakan fungsi BUD, kecuali:
1. 1.Hal-hal terkait pajak dan retribusi tetap dikelola oleh Bendahara Penerimaan di SKPD terkait
2. 2.Pendapatan BLUD dikelola oleh BLUD terkait.
3. 3.Pendapatan Hibah Dana BOS, Dana kapitasi dan pendapatan lainnya yang dikelola oleh Bendahara Khusus. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Transfer Pemerintah Pusat Transfer Pemerintah Daerah Hibah Dana Darurat Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Perundang- undangan
4. 2.Ketentuan Pelaksanaan
a.tahap penetapan dan penagihan Bagian 1 – Penetapan Pendapatan 1) Dalam rangka pemungutan pendapatan daerah, Gubernur atau pejabat yang diberi kewenangan menerbitkan dokumen penetapan pendapatan daerah. 2) Penetapan pendapatan dapat berupa: a) SURAT Ketetapan Pajak Daerah (SKP-D); b) Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKR-D); c) Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPPD); d) Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB); dan e) Dokumen penetapan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangan-undangan. 3) Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar. 4) Surat Ketetapan Pendapatan disampaikan kepada wajib pajak/wajib retribusi sebagai dasar pembayaran dan kepada bendahara penerimaan/bendahara penerimaan pembantu sebagai dasar penagihan. 5) Penagihan pendapatan daerah dapat dilakukan oleh petugas pemungut yang ditunjuk oleh PA/KPA. 6) Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu melakukan validasi dan verifikasi atas penerimaan pendapatan berdasarkan dokumen penetapan. 1) Petugas pemungut berdasarkan dokumen penetapan pendapatan dan surat tagihan melakukan penagihan ke pihak ketiga. 2) Penagihan kepada pihak ketiga dilakukan sesuai dengan jadwal yang tercantum dalam dokumen penetapan pendapatan. 3) Pihak ketiga adalah wajib pajak, wajib retribusi, dan pihak-pihak yang melakukan pembayaran pendapatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan kepada Pemerintah Daerah. 4) Proses penagihan secara manual dilakukan dengan cara: a) Petugas pemungut menyampaikan dokumen penetapan pendapatan dan surat tagih kepada pihak ketiga; b) Dokumen penetapan pendapatan yang disampaikan kepada pihak ketiga dibuktikan dengan tanda terima yang ditandatangani oleh pihak ketiga; dan c) Petugas pemungut menyampaikan tanda terima dokumen kepada Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu dan PPK-SKPD. 5) Proses penagihan melalui surat elektronik dilakukan dengan cara: a) Petugas pemungut mengirim surat elektronik penagihan pendapatan kepada pihak ketiga; dan b) Petugas pemungut memberitahukan kepada PPK-SKPD dan Bendahara Penerimaan atas pengiriman surat elektronik penagihan pendapatan. 6) Proses penagihan melalui sistem digital dilakukan secara otomatis sesuai dengan jadwal dengan mengirimkan notifikasi atau media lain secara elektronik kepada pihak ketiga yang memiliki kewajiban untuk membayar pendapatan daerah.
b.tahap penerimaan pendapatan 1) Penerimaan pendapatan melalui Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu secara tunai, dilakukan sebagai berikut: a) Berdasarkan dokumen penetapan pendapatan dan/atau surat tagih, pihak ketiga menyetorkan kewajibannya kepada Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu. b) Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu melakukan validasi dengan meneliti kesesuaian antara jumlah uang yang diterima dengan jumlah yang telah ditetapkan pada dokumen penetapan. c) Atas penerimaan pendapatan tersebut, Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu menerbitkan Tanda Bukti Penerimaan dan menyerahkan kepada pihak ketiga. 2) Penerimaan pendapatan melalui rekening Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu secara non tunai, dilakukan sebagai berikut: a) Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu menerima nota kredit/notifikasi perbankan atas penerimaan pendapatan. b) Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu melakukan validasi bukti penerimaan sebagai berikut:

(1)Meneliti nota kredit/notifikasi perbankan; dan
(2)Melakukan verifikasi untuk mengetahui kesesuaian antara jumlah uang yang diterima dengan jumlah yang telah ditetapkan pada dokumen penetapan. 3) Penerimaan daerah melalui rekening Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu secara non tunai dianggap sah setelah Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu melakukan validasi. 4) Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu memberikan tanda bukti penerimaan kepada pihak ketiga yang telah melakukan pembayaran. 5) Penerimaan pendapatan ke RKUD secara non tunai, dilakukan dengan cara: a) Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu menerima nota kredit/notifikasi perbankan dari RKUD atas penerimaan pendapatan SKPD; dan b) Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu melakukan validasi sebagai berikut. 6) Mencermati nota kredit atau notifikasi perbankan atas penerimaan pendapatan yang diterima langsung RKUD. 7) Dalam hal penerimaan pemberitahuan/notifikasi tidak diinformasikan secara otomatis, maka Bendahara Penerimaan wajib meminta bukti transaksi atas penerimaan pendapatan yang diterima langsung RKUD; 8) Melakukan verifikasi untuk menguji kesesuaian antara jumlah uang yang diterima dengan jumlah yang telah ditetapkan. 9) Penerimaan pendapatan daerah ke RKUD secara non tunai dianggap sah setelah Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu melakukan validasi. a) Penerimaan pendapatan secara non tunai dapat dilakukan melalui transfer dari rekening pihak ketiga dan/atau melalui kanal pembayaran secara online yang disediakan oleh penyedia jasa pembayaran (PJP) dari lembaga keuangan bank dan non bank. b) Pembayaran secara online berupa mekanisme Electronic Transaction Process (ETP) antara lain: agen banking, mobile/phone banking, car banking, Anjungan Tunai Mandiri (ATM), internet banking, QRIS/Barcode, tapping, Electronic Data Capture (EDC), Cash Management System (CMS) dan transaksi berbasis elektronik lainnya. c) Dalam rangka akuntabilitas penerimaan pendapatan, Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu melakukan rekonsiliasi secara periodik dengan Bank.
1. c.Tahap Penyetoran Pendapatan 1) Dalam hal pendapatan diterima secara tunai, Bendahara Penerimaan/ Bendahara Penerimaan Pembantu wajib menyetorkan penerimaan tunai tersebut ke RKUD paling lambat dalam waktu 1 hari. 2) Dalam hal penerimaan pendapatan masuk melalui rekening Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Penerimaan/ Bendahara Penerimaan Pembantu wajib memindahbukukan penerimaan pendapatan dimaksud ke rekening RKUD paling lambat dalam waktu 1 (satu) hari.
  1. 3.Dokumen Terkait
2. a.dokumen penerimaan dan penyetoran pendapatan antara lain berupa: 1) Surat Tanda Setoran (STS); dan 2) Register STS.
3. b.bentuk dokumen penerimaan dan penyetoran pendapatan terkait, mengikuti Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. H. PEMBUKUAN BENDAHARA PENERIMAAN
  1. 1.Ketentuan Umum Dalam penatausahaan pendapatan daerah, Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu harus melakukan pengendalian atas penerimaan dan penyetoran pendapatan daerah yang menjadi kewenangannya. Berdasarkan Pasal 139 ayat (1) Peraturan Pemerintah 12 tahun 2019, menyatakan bahwa Bendahara Penerimaan pada SKPD wajib menyelenggarakan pembukuan terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran atas penerimaan yang menjadi tanggung jawabnya. Terkait hal tersebut di atas, Peraturan Gubernur ini mengatur beberapa ketentuan sebagai berikut:
4. a.pengendalian atas penerimaan dan penyetoran pendapatan daerah menggunakan buku-buku sebagai berikut: 1) Laporan Penerimaan dan Penyetoran; 2) Register STS; 3) Buku Kas Umum; dan 4) Buku Pembantu, antara lain buku kas tunai dan buku bank.
5. b.dalam melakukan pembukuan tersebut, bendahara penerimaan menggunakan dokumen-dokumen tertentu sebagai dasar pencatatan, antara lain: 1) Tanda Bukti Penerimaan; 2) Surat Tanda Setoran; 3) Nota Kredit Bank; dan 4) Bukti transaksi yang sah yang dipersamakan dengan dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 1), angka 2), dan angka 3).
6. c.prosedur pembukuan dapat dikembangkan dalam 3 (tiga) prosedur, antara lain: 1) Pembukuan atas pendapatan yang diterima secara tunai; 2) Pembukuan atas pendapatan yang diterima melalui rekening bendahara penerimaan; dan 3) Pembukuan atas pendapatan yang diterima melalui Kas Umum Daerah.
7. d.pembukuan yang dilakukan oleh Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu memuat informasi, aliran data, serta penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik.
  1. 2.Ketentuan Pelaksanaan
8. a.pembukuan atas penerimaan tunai 1) Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu mencatat penerimaan pendapatan secara tunai berdasarkan Tanda Bukti Penerimaan pada Buku Kas Umum (BKU) di sisi penerimaan sesuai dengan kode rekening pendapatan. 2) Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu mencatat penyetoran pendapatan secara tunai ke RKUD pada Buku Kas Umum (BKU) di sisi pengeluaran. 3) Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu mencatat baik secara elektronik maupun manual pada buku register STS dan disahkan oleh PA/KPA setiap bulan.
9. b.pembukuan atas penerimaan di rekening Bendahara secara non tunai 1) Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu mencatat penerimaan di rekening Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu secara non tunai berdasarkan bukti penerimaan (nota kredit atau notifikasi perbankan lainnya) yang sudah divalidasi pada Buku Kas Umum (BKU) di sisi penerimaan sesuai dengan kode rekening pendapatan. 2) Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu mencatat penyetoran pendapatan secara non tunai (pemindahbukuan) ke RKUD pada Buku Kas Umum (BKU) di sisi pengeluaran 3) Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu mencatat baik secara elektronik maupun manual pada buku register STS dan disahkan oleh PA/KPA setiap bulan.
10. c.pembukuan atas penerimaan di RKUD 1) Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu mencatat penerimaan di RKUD berdasarkan bukti penerimaan (nota kredit atau notifikasi perbankan lainnya) yang sudah divalidasi pada Buku Kas Umum (BKU) di sisi penerimaan dan di sisi pengeluaran sesuai dengan kode rekening pendapatan. 2) Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu mencatat baik secara elektronik maupun manual pada buku register STS dan disahkan oleh PA/KPA setiap bulan.
  1. 3.Dokumen Terkait
11. a.dokumen pembukuan bendahara penerimaan antara lain sebagai berikut: 1) Buku Kas Umum; 2) Buku Pembantu Kas Tunai; dan 3) Buku Pembantu Bank.
12. b.bentuk dokumen pembukuan bendahara penerimaan terkait, mengikuti Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. I. LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENERIMAAN
  1. 1.Ketentuan Umum Sebagai bagian dari tugas dan tanggung jawabnya, Bendahara Penerimaan/ Bendahara Penerimaan Pembantu harus menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban. Bendahara Penerimaan SKPD bertanggung jawab secara administratif kepada PA dan secara fungsional kepada BUD. Penyusunan dan penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Bendahara memuat informasi, aliran data, serta penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik. Berdasarkan Pasal 139 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah 12 Tahun 2019, laporan pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan/ Bendahara Penerimaan Pembantu diatur sebagai berikut:
13. a.Bendahara Penerimaan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada PA melalui PPK SKPD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
14. b.Bendahara Penerimaan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada PPKD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Terkait hal tersebut di atas, Peraturan Gubernur ini mengatur beberapa ketentuan sebagai berikut:
15. a.Bendahara Penerimaan Pembantu Unit SKPD wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Bendahara Penerimaan paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya.
16. b.Bendahara Penerimaan SKPD wajib mempertanggungjawabkan pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya secara administratif kepada Pengguna Anggaran melalui PPK SKPD paling lambat pada tanggal 10 bulan berikutnya.
17. c.Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bendahara Penerimaan merupakan penggabungan dengan LPJ Bendahara Penerimaan Pembantu dan memuat informasi tentang rekapitulasi penerimaan, penyetoran dan saldo kas yang ada di Bendahara. LPJ tersebut dilampiri dengan: 1) BKU; 2) Laporan Penerimaan dan Penyetoran; 3) Register STS; 4) Bukti penerimaan dan penyetoran yang lengkap dan sah; dan 5) Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan Pembantu.
18. d.Bendahara Penerimaan SKPD wajib menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Fungsional yang merupakan hasil konsolidasi dengan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan Pembantu kepada PPKD selaku BUD setelah mendapat persetujuan dari PA paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
19. e.Verifikasi LPJ Bendahara Penerimaan dilakukan oleh PPK-SKPD sebagai bagian dari pengendalian atas penerimaan dan penyetoran pendapatan daerah. Verifikasi tersebut meliputi: 1) meneliti transaksi penerimaan beserta tanda bukti penerimaannya yang terdokumentasikan dalam buku atau laporan terkait; 2) meneliti transaksi penyetoran beserta tanda bukti penyetorannya yang terdokumentasikan dalam buku atau laporan terkait; dan 3) melakukan analisis kesesuaian dan kepatuhan terhadap proses penerimaan pendapatan dan penyetorannya.
20. f.Berdasarkan hasil verifikasi tersebut, PPK-SKPD menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan kepada Pengguna Anggaran.
  1. 2.Ketentuan Pelaksanaan
21. a.Tahap Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bagian 1 – Bendahara Penerimaan Pembantu 1) Setiap akhir bulan, Bendahara Penerimaan Pembantu melakukan penutupan BKU. 2) Bendahara Penerimaan Pembantu menyusun Laporan Penerimaan dan Penyetoran. 3) Bendahara Penerimaan Pembantu menyiapkan register STS dan bukti-bukti penerimaan yang sah dan lengkap. 4) Bendahara Penerimaan Pembantu menyampaikan BKU, Laporan Penerimaan dan Penyetoran, dilampiri dengan Register STS dan bukti penerimaan yang sah dan lengkap kepada Bendahara Penerimaan SKPD, paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya. 1) Setiap akhir bulan, Bendahara Penerimaan melakukan penutupan BKU. 2) Bendahara Penerimaan menyusun Laporan Penerimaan dan Penyetoran. 3) Bendahara Penerimaan menyiapkan register STS dan bukti-bukti penerimaan dan penyetoran yang lengkap dan sah. 4) Bendahara Penerimaan menerima pertanggungjawaban yang dibuat oleh Bendahara Penerimaan Pembantu paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya. 5) Bendahara Penerimaan melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis kebenaran pertanggungjawaban yang disampaikan oleh Bendahara Penerimaan Pembantu. 6) Bendahara Penerimaan menggunakan data pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan Pembantu yang telah diverifikasi dalam proses pembuatan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan yang merupakan gabungan dengan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pembantu.
22. b.Tahap Penyampaian LPJ Administratif 1) Bendahara Penerimaan menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan kepada Pengguna Anggaran. LPJ tersebut dilampiri dengan: a) BKU; b) Laporan Penerimaan dan Penyetoran; c) Register STS; d) Bukti penerimaan dan penyetoran yang lengkap dan sah; dan e) Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan Pembantu. 2) PPK-SKPD melakukan verifikasi atas LPJ Bendahara Penerimaan dengan langkah-langkah sebagai berikut: a) meneliti transaksi penerimaan beserta tanda bukti penerimaannya yang terdokumentasikan dalam buku atau laporan terkait; b) meneliti transaksi penyetoran beserta tanda bukti penyetorannya yang terdokumentasikan dalam buku atau laporan terkait; dan c) melakukan analisis kesesuaian dan kepatuhan terhadap proses penerimaan pendapatan dan penyetorannya. 3) Jika PPK-SKPD menemukan ketidaksesuaian dan/atau ketidaklengkapan, maka PPK-SKPD meminta perbaikan kepada Bendahara Penerimaan. 4) Setelah LPJ Bendahara Penerimaan dinyatakan sesuai dan lengkap dalam proses verifikasi, maka PPK-SKPD akan menyatakan tanggung jawab verifikasi dan menyampaikan LPJ Bendahara Penerimaan kepada Pengguna Anggaran. 5) Pengguna Anggaran melakukan proses otorisasi terhadap LPJ Bendahara Penerimaan yang telah diverifikasi.
23. c.Tahap Penyampaian LPJ Fungsional 1) Bendahara Penerimaan setelah menerima notifikasi persetujuan (approval), menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan kepada PPKD selaku BUD 2) PPKD selaku BUD melakukan proses verifikasi dan rekonsiliasi penerimaan.
  1. 3.Dokumen Terkait
24. a.Dokumen laporan pertanggungjawaban bendahara penerimaan antara lain sebagai berikut: 1) Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan; dan 2) Laporan Penerimaan dan Penyetoran.
25. b.Bentuk dokumen laporan pertanggungjawaban bendahara penerimaan terkait, mengikuti Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. J. REKONSILIASI PENERIMAAN
  1. 1.Ketentuan Umum Sebagai bagian dari tugas dan tanggung jawabnya, PPKD selaku BUD melakukan verifikasi, evaluasi, dan analisis atas Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan dalam rangka rekonsiliasi penerimaan. Berdasarkan Pasal 139 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dinyatakan bahwa PPKD melakukan verifikasi, evaluasi, dan analisis atas laporan pertanggungjawaban penerimaan dalam rangka rekonsiliasi penerimaan. Terkait hal tersebut di atas, Peraturan Gubernur ini mengatur beberapa ketentuan sebagai berikut:
26. a.PPKD selaku BUD melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis atas laporan pertanggungjawaban fungsional meliputi: 1) kesesuaian perhitungan atas laporan pertanggungjawaban penerimaan; 2) evaluasi kesesuaian realisasi dengan target penerimaan; dan 3) analisis capaian realisasi penerimaan.
27. b.Dalam rangka verifikasi dan analisis laporan pertanggungjawaban, PPKD selaku BUD melakukan rekonsiliasi penerimaan secara periodik yang dituangkan dalam berita acara hasil rekonsiliasi.
28. c.Verifikasi dan rekonsiliasi yang dilakukan oleh PPKD selaku BUD memuat informasi, aliran data, serta penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik.
  1. 2.Ketentuan Pelaksanaan Setelah menerima LPJ Bendahara Penerimaan, PPKD selaku BUD memverifikasi, mengevaluasi, dan menganalisis dengan langkah-langkah sesuai ketentuan, yaitu:
29. a.meneliti LPJ, melihat kesesuaian perhitungan atas LPJ dengan mutasi RKUD
30. b.jika PPKD selaku BUD menemukan ketidaksesuaian dan/atau ketidaklengkapan, maka PPKD selaku BUD meminta perbaikan kepada Bendahara Penerimaan SKPD.
31. c.setelah melakukan verifikasi, PPKD selaku BUD melakukan rekonsiliasi penerimaan dengan mengidentifikasi transaksi-transaksi pendapatan yang diterima oleh BUD tetapi tidak tercatat oleh buku Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu.
32. d.PPKD selaku BUD menyiapkan laporan realisasi pendapatan dengan menampilkan data setiap bulan.
33. e.PPKD selaku BUD membuat analisis deskriptif terkait capaian realisasi penerimaan.
  1. 3.Dokumen Terkait Bentuk dokumen rekonsiliasi penerimaan, mengikuti Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. K. PENATAUSAHAAN PEMBAYARAN ATAS KELEBIHAN PENDAPATAN
  2. 1.Ketentuan Umum Dalam hal terdapat kelebihan penerimaan pajak daerah dan atau restitusi daerah, Pemerintah Daerah menetapkan Surat Ketetapan Lebih Bayar (SKLB) sebagai dasar pengembalian kelebihan penerimaan pendapatan daerah. Berdasarkan Pasal 140 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, ketentuan untuk pengembalian kelebihan penerimaan adalah sebagai berikut:
34. a.Pengembalian atas kelebihan Penerimaan Daerah yang sifatnya berulang dan terjadi pada tahun yang sama maupun tahun sebelumnya dilakukan dengan membebankan pada rekening penerimaan yang bersangkutan.
35. b.Pengembalian atas kelebihan Penerimaan Daerah yang sifatnya tidak berulang yang terjadi dalam tahun yang sama dilakukan dengan membebankan pada rekening penerimaan yang bersangkutan.
36. c.Pengembalian atas kelebihan Penerimaan Daerah yang sifatnya tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya dilakukan dengan membebankan pada rekening belanja tidak terduga. Terkait hal tersebut di atas, Peraturan Gubernur ini mengatur beberapa ketentuan sebagai berikut:
37. a.Pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah yang sifatnya berulang dan terjadi pada tahun yang sama maupun tahun sebelumnya, dengan kriteria sebagai berikut: 1) penerimaan daerah berkenaan dianggarkan rutin setiap tahun; dan 2) objek penerimaan daerah yang sama.
38. b.Informasi kelebihan atas penerimaan daerah dapat berupa: 1) surat permohonan pengembalian kelebihan pembayaran; 2) rekomendasi APIP; 3) rekomendasi BPK-RI; 4) putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya; dan/atau 5) informasi lainnya yang dipersamakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
39. c.Berdasarkan surat pengajuan dari pihak ketiga atas kelebihan pembayaran, PA sesuai dengan kewenangannya melakukan proses verifikasi dan validasi, yang dimaksudkan untuk: 1) memastikan keabsahan bukti yang dijadikan dasar pengajuan; dan 2) memastikan unsur penyebab pengajuan pengembalian.
40. d.Unsur penyebab pengajuan pengembalian dapat dikarenakan: 1) kesalahan yang dikarenakan kesalahan penulisan; atau 2) adanya keberatan yang oleh pihak ketiga atas surat penetapan yang sudah disampaikan.
41. e.Berdasarkan informasi kelebihan atas penerimaan daerah serta hasil verifikasi yang dilakukan SKPD terkait, diterbitkan SKLB sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
42. f.Setiap pengembalian kelebihan penerimaan pendapatan harus didasarkan pada Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB), Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar (SKRDLB) atau dokumen lainnya yang dipersamakan untuk pendapatan selain pajak daerah dan retribusi daerah.
43. g.Pengguna Anggaran berdasarkan dokumen SKPDLB, SKRDLB atau dokumen lainnya yang dipersamakan untuk pendapatan selain pajak daerah dan retribusi daerah menerbitkan surat permohonan pembayaran pengembalian kelebihan penerimaan pajak daerah/retribusi daerah/pendapatan selain pajak daerah dan retribusi daerah kepada BUD.
44. h.Berdasarkan surat permohonan pembayaran kelebihan penerimaan pajak daerah/retribusi daerah/pendapatan selain pajak daerah dan retribusi daerah dari PA, BUD menerbitkan Surat Perintah Pembayaran (SP2) untuk pengembalian kelebihan penerimaan pajak daerah/retribusi daerah untuk pendapatan selain pajak daerah dan retribusi daerah.
45. i.Penatausahaan pembayaran atas kelebihan penerimaan pendapatan memuat informasi, aliran data, serta penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik.
  1. 2.Ketentuan Pelaksanaan
46. a.Tahap Penerbitan SKLB 1) Bendahara Penerimaan menerima informasi kelebihan atas penerimaan pendapatan daerah. 2) Bendahara Penerimaan melakukan verifikasi terhadap informasi atau permohonan pengembalian kelebihan penerimaan pendapatan daerah. 3) Setelah terverifikasi, Bendahara Penerimaan menyiapkan SKLB. 4) PPKD mengesahkan dan menerbitkan SKLB.
47. b.Tahap Pengajuan LS pengembalian atas kelebihan penerimaan pendapatan daerah Bagian 1 - Penyesuaian Pendapatan Berdasarkan pengajuan SKLB untuk pengembalian atas kelebihan Penerimaan Daerah: 1) yang sifatnya berulang dan terjadi pada tahun yang sama maupun tahun sebelumnya; dan 2) yang sifatnya tidak berulang yang terjadi dalam tahun yang sama Bendahara Penerimaan SKPD/SKPKD melakukan koreksi pada rekening penerimaan yang bersangkutan.
48. c.Tahap Penyesuaian Pencatatan 1) Berdasarkan SP2 pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah yang sifatnya berulang dan terjadi pada tahun yang sama, Bendahara Penerimaan SKPD melakukan penyesuaian pencatatan terhadap pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah dimaksud melalui koreksi kesalahan pencatatan penerimaan daerah. 2) Berdasarkan SP2 pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah yang sifatnya tidak berulang dan terjadi pada sebelumnya, Bendahara Pengeluaran SKPKD melakukan penyesuaian pencatatan terhadap pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah dimaksud yang dibebankan pada BTT. L. PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN BELANJA
  1. 1.Ketentuan Umum Belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah, yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang mana merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran. Belanja daerah dipergunakan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Pelaksanaan belanja memuat informasi, aliran data, serta penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik. Berdasarkan Pasal 141, Pasal 150, dan Pasal 151 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pelaksanaan belanja diatur sebagai berikut:
49. a.Setiap pengeluaran harus didukung bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.
50. b.Pengeluaran kas yang mengakibatkan beban APBD tidak dapat dilakukan sebelum rancangan Perda tentang APBD ditetapkan dan diundangkan dalam Lembaran Daerah.
51. c.Pengeluaran kas tersebut di atas tidak termasuk pengeluaran keadaan darurat dan/atau keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
52. d.Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran pembantu melaksanakan pembayaran setelah: 1) meneliti kelengkapan dokumen pembayaran yang diterbitkan oleh PA/KPA beserta bukti transaksinya; 2) menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam dokumen pembayaran; dan 3) menguji ketersediaan dana yang bersangkutan.
53. e.Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu wajib menolak melakukan pembayaran dari PA/KPA apabila persyaratan tidak dipenuhi.
54. f.Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu bertanggung jawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakannya.
55. g.Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagai wajib pungut Pajak Penghasilan (PPh) dan pajak lainnya wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke Rekening Kas Umum Negara. Terkait hal tersebut di atas, Peraturan Gubernur ini mengatur beberapa ketentuan sebagai berikut:
56. a.atas persetujuan PA, Bendahara Pengeluaran SKPD dapat melimpahkan sebagian UP yang dikelolanya kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk pelaksanaan sub kegiatan pada Unit SKPD.
57. b.dalam proses belanja menggunakan UP, Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu dapat melakukan pembayaran secara sekaligus langsung kepada penyedia barang/jasa atau melalui pemberian uang panjar terlebih dahulu kepada PPTK.
58. c.pembayaran belanja secara sekaligus kepada penyedia barang/jasa atau melalui pemberian uang panjar, dilakukan dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan PA/KPA yang dituangkan dalam Nota Pencairan Dana (NPD) yang diajukan oleh PPTK.
59. d.pemberian uang panjar berdasarkan NPD dilakukan secara non tunai melalui pemindahbukuan dari rekening Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu ke rekening PPTK.
60. e.dalam hal uang panjar lebih besar dari realisasi pembayaran belanja, PPTK mengembalikan kelebihan uang panjar dimaksud kepada Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu melalui transfer ke rekening Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu. Jika uang panjar lebih kecil dari realisasi pembayaran belanja, Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu membayar kekurangannya kepada PPTK melalui transfer ke rekening PPTK.
61. f.PPTK bertanggung jawab secara formal dan materil atas penggunaan uang panjar yang diterima dari Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu.
  1. 2.Ketentuan Pelaksanaan
62. a.Pelaksanaan Belanja Menggunakan Uang Panjar 1) Pengajuan Uang Panjar a) PPTK menghitung kebutuhan uang panjar yang berdasarkan rencana pelaksanaan sub kegiatan dan DPA SKPD. b) PPTK menyiapkan NPD. c) PPTK menyampaikan NPD kepada PA/KPA untuk mendapatkan persetujuan. d) PA/KPA memberikan persetujuan terhadap NPD dan menyampaikannya kepada Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu. e) Berdasarkan NPD yang telah mendapat persetujuan PA/KPA, Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu mencairkan uang panjar sebesar yang tercantum secara non tunai melalui pemindahbukuan dari rekening Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu ke rekening PPTK. 2) Pelaksanaan Belanja a) Setelah menerima uang panjar tersebut, PPTK melakukan belanja sebagai pelaksanaan sub kegiatan yang dikelolanya. Pada saat pelaksanaan belanja, PPTK diwajibkan untuk mendapatkan bukti belanja yang sah sebagai syarat keabsahan belanja secara materiil. b) Dalam hal sampai dengan batas yang telah ditentukan atau pelaksanaan sub kegiatan telah selesai, PPTK menyusun rekapitulasi belanja yang menggunakan uang panjar dilampiri dengan bukti-bukti yang sah, untuk selanjutnya diserahkan kepada Bendahara Pengeluaran untuk diverifikasi dan sebagai bahan pertanggungjawaban belanja. c) Berdasarkan hasil verifikasi atas rekapitulasi belanja terdapat kekurangan pembayaran atas uang panjar yang diberikan, Bendahara Pengeluaran melakukan pembayaran kekurangan pembayaran tersebut secara non tunai melalui pemindahbukuan dari rekening Bendahara Pengeluaran ke rekening PPTK. d) Berdasarkan hasil verifikasi atas rekapitulasi belanja terdapat kelebihan uang panjar, PPTK melakukan pengembalian kelebihan uang panjar secara non tunai melalui pemindahbukuan dari rekening PPTK ke rekening Bendahara Pengeluaran.
63. b.Pelaksanaan Belanja Tanpa Uang Panjar 1) PPTK melakukan belanja sebagai pelaksanaan sub kegiatan yang dikelolanya dan untuk itu melakukan transaksi dengan pihak penyedia barang/jasa. 2) Atas belanja yang dilakukan, PPTK diwajibkan untuk mendapatkan bukti belanja yang sah sebagai syarat keabsahan belanja secara materiil. 3) Berdasarkan bukti-bukti belanja yang sah, PPTK menyiapkan NPD. 4) PPTK menyampaikan NPD kepada PA/KPA untuk mendapatkan persetujuan. 5) PA/KPA memberikan persetujuan terhadap NPD dan menyampaikan kepada Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu. 6) Pada saat bersamaan, PPTK menyerahkan rekapitulasi belanja disertai dengan bukti-bukti yang sah kepada Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk diverifikasi. 7) Berdasarkan NPD, Rekapitulasi Belanja, dan bukti-bukti yang sah, Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu melakukan proses pembayaran langsung secara tunai/non tunai. 8) Pembayaran secara non tunai dilakukan melalui pemindahbukuan dari rekening Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu ke rekening pihak penyedia barang/jasa.
64. c.Verifikasi Belanja oleh Bendahara Pengeluaran 1) Bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu melakukan verifikasi belanja dengan langkah sebagai berikut: a) meneliti dokumen DPA untuk memastikan bahwa belanja terkait tidak melebihi sisa anggaran. b) meneliti dokumen SPD untuk memastikan dana untuk belanja terkait telah disediakan. c) meneliti keabsahan bukti belanja termasuk bukti/pernyataan atas pencatatan/pendaftaran BMD. d) menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam bukti transaksi. 2) Apabila ditemukan ketidaksesuaian dalam proses verifikasi, Bendahara Pengeluaran akan meminta PPTK untuk melakukan perbaikan atau penyempurnaan. 3) Proses verifikasi ini menjadi dasar dalam proses penyusunan LPJ Penggunaan UP.
  1. 3.Dokumen Terkait
65. a.Dokumen pelaksanaan dan penatausahaan belanja antara lain Nota Pencairan Dana (NPD).
66. b.Bentuk dokumen pelaksanaan dan penatausahaan belanja, mengikuti Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. M. PENETAPAN BESARAN UANG PERSEDIAAN
  1. 1.Ketentuan Umum Penetapan besaran Uang Persediaan (selanjutnya disebut UP) merupakan kebijakan Pemerintah Daerah masing-masing yang ditetapkan dalam Keputusan Gubernur berdasarkan perhitungan besaran UP yang dilakukan oleh BUD. Beberapa ketentuan umum terkait penetapan besaran UP untuk setiap SKPD adalah sebagai berikut:
67. a.Besaran UP merupakan besaran belanja yang direncanakan tidak menggunakan mekanisme LS. Dengan demikian, penghitungan besaran UP didahului dengan melakukan perhitungan besaran anggaran belanja yang akan menggunakan LS.
68. b.Besaran UP dapat juga dihitung berdasarkan proporsi tertentu dari keseluruhan anggaran belanja yang ditetapkan pada DPA-SKPD.
  1. 2.Ketentuan Pelaksanaan Perhitungan besaran UP dilakukan dengan cara sebagai berikut:
69. a.Menentukan besaran rencana belanja dengan LS, yang merupakan penjumlahan antara besaran LS dari belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga, dan belanja transfer.
70. b.Menentukan keseluruhan rencana belanja yang akan menggunakan UP, dengan cara melakukan pengurangan total belanja berdasarkan DPA SKPD dengan jumlah besaran belanja LS yang sudah dihitung.
71. c.Melakukan proyeksi frekuensi berapa kali bendahara melakukan LPJ UP dalam setahun berdasarkan justifikasi dan/atau pengalaman tahun-tahun sebelumnya.
72. d.UP diajukan sekali dalam setahun, dengan besaran setinggi-tingginya 1/12 (seperdua belas) dari anggaran belanja barang/jasa pada masing- masing SKPD. N. PROSES PELIMPAHAN UANG PERSEDIAAN
  1. 1.Ketentuan Umum Pelimpahan Uang Persediaan (untuk selanjutnya disingkat Pelimpahan UP) adalah alokasi UP yang ada di Bendahara Pengeluaran untuk Bendahara Pengeluaran Pembantu. Pelimpahan UP ini bertujuan untuk memperlancar proses pelaksanaan kegiatan pada SKPD, khususnya yang dikelola oleh Kuasa Pengguna Anggaran. Pelimpahan UP digunakan untuk membiayai belanja-belanja yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu di luar LS maupun TU. Proses pelimpahan UP ini muncul karena adanya ketentuan yang mengatur bahwa Bendahara Pengeluaran Pembantu hanya berwenang untuk mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP-LS dan SPP-TU. Beberapa ketentuan umum terkait proses Pelimpahan UP adalah sebagai berikut:
73. a.Proses pelimpahan UP didasarkan pada perencanaan internal SKPD dan harus mendapatkan persetujuan dari Pengguna Anggaran (PA).
74. b.Atas persetujuan PA, Bendahara Pengeluaran SKPD dapat melimpahkan sebagian UP yang dikelolanya kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk pelaksanaan sub kegiatan pada unit SKPD, yang dilakukan secara non tunai melalui pemindahbukuan dari rekening Bendahara Pengeluaran ke rekening Bendahara Pengeluaran Pembantu.
75. c.Persetujuan PA dan besaran pelimpahan UP dituangkan dalam surat keputusan PA tentang besaran pelimpahan UP kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu dengan mempertimbangkan usul Bendahara Pengeluaran.
76. d.Besarnya jumlah uang yang dilimpahkan tersebut memperhitungkan besarnya kegiatan yang dikelola oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) serta waktu pelaksanaan kegiatan.
77. e.Atas dasar pelimpahan UP tersebut, maka Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu melakukan pencatatan pada buku- buku terkait.
78. f.Bendahara Pengeluaran Pembantu bertanggung jawab atas penggunaan UP yang dilimpahkan oleh Bendahara Pengeluaran.
79. g.Pelimpahan UP kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu berakhir ketika sub kegiatan unit SKPD yang bersangkutan telah selesai dilaksanakan dan apabila terdapat sisa uang persediaan, disetorkan secara non tunai melalui pemindahbukuan dari rekening Bendahara Pengeluaran Pembantu ke rekening Bendahara Pengeluaran.
  1. 2.Ketentuan Pelaksanaan Ketentuan pelaksanaan Pelimpahan UP adalah sebagai berikut:
80. a.Pengguna Anggaran menetapkan besaran pelimpahan UP berdasarkan usulan dari Bendahara Pengeluaran.
81. b.Bendahara Pengeluaran Pembantu mengajukan permohonan pelimpahan UP kepada Pengguna Anggaran melalui Kuasa Pengguna Anggaran.
82. c.Berdasarkan besaran pelimpahan UP yang ditetapkan oleh Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran melimpahkan UP ke rekening Bendahara Pengeluaran Pembantu.
83. d.Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu melakukan pencatatan pelimpahan UP tersebut pada buku-buku terkait. Bendahara Pengeluaran Pembantu dapat mengajukan permintaan pelimpahan UP berikutnya kepada Bendahara Pengeluaran sebesar pelimpahan UP yang terpakai disertai bukti-bukti transaksi. O. PERMINTAAN PEMBAYARAN
  1. 1.Ketentuan Umum Permintaan Pembayaran
84. a.Permintaan Pembayaran dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagai proses awal pembayaran oleh Pemerintah Daerah kepada Pihak Terkait sekaligus sebagai proses pembebanan rekening Belanja. Proses permintaan pembayaran memuat informasi, aliran data, serta penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik.
85. b.Berdasarkan Pasal 142 sampai dengan Pasal 146 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, permintaan pembayaran diatur sebagai berikut: 1) Bendahara Pengeluaran mengajukan SPP kepada PA melalui PPK SKPD berdasarkan SPD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD. 2) Pengajuan SPP kepada KPA berdasarkan pertimbangan besaran SKPD dan lokasi, disampaikan Bendahara Pengeluaran Pembantu melalui PPK Unit SKPD berdasarkan SPD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD. 3) Pengajuan SPP kepada KPA berdasarkan pertimbangan besaran anggaran Kegiatan SKPD, disampaikan Bendahara Pengeluaran pembantu melalui PPK SKPD berdasarkan SPD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD. 4) SPP yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran terdiri atas SPP UP, SPP GU, SPP TU, dan SPP LS. Sedangkan SPP yang dapat diajukan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu terdiri atas SPP TU dan SPP LS. 5) Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP UP dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran dalam rangka pengisian UP. Pengajuan SPP UP diajukan dengan melampirkan perhitungan besaran UP. 6) Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP GU dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran dalam rangka mengganti UP. Pengajuan SPP GU dilampiri dengan dokumen asli pertanggungjawaban penggunaan UP. 7) Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Pengeluaran Pembantu mengajukan SPP TU untuk melaksanakan kegiatan yang bersifat mendesak dan tidak dapat menggunakan SPP LS dan/atau SPP UP/GU. 8) Batas jumlah pengajuan SPP TU harus mendapat persetujuan dari PPKD dengan memperhatikan rincian kebutuhan dan waktu penggunaannya. Dalam hal sisa TU tidak habis digunakan dalam 1 (satu) bulan, sisa TU disetor ke Rekening Kas Umum Daerah. Pengajuan SPP TU dilampiri dengan daftar rincian rencana penggunaan dana. 9) Ketentuan batas waktu penyetoran sisa TU dikecualikan untuk: a) Kegiatan yang pelaksanaannya melebihi 1 (satu) bulan; dan/atau b) Kegiatan yang mengalami perubahan jadwal dari yang telah ditetapkan sebelumnya akibat peristiwa di luar kendali PA/KPA. 10) Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP LS dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk pembayaran: a) gaji dan tunjangan; b) kepada pihak ketiga atas pengadaan barang dan jasa; dan c) kepada pihak ketiga lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 11) Pengajuan dokumen SPP LS untuk pembayaran pengadaan barang dan jasa dapat juga dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu dalam hal PA melimpahkan sebagian kewenangannya kepada KPA. 12) Pengajuan dokumen SPP LS untuk pembayaran pengadaan barang dan jasa oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran pembantu, dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari sejak diterimanya tagihan dari pihak ketiga melalui PPTK. 13) Pengajuan SPP LS dilampiri dengan kelengkapan persyaratan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
86. c.Terkait hal tersebut di atas, Peraturan Gubernur ini mengatur beberapa ketentuan sebagai berikut: 1) Dalam rangka kelancaran pelaksanaan sub kegiatan, SKPD diberikan UP yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran SKPD. 2) Besaran UP untuk masing-masing SKPD ditetapkan dengan Keputusan Gubernur tentang besaran UP, yang ditetapkan satu kali dalam satu tahun pada awal tahun anggaran, berdasarkan pertimbangan:
87. a.ketersediaan kas di RKUD;
88. b.rencana pembayaran belanja dengan menggunakan mekanisme LS;
89. c.besaran anggaran SKPD. 3) Pengajuan SPP UP mengacu pada Keputusan Gubernur tentang besaran UP dan disertai dengan pernyataan pengguna anggaran bahwa uang persediaan akan digunakan sesuai dengan peruntukannya. 4) Besaran GU dihitung berdasarkan belanja-belanja yang telah diverifikasi oleh bendahara pengeluaran dan tidak melebihi besaran UP. Pengajuan SPP-GU terdiri atas:
90. a.Ringkasan SPP-GU;
91. b.Rincian belanja yang diajukan penggantiannya sampai dengan sub rincian objek; dan
92. c.Laporan pertanggungjawaban (LPJ) penggunaan UP. 5) Besaran TU dihitung berdasarkan pengajuan PPTK atau pihak terkait lainnya yang telah diverifikasi oleh bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu. Pengajuan permintaan pembayaran TU ini didokumentasikan dalam SPP TU yang terdiri atas:
93. a.Ringkasan SPP-TU;
94. b.Rincian belanja yang diajukan TU-nya sampai dengan sub rincian objek. 6) Belanja LS adalah belanja yang dananya ditransfer langsung dari RKUD ke rekening pihak ketiga. Meskipun demikian, pembayaran gaji dan tunjangan dikategorikan sebagai belanja LS dengan pertimbangan transfer dananya dilakukan langsung dari RKUD ke penerima (tanpa melalui rekening bendahara pengeluaran/ bendahara pengeluaran pembantu). 7) SPP-LS kepada pihak ketiga lainnya digunakan untuk pembayaran antara lain: a) hibah berupa uang; b) bantuan sosial berupa uang; c) bantuan keuangan; d) subsidi; e) bagi hasil; f) belanja tidak terduga untuk pengembalian kelebihan penerimaan yang terjadi pada tahun anggaran sebelumnya; dan g) pembayaran kewajiban pemda atas putusan pengadilan, dan rekomendasi APIP dan/atau rekomendasi BPK. 8) Pengajuan SPP-LS harus disertai dengan berbagai kelengkapan sesuai dengan jenis pengajuannya berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Pengajuan Permintaan Pembayaran LS ini didokumentasikan dalam SPP-LS yang terdiri atas: a) Ringkasan SPP-LS; dan b) Rincian belanja yang diajukan pembayarannya sampai dengan sub rincian objek. 9) Pihak ketiga berkewajiban untuk menyampaikan kode e-billing untuk pembayaran atau penyetoran pajak secara elektronik kepada PPTK.
  1. 2.Ketentuan Umum Pengadaan Barang/Jasa
95. a.Dalam rangka memenuhi kewajiban untuk meningkatkan Penggunaan Produk Dalam Negeri, peran serta usaha kecil dan koperasi dalam Pengadaan Barang/Jasa, maka: 1) Pemerintah Daerah wajib menggunakan produk usaha kecil serta koperasi dari hasil produksi dalam negeri serta mengalokasikan paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari nilai anggaran belanja barang/jasa Pemerintah Daerah. 2) Perangkat Daerah wajib menggunakan produk dalam negeri, termasuk rancang bangun dan perekayasaan nasional apabila terdapat produk dalam negeri yang memiliki penjumlahan nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) ditambah nilai Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) paling sedikit 40% (empat puluh persen). 3) Penyedia usaha non kecil atau koperasi yang melaksanakan pekerjaan wajib melakukan kerja sama usaha dengan usaha kecil dan atau koperasi dalam bentuk kemitraan, sub kontrak, atau bentuk kerja sama lainnya, jika ada usaha kecil atau koperasi yang memiliki kemampuan.
96. b.Dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas tata kelola pengadaan barang/jasa, Perangkat Daerah agar memanfaatkan sistem pengadaan yang terdiri dari SIRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan), E-Tendereing/E-Seleksi, E-Purchasing (ekatalog dan toko daring), serta E-Kontrak. Dalam hal tidak bisa dilaksanakan/tidak tersedia barang/jasa yang dibutuhkan dalam sistem, dapat dilakukan melalui Non-E-Tendering dan Non-E-Purchasing.
97. c.Dalam rangka mempermudah pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, bentuk kontrak dan bukti pertanggungjawaban dibidang yang bersangkutan, berupa: 1) Bentuk kontrak terdiri atas bukti pembelian/pembayaran, kwitansi, surat perintah kerja, surat perjanjian dan surat pesanan. 2) Bukti pembelian/pembayaran digunakan untuk pengadaan barang/jasa lainnya dengan nilai paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). 3) Kwitansi digunakan untuk pengadaan barang/jasa lainnya dengan nilai paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). 4) Surat Perintah Kerja (SPK) digunakan untuk pengadaan barang/jasa lainnya dengan nilai paling sedikit di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan nilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), jasa konsultansi dengan nilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dan pengadaan pekerjaan konstruksi dengan nilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). 5) Surat Perjanjian digunakan untuk pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dan untuk pekerjaan jasa konsultansi dengan nilai paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). 6) Surat pesanan digunakan untuk pengadaan barang/jasa melalui E- purchasing.
98. d.Guna meningkatkan pemberdayaan kepada Usaha Mikro dan Kecil dalam Pengadaan Barang/Jasa, Perangkat Daerah mengutamakan belanja Pengadaan Barang/Jasa kepada penyedia katalog elektronik (UMK dan Koperasi) dan pedagang/merchant yang bergabung dengan Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE)/Marketplace pada Bela Pengadaan.
99. e.Untuk memperlancar proses transaksi pembayaran atas belanja pengadaan barang/jasa melalui sistem katalog elektronik, toko daring/retail online termasuk Bela Pengadaan, maka: 1) Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu di masing-masing SKPD agar menggunakan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) dari Bank Pembangunan Daerah (BPD) yang bekerjasama dengan Bank BUMN. 2) Untuk transaksi barang/jasa lainnya sampai dengan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) bentuk kontrak cukup berupa bukti pembelian (nota pembelian/invoice/struk/jenis lainnya). 3) Guna memperlancar proses transaksi pembayaran atas belanja pengadaan barang/jasa secara elektronik melalui toko daring/retail online, Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu di masing-masing SKPD agar menggunakan Uang Persediaan (UP), Ganti Uang Persediaan (GUP) atau Kartu Kredit Pemerintah (KKP) dari Bank Pembangunan Daerah (BPD) yang bekerjasama dengan Bank BUMN.
100. f.Untuk meningkatkan persaingan usaha yang sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa dan kemudahan dalam transaksi melalui toko daring/online, terkait Perpajakan Daerah diberlakukan sebagai berikut: 1) Pemerintah Daerah dilarang meminta pelaku usaha untuk membuat NPWP Daerah/NPWR Daerah apabila pelaku usaha tersebut sudah memiliki NPWP. 2) Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu tidak perlu melakukan pemotongan/pemungutan pajak Daerah atas transaksi melalui toko daring/retail online termasuk Bela Pengadaan.
101. g.Kewajiban Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagai wajib pungut pajak terhadap transaksi pengadaan/pembelian barang kena pajak atau jasa kena pajak melalui sistem elektronik dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
  1. 3.Ketentuan Pelaksanaan Pengajuan Permintaan Pembayaran UP
102. a.Untuk kelancaran pelaksanaan tugas SKPD, kepada Pengguna Anggaran dapat diberikan uang persediaan yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran, yang tidak dapat dipergunakan untuk keperluan pembayaran yang diselesaikan melalui mekanisme SPP-LS.
103. b.Dalam rangka pengisian uang persediaan dilakukan sekali dalam satu tahun pada permulaan tahun anggaran setelah DPA SKPD disahkan, Bendahara Pengeluaran mengajukan SPP-UP untuk memperoleh persetujuan Pengguna Anggaran melalui PPK-SKPD.
104. c.Uang persediaan dikelola dan disimpan dalam rekening Bendahara Pengeluaran SKPD pada bank yang sama dengan bank rekening kas Daerah.
105. d.Besaran uang persediaan ditetapkan paling tinggi sebesar 1/12 (satu per dua belas) dari jumlah belanja barang dan jasa yang direncanakan menggunakan uang persediaan untuk setiap SKPD/Perangkat Daerah yang tercantum dalam APBD.
106. e.SPP-UP diajukan sekali dalam setahun, dalam jumlah global meliputi SPP-1 berupa surat pengantar SPP-UP, SPP-2 berupa ringkasan SPP-UP dan SPP-3 berupa rincian rencana penggunaan dana tanpa membebani kode rekening anggaran belanja, yang dilampiri dengan: 1) salinan SPD; dan 2) surat pernyataan untuk ditandatangani oleh Pengguna Anggaran yang menyatakan bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan untuk keperluan selain uang persediaan.
107. f.Sisa uang persediaan pada akhir tahun anggaran wajib disetor ke rekening kas Daerah paling lambat tanggal 31 Desember tahun berkenaan.
108. g.Uang persediaan digunakan untuk membiayai pengeluaran belanja barang dan jasa berikut: 1) rekening listrik, telepon, dan air bersih/air minum; 2) perjalanan dinas; 3) kegiatan yang pelaksanaannya di luar daerah; 4) bahan bakar minyak; dan 5) pengadaan barang dan jasa lainnya kepada satu penyedia atau pihak ketiga sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
109. h.Pengecualian penggunaan uang persediaan sebagaimana dimaksud pada huruf g dapat dibayarkan atas persetujuan PPKD selaku BUD.
  1. 4.Ketentuan Pelaksanaan Pengajuan Permintaan Pembayaran GU
110. a.Dalam rangka penggantian atau mengisi kembali uang persediaan yang telah digunakan, Bendahara Pengeluaran mengajukan SPP-GU untuk memperoleh persetujuan Pengguna Anggaran melalui PPK-SKPD.
111. b.SPP-GU diajukan sebesar jumlah penggunaan uang persediaan periode sebelumnya mencakup rincian obyek belanja suatu kegiatan pada masing-masing Kelompok Belanja.
112. c.Pengajuan SPP-GU tahap awal dapat dilakukan apabila uang persediaan SP2D-UP telah dibelanjakan sekurang-kurangnya 75% (tujuh puluh lima perseratus).
113. d.Pengisian kembali uang persediaan untuk tahap berikutnya melalui pengajuan SPP-GU, dapat dilakukan secara rutin tanpa menunggu penggunaan uang persediaan mencapai 75% (tujuh puluh lima perseratus), dengan memperhatikan: 1) ketersediaan dana yang tercantum dalam SPD untuk kebutuhan SKPD berkenaan; dan 2) sisa anggaran rincian obyek belanja suatu kegiatan pada Kelompok/Jenis/Obyek Belanja Belanja dalam DPA-SKPD atau Dokumen Pelaksanaan Anggaran lainnya.
114. e.Pengajuan SPP-GU dilakukan sejalan dengan penyampaian pertanggungjawaban belanja atas penggunaan uang persediaan periode sebelumnya, dan dapat diajukan lebih dari 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
115. f.Pengajuan SPP-GU meliputi dokumen SPP-1 berupa surat pengantar SPP-GU, SPP-2 berupa ringkasan pengajuan dana sebelumnya dan SPP-3 berupa rincian penggunaan dana GU sebelumnya dengan mencantumkan nilai nominal rincian obyek belanja beserta nama kegiatan untuk Kelompok/Jenis/Obyek Belanja Belanja.
116. g.Lampiran kelengkapan dokumen SPP-GU, meliputi: 1) salinan SPD; 2) surat pernyataan untuk ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang menyatakan bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan untuk keperluan selain uang persediaan; 3) rincian realisasi belanja per kegiatan untuk Kelompok/Jenis/Obyek Belanja Belanja selain gaji dan tunjangan keadaan terakhir; 4) rekapitulasi pemungutan dan penyetoran pajak disertai dengan bukti setoran pajak (SSP); dan 5) rekap bukti per rincian obyek belanja atas penggunaan uang persediaan berkenaan disertai dengan kelengkapan bukti transaksi yang sah, yang disusun secara urut.
117. h.Kelengkapan bukti transaksi yang sah sebagaimana dimaksud huruf g angka (5), diantaranya: 1) Pengadaan barang/jasa lainnya yang nilainya sampai dengan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dilakukan pengadaan/pembelian langsung dengan memperhatikan standar harga satuan barang/jasa dan harga pasar: a) Bukti pembelian sesuai mekanisme/sistem yang tersedia ditandatangani oleh Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dan/atau Penyedia. b) Kwitansi pembayaran bermaterai dengan nilai lebih dari Rp5.000.000,00, ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran/ BPP, PPTK, PA/KPA dan Penyedia (kecuali untuk pengadaan melalui e-purchasing tidak dibutuhkan tanda tangan penyedia). c) Bukti pembelian yang masuk sebagai barang persediaan dibuatkan rekap sebagai lampiran berita acara serah terima hasil pekerjaan dari PPK kepada PA/KPA diketahui oleh Pengurus Barang/ Pengurus Barang Pembantu/Penyimpan Barang. 2) Pengadaan barang/jasa lainnya yang nilainya di atas Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dilakukan pengadaan langsung oleh pejabat pengadaan dengan memperhatikan standar harga satuan barang/jasa, Harga Perkiraan Sendiri (HPS) kecuali untuk pengadaan melalui e-purchasing: a) Kwitansi belanja atau Surat Pesanan sebagai kontrak ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia. b) Kwitansi pembayaran bermaterai ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran/BPP, PPTK, PA/KPA, dan Penyedia (kecuali untuk pengadaan melalui e-purchasing tidak dibutuhkan tanda tangan penyedia). c) Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan ditandatangani Pejabat Pembuat Komitmen dan penyedia. d) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa dari Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia. e) Berita Acara Penyerahan Hasil Pekerjaan dari PPK ke PA/KPA dengan diketahui Pengurus Barang/ Penyimpan Barang untuk barang/jasa yang masuk sebagai barang persediaan. 3) SPPD rampung beserta bukti pendukung Perjalanan Dinas dilengkapi dengan Laporan Perjalanan Dinas, tiket sesuai alat transportasi yang digunakan, dan bukti penginapan dengan berpedoman pada Peraturan Gubernur tentang Perjalanan Dinas dengan ketentuan tambahan jika dalam pelaksanaan perjalanan dinas terdapat dua peserta yang menyewa penginapan dalam satu kamar yang sama, maka satuan biaya penginapan maksimum dihitung secara kumulatif terhadap dua peserta dimaksud dalam satu kegiatan. 4) Surat Undangan, Daftar Hadir Rapat, dan Notulen Rapat untuk kelengkapan bukti SPJ Makan dan Minum Rapat. 5) SK Tim dan Daftar Hadir untuk kelengkapan SPJ makan dan minum Tim. 6) Instruksi Dinas/Disposisi, Daftar Hadir untuk kelengkapan SPJ makan dan minum kegiatan. 7) Daftar pembayaran honorarium kegiatan disertai jadwal kegiatan, surat tugas (jika ada), daftar hadir, daftar penerimaan honorarium, laporan hasil kegiatan, dan dilengkapi dengan Surat Penunjukan oleh pejabat yang berwenang.
118. i.Daftar pembayaran uang lembur disertai daftar hadir lembur dilengkapi dengan Surat Perintah dari pejabat yang berwenang.
  1. 5.Ketentuan Pelaksanaan Pengajuan Permintaan Pembayaran TU
119. a.PPTK menyusun rencana kebutuhan belanja yang akan didanai TU, berdasarkan rencana sub kegiatan dan DPA-SKPD, untuk memastikan bahwa kebutuhan dana tersebut memenuhi persyaratan pengajuan permintaan belanja TU, yaitu: 1) Kegiatan yang bersifat mendesak; dan 2) Tidak dapat menggunakan SPP-LS dan/atau SPP-UP/GU.
120. b.PPTK menyiapkan rincian rencana penggunaan dana TU sebagai syarat pengajuan permintaan belanja TU yang didokumentasikan dalam Daftar Rincian Rencana Belanja TU, selanjutnya PPTK menyampaikan Daftar Rincian Rencana Belanja TU tersebut kepada PA untuk mendapatkan persetujuan.
121. c.Bendahara Pengeluaran dapat mengajukan SPP-TU dalam rangka memperoleh tambahan uang persediaan dengan persetujuan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran melalui PPK-SKPD, apabila: 1) kebutuhan dana untuk membiayai kegiatan operasional rutin melebihi saldo kas yang diperoleh melalui SP2D-UP meskipun penggunaannya belum mencapai 50% (lima puluh per seratus) yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Saldo Kas; atau 2) dibutuhkan dana untuk membiayai kegiatan operasional yang sangat mendesak dan atau tidak dapat ditunda pelaksanaannya sementara saldo kas yang tersedia tidak mencukupi, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Saldo Kas; atau 3) dibutuhkan dana untuk membiayai satu kegiatan yang dijadwalkan akan dilaksanakan dalam jangka waktu satu bulan ke depan yang dibuktikan dengan jadwal kegiatan.
122. d.SPP-TU dapat diajukan dengan kriteria sebagai berikut: 1) dipergunakan paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal penerbitan SP2D-TU, dan apabila tidak habis digunakan dalam kurun waktu tersebut maka sisa dana TU harus disetor seluruhnya ke rekening Kas Daerah; 2) apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak dipenuhi, maka Bendahara Pengeluaran tidak dapat lagi diberikan TU untuk kegiatan bersangkutan sepanjang sisa tahun anggaran berkenaan; dan 3) Setiap akhir bulan posisi dana TU wajib dilaporkan dalam SPJ Administratif dan Fungsional, dengan ketentuan terhadap dana TU yang masih berupa panjar kegiatan dilaporkan sebagai bagian dari Sisa Kas di Bendahara Pengeluaran dengan penjelasan Sisa Panjar di Bendahara Pengeluaran Pembantu.
123. e.Penggunaan dana TU dapat melampaui 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal penerbitan SP2D-TU, apabila: 1) kegiatan yang akan dilaksanakan tidak dapat terputus dan waktu efektifnya melebihi 1 (satu) bulan; 2) selama kegiatan berjalan ternyata mengalami penundaan dari jadwal yang telah ditetapkan yang diakibatkan oleh peristiwa di luar kendali Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna; dan 3) Keadaan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dilaporkan kepada Kuasa BUD pada saat pengajuan atau sebelum berakhirnya batas waktu penggunaan dana TU, dengan tetap mematuhi ketentuan angka 2) huruf c) di atas.
124. f.Setiap pengajuan SPM-TU harus memperoleh persetujuan dari PPKD selaku BUD apabila: 1) nilainya di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); dan atau 2) penggunaannya diperkirakan melebihi 30 (tiga puluh) hari sesuai surat pernyataan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang dilengkapi dengan jadwal pelaksanaan kegiatan berkenaan.
125. g.Penggunaan uang persediaan sehubungan dengan pengajuan SPP-TU dilakukan sesuai rencana kebutuhan dana yang tercantum dalam SPP- TU, dan tidak dapat dipergunakan untuk keperluan kegiatan lainnya.
126. h.Sisa dana TU yang telah disetor ke rekening Kas Daerah mengurangi penyediaan dana dalam SPD dan tidak dapat diminta kembali.
127. i.Pengajuan SPP-TU suatu kegiatan tidak dikaitkan dengan pengajuan SPP-TU kegiatan lainnya, dan hanya dapat dilakukan: 1) apabila penggunaan dana TU kegiatan bersangkutan pada periode sebelumnya telah di SPJ-kan; dan 2) apabila rencana kebutuhan dana dalam SPP-TU tidak melebihi anggaran belanja yang tercantum dalam DPA-SKPD atau Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lainnya.
128. j.Pengajuan SPP-TU meliputi dokumen SPP-1 berupa surat pengantar SPP-TU, SPP-2 berupa ringkasan pengajuan dana sebelumnya dan SPP-3 berupa rincian rencana penggunaan dana TU dengan mencantumkan nama dan kode kegiatan beserta nilai nominal rincian obyek belanja yang diajukan.
129. k.Lampiran kelengkapan dokumen SPP-TU, meliputi: 1) salinan SPD; 2) rincian realisasi belanja per kegiatan untuk Kelompok/Jenis/Obyek Belanja Belanja selain gaji dan tunjangan keadaan terakhir; 3) surat keterangan yang memuat penjelasan keperluan pengisian tambahan uang persediaan; 4) surat pernyataan untuk ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang menyatakan bahwa uang yang diminta tidak dapat dibayarkan melalui mekanisme penerbitan SPP-LS; dan 5) surat permohonan untuk ditandatangani Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran ditujukan kepada PPKD selaku BUD, apabila pengajuan TU nilainya di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) atau penggunaannya diperkirakan melebihi 30 (tiga puluh) hari yang dilengkapi dengan jadwal pelaksanaan kegiatan berkenaan.
130. l.Rincian Anggaran Biaya (RAB) Kegiatan yang hendak dilaksanakan oleh PPTK.
  1. 6.Ketentuan Pelaksanaan Pengajuan Permintaan Pembayaran LS
131. a.SPP Langsung (SPP-LS) diajukan untuk pembayaran langsung kepada pihak ketiga dengan jumlah tagihan yang telah ditetapkan.
132. b.SPP-LS dapat dikelompokkan menjadi 5 lima) jenis, meliputi: 1) SPP-LS Gaji dan Tunjangan; 2) SPP-LS Belanja Pegawai selain Gaji dan Tunjangan; 3) SPP-LS Pengadaan Barang dan Jasa; 4) SPP-LS kepada Pihak Ketiga Lainnya; dan 5) SPP-LS Pengeluaran Pembiayaan.
133. c.Pengajuan Permintaan Pembayaran LS Gaji dan Tunjangan 1) PPTK menyiapkan rekapitulasi daftar gaji dan tunjangan sebagai dokumen pengajuan permintaan pembayaran LS Gaji dan Tunjangan. 2) Daftar gaji dan tunjangan; 3) Rekapitulasi daftar gaji dan tunjangan dilengkapi: a) Daftar perubahan data pegawai yang ditandatangani oleh pejabat sesuai kewenangan; b) Salinan dokumen pendukung perubahan data pegawai yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang meliputi:
(1)gaji induk;
(2)gaji susulan;
(3)kekurangan gaji;
(4)gaji terusan;
(5)SK CPNS;
(6)SK PNS;
(7)SK kenaikan pangkat;
(8)SK jabatan;
(9)kenaikan gaji berkala;
(10)surat pernyataan pelantikan;
(11)surat pernyataan melaksanakan tugas;
(12)fotokopi surat nikah;
(13)fotokopi akte kelahiran;
(14)surat keterangan pemberhentian pembayaran (SKPP) gaji;
(15)surat keterangan masih sekolah/kuliah;
(16)surat pindah; dan
(17)surat kematian. Kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada angka (1) sampai dengan angka (17) disesuaikan dengan peruntukannya. c) Berdasarkan rekapitulasi daftar gaji dan tunjangan dan dokumen pendukung, Bendahara Pengeluaran memverifikasi rencana belanja gaji dan tunjangan dengan langkah antara lain:
(1)meneliti dokumen DPA untuk memastikan bahwa belanja gaji dan tunjangan yang akan diajukan tidak melebihi sisa anggaran;
(2)meneliti dokumen SPD terkait untuk memastikan dana untuk belanja gaji dan tunjangan yang akan diajukan telah disediakan; dan
(3)Meneliti validitas perhitungan dokumen daftar gaji. d) Berdasarkan hasil verifikasi, Bendahara Pengeluaran menyiapkan pengajuan permintaan pembayaran LS Gaji dan Tunjangan yang didokumentasikan dalam SPP-LS Gaji dan Tunjangan. Pengajuan tersebut disampaikan kepada PA melalui PPK-SKPD.
1. d.SPP-LS Belanja Pegawai selain Gaji dan Tunjangan, untuk pembayaran kepada pihak yang berhak selain gaji dan tunjangan, meliputi: 1) Jenis belanja pegawai berupa tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja, prestasi kerja, kondisi kerja, kelangkaan profesi, tempat bertugas, uang makan (uang lauk pauk) dan tambahan penghasilan lainnya berdasarkan pertimbangan objektif. 2) Kelengkapan dokumen Belanja Pegawai selain Gaji dan Tunjangan: a) daftar perhitungan pembayaran dilengkapi dengan daftar rekapitulasi kehadiran untuk pembayaran tambahan penghasilan seperti tunjangan kinerja, uang makan, dan penghasilan lainnya. b) untuk kelancaran pembayaran tambahan penghasilan pada akhir tahun anggaran yang dikaitkan dengan daftar hadir, dapat dibayarkan penuh dan jika terdapat kelebihan pembayaran dilakukan pengembalian pada akhir bulan bersangkutan atau awal bulan berikutnya. c) SSP PPh Pasal 21 yang telah ditandatangani bendahara pengeluaran. d) surat Keputusan Pejabat yang berwenang dan dokumen lain yang dipersyaratkan menurut ketentuan yang berlaku. e) surat pernyataan bersedia mengembalikan dari yang bersangkutan atas pembayaran tunjangan, uang makan, dan penghasilan lainnya. f) kwitansi sesuai nama penerima, dan jika terdapat lebih dari satu penerima, dalam kwitansi ditandatangani oleh satu orang penerima yang tertera dalam daftar “Nomor Urut Satu” dkk dilampiri dengan Daftar Lampiran yang ditandatangani oleh masing-masing penerima. 3) Pembayaran tambahan penghasilan dilakukan berdasarkan kondisi/posisi pegawai pada hari kerja pertama bulan yang bersangkutan, yang berarti jika terdapat mutasi/promosi pegawai setelah hari kerja pertama dalam bulan berjalan, maka pembayaran perubahan penghasilan terhadap jabatannya dilakukan mulai bulan berikutnya.
2. e.Pengajuan Permintaan Pembayaran LS Pengadaan Barang dan Jasa 1) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu menyiapkan LS Pengadaan Barang dan Jasa dengan mengacu kepada berita acara dan dokumen pengadaan, dengan kelengkapan dokumen disesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan jenis atau sifat pengadaan barang dan jasa yang dilakukan, antara lain sebagai berikut: a) dokumen kontrak; b) berita acara pemeriksaan; c) berita acara kemajuan pekerjaan; d) berita acara penyelesaian pekerjaan; e) berita acara serah terima barang dan jasa; f) berita acara pembayaran; g) surat jaminan bank; h) surat referensi/keterangan bank; i) jaminan pembayaran dari bank yang sama dengan bank RKUD; j) surat pernyataan kesanggupan dari pihak lain/rekanan untuk menyelesaikan pekerjaan seratus persen sampai dengan berakhir masa kontrak; dan k) dokumen lain yang dipersyaratkan untuk kontrak-kontrak yang dananya sebagian atau seluruhnya bersumber dari penerusan pinjaman/hibah luar negeri. 2) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu memverifikasi rencana belanja pengadaan barang dan jasa dengan langkah antara lain: a) meneliti dokumen SPD terkait untuk memastikan dana untuk belanja pengadaan barang dan jasa yang akan diajukan telah disediakan; b) meneliti dokumen DPA untuk memastikan bahwa belanja pengadaan barang dan jasa yang akan diajukan tidak melebihi sisa anggaran; dan c) meneliti kelengkapan dan validitas perhitungan atas tagihan pihak ketiga, Berita Acara Serah Terima (BAST), dan dokumen pengadaan barang dan jasa. 3) Berdasarkan hasil verifikasi, Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu menyiapkan pengajuan permintaan pembayaran LS Pengadaan Barang dan Jasa yang didokumentasikan dalam SPP-LS Pengadaan Barang dan Jasa. 4) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu mengajukan persetujuan permintaan pembayaran LS Pengadaan Barang dan Jasa tersebut kepada PA/KPA melalui PPK-SKPD/PPK- unit SKPD. 5) Pengadaan jasa konsultansi dengan nilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), pengadaan barang dan jasa lainnya dengan nilai diatas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan nilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dan pengadaan pekerjaan konstruksi dengan nilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dilakukan dengan pengadaan langsung oleh pejabat pengadaan dengan dokumen pertanggungjawaban terdiri dari: a) SPK ditandatangani oleh PPK dan Penyedia; b) berita acara pembayaran yang ditanda tangani oleh PA/KPA dan Penyedia; c) kwitansi pembayaran bermaterai ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran/BPP, PPTK, PA/KPA, dan Penyedia; d) setelah pekerjaan selesai 100% sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam kontrak, Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk serah terima Pekerjaan dan Barang/Jasa; e) berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan ditandatangani Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia; f) berita acara serah terima hasil pekerjaan pengadaan Barang/Jasa dari Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia; g) berita acara penyerahan hasil pekerjaan dari PPK ke PA/KPA dengan diketahui Pengurus Barang/ Penyimpan Barang untuk barang/jasa yang diakui sebagai barang persediaan/aset tetap; dan h) Melampirkan bukti sudah menginput e-kontrak pada aplikasi SPSE berupa screenshot. 6) Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai diatas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dilakukan seleksi dengan dokumen pertanggungjawaban terdiri dari: a) perjanjian ditandatangani oleh PPK dan Penyedia; b) berita acara pembayaran yang ditanda tangani oleh PA/KPA dan Penyedia; c) kwitansi pembayaran bermaterai ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran/BPP, PPTK, PA/KPA, dan Penyedia; d) setelah pekerjaan selesai 100% sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam kontrak, Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk serah terima Pekerjaan dan Barang/Jasa; e) berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan ditandatangani Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia; f) berita acara serah terima hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa dari Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia; dan g) berita acara penyerahan hasil pekerjaan dari PPK ke PA/KPA dengan diketahui Pengurus Barang/Pengurus Barang Pembantu/sebutan lain. 7) Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai paling sedikit diatas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk dilakukan dengan tender oleh Kelompok Kerja Pemilihan, dengan dokumen pertanggungjawaban terdiri dari: a) perjanjian ditandatangani oleh PPK dan Penyedia; b) berita acara pembayaran yang ditanda tangani oleh PA/KPA dan Penyedia; c) kwitansi pembayaran bermaterai ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran/BPP, PPTK, PA/KPA, dan Penyedia; d) setelah pekerjaan selesai 100% sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam kontrak, Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk Pemeriksaan dan serah terima Pekerjaan Barang/Jasa; e) berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan ditandatangani Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia; f) berita acara serah terima hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa dari Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia; dan g) berita acara penyerahan hasil pekerjaan dari PPK ke PA/KPA dengan diketahui Pengurus Barang/Pengurus Barang Pembantu/sebutan lain. 8) Dikecualikan dari ketentuan kelengkapan dokumen diatas adalah bentuk pembayaran tertentu yang nilainya kecil dan atau dalam pelaksanaannya tidak dapat dilakukan melalui mekanisme SPP-LS, seperti pembayaran: a) tagihan atas pembelian barang/jasa secara berlangganan seperti penggunaan daya/jasa listrik, telpon atau jasa telekomunikasi lainnya, dan air; b) pengadaan tanah untuk kepentingan umum dalam jumlah dan nilai tertentu atau menurut keadaan tertentu yang tidak memungkinkan dilaksanakan melalui mekanisme SPP-LS; dan c) Kegiatan akhir tahun yang tidak memungkinkan dilaksanakan dengan mekanisme SPP-LS.
3. f.Pengajuan Permintaan Pembayaran LS Kepada Pihak Ketiga Lainnya 1) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu menyiapkan LS Kepada Pihak Ketiga Lainnya dengan mengacu kepada Keputusan Gubernur dan dokumen pendukung lainnya. 2) Besaran Pengajuan LS kepada pihak ketiga lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, dihitung berdasarkan Keputusan Gubernur dan/atau dokumen pendukung lainnya yang telah diverifikasi oleh bendahara pengeluaran. 3) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu memverifikasi rencana pembayaran kepada pihak ketiga lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dengan langkah antara lain: a) meneliti dokumen DPA untuk memastikan bahwa pembayaran kepada Pihak Ketiga lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang akan diajukan tidak melebihi sisa anggaran; b) meneliti dokumen SPD terkait untuk memastikan dana untuk pembayaran kepada Pihak Ketiga lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang akan diajukan telah disediakan; dan c) meneliti kelengkapan dan validitas perhitungan berdasarkan Keputusan Gubernur dan/atau dokumen pendukung lainnya. 4) Berdasarkan hasil verifikasi, Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu mengajukan Permintaan LS kepada Pihak Ketiga lainnya yang didokumentasikan dalam SPP-LS kepada Pihak Ketiga lainnya. 5) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu mengajukan persetujuan permintaan pembayaran LS pihak ketiga lainnya tersebut kepada PA/KPA melalui PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD.
4. g.Pengajuan SPP-LS dilampiri dengan kelengkapan dokumen sah yang dipersyaratkan sesuai peruntukannya berdasarkan ketentuan tersebut di atas, meliputi: 1) SPP-LS Gaji & Tunjangan, antara lain: a) Daftar gaji berdasarkan perhitungan sesuai Surat Keputusan Kepegawaian dan atau dokumen terkait lainnya yang diterbitkan oleh pejabat berwenang, dalam rangka pembayaran gaji induk, gaji susulan, kekurangan gaji, gaji terusan, uang duka wafat/tewas dan pembayaran lainnya terkait gaji dan tunjangan; b) Surat Keputusan Kepegawaian meliputi SK CPNS, SK PNS, SK Kenaikan Pangkat, SK Jabatan, Surat Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala, Surat Pernyataan Pelantikan, Surat Pernyataan Masih Menduduki Jabatan yang diterbitkan setiap awal tahun anggaran, Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas, dan Surat Keputusan Kepegawaian lainnya; d) Fotocopy Surat Nikah; e) Fotocopy Akte Kelahiran; f) Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP) Gaji; g) Daftar Potongan Sewa Rumah Dinas; h) Surat Keterangan Masih Sekolah/Kuliah; i) Surat Pindah; j) Surat Kematian; k) Surat pernyataan Bendahara Pengeluaran diketahui Pengguna Anggaran yang menyatakan bahwa angka yang tercantum dalam gaji adalah berdasarkan perhitungan atas dokumen kepegawaian sesuai ketentuan gaji yang berlaku; dan l) Dokumen terkait lainnya sesuai Peraturan Perundang-undangan mengenai penghasilan pimpinan dan anggota DPRD serta gaji dan tunjangan Gubernur/Wakil Gubernur. 2) SPP-LS Belanja Pegawai selain Gaji dan Tunjangan, antara lain: a) Daftar perhitungan pembayaran dilengkapi dengan daftar rekapitulasi kehadiran untuk pembayaran tambahan penghasilan seperti tunjangan kinerja, uang makan, dan penghasilan lainnya; b) Untuk kelancaran pembayaran tambahan penghasilan pada akhir tahun anggaran yang dikaitkan dengan daftar hadir, dapat dibayarkan penuh dan jika terdapat kelebihan pembayaran dilakukan pengembalian pada akhir bulan bersangkutan atau awal bulan berikutnya; c) SSP PPh Pasal 21 yang telah ditandatangani bendahara pengeluaran; d) Surat Keputusan Pejabat yang berwenang dan dokumen lain yang dipersyaratkan menurut ketentuan yang berlaku; e) Surat pernyataan bersedia mengembalikan dari yang bersangkutan atas pembayaran tunjangan, uang makan, dan penghasilan lainnya; dan f) Kwitansi sesuai nama penerima, dan jika terdapat lebih dari satu penerima, dalam kwitansi ditandatangani oleh satu orang penerima yang tertera dalam daftar “Nomor Urut Satu” dkk dilampiri dengan Daftar Lampiran yang ditandatangani oleh masing-masing penerima. 3) SPP-LS Pengadaan Barang dan Jasa, antara lain: a) salinan surat rekomendasi dari SKPD teknis terkait; b) SSP PPN dan PPh disertai faktur pajak (PPN) yang telah ditandatangani wajib pajak; c) dokumen pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada persyaratan tersebut di atas; d) surat angkutan atau konosemen apabila pengadaan barang dilaksanakan di luar wilayah kerja; e) surat pemberitahuan potongan denda keterlambatan pekerjaan dari PPTK apabila pekerjaan mengalami keterlambatan; f) foto/buku/dokumentasi tingkat kemajuan/ penyelesaian pekerjaan; g) khusus untuk pekerjaan konsultan yang perhitungan harganya menggunakan biaya personil (billing rate), berita acara prestasi kemajuan pekerjaan dilampiri dengan bukti kehadiran dari tenaga konsultan sesuai pentahapan waktu pekerjaan dan bukti penyewaan/pembelian alat penunjang serta bukti pengeluaran lainnya berdasarkan rincian dalam surat penawaran; h) Dalam hal pengadaan Belanja Modal Tanah dilakukan melalui mekanisme LS, di samping dokumen-dokumen yang terkait seperti tersebut di atas, juga dilengkapi dengan dokumen-dokumen lain yakni Berita acara rapat panitia, Surat Penawaran Harga, Berita Acara Negosiasi, Berita Acara Kesepakatan Harga Ganti Rugi (Belanja Modal Tanah Massal, Daftar Nominatif (Belanja Modal Tanah Masal), Telaahan Staf/Laporan Panitia, Nomor Rekening Bank Pemilik Tanah; dan i) Dalam kondisi tertentu untuk menjamin kelancaran pembayaran kepada pihak ketiga yang penyelesaian pekerjaannya sampai akhir tahun anggaran, dapat dibayarkan penuh sesuai kontrak sepanjang pihak ketiga melengkapi jaminan pembayaran di bank yang diblokir atas nama BUD berdasarkan permintaan pihak ketiga kepada bank. 4) SPP-LS Belanja PPKD, antara lain: a) salinan surat rekomendasi dari SKPD teknis terkait; b) proposal/permohonan yang disetujui oleh Gubernur; c) naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) khusus belanja hibah; d) photocopy buku tabungan atau rekening giro calon penerima; e) kwitansi bermaterai; f) surat Keputusan Pejabat Yang Berwenang; dan g) dokumen lain yang dipersyaratkan menurut ketentuan yang berlaku.
  1. 7.Dokumen Terkait
5. a.Dokumen permintaan pembayaran, sebagai berikut: 1) SPP-UP; 2) SPP-GU; 3) SPP-TU; 4) SPP-LS Gaji dan Tunjangan; 5) SPP-LS Barang dan Jasa; dan 6) SPP-LS Pihak Ketiga Lainnya.
6. b.Bentuk dokumen permintaan pembayaran, mengikuti Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan. P. PERINTAH MEMBAYAR
  1. 1.Ketentuan Umum Perintah membayar adalah kewenangan yang dimiliki Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk belanja yang telah dianggarkan dalam DPA SKPD. Perintah membayar didahului dengan proses verifikasi belanja oleh PPK SKPD yang sekaligus menandai pengakuan belanja tersebut. Proses perintah membayar memuat informasi, aliran data, serta penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik. Berdasarkan Pasal 147 dan Pasal 148 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perintah membayar diatur sebagai berikut:
7. a.Berdasarkan pengajuan SPP-UP, PA mengajukan permintaan UP kepada Kuasa BUD dengan menerbitkan SPM-UP.
8. b.Berdasarkan pengajuan SPP-GU, PA mengajukan penggantian UP yang telah digunakan kepada Kuasa BUD dengan menerbitkan SPM-GU.
9. c.Berdasarkan pengajuan SPP-TU, PA/KPA mengajukan permintaan TU kepada Kuasa BUD dengan menerbitkan SPM-TU.
10. d.Berdasarkan SPP-LS yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran pembantu, PPK-SKPD/PPK Unit SKPD melakukan verifikasi atas: 1) kebenaran materiil surat bukti mengenai hak pihak penagih; 2) kelengkapan dokumen yang menjadi persyaratan/sehubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang/jasa; dan 3) ketersediaan dana yang bersangkutan.
11. e.Berdasarkan hasil verifikasi, PA/KPA memerintahkan pembayaran atas Beban APBD melalui penerbitan SPM-LS kepada BUD.
12. f.Dalam hal hasil verifikasi tidak memenuhi syarat, PA/KPA tidak menerbitkan SPM-LS.
13. g.PA/KPA mengembalikan dokumen SPP-LS dalam hal hasil verifikasi tidak memenuhi syarat, paling lambat 1 (satu) hari terhitung sejak diterimanya SPP. Terkait hal tersebut di atas, Peraturan Gubernur ini mengatur beberapa ketentuan sebagai berikut:
14. a.PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD melakukan verifikasi kelengkapan dan keabsahan pengajuan permintaan pembayaran dari Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu.
15. b.Perintah pembayaran diajukan oleh Pengguna Anggaran kepada Kuasa BUD dan didokumentasikan dalam SPM yang disiapkan oleh PPK- SKPD/PPK-Unit SKPD setelah sebelumnya melakukan verifikasi kelengkapan dan keabsahan pengajuan pembayaran
16. c.Jenis SPM terdiri atas: 1) SPM-UP; 2) SPM-GU; 3) SPM-TU; 4) SPM-LS Gaji dan Tunjangan; 5) SPM-LS Pengadaan Barang dan Jasa; dan 6) SPM-LS Pihak ketiga lainnya.
17. d.PPK-Unit SKPD berwenang melakukan verifikasi kelengkapan dan keabsahan hanya untuk pengajuan permintaan pembayaran LS dan/atau TU dari Bendahara Pengeluaran Pembantu.
18. e.PA/KPA dilarang menerbitkan SPM yang membebani tahun anggaran berkenaan setelah tahun anggaran berakhir.
19. f.Dalam hal PA/KPA berhalangan sementara, yang bersangkutan dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani SPM berdasarkan Surat Tugas PA/KPA.
20. g.Dalam hal PA/KPA berhalangan tetap, penunjukkan pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani SPM ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
21. h.PPK-SKPD/PPK Unit SKPD dalam penerbitan setiap SPM, melakukan pencatatan pada register SPM.
  1. 2.Ketentuan Pelaksanaan
22. a.Perintah Membayar UP 1) Berdasarkan SPP-UP yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran, PPK-SKPD melakukan verifikasi dengan cara meneliti kesesuaian besaran UP dengan SK Gubernur. 2) Dalam hal hasil verifikasi dinyatakan sesuai, PPK-SKPD menyiapkan rancangan Perintah Membayar UP yang didokumentasikan dalam draft SPM-UP untuk ditandatangani oleh Pengguna Anggaran. 3) PA menandatangani dan menerbitkan SPM-UP paling lama 2 (dua) hari sejak proses verifikasi dinyatakan lengkap dan sah, untuk kemudian disampaikan kepada Kuasa BUD, dengan dilengkapi: 4) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak PA; dan 5) Surat Pernyataan Verifikasi PPK-SKPD.
23. b.Perintah Membayar GU 1) PPK-SKPD melakukan verifikasi atas SPP-GU dan LPJ Penggunaan UP beserta bukti-bukti transaksinya yang diterima dari Bendahara Pengeluaran dengan langkah berikut: a) Meneliti dokumen DPA untuk memastikan bahwa belanja terkait tidak melebihi sisa anggaran; b) Meneliti dokumen SPD untuk memastikan dana untuk belanja terkait telah disediakan; c) Meneliti kelengkapan dan keabsahan bukti-bukti transaksi dan dokumen perpajakan terkait; dan d) Meneliti kesesuaian jumlah perhitungan pengajuan GU, LPJ Penggunaan UP, dan bukti-bukti transaksinya. 2) Apabila didapatkan ketidaklengkapan dan/atau ketidakabsahan dan/atau ketidaksesuaian, PPK-SKPD meminta perbaikan dan/atau penyempurnaan kepada Bendahara Pengeluaran paling lambat 1 (satu) hari sejak diterimanya SPP-GU. 3) Dalam hal hasil verifikasi dinyatakan lengkap dan sah, PPK SKPD menyiapkan pengajuan Perintah Membayar GU yang didokumentasikan dalam draft SPM-GU untuk ditandatangani oleh Pengguna Anggaran. 4) Pengguna Anggaran menandatangani dan menerbitkan SPM-GU paling lama 2 (dua) hari sejak proses verifikasi dinyatakan lengkap dan sah untuk kemudian disampaikan kepada Kuasa BUD, dengan dilengkapi: a) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak PA; dan b) Surat Pernyataan Verifikasi PPK-SKPD yang dilampiri checklist kelengkapan dokumen.
24. c.Perintah Membayar TU 1) Berdasarkan pengajuan SPP-TU oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu yang disertai dengan Daftar Rincian Rencana Belanja TU, PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD melakukan verifikasi dengan langkah sebagai berikut: a) Meneliti dokumen DPA untuk memastikan bahwa belanja terkait tidak melebihi sisa anggaran; b) Meneliti dokumen SPD untuk memastikan dana untuk belanja terkait telah disediakan; dan c) Meneliti kelengkapan dan keabsahan persyaratan pengajuan permintaan Perintah Membayar TU. 2) Apabila didapatkan ketidaklengkapan dan/atau ketidakabsahan dan/atau ketidaksesuaian, PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD meminta perbaikan dan/atau penyempurnaan kepada Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu paling lambat 1 (satu) hari sejak diterimanya SPP-TU. 3) Dalam hal hasil verifikasi dinyatakan lengkap dan sah, PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD menyiapkan pengajuan Perintah Membayar TU yang didokumentasikan dalam draft SPM-TU untuk ditandatangani oleh Pengguna Anggaran. 4) PA/KPA menandatangani dan menerbitkan SPM-TU paling lama 2 (dua) hari sejak proses verifikasi dinyatakan lengkap dan sah untuk kemudian disampaikan kepada Kuasa BUD, dengan dilengkapi: a) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak PA/KPA; dan b) Surat Pernyataan Verifikasi PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD yang dilampiri checklist kelengkapan dokumen.
25. d.Perintah Membayar LS 1) Berdasarkan pengajuan SPP-LS oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu yang dilengkapi dengan dokumen-dokumen pendukungnya, PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD melakukan verifikasi dengan langkah berupa: a) meneliti dokumen DPA untuk memastikan bahwa belanja terkait tidak melebihi sisa anggaran; b) meneliti dokumen SPD untuk memastikan dana untuk belanja terkait telah disediakan; c) meneliti kelengkapan dokumen sesuai dengan jenis pengajuannya berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana yang tersimpan dalam dokumentasi di sistem; d) meneliti keabsahan dokumen-dokumen pendukung; dan e) meneliti kesesuaian jumlah perhitungan pengajuan LS dengan dokumen pendukungnya. 2) Apabila didapatkan ketidaklengkapan dan/atau ketidakabsahan dan/atau ketidaksesuaian, PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD meminta perbaikan dan/atau penyempurnaan kepada Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu paling lambat 1 (satu) hari sejak diterimanya SPP-LS. 3) Dalam hal hasil verifikasi dinyatakan lengkap dan sah, PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD menyiapkan pengajuan Perintah Membayar LS yang didokumentasikan dalam draft SPM-LS untuk ditandatangani oleh PA/KPA. 4) PA/KPA menandatangani dan menerbitkan SPM-LS paling lama 2 (dua) hari sejak proses verifikasi dinyatakan lengkap dan sah untuk kemudian disampaikan kepada Kuasa BUD, dengan dilengkapi: a) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak PA/KPA; dan b) Surat Pernyataan Verifikasi PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD yang dilampiri checklist kelengkapan dokumen. 5) Penerbitan SPM-LS dapat dilakukan dengan menerapkan ETP yang dicetak dan dikirim secara online dalam bentuk file kepada Kuasa BUD.
  1. 3.Dokumen Terkait
26. a.Dokumen perintah membayar, sebagai berikut: 1) SPM-UP; 2) SPM-GU; 3) SPM-TU; dan 4) SPM-LS.
27. b.Bentuk dokumen perintah membayar, mengikuti Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Q. PERINTAH PENCAIRAN DANA
  1. 1.Ketentuan Umum Perintah pencairan dana dibuat oleh Kuasa BUD untuk mengeluarkan sejumlah uang dari RKUD berdasarkan SPM yang diterima dari PA/KPA. Perintah pencairan dana tersebut ditujukan kepada bank operasional mitra kerjanya untuk mencairkan dana di RKUD dengan tujuan pembayaran kepada pihak-pihak terkait sesuai jenis SPM dan SPP yang diajukan. Proses perintah pencairan dana memuat informasi, aliran data, serta penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik. Berdasarkan Pasal 149 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pengaturan perintah pencairan dana adalah sebagai berikut:
28. a.Kuasa BUD menerbitkan SP2D berdasarkan SPM yang diterima dari PA/KPA yang ditujukan kepada bank operasional mitra kerjanya.
29. b.Penerbitan SP2D paling lama 2 (dua) hari sejak SPM diterima.
30. c.Dalam rangka penerbitan SP2D, Kuasa BUD berkewajiban untuk: 1) meneliti kelengkapan SPM yang diterbitkan oleh PA/KPA berupa Surat Pernyataan Tanggung Jawab PA/KPA; 2) menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBD yang tercantum dalam perintah pembayaran; 3) menguji ketersediaan dana Kegiatan yang bersangkutan; dan 4) memerintahkan pencairan dana sebagai dasar Pengeluaran Daerah.
31. d.Kuasa BUD tidak menerbitkan SP2D yang diajukan PA/KPA apabila: 1) tidak dilengkapi Surat Pernyataan Tanggung Jawab PA/KPA; dan/atau 2) pengeluaran tersebut melampaui pagu.
32. e.Kuasa BUD mengembalikan dokumen SPM dalam hal SP2D tidak diterbitkan paling lambat 1 (satu) hari terhitung sejak diterimanya SPM. Terkait hal tersebut di atas, Peraturan Gubernur ini mengatur beberapa ketentuan sebagai berikut:
33. a.Perintah Pencairan Dana disampaikan kepada Bank dengan memuat informasi tentang: 1) Baki Rekening yang akan dicairkan; 2) Jumlah total dana RKUD yang dicairkan; dan 3) Tujuan pembayaran dari jumlah total tersebut yang terinci menjadi: a) pihak penerima non-pihak ketiga atau pihak ketiga penyedia barang/jasa; dan b) potongan yang bersifat transitoris, diperlakukan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada BAB V huruf C.
34. b.Dalam hal telah dilakukan integrasi sistem antara Kuasa BUD dengan Bank, harus dipastikan informasi yang dipersyaratkan dalam Perintah Pencairan Dana tersampaikan antara kedua belah pihak dengan tetap memperhatikan keamanan digital pada sistem masing-masing.
  1. 2.Ketentuan Pelaksanaan
35. a.Berdasarkan pengajuan SPM oleh PA/KPA yang disertai Surat Pernyataan Verifikasi PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak PA/KPA, Kuasa BUD melakukan verifikasi dengan langkah-langkah sebagai berikut: 1) meneliti dokumen DPA untuk memastikan bahwa belanja terkait tidak melebihi sisa anggaran; 2) meneliti dokumen SPD untuk memastikan dana untuk belanja terkait telah disediakan; 3) meneliti dan memastikan kelengkapan dokumen yang menjadi persyaratan pengajuan SPM; dan 4) menguji kebenaran perhitungan tagihan atas Beban APBD yang tercantum dalam perintah pembayaran.
36. b.Kuasa BUD tidak menerbitkan SP2D yang diajukan PA dan/ atau KPA apabila: 1) tidak dilengkapi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak PA/KPA; 2) tidak dilengkapi Surat Pernyataan Verifikasi PPK-SKPD/PPK Unit SKPD yang dilampiri checklist kelengkapan dokumen; dan 3) belanja tersebut melebihi sisa anggaran dan/atau dana tidak tersedia.
37. c.Dalam hal terjadi ketidaksesuaian dan/atau ketidaklengkapan dalam proses verifikasi tersebut, Kuasa BUD mengembalikan dokumen SPM paling lambat 1 (satu) hari terhitung sejak diterimanya SPM.
38. d.Dalam hal proses verifikasi dinyatakan lengkap, Kuasa BUD menerbitkan Perintah Pencairan Dana yang didokumentasikan dalam SP2D.
  1. 3.Dokumen Terkait
39. a.Dokumen perintah pencairan dana, sebagai berikut: 1) SP2D-UP; 2) SP2D-GU; 3) SP2D-TU; dan 4) SP2D-LS.
40. b.Bentuk dokumen perintah pencairan dana, mengikuti Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. R. PEMBUKUAN BENDAHARA PENGELUARAN
  1. 1.Ketentuan Umum Dalam penatausahaan belanja daerah, Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu harus melakukan pengendalian atas pelaksanaan belanja yang menjadi kewenangannya. Pembukuan yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu memuat informasi, aliran data, serta penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik. Dalam rangka pengendalian atas pelaksanaan belanja daerah, Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu menggunakan buku- buku sebagai berikut:
41. a.Buku Kas Umum;
42. b.Buku Pembantu Bank;
43. c.Buku Pembantu Kas Tunai;
44. d.Buku Pembantu Pajak;
45. e.Buku Pembantu Panjar; dan
46. f.Buku Pembantu per Sub Rincian Objek Belanja. Pencatatan buku-buku di atas bersumber pada data, antara lain:
47. a.Bukti transaksi yang sah dan lengkap;
48. b.SPP UP/GU/TU/LS;
49. c.SPM UP/GU/TU/LS;
50. d.SP2D; dan
51. e.Dokumen pendukung lainnya sesuai Peraturan Perundang-undangan
  1. 2.Ketentuan Pelaksanaan
52. a.Pembukuan atas berbagai transaksi dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: 1) Penerimaan Uang Persediaan Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu membukukan penerimaan UP/GU/TU berdasarkan SP2D-UP/ SP2D-GU/SP2D-TU, dengan melakukan pencatatan pada Buku Kas Umum di sisi penerimaan dan pada Buku Kas Pembantu Bank di sisi penerimaan sesuai dengan jumlah yang tertera pada SP2D-UP/SP2D-GU/SP2D-TU. 2) Pelimpahan Uang Persediaan Pelimpahan sebagian UP kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu dicatat pada BKU di sisi pengeluaran, serta pada Buku Pembantu Bank di sisi pengeluaran sesuai dengan jumlah UP yang dilimpahkan. 3) Pergeseran Uang Persediaan Dalam hal Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu melakukan pergeseran UP/GU/TU yang terdapat di bank ke kas tunai, dilakukan pencatatan pada BKU sisi pengeluaran dan penerimaan, pada Buku Pembantu Bank di sisi pengeluaran, dan pada Buku Pembantu Kas Tunai di sisi penerimaan sesuai dengan jumlah UP/GU/TU yang digeser. 4) Pembayaran belanja oleh Bendahara Atas pembayaran yang dilakukan Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu berdasarkan bukti-bukti belanja yang disampaikan PPTK secara tunai/non tunai, dilakukan pembukuan dengan mencatat pada BKU di sisi pengeluaran, pada Buku Pembantu Kas Tunai/Buku Pembantu Bank di sisi pengeluaran, dan pada Pembantu Sub Rincian Objek Belanja pada kolom UP/GU/TU sejumlah nilai belanja bruto. 5) Pemberian Uang Panjar Berdasarkan Nota Pencairan Dana PA/KPA, serta bukti pengeluaran uang/bukti lainnya yang sah, Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu mencatat pemberian uang panjar sebesar uang yang diberikan kepada PPTK di BKU pada sisi pengeluaran, pada Buku Pembantu Bank pada sisi pengeluaran dan Buku Pembantu Panjar di sisi pengeluaran. 6) Pertanggungjawaban Uang Panjar Berdasarkan pertanggungjawaban yang diberikan PPTK atas penggunaan uang panjar, Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu mencatat di BKU pada sisi pengeluaran dan di buku pembantu Sub Rincian Objek Belanja pada sisi pengeluaran, dengan tahapan: a) dalam hal terdapat pengembalian kelebihan uang panjar dari PPTK, Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu mencatat di Buku Pembantu Bank atau Buku Pembantu Kas Tunai pada sisi penerimaan sebesar yang dikembalikan. b) dalam hal terdapat kekurangan uang panjar, Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu membayar kekurangannya kepada PPTK, dan selanjutnya mencatat di Buku Pembantu Bank atau Buku Pembantu Kas Tunai pada sisi pengeluaran sebesar yang dibayarkan. 7) Belanja melalui LS Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu melaksanakan pembukuan pembayaran belanja melalui LS dengan melakukan pencatatan pada BKU di sisi penerimaan dan sisi pengeluaran pada tanggal yang sama, dan mencatat pada Buku Pembantu Sub Rincian Objek Belanja pada kolom belanja LS sebesar jumlah belanja bruto. 8) Pemungutan dan Penyetoran Pajak a) pada saat pemugutan/pemotongan pajak, Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu mencatat pada BKU di sisi penerimaan, dan pada Buku Pembantu Pajak di sisi penerimaan. b) pada saat penyetoran ke Rekening Kas Negara, Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu mencatat pada BKU di sisi pengeluaran, dan Buku Pembantu Pajak di sisi pengeluaran.
53. b.Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu wajib ditutup pada setiap akhir bulan dengan ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu dengan PA/KPA. Penutupan BKU dilampiri Berita Acara Pemeriksaan Kas.
  1. 3.Dokumen Terkait
54. a.Dokumen pembukuan bendahara pengeluaran, sebagai berikut: 1) Register SPP-SPM-SP2D; 2) Buku Kas Umum; 3) Buku pembantu Bank; 4) Buku Pembantu Kas Tunai; 5) Buku Pembantu Pajak; 6) Buku Pembantu Panjar; dan 7) Buku Pembantu per Sub Rincian Objek.
55. b.Bentuk dokumen pembukuan bendahara pengeluaran, mengikuti Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. S. PENYAMPAIAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN
  1. 1.Ketentuan Umum Sebagai bagian dari tugas dan tanggung jawabnya, Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu harus menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ). Penyusunan dan penyampaian LPJ Bendahara memuat informasi, aliran data, serta penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik. Berdasarkan Pasal 153 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, laporan pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu diatur sebagai berikut:
56. a.Bendahara Pengeluaran secara administratif wajib mempertanggungjawabkan penggunaan UP/GU/TU/LS kepada PA melalui PPK-SKPD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
57. b.Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu pada SKPD wajib mempertanggungjawabkan secara fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya dengan menyampaikan LPJ pengeluaran kepada PPKD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
58. c.Ketentuan batas waktu penerbitan surat pengesahan LPJ pengeluaran dan sanksi keterlambatan penyampaian laporan pertanggungjawaban ditetapkan dalam Peraturan Gubernur.
59. d.Penyampaian pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu secara fungsional dilaksanakan setelah diterbitkan surat pengesahan pertanggungjawaban pengeluaran oleh PA/KPA.
60. e.Untuk tertib LPJ pada akhir tahun anggaran, pertanggungjawaban pengeluaran dana bulan Desember disampaikan paling lambat tanggal 31 Desember. Terkait hal tersebut di atas, Peraturan Gubernur ini mengatur beberapa ketentuan sebagai berikut:
61. a.Bendahara Pengeluaran wajib menyampaikan pertanggungjawaban atas pengelolaan yang terdapat dalam kewenangannya.
62. b.Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran, meliputi: 1) LPJ Penggunaan UP a) LPJ penggunaan UP dilakukan Bendahara Pengeluaran pada setiap pengajuan GU. b) LPJ penggunaan UP disampaikan kepada PA melalui PPK-SKPD dilampiri bukti-bukti belanja yang lengkap dan sah. c) LPJ Penggunaan UP dijadikan sebagai lampiran pengajuan SPP-GU. d) pada akhir tahun LPJ Penggunaan UP disampaikan secara khusus (tidak menjadi lampiran pengajuan GU), sekaligus sebagai laporan sisa dana UP yang tidak diperlukan lagi. Penyampaian LPJ ini diikuti dengan penyetoran sisa dana UP ke RKUD. 2) Pertanggungjawaban penggunaan TU a) Pertanggungjawaban penggunaan TU dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu setelah TU yang dikelolanya telah habis/selesai digunakan untuk mendanai suatu sub kegiatan atau telah sampai pada waktu yang ditentukan sejak TU diterima. b) Pertanggungjawaban penggunaan TU disampaikan kepada PA/KPA melalui PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD berupa LPJ TU yang dilampiri bukti-bukti belanja yang lengkap dan sah. c) PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD melakukan verifikasi terhadap LPJ penggunaan TU sebelum ditandatangani oleh PA/KPA. 3) Pertanggungjawaban Administratif a) pertanggungjawaban administratif disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran kepada PA melalui PPK-SKPD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya; b) pertanggungjawaban administratif berupa LPJ yang menggambarkan jumlah anggaran, realisasi dan sisa pagu anggaran secara kumulatif dan/atau per kegiatan yang dilampiri:
(1)BKU;
(2)Laporan penutupan kas (BKU); dan
(3)LPJ Bendahara Pengeluaran Pembantu. c) pada bulan terakhir tahun anggaran, LPJ administratif disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan Januari dan wajib melampirkan bukti setoran sisa UP. 4) Pertanggungjawaban Fungsional a) pertanggungjawaban fungsional disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran kepada PPKD selaku BUD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. b) pertanggungjawaban fungsional berupa LPJ yang merupakan konsolidasi dengan LPJ Bendahara Pengeluaran Pembantu, dilampiri:
(1)Laporan penutupan kas; dan
(2)LPJ Bendahara Pengeluaran Pembantu. c) pertanggungjawaban fungsional disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran kepada PPKD selaku BUD setelah mendapat persetujuan PA. d) pada bulan terakhir tahun anggaran, pertanggungjawaban fungsional disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan Januari dan wajib melampirkan bukti setoran sisa UP.

2.Ketentuan Pelaksanaan

a.pertanggungjawaban Penggunaan UP 1) Pada setiap pengajuan GU, Bendahara Pengeluaran menyiapkan LPJ penggunaan UP. 2) Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan UP disampaikan kepada Pengguna Anggaran melalui PPK-SKPD sebagai lampiran pengajuan SPP GU dengan dilampiri bukti-bukti yang lengkap dan sah.
b.pertanggungjawaban Penggunaan TU 1) Bendahara Pengeluaran menyusun LPJ Penggunaan TU setelah TU yang dikelolanya telah habis digunakan untuk mendanai suatu sub kegiatan dan/atau telah sampai pada waktu yang ditentukan sejak TU diterima. 2) Bendahara Pengeluaran menyampaikan LPJ Penggunaan TU kepada PA melalui PPK-SKPD dengan dilampiri bukti-bukti belanja yang lengkap dan sah. 3) PPK-SKPD melakukan verifikasi terhadap LPJ penggunaan TU sebelum ditandatangani oleh PA dengan langkah-langkah sebagai berikut:
a.meneliti dokumen SPD untuk memastikan dana untuk belanja terkait telah disediakan.
b.meneliti dokumen DPA untuk memastikan bahwa belanja terkait tidak melebihi sisa anggaran.
c.meneliti keabsahan bukti belanja.
d.pertanggungjawaban Administratif 1) Penyusunan LPJ
a.setiap akhir bulan, Bendahara Pengeluaran Pembantu menyiapkan LPJ Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran.
b.Bendahara Pengeluaran akan menyiapkan LPJ Bendahara serta melakukan konsolidasi dengan LPJ Bendahara Pembantu. LPJ Bendahara memberikan gambaran jumlah anggaran, realisasi, dan sisa pagu anggaran secara kumulatif dan/atau per kegiatan yang dilampiri:

(1)BKU;
(2)Laporan Penutupan Kas; dan
(3)LPJ Bendahara Pengeluaran Pembantu. 2) Penyampaian LPJ Administratif
1. a.Bendahara Pengeluaran menyampaikan LPJ Bendahara kepada PA melalui PPK-SKPD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
2. b.PPK-SKPD melakukan verifikasi terhadap LPJ administratif dengan langkah-langkah sebagai berikut:
(1)Meneliti transaksi belanja beserta tanda bukti belanja yang terdokumentasikan dalam buku atau laporan terkait;
(2)Meneliti penerimaan SP2D yang terdokumentasikan dalam buku atau laporan terkait; dan
(3)Melakukan analisis kesesuaian dan kepatuhan terhadap proses belanja dan pengeluaran kas. 2) Apabila dalam proses verifikasi, PPK SKPD menemukan ketidaksesuaian dan/atau ketidaklengkapan, maka PPK SKPD meminta perbaikan dan/atau penyempurnaan kepada Bendahara Pengeluaran. 3) Dalam hal proses verifikasi dinyatakan sah dan lengkap, maka PPK SKPD akan pengajuan penandatanganan dan persetujuan LPJ Bendahara secara administratif kepada Pengguna Anggaran. 4) Pengguna Anggaran menandatangani LPJ Bendahara yang sudah diverifikasi sebagai bentuk persetujuan.
1. d.Pertanggungjawaban Fungsional 1) Setelah LPJ Bendahara Pengeluaran ditandatangani oleh Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran menyampaikan pertanggungjawaban fungsional kepada PPKD selaku Kuasa BUD untuk ditandatangani, paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. 2) PPKD selaku kuasa BUD melakukan proses verifikasi dan menandatangani LPJ Bendahara Pengeluaran sebagai bentuk persetujuan.
2. e.Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Pembantu, meliputi: 1) Pertanggungjawaban penggunaan Limpahan UP
3. a.Pertanggungjawaban penggunaan UP dilakukan Bendahara Pengeluaran pada setiap pengajuan penggantian limpahan UP.
4. b.Pertanggungjawaban penggunaan limpahan UP disampaikan kepada KPA melalui PPK-Unit SKPD berupa LPJ limpahan UP yang dilampiri bukti-bukti belanja yang lengkap dan sah.
5. c.LPJ-limpahan UP disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran sebagai dasar penyusunan LPJ Bendahara Pengeluaran. 2) Pertanggungjawaban penggunaan TU
6. a.Pertanggungjawaban penggunaan TU dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu setelah TU yang dikelolanya telah habis/selesai digunakan untuk mendanai suatu sub kegiatan atau telah sampai pada waktu yang ditentukan sejak TU diterima.
7. b.Pertanggungjawaban penggunaan TU disampaikan kepada KPA melalui PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD berupa LPJ-TU yang dilampiri bukti-bukti belanja yang lengkap dan sah.
8. c.PK-SKPD/PPK-Unit SKPD melakukan verifikasi terhadap LPJ penggunaan TU sebelum ditandatangani oleh KPA. 3) LPJ
9. a.Bendahara Pengeluaran Pembantu menyampaikan LPJ kepada Bendahara Pengeluaran paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya, dilampiri:
(1)BKU; dan
(2)Laporan penutupan kas.
1. b.PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD melakukan verifikasi terhadap LPJ sebelum ditandatangani KPA untuk mendapatkan persetujuan.
  1. 3.Dokumen Terkait
2. a.Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran, sebagai berikut: 1) Laporan Pertanggungjawaban Uang Persediaan; 2) Laporan Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan; 3) Laporan Penutupan Kas; 4) SPJ Administratif; dan 5) SPJ Fungsional.
3. b.Bentuk dokumen Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran, mengikuti Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. T. PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN BELANJA YANG MELAMPAUI TAHUN ANGGARAN
  1. 1.Ketentuan Umum
4. a.Pelaksanaan pekerjaan/pembayaran atas ikatan perjanjian/kontrak/perikatan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan pada tahun anggaran berkenaan yang melampaui tahun anggaran dapat terjadi akibat: 1) keterlambatan pembayaran terhadap pekerjaan yang telah diselesaikan 100% pada tahun berkenaan; 2) perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang dan jasa; 3) keadaan di luar kendali Pemerintah Daerah dan/atau penyedia barang dan jasa termasuk keadaan kahar (force majeure) sesuai Peraturan Perundang-undangan; dan/atau 4) kewajiban lainnya pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan antara lain hasil putusan pengadilan yang bersifat tetap.
5. b.Pelaksanaan pembayaran atas keterlambatan pembayaran terhadap pekerjaan yang telah diselesaikan 100% pada tahun berkenaan, pemerintah daerah melakukan tahapan sebagai berikut: 1) melakukan perubahan Peraturan Gubernur tentang penjabaran APBD dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD untuk selanjutnya ditampung dalam perda perubahan APBD; 2) pembayaran atas kewajiban pihak ketiga dianggarkan dalam program, kegiatan, dan sub kegiatan serta kode rekening berkenaan; dan 3) mengesahkan DPA SKPD atau Perubahan DPA SKPD dan SPD sebagai dasar pelaksanaan pembayaran.
6. c.Pelaksanaan pembayaran atas perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang dan jasa, pemerintah daerah melakukan tahapan sebagai berikut: 1) melakukan perubahan Peraturan Gubernur tentang penjabaran APBD dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD untuk selanjutnya ditampung dalam perda perubahan APBD; 2) pembayaran atas kewajiban pihak ketiga dianggarkan dalam program, kegiatan, dan sub kegiatan serta kode rekening berkenaan; dan 3) mengesahkan perubahan DPA-SKPD dan SPD sebagai dasar pelaksanaan pembayaran.
7. d.Pelaksanaan pekerjaan/pembayaran atas keadaan di luar kendali Pemerintah Daerah dan/atau penyedia barang dan jasa termasuk keadaan kahar (force majeure) sesuai Peraturan Perundang-undangan, pemerintah daerah melakukan tahapan sebagai berikut: 1) Kepala SKPD meneliti sebab-sebab terjadinya keterlambatan penyelesaian pekerjaan pada tahun anggaran yang berkenaan untuk memastikan bahwa keterlambatan penyelesaian terjadi bukan karena kelalaian penyedia barang/jasa dan/atau pengguna barang dan jasa; 2) Gubernur menetapkan keadaan kahar (force majeure) sesuai Peraturan Perundang-undangan; 3) melakukan perubahan Peraturan Gubernur tentang penjabaran APBD dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD untuk selanjutnya ditampung dalam perda perubahan APBD; 4) pembayaran atas kewajiban pihak ketiga dianggarkan dalam program, kegiatan, dan sub kegiatan serta kode rekening berkenaan; dan 5) mengesahkan DPA SKPD atau Perubahan DPA SKPD dan SPD sebagai dasar pelaksanaan pembayaran.
8. e.Pelaksanaan pembayaran atas kewajiban lainnya pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan antara lain hasil putusan pengadilan yang bersifat tetap, pemerintah daerah melakukan tahapan sebagai berikut: 1) Kepala SKPD meneliti dasar pengakuan kewajiban pemerintah daerah sebagai dasar penganggaran dalam APBD; 2) melakukan perubahan Peraturan Gubernur tentang penjabaran APBD dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD untuk selanjutnya ditampung dalam perda perubahan APBD; 3) pembayaran atas kewajiban pihak ketiga dianggarkan dalam program, kegiatan, dan sub kegiatan serta kode rekening berkenaan; dan 4) mengesahkan DPA SKPD atau Perubahan DPA SKPD dan SPD sebagai dasar pelaksanaan pembayaran.
9. f.Dalam rangka pelaksanaan pekerjaan/pembayaran atas ikatan perjanjian/kontrak/ perikatan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan pada tahun anggaran berkenaan yang melampaui tahun anggaran, harus dilakukan reviu terlebih dahulu oleh APIP sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
10. g.Hasil reviu APIP menjadi salah satu dasar pemerintah daerah untuk menganggarkan dalam perubahan Peraturan Gubernur tentang penjabaran APBD.
11. h.Tata cara penganggaran dan pelaksanaan belanja yang melampaui tahun anggaran diatur dalam Peraturan Gubernur. U. BELANJA WAJIB DAN MENGIKAT
  1. 1.Ketentuan Umum Belanja yang bersifat wajib adalah belanja yang harus dikeluarkan dalam rangka pemenuhan pelayanan dasar masyarakat. Belanja yang bersifat mengikat merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran yang berkenaan. Berdasarkan Pasal 107 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, beberapa ketentuan umum terkait pelaksanaan anggaran untuk belanja yang bersifat wajib dan mengikat adalah:
12. a.Dalam hal Gubernur dan DPRD tidak mengambil persetujuan bersama dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak disampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD oleh Gubernur kepada DPRD, Gubernur menyusun rancangan Peraturan Gubernur tentang APBD paling tinggi sebesar angka APBD tahun anggaran sebelumnya.
13. b.Rancangan Peraturan Gubernur tentang APBD sebagaimana dimaksud di atas diprioritaskan untuk belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib. Terkait hal tersebut di atas, Peraturan Gubernur ini mengatur beberapa ketentuan sebagai berikut:
14. a.Dalam hal terdapat belanja yang sifatnya wajib dan mengikat sebelum DPA-SKPD disahkan, maka BUD dapat membuat SPD-nya tanpa menunggu DPA disahkan setelah diterbitkan peraturan Gubernur tentang belanja wajib dan mengikat.
15. b.Tidak tertutup kemungkinan jika periode SPD untuk masing-masing SKPD dalam satu daerah berbeda-beda. Misalnya Dinas Pendidikan Kabupaten A, SPD diberikan tiap bulan karena kebutuhan dana yang sangat besar sedangkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten A penerbitan SPD diberikan per triwulan.
16. c.Pembayaran atas beban APBD dapat dilakukan berdasarkan SPD, atau DPA-SKPD, atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD.
  1. 2.Ketentuan Pelaksanaan Ketentuan pelaksanaan anggaran untuk belanja yang sifatnya wajib dan mengikat dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu:
17. a.Dalam hal keterlambatan penetapan APBD; dan
18. b.Dalam hal dokumen belum siap. V. SUB KEGIATAN YANG BERSIFAT TAHUN JAMAK Sub Kegiatan Tahun Jamak adalah sub kegiatan yang dianggarkan dan dilaksanakan untuk masa lebih dari 1 (satu) tahun anggaran yang pekerjaannya dilakukan melalui kontrak tahun jamak. Mengacu pada Pasal 92 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Gubernur ini mengatur ketentuan terkait sub kegiatan yang bersifat tahun jamak sebagai berikut:
19. a.dalam melaksanakan sub kegiatan yang bersifat tahun jamak (multiyears), harus ditetapkan terlebih dahulu dengan Peraturan Daerah
20. b.penganggaran kegiatan tahun jamak berdasarkan atas persetujuan bersama antara Gubernur dan DPRD.
21. c.persetujuan bersama antara Gubernur dan DPRD ditandatangani bersamaan dengan penandatanganan KUA dan PPAS.
22. d.Peraturan Daerah (Persetujuan bersama antara Gubernur dan DPRD) tahun jamak sekurang-kurangnya memuat: 1) nama sub kegiatan; 2) jangka waktu pelaksanaan sub kegiatan; 3) jumlah anggaran; dan 4) alokasi anggaran per tahun.
23. e.Sub Kegiatan tahun jamak dengan kriteria meliputi: 1) Pekerjaan Konstruksi atas pelaksanaan Sub Kegiatan yang secara teknis merupakan satu kesatuan untuk menghasilkan satu output yang memerlukan waktu penyelesaian lebih dari 12 (dua belas) bulan; atau 2) Pekerjaan atas pelaksanaan sub kegiatan yang menurut sifatnya harus tetap berlangsung pada pergantian tahun anggaran seperti penanaman benih/bibit, penghijauan, pelayanan perintis laut/udara, makanan dan obat di rumah sakit, layanan pembangunan sampah dan pengadaan jasa cleaning service. 3) Jangka waktu pelaksanaan tahun jamak tidak melampaui masa jabatan Gubernur. 4) Dalam hal pelaksanaan tahun jamak, masa jabatan Gubernur berakhir sebelum akhir tahun anggaran, sub kegiatan tahun jamak dimaksud dapat diselesaikan sampai berakhirnya tahun anggaran. W.PENATAUSAHAAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 154 sampai dengan Pasal 156 pengaturan pelaksanaan dan penatausahaan penerimaan pembiayaan daerah adalah sebagai berikut:
24. a.pelaksanaan dan penatausahaan penerimaan dan pengeluaraan Pembiayaan Daerah dilakukan oleh kepala SKPKD.
25. b.penerimaan dan pengeluaraan Pembiayaan Daerah dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah.
26. c.dalam hal penerimaan dan pengeluaran Pembiayaan Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan tidak dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah, BUD melakukan pencatatan dan pengesahan penerimaan dan pengeluaran Pembiayaan Daerah tersebut.
27. d.keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun sebelumnya digunakan dalam tahun anggaran berjalan untuk: 1) menutupi defisit anggaran; 2) mendanai kewajiban Pemerintah Daerah yang belum tersedia anggarannya; 3) membayar bunga dan pokok Utang dan/atau obligasi daerah yang melampaui anggaran yang tersedia mendahului perubahan APBD; 4) melunasi kewajiban bunga dan pokok Utang; 5) mendanai kenaikan gaji dan tunjangan Pegawai ASN akibat adanya kebijakan Pemerintah; 6) mendanai program, kegiatan, dan sub kegiatan yang belum tersedia anggarannya; dan/atau 7) mendanai sub kegiatan yang capaian Sasaran Kinerjanya ditingkatkan dari yang telah ditetapkan dalam DPA SKPD tahun anggaran berjalan, yang dapat diselesaikan sampai dengan batas akhir penyelesaian pembayaran dalam tahun anggaran berjalan.
28. e.pemindahbukuan dari rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah dilakukan berdasarkan rencana penggunaan Dana Cadangan sesuai peruntukannya.
29. f.pemindahbukuan dari rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah dilakukan setelah jumlah Dana Cadangan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang pembentukan Dana Cadangan yang bersangkutan mencukupi.
30. g.pemindahbukuan paling tinggi sejumlah pagu Dana Cadangan yang akan digunakan sesuai peruntukannya pada tahun anggaran berkenaan sesuai dengan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang pembentukan Dana Cadangan.
31. h.pemindahbukuan dari rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah dilakukan dengan surat perintah pemindahbukuan oleh Kuasa BUD atas persetujuan PPKD. Terkait hal tersebut di atas, Peraturan Gubernur ini mengatur beberapa ketentuan sebagai berikut:
32. a.terhadap penerimaan dan pengeluaran Pembiayaan, Kuasa BUD akan melakukan pencatatan atas penerimaan pembiayaan pada Buku Kas Penerimaan dan Pengeluaran (BKPP) pada sisi penerimaan sedangkan pengeluaran pembiayaan dicatat di Buku Kas Penerimaan dan Pengeluaran (BKPP) pada sisi pengeluaran.
33. b.terhadap penerimaan dan pengeluaran yang telah mendapat pengesahan BUD, Kuasa BUD mencatat penerimaan pembiayaan di Buku Kas Penerimaan dan Pengeluaran (BKPP) pada sisi penerimaan, sedangkan pengeluaran pembiayaan dicatat di Buku Kas Penerimaan dan Pengeluaran (BKPP) pada sisi pengeluaran.
34. c.Bendahara Pengeluaran melakukan pencatatan atas pemindahbukuan dari rekening Dana Cadangan ke RKUD menggunakan Buku Kas Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan (BKPP).
35. d.Penerimaan kas atas Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah melalui RKUD.
36. e.Pembukuan pemberian pinjaman dan penerimaan kas atas Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah menggunakan Buku Kas Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan dan dicatat oleh Kuasa BUD untuk pemberian pinjaman pada sisi pengeluaran dan penerimaan kas atas Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah pada sisi penerimaan.
37. f.Pinjaman Daerah merupakan semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali, yang bersumber dari: 1) pemerintah pusat; 2) pemerintah daerah lain; 3) lembaga keuangan bank; 4) lembaga keuangan bukan bank; dan 5) masyarakat.
38. g.Pelaksanaan dan penatausahaan atas Pinjaman Daerah dari pemerintah pusat dilaksanakan melalui: 1) pembayaran langsung; 2) rekening khusus; 3) pemindahbukuan ke RKUD; 4) letter of credit; dan 5) pembiayaan pendahuluan.
39. h.Pembukuan penerimaan kas atas Pinjaman Daerah menggunakan Buku Kas Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan dan dicatat oleh Kuasa BUD pada sisi penerimaan.
40. i.Penatausahaan Penerimaan Pembiayaan memuat informasi, aliran data, serta penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik. X. PENATAUSAHAAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN Berdasarkan Pasal 154, Pasal 157, dan Pasal 158 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pengaturan Pelaksanaan dan Penatausahaan Pengeluaran Pembiayaan Daerah adalah sebagai berikut:
41. a.Pelaksanaan dan penatausahaan penerimaan dan pengeluaraan Pembiayaan Daerah dilakukan oleh kepala SKPKD.
42. b.Penerimaan dan pengeluaraan Pembiayaan Daerah dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah.
43. c.Dalam hal penerimaan dan pengeluaran Pembiayaan Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan tidak dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah, BUD melakukan pencatatan dan pengesahan penerimaan dan pengeluaran Pembiayaan Daerah tersebut.
44. d.Pengalokasian anggaran untuk pembentukan Dana Cadangan dalam tahun anggaran berkenaan sesuai dengan jumlah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang pembentukan Dana Cadangan.
45. e.Alokasi anggaran dipindahbukukan dari Rekening Kas Umum Daerah ke rekening Dana Cadangan.
46. f.Pemindahbukuan dilakukan dengan surat perintah Kuasa BUD atas persetujuan PPKD.
47. g.Dalam rangka pelaksanaan pengeluaran Pembiayaan, Kuasa BUD berkewajiban untuk: 1) meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh kepala SKPKD; 2) menguji kebenaran perhitungan pengeluaran Pembiayaan yang tercantum dalam perintah pembayaran; 3) menguji ketersediaan dana yang bersangkutan; dan 4) menolak pencairan dana, apabila perintah pembayaran atas pengeluaran Pembiayaan tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Terkait hal tersebut di atas, Peraturan Gubernur ini mengatur beberapa ketentuan sebagai berikut:
48. a.Terhadap penerimaan dan pengeluaran Pembiayaan, Kuasa BUD akan melakukan pencatatan atas penerimaan pembiayaan pada Buku Kas Penerimaan dan Pengeluaran (BKPP) pada sisi penerimaan sedangkan pengeluaran pembiayaan dicatat di Buku Kas Penerimaan dan Pengeluaran (BKPP) pada sisi pengeluaran.
49. b.Terhadap penerimaan dan pengeluaran yang telah mendapat pengesahan BUD, Kuasa BUD mencatat penerimaan pembiayaan di Buku Kas Penerimaan dan Pengeluaran (BKPP) pada sisi penerimaan, sedangkan pengeluaran pembiayaan dicatat di Buku Kas Penerimaan dan Pengeluaran (BKPP) pada sisi pengeluaran.
50. c.Melunasi kewajiban bunga dan pokok utang untuk penyediaan anggaran pembayaran bunga dan pokok utang serta menghindari denda dan/atau sanksi sesuai dengan perjanjian pinjaman.
51. d.Dana cadangan untuk setiap tahun ditempatkan pada rekening tersendiri untuk Dana Cadangan pada Bank Umum yang ditetapkan Gubernur dalam bentuk deposito dan/atau investasi jangka pendek lainnya yang berisiko rendah.
52. e.Dalam hal terdapat bunga Dana Cadangan atas pemanfaatan Dana Cadangan Pemerintah Daerah mengakui dan mencatat Bunga Dana Cadangan sebagai Lain-lain PAD Yang Sah.
53. f.Bunga Dana Cadangan dapat digunakan untuk mendanai kebutuhan Pemerintah Daerah melaksanakan Sub Kegiatan dalam mencapai indikator capaian sasaran yang telah ditetapkan.
54. g.Penggunaan Dana Cadangan hanya untuk melaksanakan satu sub kegiatan berdasarkan indikator dan target capaian sasaran yang telah ditetapkan.
55. h.Penyertaan modal pemerintah daerah pada badan usaha milik negara/daerah dan/atau badan usaha lainnya ditetapkan dengan peraturan daerah tentang penyertaan modal.
56. i.Penyertaan modal daerah dalam bentuk uang merupakan bentuk investasi pemerintah daerah pada Badan Usaha dengan mendapat hak kepemilikan.
57. j.Penyertaan modal pemerintah daerah atas barang milik daerah merupakan pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara.
58. k.Pemindahbukuan atas penyertaan modal daerah dalam bentuk uang dilakukan oleh Kuasa BUD dengan berdasarkan dokumen antara lain: 1) Peraturan Daerah tentang penyertaan modal; dan 2) Bukti transfer atas penyertaan modal dari RKUD.
59. l.Pembukuan atas pemindahbukuan dan pemindahtanganan atas penyertaan modal daerah menggunakan Buku Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan. m.Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan hasil bersih setelah dikurangi biaya pelaksanaan penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan.
60. n.Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan.
61. o.Dokumen yang digunakan dalam hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan antara lain: 1) Peraturan Daerah tentang hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan; 2) Bukti hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan 3) Nota kredit atas pemindahbukuan ke RKUD.
62. p.Pembukuan atas Pemindahbukuan hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan dilakukan oleh Kuasa BUD menggunakan Buku Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan.
63. q.Pemberian Pinjaman Daerah dapat dilakukan apabila APBD diperkirakan surplus.
64. r.Pengalokasian anggaran untuk Pemberian Pinjaman Daerah dalam tahun anggaran berkenaan sesuai dengan jumlah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD dengan mengacu pada perjanjian pemberian pinjaman/pemberian utang.
65. s.Pengalokasian anggaran untuk pembayaran pokok utang yang jatuh tempo dalam tahun anggaran berkenaan sesuai dengan jumlah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD dengan mengacu pada perjanjian utang/obligasi daerah.
66. t.Pembayaran pokok utang yang jatuh tempo dilakukan pembebanan melalui RKUD.
67. u.Pembukuan pengeluaran kas atas pembayaran pokok utang yang jatuh tempo menggunakan Buku Kas Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan dan dicatat oleh Kuasa BUD pada sisi pengeluaran.
68. v.Penatausahaan Pengeluaran Pembiayaan memuat informasi, aliran data, serta penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik. Y. PENATAUSAHAAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN YANG TIDAK MELALUI KAS DAERAH
  1. 1.Kerangka Hukum
69. a.Berdasarkan Pasal 327 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa: 1) Ayat (1) semua penerimaan dan pengeluaran Daerah dianggarkan dalam APBD dan dilakukan melalui rekening kas umum Daerah yang dikelola oleh bendahara umum Daerah. 2) Ayat (2) dalam hal penerimaan dan pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak dilakukan melalui rekening kas umum Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, dilakukan pencatatan dan pengesahan oleh Bendahara Umum Daerah.
70. b.Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah.
71. c.Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 24 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah pada Pemerintah Daerah. Penerimaan dan pengeluaran daerah yang tidak dilakukan melalui rekening kas umum daerah antara lain:
72. a.Penerimaan dan pengeluaran Dana BLUD.
73. b.Penerimaan dan pengeluaran Dana BOS.
  1. 2.Penerimaan dan pengeluaran Dana BLUD
74. a.Penganggaran 1) Pejabat Keuangan BLUD menyusun rencana pendapatan dan belanja dana BLUD, untuk selanjutnya disampaikan kepada Pemimpin BLUD. 2) Berdasarkan rencana pendapatan dan belanja dana BLUD, Pemimpin BLUD menyusun Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA), yang memuat rencana pendapatan dana APBD dan dana BLUD serta rencana belanja Dana APBD dan Dana BLUD. 3) Rencana pendapatan dana BLUD dianggarkan dalam kelompok Pendapatan Asli Daerah, jenis Lain-lain Pendapatan Asli Daerah, obyek Dana BLUD, rincian obyek Dana BLUD sesuai kode rekening berkenaan. 4) Rencana belanja dana BLUD dianggarkan dalam kelompok Belanja Langsung dan diuraikan ke dalam jenis, obyek, dan rincian obyek belanja pegawai-BLUD, belanja barang dan jasa-BLUD, dan belanja modal-BLUD. 5) RBA BLUD dipergunakan sebagai bahan penyusunan Perda tentang APBD dan Peraturan Gubernur tentang penjabaran APBD sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 6) Format RBA BLUD diatur dalam Peraturan Gubernur tentang Pedoman Penyusunan RBA dan DPA BLUD.
75. b.Pelaksanaan dan Penatausahaan 1) Berdasarkan Perda tentang APBD dan Peraturan Gubernur tentang penjabaran APBD tahun anggaran berkenaan, Pemimpin BLUD menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD (DPA-SKPD) pendapatan dan belanja sesuai dengan RBA-BLUD. 2) Untuk menyelenggarakan fungsi perbendaharaan dana BLUD, Pemimpin BLUD mengangkat Bendahara Penerimaan Dana BLUD dan Bendahara Pengeluaran Dana BLUD setiap tahun anggaran atas usul Pejabat Keuangan dan dilaporkan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD). 3) Tata cara pencatatan dan penyampaian laporan realisasi pendapatan dan belanja dana BLUD sebagai berikut: a) Bendahara Dana BLUD mencatat pendapatan dan belanja pada buku kas dan menyampaikannya setiap bulan kepada Pemimpin BLUD dengan melampirkan bukti-bukti pendapatan dan belanja yang sah paling lambat pada tanggal 5 bulan berikutnya untuk pengesahan oleh Pemimpin BLUD. b) Berdasarkan buku kas, Bendahara Dana BLUD menyusun laporan realisasi pendapatan dan belanja Dana BLUD, selanjutnya Pejabat Keuangan menyampaikan laporan tersebut setiap bulan kepada Pemimpin BLUD paling lambat pada tanggal 10 bulan berikutnya. c) Berdasarkan laporan realisasi pendapatan dan belanja setiap bulan, Pemimpin BLUD menyampaikan Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan (SP3BP) BLUD setiap bulan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya dilampiri dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan BLUD dan Daftar Realisasi Pendapatan dan Belanja per kode rekening kepada PPKD sebagai dasar penerbitan Surat Pengesahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan (SP2BP) BLUD oleh PPKD selaku BUD. d) PPK SKPD dan PPKD selaku BUD melakukan pembukuan atas pendapatan dan belanja BLUD sesuai SP2BP BLUD tersebut setiap bulan. e) PPKD menerbitkan SP2BP berdasarkan SP3BP yang diajukan oleh Pemimpin BLUD paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah SP3BP dan lampirannya dinyatakan lengkap.
76. c.Pertanggungjawaban Berdasarkan SP2BP BLUD, Pemimpin BLUD menyusun laporan realisasi pendapatan dan belanja yang bersumber dari dana BLUD serta menyajikannya dalam Laporan Keuangan yang akan digabung menjadi Laporan Keuangan BLUD Bersama dengan sumber dana APBD dan dana-dana lainnya yang dikelola BLUD.
  1. 3.Penerimaan dan pengeluaran Dana BOS
77. a.Penganggaran: 1) Kepala SKPKD menyusun RKA-SKPKD berdasarkan penerima dan jumlah Dana BOS setiap Satdik atau alokasi penyaluran anggaran tahun sebelumnya yang memuat rencana penganggaran pendapatan dan Belanja Dana BOS. 2) Penganggaran pendapatan Dana BOS diuraikan dalam akun pendapatan, kelompok dana perimbangan, jenis dana alokasi khusus, objek dana alokasi khusus nonfisik, dan rincian objek pendapatan Dana BOS. 3) Penganggaran pendapatan Dana BOS diuraikan dalam akun pendapatan, kelompok lain-lain pendapatan daerah yang sah, jenis, objek, dan rincian objek pendapatan hibah Dana BOS sesuai dengan kode rekening berkenaan. 4) Kepala Satdikmen negeri dan kepala Satdiksus negeri menyusun RKAS Dana BOS berdasarkan penerima dan jumlah Dana BOS setiap Satdik atau alokasi penyaluran anggaran tahun sebelumnya yang memuat rencana belanja Dana BOS. 5) Rencana belanja Dana BOS disusun dengan mempedomani Juknis penggunaan Dana BOS sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 6) Dalam hal terdapat perubahan penggunaan Dana BOS dalam Juknis Penggunaan Dana BOS yang mempengaruhi rencana belanja pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dapat melakukan penyesuaian sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 7) RKAS Dana BOS, disampaikan oleh kepala Satdikmen negeri dan kepala Satdiksus negeri kepada kepala SKPD Dinas Pendidikan. 8) RKAS Dana BOS, antara lain memuat: a) penerimaan dan belanja; b) komponen penggunaan Dana BOS dalam program dan kegiatan pada SNP; c) standar satuan harga; dan d) rencana penarikan Dana BOS setiap tahapan. 9) Penerimaan dan belanja, diuraikan berdasarkan klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur dalam APBD dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah. 10) Komponen penggunaan Dana BOS dalam program dan kegiatan pada SNP diuraikan sesuai dengan ketentuan Permendikbud. 11) Standar satuan harga merupakan harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku di provinsi yang ditetapkan dengan peraturan gubernur sesuai dengan kewenangannya. 12) Rencana penarikan Dana BOS setiap tahapan disesuaikan dengan jadwal tahapan penyaluran Dana BOS berdasarkan pada ketentuan mengenai pengelolaan dana alokasi khusus nonfisik yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. 13) Format RKAS Satdikmen negeri dan Satdiksus negeri tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2020. 14) Kepala SKPD Dinas Pendidikan setelah menerima RKAS Dana BOS dari kepala Satdikmen negeri dan kepala Satdiksus negeri menugaskan pejabat administrasi yang membidangi Satdikmen dan Satdiksus untuk melakukan penelaahan RKAS Dana BOS. 15) Penelaahan RKAS Dana BOS, meliputi: a) kesesuaian alokasi setiap Satdik dengan daftar penerima dan jumlah Dana BOS setiap Satdik dan/atau alokasi penyaluran anggaran tahun sebelumnya termasuk sisa Dana BOS tahun sebelumnya; b) kesesuaian penerimaan dan belanja Dana BOS dengan klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; c) kesesuaian belanja Dana BOS dengan penggunaan Dana BOS dalam Juknis Dana BOS; d) kesesuaian rencana penggunaan Dana BOS berdasarkan komponen penggunaan Dana BOS dalam program dan kegiatan pada SNP; e) kesesuaian satuan harga berdasarkan standar satuan harga yang berlaku; dan f) kesesuaian rencana penarikan Dana BOS dengan tahap penyaluran Dana BOS sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 16) Penelaahan RKAS Dana BOS, dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari setelah diterimanya dokumen RKAS Dana BOS secara lengkap. 17) Pejabat administrasi yang membidangi Satdikmen dan Satdiksus melakukan rekapitulasi RKAS Dana BOS yang telah dilakukan penelaahan. 18) Berdasarkan hasil rekapitulasi RKAS Dana BOS yang telah dilakukan penelaahan, Kepala SKPD Dinas Pendidikan menyusun RKA-SKPD. 19) RKA-SKPD memuat rencana belanja Dana BOS yang diuraikan ke dalam program pengelolaan pendidikan, kegiatan BOS untuk pendidikan menengah dan/atau khusus dengan kelompok belanja langsung dan jenis belanja, sesuai dengan kode rekening berkenaan. 20) Format RKA-SKPD Satdikmen negeri dan Satdiksus negeri tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2020 Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah pada Pemerintah Daerah.. 21) RKAS Dana dan RKA-SKPD disampaikan kepada tim anggaran Pemerintah Daerah melalui PPKD sesuai dengan kewenangannya untuk dilakukan verifikasi. 22) Tim anggaran Pemerintah Daerah menyampaikan kembali RKA- SKPD beserta RKAS yang telah dilakukan verifikasi kepada PPKD sesuai dengan kewenangannya untuk dicantumkan dalam rancangan Perda tentang APBD. 23) Dalam hal hasil verifikasi tim anggaran Pemerintah Daerah terdapat ketidaksesuaian, kepala SKPD Dinas Pendidikan melakukan penyempurnaan paling lama 2 (dua) hari. 24) Tahapan dan jadwal proses penyusunan dan penetapan RKAS dan RKA-SKPD mengikuti tahapan dan jadwal proses penyusunan dan penetapan APBD. 25) Dalam hal alokasi Dana BOS yang dianggarkan dalam Perda tentang APBD provinsi atau kabupaten/kota berdasarkan alokasi penyaluran tahun anggaran sebelumnya tidak sama dengan penerima dan jumlah Dana BOS setiap Satdik yang ditetapkan oleh Mendikbud, pemerintah provinsi melakukan penyesuaian penganggaran alokasi Dana BOS pada APBD. 26) Dalam hal Perda tentang APBD telah ditetapkan dan alokasi Dana BOS tidak sesuai dengan realisasi penyaluran Dana BOS tahap III (Tiga) berdasarkan batas akhir pengambilan data pada Dapodik tahun anggaran berkenaan, pemerintah provinsi melakukan penyesuaian penganggaran alokasi Dana BOS pada APBD. 27) Penyesuaian penganggaran alokasi Dana BOS pada APBD dilakukan dengan mengubah Peraturan Gubernur tentang penjabaran APBD mendahului Perda perubahan APBD. 28) Materi muatan Peraturan Gubernur dimuat dalam rancangan Perda tentang perubahan APBD. 29) Dalam hal tidak dilakukan penetapan perubahan APBD, materi muatan Peraturan Gubernur disampaikan dalam laporan realisasi anggaran. 30) Penetapan Peraturan Gubernur, diberitahukan kepada pimpinan dewan perwakilan rakyat daerah paling lama 1 (satu) bulan terhitung setelah Peraturan Gubernur ditetapkan. 31) Kepala Satdikmen negeri dan kepala Satdiksus negeri dapat melakukan perubahan belanja pada RKAS Dana BOS untuk menyesuaikan kebutuhan komponen penggunaan dalam SNP. 32) Perubahan belanja RKAS Dana BOS dilakukan pada rincian objek belanja dalam satu objek, dan antarobjek dalam satu jenis belanja RKAS Dana BOS. 33) Perubahan belanja RKAS Dana BOS ditetapkan oleh kepala Satdikmen negeri, dan kepala Satdiksus negeri dan disetujui oleh komite sekolah. 34) Perubahan RKAS Dana BOS disampaikan oleh kepala Satdikmen negeri dan kepala Satdiksus negeri kepada kepala SKPD Dinas Pendidikan.
78. b.Pelaksanaan dan Penatausahaan: 1) Dalam rangka pelaksanaan anggaran Dana BOS yang telah ditetapkan dalam APBD: a) Kepala SKPD Dinas Pendidikan menyusun rancangan DPA-SKPD; dan b) Penanggung Jawab Dana BOS dan Bendahara Dana BOS membuka rekening Dana BOS atas nama Satdikmen negeri dan Satdiksus negeri. 2) Kepala SKPD Dinas Pendidikan menyerahkan rancangan DPA-SKPD yang telah disusun, kepada PPKD untuk disahkan. 3) DPA-SKPD yang telah disahkan menjadi dasar pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari Dana BOS. 4) Format DPA-SKPD Satdikmen negeri dan Satdiksus negeri tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2020 Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah pada Pemerintah Daerah. 5) Rekening Dana BOS disimpan pada bank yang ditetapkan oleh Gubernur. 6) Dalam hal terdapat bunga, jasa giro, dan/atau imbalan lainnya atas Dana BOS yang disimpan pada bank, bunga, jasa giro, dan/atau imbalan lainnya menjadi pendapatan daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 7) Berdasarkan DPA-SKPD, kepala Satdikmen negeri dan kepala Satdiksus negeri melaksanakan kegiatan yang bersumber dari Dana BOS. 8) Kegiatan yang bersumber dari Dana BOS dilakukan secara berkala sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dalam RKAS Dana BOS dan DPA-SKPD dengan memperhatikan tahap penyaluran Dana BOS. 9) Dana BOS disalurkan langsung oleh Menkeu melalui kantor pelayanan perbendaharaan negara ke rekening Satdikmen negeri atau Satdiksus negeri sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan 10) Penyaluran Dana BOS diinformasikan oleh Menkeu melalui kantor pelayanan perbendaharaan negara kepada PPKD selaku BUD Provinsi berupa notifikasi secara elektronik yang dapat dicetak. 11) Kepala Satdikmen Negeri dan Satdiksus Negeri melaporkan Penerimaan Dana BOS yang diterima dari Menteri Keuangan melalui kantor pelayanan perbendaharaan negara kepada PPKD selaku BUD. 12) Berdasarkan notifikasi , dan laporan Penerimaan Dana BOS, PPKD selaku BUD provinsi menerbitkan SP2T. 13) Berdasarkan SP2T, PPKD mengakui realisasi pendapatan. 14) Format SP2T tercantum dalam Lampiran Permendagri Nomor 24 Tahun 2020 Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah pada Pemerintah Daerah. 15) Berdasarkan notifikasi, PPKD selaku BUD memberikan informasi penyaluran Dana BOS kepada PPKD selaku BUD kabupaten/kota. 16) PPKD kabupaten/kota menyampaikan informasi penerimaan Dana BOS kepada PPKD. 17) Berdasarkan informasi PPKD kabupaten/kota, PPKD selaku BUD menerbitkan SPB Hibah Dana BOS. 18) Berdasarkan SPB Hibah Dana BOS, PPKD mengakui realisasi belanja hibah Dana BOS Satdikdas Negeri. 19) Format SPB Hibah Dana BOS tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2020 Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah pada Pemerintah Daerah. 20) Pengadaan barang/jasa pada Satdik dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 21) Bendahara Dana BOS melaksanakan pembayaran belanja Dana BOS dengan melakukan tahapan: a) meneliti kelengkapan dokumen pembayaran yang diterbitkan oleh penanggung jawab Dana BOS beserta bukti transaksinya; b) menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam dokumen pembayaran; dan c) menguji ketersediaan dana yang bersangkutan. 22) Dalam hal tahapan tidak terpenuhi, Bendahara Dana BOS menolak permintaan pembayaran dari penanggung jawab Dana BOS. 23) Bendahara Dana BOS bertanggung jawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakannya. 24) Penerimaan dan belanja yang bersumber dari Dana BOS dicatat oleh Bendahara Dana BOS pada buku kas umum dan buku pembantu kas. 25) Buku pembantu kas meliputi buku pembantu kas, buku pembantu bank, buku pembantu pajak, dan buku pembantu rincian objek belanja. 26) Buku kas umum dan buku pembantu kas, setiap akhir bulan dilakukan penutupan buku. 27) Dalam hal terdapat penerimaan dan belanja lainnya selain Dana BOS, pencatatan dilakukan pada buku kas umum dan buku pembantu kas secara terpisah. 28) Format buku kas umum, buku pembantu kas, buku pembantu bank, buku pembantu pajak dan buku pembantu rincian objek belanja tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2020 Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah pada Pemerintah Daerah. 29) Penutupan buku setiap akhir bulan ditandatangani oleh Bendahara Dana BOS dan penanggung jawab Dana BOS. 30) Penutupan buku, dengan melampirkan bukti belanja yang sah dan lengkap sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 31) Berdasarkan buku kas umum dan buku kas pembantu yang telah ditandatangani Bendahara Dana BOS dan penanggung jawab Dana BOS, Bendahara Dana BOS menyusun laporan realisasi penerimaan dan belanja Dana BOS. 32) Laporan realisasi penerimaan dan belanja Dana disampaikan kepada kepala Satdikmen negeri dan kepala Satdiksus negeri setiap bulan paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya. 33) Berdasarkan laporan realisasi penerimaan dan belanja Dana BOS bulanan, Bendahara Dana BOS menyusun laporan realisasi penerimaan dan belanja Dana BOS setiap semester. 34) Laporan realisasi penerimaan dan belanja Dana BOS setiap semester berupa jumlah anggaran, realisasi anggaran, dan sisa Dana BOS. 35) Format laporan realisasi penerimaan dan belanja Dana BOS setiap semester tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2020 Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah pada Pemerintah Daerah. 36) Kepala Satdikmen negeri dan kepala Satdiksus negeri menyampaikan laporan realisasi penerimaan dan belanja Dana BOS setiap semester kepada kepala SKPD Dinas Pendidikan melalui Bendahara Pengeluaran SKPD Dinas Pendidikan. 37) Berdasarkan laporan rekapitulasi realisasi penggunaan Dana BOS setiap bulan, kepala Satdikmen negeri dan kepala Satdiksus negeri, menyusun laporan rekapitulasi realisasi penggunaan Dana BOS setiap tahap penyaluran. 38) Laporan rekapitulasi realisasi penggunaan Dana BOS setiap tahap penyaluran, disampaikan kepada Kemendikbud sebagai dokumen penyaluran. 39) Format laporan rekapitulasi realisasi penggunaan Dana BOS sesuai dengan format sebagaimana diatur dalam Permendikbud mengenai Juknis Penggunaan Dana BOS. 40) Sisa Dana BOS Satdikmen negeri dan Satdiksus negeri pada akhir tahun anggaran dilaporkan kepada PPKD selaku BUD melalui SKPD Dinas Pendidikan dan tetap di rekening bank Satdikmen negeri dan Satdiksus negeri. 41) Sisa Pengelolaan Dana BOS, diakui sebagai SiLPA penerimaan pembiayaan pada APBD. 42) Pengakuan SiLPA oleh PPKD selaku BUD, dilakukan setelah pelaporan keuangan SKPD Dinas Pendidikan direviu oleh aparat pengawas internal pemerintah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 43) Sisa Pengelolaan Dana BOS yang telah mendapatkan pengakuan PPKD selaku BUD, dapat digunakan pada tahun anggaran berikutnya dengan mempedomani Juknis Penggunaan Dana BOS tahun anggaran berikutnya.
79. c.Pelaporan dan Pertanggungjawaban: 1) Berdasarkan laporan realisasi penerimaan dan belanja Dana, Bendahara Pengeluaran SKPD Dinas Pendidikan membuat rekapitulasi laporan penerimaan dan belanja Dana BOS setiap Satdikmen negeri dan Satdiksus negeri setiap semester. 2) Rekapitulasi laporan realisasi penerimaan dan belanja Dana BOS setiap semester, disampaikan kepada PA melalui PPK-SKPD. 3) PPK-SKPD, melakukan verifikasi terhadap rekapitulasi laporan realisasi penerimaan dan belanja Dana BOS pada masing-masing Satdikmen negeri, dan Satdiksus negeri. 4) Verifikasi untuk menguji: a) perhitungan laporan realisasi penerimaan dan belanja Dana BOS setiap semester; b) kesesuaian belanja Dana BOS dengan RKAS, DPA SKPD, dan informasi penerimaan Dana BOS dari kantor pelayanan perbendaharaan negara; dan c) surat pernyataan tanggung jawab mutlak Dana BOS oleh kepala Satdikmen negeri dan kepala Satdiksus negeri. 5) Dalam hal hasil verifikasi tidak terpenuhi, PPK-SKPD melalui Bendahara Pengeluaran SKPD Dinas Pendidikan mengembalikan laporan rekapitulasi realisasi penerimaan dan belanja Dana BOS setiap semester kepada kepala Satdikmen negeri dan kepala Satdiksus negeri untuk diperbaiki dan/atau dilengkapi. 6) Pengembalian laporan rekapitulasi realisasi penerimaan dan belanja Dana BOS setiap semester kepada kepala Satdikmen negeri dan kepala Satdiksus negeri, paling lama 1 (satu) hari setelah diterimanya hasil verifikasi. 7) Perbaikan atas hasil verifikasi oleh kepala Satdikmen negeri dan kepala Satdiksus negeri sesuai dengan kewenangannya melalui Bendahara Pengeluaran SKPD Dinas Pendidikan paling lama 2 (dua) hari setelah menerima pengembalian hasil verifikasi. 8) Dalam hal hasil verifikasi telah sesuai, PPK-SKPD menyiapkan rancangan SP2B. 9) SP2B diterbitkan oleh PA paling lama 2 (dua) hari terhitung setelah laporan rekapitulasi realisasi penerimaan dan belanja Dana BOS setiap semester terpenuhi. 10) SP2B yang ditandatangani oleh PA diajukan kepada BUD untuk penerbitan SPB. 11) Format SP2B tercantum dalam Lampiran Permendagri Nomor 24 Tahun 2020 Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah pada Pemerintah Daerah. 12) BUD meneliti kelengkapan dokumen SP2B yang diajukan oleh PA. 13) Kelengkapan dokumen SP2B yang diajukan oleh PA, meliputi: a) laporan rekapitulasi penerimaan dan belanja Dana BOS setiap semester untuk masing-masing Satdikmen negeri dan Satdiksus negeri; dan b) surat pernyataan tanggung jawab mutlak Dana BOS oleh kepala Satdikmen negeri dan kepala Satdiksus negeri. 14) BUD menerbitkan SPB setelah dokumen terpenuhi paling lama 2 (dua) hari setelah menerima dokumen secara lengkap. 15) Dalam hal dokumen tidak lengkap, BUD menolak menerbitkan SPB. 16) Penolakan penerbitan SPB paling lama 1 (satu) hari setelah menerima dokumen SP2B dari PA. 17) Format SPB tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2020 Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah pada Pemerintah Daerah. a) Dalam rangka transparansi dan akuntabilitas Pengelolaan Dana BOS, PPK-SKPD, BUD dan Bendahara Pengeluaran SKPD Dinas Pendidikan melakukan rekonsiliasi atas realisasi penerimaan dan belanja Dana BOS setiap semester. b) Rekonsiliasi paling sedikit dilaksanakan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran dan dituangkan dalam berita acara rekonsiliasi. c) Dalam hal rekonsiliasi terjadi perbedaan angka antara PPK-SKPD, BUD dan Bendahara pengeluaran SKPD Dinas Pendidikan maka dilakukan penyesuaian laporan penerimaan dan belanja Dana BOS sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. d) Format berita acara rekonsiliasi tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2020 Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah pada Pemerintah Daerah. 18) SPB dan berita acara rekonsiliasi sebagai dokumen sumber pencatatan PPK-SKPD dalam menyusun laporan keuangan SKPD Dinas Pendidikan. 19) Dalam hal SPB menghasilkan aset tetap, aset lainnya dan barang persediaan berdasarkan hasil stock opname akhir tahun, diakui dan dicatat sebagai barang milik daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
  1. 1.Ketentuan Umum Laporan Realisasi Semester Pertama APBD mengungkapkan laporan kegiatan keuangan pemerintah daerah yang menunjukkan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya ekonomi serta ketaatannya terhadap APBD selama periode Januari-Juni tahun anggaran berkenaan. Laporan Realisasi Semester Pertama APBD menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam periode Januari-Juni pada tahun anggaran berkenaan serta menyajikan unsur- unsur sebagai berikut:
80. a.Pendapatan-LRA;
81. b.Belanja;
82. c.Transfer;
83. d.Surplus/Defisit-LRA;
84. e.Pembiayaan; dan
85. f.Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran. Berdasarkan Pasal 160 Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, ketentuan umum dalam laporan realisasi semester pertama APBD adalah sebagai berikut:
86. a.Pemerintah Daerah menyusun laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya.
87. b.Laporan disampaikan kepada DPRD paling lambat pada akhir bulan Juli tahun anggaran berkenaan.
  1. 2.Ketentuan Pelaksanaan Bagian 1: Laporan Realisasi Semester Pertama APBD pada SKPD
88. a.Berdasarkan laporan pertanggungjawaban penerimaan bulanan dari bendahara penerimaan dan laporan pertanggungjawaban pengeluaran dari bendahara pengeluaran, PPK SKPD menyiapkan laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis SKPD dengan cara: 1) Menggabungkan nilai realisasi penerimaan dan pengeluaran dalam laporan pertanggungjawaban penerimaan bulanan dan laporan pertanggungjawaban pengeluaran bulanan per rekening dan jenis penerimaan belanja dari bulan Januari s.d. Juni. 2) Jumlah realisasi penerimaan dan pengeluaran per jenis belanja hasil penggabungan tersebut dimasukkan ke dalam format laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis SKPD pada kolom realisasi semester pertama. 3) Mengisi kolom sisa anggaran dengan selisih antara anggaran dan penerimaan. 4) Mengisi kolom prognosis dengan sisa anggaran ditambah dengan nilai rencana perubahan anggaran.
89. b.PPK SKPD menyerahkan laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis SKPD kepada Kepala SKPD selaku PA untuk ditandatangani.
90. c.Kepala SKPD selaku PA melakukan verifikasi untuk meneliti ketepatan, kelengkapan dan kevalidan perhitungan dalam penyajian data dan informasi yang tercantum pada laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosi SKPD yang diserahkan oleh PPK SKPD.
91. d.Dalam hal hasil verifikasi dinyatakan sesuai, Kepala SKPD selaku PA menandatangani laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis SKPD.
92. e.Kepala SKPD selaku PA menyampaikan laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis SKPD yang telah ditandatangani kepada PPKD selaku BUD paling lambat 10 hari setelah semester pertama berakhir.
93. a.Berdasarkan laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis yang diajukan oleh Kepala SKPD selaku PA, BUD melakukan verifikasi dengan langkah-langkah meneliti kesesuaian laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis SKPD dengan: 1) pencatatan dan penyetoran penerimaan; dan 2) pencatatan serta pencairan dana untuk belanja SKPD yang ada di BUD.
94. b.Dalam hal verifikasi dinyatakan telah sesuai, BUD menggabungkan laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis SKPD menjadi laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis Pemerintah Daerah paling lambat minggu kedua bulan Juli.
95. c.Draf laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis Pemerintah Daerah hasil penggabungan tersebut disampaikan kepada Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah untuk mendapatkan persetujuan.
96. d.Setelah disetujui, draf tersebut difinalkan kemudian disampaikan kepada Gubernur untuk ditandatangani paling lambat minggu ketiga bulan Juli.
97. e.Gubernur menyampaikan laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis Pemerintah Daerah kepada DPRD paling lambat akhir bulan Juli. B. PRASYARAT PERUBAHAN APBD Mengacu pada Pasal 161 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Gubernur ini membuat ketentuan terkait perubahan APBD sebagai berikut:
  1. 1.Laporan realisasi semester pertama APBD menjadi dasar perubahan APBD.
  2. 2.Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi:
98. a.perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
99. b.keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, antar sub kegiatan dan antar jenis belanja;
100. c.keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan;
101. d.keadaan darurat; dan/atau
102. e.keadaan luar biasa. C. PERUBAHAN KUA DAN PERUBAHAN PPAS
  1. 1.Ketentuan Umum Mengacu pada Pasal 162 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Gubernur ini membuat ketentuan terkait perubahan KUA dan perubahan PPAS sebagai berikut:
103. a.Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA dapat berupa terjadinya: 1) pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah; 2) pelampauan atau tidak terealisasinya alokasi belanja daerah; dan/atau 3) perubahan sumber dan penggunaan pembiayaan daerah.
104. b.Gubernur memformulasikan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA ke dalam rancangan perubahan KUA serta perubahan PPAS berdasarkan perubahan RKPD.
105. c.Dalam rancangan perubahan KUA disertai penjelasan mengenai perbedaan asumsi dengan KUA yang ditetapkan sebelumnya.
106. d.Dalam rancangan perubahan PPAS disertai penjelasan: 1) program, kegiatan dan sub kegiatan yang dapat diusulkan untuk ditampung dalam perubahan APBD dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan APBD tahun anggaran berjalan; 2) capaian sasaran kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan yang harus dikurangi dalam perubahan APBD apabila asumsi KUA tidak tercapai; dan 3) capaian sasaran kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan yang harus ditingkatkan dalam perubahan APBD apabila melampaui asumsi KUA.
  1. 2.Ketentuan Pelaksanaan
107. a.Gubernur menyusun rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS berdasarkan perubahan RKPD dengan tetap mengacu pada pedoman penyusunan APBD. 1) TAPD menyiapkan seluruh isi rancangan perubahan KUA menggunakan data dan informasi terkait kebijakan anggaran yang terdapat dalam perubahan RKPD. 2) TAPD menyiapkan seluruh isi rancangan perubahan PPAS menggunakan data dan informasi terkait program prioritas beserta indikator kinerja dan indikasi pendanaan yang bersumber dari perubahan RKPD.
108. b.Gubernur menyampaikan rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS kepada DPRD.
109. c.Gubernur dan DPRD melakukan pembahasan rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS.
110. d.Gubernur dan DPRD melakukan penyepakatan bersama berdasarkan hasil pembahasan rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS.
111. e.Kesepakatan terhadap rancangan rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS dituangkan dalam nota kesepakatan perubahan KUA dan nota kesepakatan perubahan PPAS yang ditandatangani bersama antara Gubernur dengan pimpinan DPRD. D. PERGESERAN ANGGARAN:
  1. 1.Ketentuan Umum Mengacu pada Pasal 163 dan Pasal 164 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Gubernur ini membuat ketentuan terkait pergeseran anggaran sebagai berikut:
112. a.Pergeseran anggaran dapat dilakukan antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, antar sub kegiatan, dan antar kelompok, antar jenis, antar objek, antar rincian objek dan/atau sub rincian objek.
113. b.Pergeseran anggaran terdiri atas: 1) pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD; dan 2) pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD.
114. c.Pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD yaitu: 1) pergeseran antar organisasi; 2) pergeseran antar unit organisasi; 3) pergeseran antar program; 4) pergeseran antar kegiatan, 5) pergeseran antar sub kegiatan; 6) pergeseran antar kelompok; dan/atau 7) pergeseran antar jenis.
115. d.Pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD yaitu: 1) Pergeseran antar objek dalam jenis yang sama. Pergeseran ini dapat dilakukan atas persetujuan sekretaris daerah. 2) Pergeseran antar rincian objek dalam objek yang sama. Pergeseran ini dapat dilakukan atas persetujuan PPKD. 3) Pergeseran antar sub rincian objek dalam rincian objek yang sama. Pergeseran ini dapat dilakukan atas persetujuan PPKD. 4) Perubahan atau pergeseran atas uraian dari sub rincian objek dapat dilakukan atas persetujuan Pengguna Anggaran.
116. e.Pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD yang dilakukan sebelum perubahan APBD, dapat dilakukan tanpa melakukan perubahan Peraturan Gubernur penjabaran APBD terlebih dahulu. Ketika perubahan APBD dilakukan, pergeseran anggaran tersebut ditetapkan dalam Peraturan Gubernur perubahan penjabaran APBD.
117. f.Pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD yang dilakukan setelah perubahan APBD ditampung dalam laporan realisasi anggaran.
118. g.Semua pergeseran dapat dilaksanakan berdasarkan perubahan DPA- SKPD
119. h.Pada kondisi tertentu, pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD dapat dilakukan sebelum perubahan APBD melalui ketetapan Gubernur dengan diberitahukan kepada pimpinan DPRD. Kondisi tertentu tersebut dapat berupa kondisi mendesak atau perubahan prioritas pembangunan baik di tingkat nasional atau daerah.
120. i.Jika pergeseran tersebut dilakukan sebelum perubahan APBD, pergeseran/perubahan anggaran ditampung dalam Perda perubahan APBD. Jika pergeseran tersebut dilakukan setelah perubahan APBD, dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
121. j.Pergeseran anggaran dilakukan dengan menyusun perubahan DPA- SKPD.
122. k.Pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD mengikuti ketentuan mekanisme perubahan APBD.
123. l.Pergeseran anggaran diikuti dengan pergeseran anggaran kas.
  1. 2.Ketentuan Pelaksanaan
124. a.SKPD mengusulkan pergeseran anggaran berdasarkan situasi dan kondisi pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan.
125. b.Atas usulan tersebut: 1) TAPD membahas usulan pergeseran anggaran SKPD disesuaikan dengan perkembangan pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan. 2) Hasil pembahasan TAPD merupakan persetujuan atau penolakan terhadap usulan pergeseran anggaran SKPD, yang selanjutnya dituangkan dalam notulen hasil pembahasan sesuai hasil kesepakatan TAPD. 3) Berdasarkan notulen hasil pembahasan TAPD, Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD menerbitkan surat persetujuan atau penolakan usulan pergeseran anggaran yang diajukan oleh SKPD. 4) Jika usulan pergeseran anggaran sebagaimana angka 3) disetujui, TAPD membuka jadwal aplikasi pengelola keuangan daerah dan memberitahukan kepada SKPD pengusul.
126. c.Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran menyiapkan perubahan DPA SKPD sebagai dasar pelaksanaan pergeseran anggaran. Perubahan DPA SKPD tersebut disetujui oleh Sekda dan disahkan oleh PPKD.
  1. 3.Pelaksanaan APBD terhadap perangkat perangkat daerah yang mengalami perubahan
127. a.Dalam hal terdapat penataan kelembagaan yang mengakibatkan perubahan perangkat daerah yang terjadi dalam tahun berjalan, pelaksanaan APBD terhadap perangkat daerah yang berubah dilakukan melalui pergeseran anggaran.
128. b.Perubahan perangkat daerah dapat berupa penggabungan, pemisahan, atau peleburan perangkat daerah atau unit kerja perangkat daerah.
129. c.Untuk melaksanakan anggaran terhadap perangkat perangkat daerah yang mengalami perubahan dapat ditetapkan KPA khusus. E. PENGGUNAAN SILPA TAHUN SEBELUMNYA Mengacu pada Pasal 165 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Gubernur ini membuat ketentuan terkait penggunaan SILPA tahun sebelumnya dalam perubahan APBD sebagai berikut:
130. a.Keadaan yang menyebabkan SILPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan dapat berupa: 1) menutupi defisit anggaran; 2) mendanai kewajiban Pemerintah Daerah yang belum tersedia anggarannya; 3 membayar bunga dan pokok Utang dan/atau obligasi daerah yang melampaui anggaran yang tersedia mendahului perubahan APBD; 4) melunasi kewajiban bunga dan pokok Utang; 5) mendanai kenaikan gaji dan tunjangan Pegawai ASN akibat adanya kebijakan Pemerintah; 6) mendanai program, kegiatan, dan sub kegiatan yang belum tersedia anggarannya; dan/atau 7) mendanai sub kegiatan yang capaian Sasaran Kinerjanya ditingkatkan dari yang telah ditetapkan dalam DPA SKPD tahun anggaran berjalan, yang dapat diselesaikan sampai dengan batas akhir penyelesaian pembayaran dalam tahun anggaran berjalan.
131. b.Penggunaan SILPA tahun anggaran sebelumnya untuk pendanaan pengeluaran tersebut di atas diformulasikan terlebih dahulu dalam Perubahan DPA-SKPD dan/atau RKA-SKPD.
132. c.Mendanai kewajiban pemerintah daerah merupakan kewajiban kepada pihak lain yang terkait dengan: 1) pekerjaan yang telah selesai pada tahun anggaran sebelumnya; atau 2) akibat putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht) dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya.
133. d.Pekerjaan yang telah selesai merupakan pekerjaan yang telah ada berita acara serah terima pekerjaan dan telah terbit SPM namun belum dilakukan pembayaran.
134. e.Penganggaran atas pekerjaan yang telah selesai pada tahun anggaran sebelumnya harus dianggarkan kembali pada akun belanja dalam APBD Tahun Anggaran berikutnya sesuai kode rekening berkenaan dan dianggarkan pada SKPD berkenaan.
135. f.Penganggaran atas akibat putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht) dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya harus dianggarkan kembali pada akun belanja dalam APBD tahun anggaran berikutnya sesuai kode rekening belanja berkenaan dan dianggarkan pada SKPD berkenaan.
136. g.Tata cara penganggaran penggunaan SILPA tahun anggaran sebelumnya terlebih dahulu melakukan perubahan atas Peraturan Gubernur tentang penjabaran APBD tahun anggaran berikutnya untuk selanjutnya dituangkan dalam Perda tentang perubahan APBD tahun anggaran berikutnya atau ditampung dalam laporan realisasi anggaran bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD tahun anggaran berikutnya. F. PENDANAAN KEADAAN DARURAT Mengacu pada Pasal 166 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Gubernur ini membuat ketentuan terkait pendanaan keadaan darurat sebagai berikut:
  1. 1.Ketentuan Umum
137. a.Pemerintah daerah mengusulkan pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang belum tersedia anggarannya dalam rancangan perubahan APBD.
138. b.Dalam hal pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat termasuk keperluan mendesak dilakukan setelah perubahan APBD atau dalam hal pemerintah daerah tidak melakukan perubahan APBD maka pengeluaran tersebut disampaikan dalam laporan realisasi anggaran dengan terlebih dahulu melakukan Peraturan Gubernur perubahan penjabaran APBD.
  1. 2.Ketentuan Pelaksanaan Tata cara pelaksanaan penggunaan belanja tidak terduga untuk mendanai keadaan darurat, keperluan mendesak dan memenuhi kebutuhan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan diluar keadaan darurat dan keperluan mendesak memedomani pengaturan dalam belanja tidak terduga sebagaimana tercantum dalam BAB II huruf D angka 4.
  2. 3.Dokumen Terkait
139. a.Dokumen pendanaan keadaan darurat, sebagai berikut: 1) Rencana Kebutuhan Dana Keadaan Darurat; 2) Rekapitulasi Penyaluran Belanja Tidak Terduga; 3) Laporan Penggunaan Belanja Tidak Terduga; dan 4) Rekapitulasi Laporan Penggunaan Belanja Tidak Terduga.
140. b.Bentuk dokumen pendanaan keadaan darurat, mengikuti Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. G. PENDANAAN KEADAAN LUAR BIASA
  1. 1.Ketentuan Umum Mengacu pada Pasal 167 dan Pasal 168 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Gubernur ini membuat ketentuan terkait pendanaan keadaan luar biasa sebagai berikut:
141. a.Perubahan APBD hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa.
142. b.Keadaan luar biasa merupakan keadaan yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau pengeluaran dalam APBD mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50% (lima puluh persen).
143. c.Ketentuan mengenai perubahan APBD akibat keadaan luar biasa diatur dalam Peraturan Gubernur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
144. d.Dalam hal keadaan luar biasa yang menyebabkan estimasi penerimaan dalam APBD mengalami kenaikan lebih dari 50% (lima puluh persen) dapat dilakukan penambahan sub kegiatan baru dan/atau peningkatan capaian sasaran kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan dalam tahun anggaran berkenaan.
  1. 2.Ketentuan Pelaksanaan
145. a.Penambahan sub kegiatan baru diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD.
146. b.Penjadwalan ulang dan/atau peningkatan capaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan diformulasikan terlebih dahulu dalam perubahan DPA-SKPD.
147. c.RKA-SKPD dan perubahan DPA-SKPD digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan Perda tentang perubahan kedua APBD.
148. d.Dalam hal keadaan luar biasa yang menyebabkan estimasi penerimaan dalam APBD mengalami penurunan lebih dari 50% (lima puluh persen) dapat dilakukan penjadwalan ulang dan/atau pengurangan capaian sasaran kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berkenaan.
149. e.Penjadwalan ulang dan/atau pengurangan capaian sasaran kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan diformulasikan terlebih dahulu dalam perubahan DPA-SKPD.
150. f.Perubahan DPA-SKPD digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan Perda tentang perubahan kedua APBD. H. PENYUSUNAN PERUBAHAN APBD
  1. 1.Ketentuan Umum Mengacu pada Pasal 169 sampai dengan Pasal 176 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Gubernur ini membuat ketentuan terkait penyusunan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai berikut:
151. a.Penyusunan perubahan KUA dan Perubahan PPAS; 1) Rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS disampaikan kepada DPRD paling lambat minggu pertama bulan Agustus dalam tahun anggaran berkenaan untuk dibahas dan disepakati bersama antara Gubernur dan DPRD. 2) Kesepakatan terhadap rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS dituangkan ke dalam nota kesepakatan perubahan KUA dan nota kesepakatan perubahan PPAS yang ditandatangani bersama antara Gubernur dengan pimpinan DPRD dalam waktu bersamaan paling lambat minggu kedua bulan Agustus dalam tahun anggaran berkenaan. 3) Perubahan KUA dan perubahan PPAS yang telah disepakati Gubernur bersama DPRD menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun perubahan RKA-SKPD. 4) Tata cara pembahasan rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 5) Dalam hal Gubernur berhalangan tetap, wakil Gubernur menyampaikan rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS kepada DPRD, menandatangani kesepakatan terhadap rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS serta menandatangani nota kesepakatan perubahan KUA dan nota kesepakatan perubahan PPAS. 6) Dalam hal Gubernur berhalangan sementara, Gubernur mendelegasikan kepada wakil Gubernur untuk menyampaikan rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS kepada DPRD, menandatangani kesepakatan terhadap rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS serta menandatangani nota kesepakatan perubahan KUA dan nota kesepakatan perubahan PPAS. 7) Dalam hal Gubernur/Wakil Gubernur berhalangan tetap atau sementara, pejabat pengganti Gubernur menyampaikan rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS kepada DPRD, sedangkan penandatanganan kesepakatan terhadap rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS serta penandatanganan nota kesepakatan perubahan KUA dan nota kesepakatan perubahan PPAS dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, selaku pelaksana tugas/penjabat/penjabat sementara Gubernur. 8) Dalam hal pimpinan DPRD berhalangan tetap atau sementara dalam waktu yang bersamaan, pelaksana tugas pimpinan DPRD menandatangani kesepakatan terhadap rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS serta menandatangani nota kesepakatan perubahan KUA dan nota kesepakatan perubahan PPAS.
152. b.penyusunan perubahan RKA SKPD; 1) Perubahan KUA dan perubahan PPAS yang telah disepakati Gubernur Bersama DPRD menjadi pedoman perangkat daerah dalam menyusunan RKA SKPD. 2) Berdasarkan perubahan KUA dan perubahan PPAS, Gubernur menerbitkan surat edaran tentang pedoman penyusunan perubahan RKA-SKPD sebagai acuan kepala SKPD dalam menyusun perubahan RKA-SKPD. 3) Surat edaran Gubernur paling sedikit memuat: a) prioritas pembangunan daerah dan program, kegiatan dan sub kegiatan yang terkait; b) Alokasi plafon anggaran sementara untuk setiap program, kegiatan dan sub kegiatan SKPD; c) batas waktu penyampaian perubahan RKA-SKPD dan Perubahan DPA-SKPD kepada PPKD; dan d) dokumen sebagai lampiran meliputi perubahan KUA, perubahan PPAS, kode rekening APBD, format RKA-SKPD, format Perubahan DPA-SKPD, analisis standar belanja, standar satuan harga, RKBMD dan pedoman penyusunan APBD. 4) Surat edaran Gubernur perihal pedoman penyusunan RKA-SKPD dan Perubahan DPA-SKPD diterbitkan paling lambat minggu ketiga bulan Agustus tahun anggaran berjalan. 5) Perubahan KUA dan perubahan PPAS disampaikan kepada perangkat daerah disertai dengan: a) program, kegiatan dan sub kegiatan baru; b) kriteria DPA-SKPD yang dapat diubah; c) batas waktu penyampaian RKA-SKPD dan Perubahan DPA-SKPD kepada PPKD; dan/atau d) dokumen sebagai lampiran meliputi kode rekening perubahan APBD, format RKA-SKPD, format Perubahan DPA-SKPD, analisis standar belanja, standar harga satuan dan RKBMD serta dokumen lain yang dibutuhkan. 6) Penyampaian dilakukan paling lambat minggu ketiga bulan Agustus tahun anggaran berkenaan. 7) Kepala SKPD menyusun perubahan RKA-SKPD berdasarkan perubahan KUA dan perubahan PPAS serta pedoman penyusunan perubahan RKA-SKPD. 8) Perubahan RKA-SKPD disampaikan kepada PPKD sebagai bahan penyusunan rancangan Perda tentang perubahan APBD sesuai dengan jadwal dan tahapan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan setiap tahun. 9) Ketentuan mengenai tata cara penyusunan RKA-SKPD berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan RKA-SKPD pada perubahan APBD.
153. c.RKA-SKPD yang memuat program, kegiatan dan sub kegiatan baru yang akan dianggarkan dalam perubahan APBD yang telah disusun oleh SKPD disampaikan kepada TAPD melalui PPKD untuk diverifikasi.
154. d.Verifikasi dilakukan oleh TAPD untuk menelaah kesesuaian antara perubahan RKA-SKPD dengan: 1) perubahan KUA dan perubahan PPAS; 2) prakiraan maju yang telah disetujui; 3) dokumen perencanaan lainnya; 4) capaian Kinerja; 5) indikator Kinerja; 6) analisis standar belanja; 7) standar harga satuan; 8) standar kebutuhan BMD; 9) RKBMD; 10) Standar Pelayanan Minimal; dan 11) program, kegiatan dan sub kegiatan antar RKA-SKPD.
155. e.Dalam hal hasil verifikasi TAPD terdapat ketidaksesuaian, kepala SKPD melakukan penyempurnaan.
156. f.Selain diverifikasi TAPD, RKA-SKPD juga direviu oleh aparat pengawas internal pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
157. g.PPKD menyusun rancangan Perda tentang perubahan APBD dan dokumen pendukung berdasarkan perubahan RKA-SKPD yang telah disempurnakan oleh kepala SKPD.
158. h.Rancangan Perda tentang Perubahan APBD memuat lampiran sebagai berikut: 1) ringkasan Perubahan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan; 2) ringkasan Perubahan APBD yang diklasifikasi menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi; 3) rincian Perubahan APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, akun, kelompok, jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan. 4) rekapitulasi dan sinkronisasi Perda Perubahan APBD yang disajikan berdasarkan kebutuhan informasi antara lain: a) rekapitulasi perubahan belanja dan kesesuaian menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta target dan indikator; b) rekapitulasi perubahan belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara; c) rekapitulasi perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM; d) sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD; e) sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD; dan f) sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah. 5) Informasi lainnya yang menunjang kebutuhan informasi pada Perda Perubahan APBD antara lain: a) daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan; b) daftar piutang daerah; c) daftar penyertaan modal daerah dan investasi daerah lainnya; d) daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah dan aset lain-lain; e) daftar sub kegiatan tahun jamak (multi Years); f) daftar dana cadangan; dan g) daftar pinjaman daerah.
159. i.Dokumen pendukung terdiri atas nota keuangan dan rancangan Peraturan Gubernur tentang penjabaran perubahan APBD.
160. j.Rancangan Peraturan Gubernur tentang penjabaran perubahan APBD memuat lampiran sebagai berikut: 1) ringkasan perubahan penjabaran APBD yang diklasifikasi menurut kelompok, jenis, objek, dan rincian objek, dan sub rincian objek, pendapatan, belanja, dan pembiayaan; 2) perubahan penjabaran APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek, dan sub rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan; 3) rekapitulasi dan sinkronisasi Peraturan Gubernur perubahan penjabaran APBD yang disajikan berdasarkan kebutuhan informasi antara lain: a) daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran hibah; b) daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan sosial; c) daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan keuangan bersifat umum dan bersifat khusus; d) daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran belanja bagi hasil; dan f) rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek, dan sub rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan. 4) Informasi lainnya yang menunjang kebutuhan informasi pada Peraturan Gubernur perubahan penjabaran APBD.
161. k.Penganggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam rancangan Peraturan Gubernur tentang perubahan penjabaran APBD disertai penjelasan.
162. l.Penganggaran pendapatan disertai penjelasan mengenai dasar hukum pendapatan. m.Penganggaran belanja disertai penjelasan mengenai dasar hukum, lokasi sub kegiatan dan belanja yang bersifat khusus dan/atau sudah diarahkan penggunaannya, dan sumber pendanaan sub kegiatan.
163. n.Penganggaran pembiayaan disertai penjelasan mengenai dasar hukum, sumber penerimaan pembiayaan untuk kelompok penerimaan pembiayaan, dan tujuan pengeluaran pembiayaan untuk kelompok pengeluaran pembiayaan.
164. o.Rancangan Perda tentang perubahan APBD yang telah disusun oleh PPKD disampaikan kepada Gubernur.
165. p.penyusunan perubahan DPA SKPD, meliputi: 1) DPA-SKPD yang dapat diubah berupa peningkatan atau pengurangan capaian sasaran kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan dari yang telah ditetapkan semula. 2) Peningkatan atau pengurangan capaian sasaran kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan diformulasikan dalam perubahan DPA- SKPD. 3) Perubahan DPA-SKPD memuat capaian sasaran kinerja, kelompok, jenis, objek, rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan baik sebelum dilakukan perubahan maupun setelah perubahan.
  1. 2.Ketentuan Pelaksanaan Bagian I: Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
166. a.Gubernur menyusun rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS berdasarkan perubahan RKPD dengan langkah sebagai berikut: 1) TAPD menyiapkan seluruh isi rancangan perubahan KUA menggunakan data dan informasi terkait kebijakan anggaran yang terdapat dalam perubahan RKPD; dan 2) TAPD menyiapkan seluruh isi rancangan perubahan PPAS menggunakan data dan informasi terkait program prioritas beserta indikator kinerja dan indikasi pendanaan yang bersumber dari perubahan RKPD.
167. b.Gubernur menyampaikan rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS kepada DPRD.
168. c.Gubernur dan DPRD melakukan pembahasan rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS. Pembahasan tersebut mengacu pada muatan rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS.
169. d.Gubernur dan DPRD melakukan kesepakatan bersama berdasarkan hasil pembahasan rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS.
170. e.Kesepakatan terhadap rancangan rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS dituangkan dalam nota kesepakatan perubahan KUA dan nota kesepakatan perubahan PPAS yang ditandatangani bersama antara Gubernur dengan pimpinan DPRD.
171. a.Berdasarkan perubahan KUA dan perubahan PPAS yang telah disepakati bersama Gubernur dan pimpinan DPRD, TAPD menyusun rancangan Surat Edaran tentang Pedoman Penyusunan Perubahan RKA-SKPD.
172. b.TAPD menyerahkan rancangan Surat Edaran tentang Pedoman Penyusunan Perubahan RKA-SKPD ke Gubernur untuk diotorisasi.
173. c.Gubernur menerbitkan Surat Edaran tentang Pedoman Penyusunan Perubahan RKA-SKPD sebagai acuan Kepala SKPD dalam menyusun perubahan RKA-SKPD.
174. d.Kepala SKPD menyusun perubahan RKA-SKPD berdasarkan perubahan KUA dan perubahan PPAS serta SE KDH tentang Pedoman Penyusunan Perubahan RKA-SKPD.
175. e.Kepala SKPD menyampaikan perubahan RKA-SKPD kepada PPKD sebagai bahan penyusunan rancangan Perda tentang perubahan APBD.
176. a.Kepala SKPD menyampaikan perubahan RKA-SKPD yang akan dianggarkan dalam perubahan APBD yang telah disusun oleh SKPD kepada TAPD melalui PPKD untuk diverifikasi.
177. b.PPKD melakukan verifikasi atas perubahan RKA-SKPD yang telah disusun oleh Kepala SKPD.
178. c.Jika terdapat ketidaksesuaian, TAPD meminta Kepala SKPD untuk melakukan penyempurnaan.
179. d.PPKD menyusun rancangan Perda tentang perubahan APBD dan dokumen pendukung berdasarkan perubahan RKA SKPD yang telah disempurnakan oleh kepala SKPD.
180. e.PPKD menyampaikan rancangan Perda tentang perubahan APBD kepada Gubernur. Kepala SKPD melakukan perubahan DPA SKPD mencakup perubahan berupa peningkatan atau pengurangan capaian sasaran kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan dari yang telah ditetapkan semula.
  1. 3.Dokumen Terkait
181. a.Dokumen perubahan APBD menyajikan informasi yang bersifat dinamis sesuai dengan kebutuhan yang disajikan setiap tahun dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan mengenai pedoman penyusunan APBD. 1) Perubahan KUA; 2) Perubahan PPAS; 3) Nota Kesepakatan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS; 4) Susunan Nota Keuangan Perubahan APBD; 5) Perubahan DPA-SKPD; 6) Rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD beserta lampiran; 7) Rancangan Perda tentang perubahan APBD; 8) Rancangan Peraturan Gubernur tentang penjabaran perubahan APBD beserta lampiran; dan 9) Rancangan Peraturan Gubernur tentang perubahan penjabaran APBD.
182. b.Bentuk dokumen pendanaan keadaan darurat, mengikuti Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. I. PENETAPAN PERUBAHAN APBD
  1. 1.Ketentuan Umum Berdasarkan Pasal 177 dan Pasal 178 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, ketentuan umum terkait penetapan perubahan APBD adalah sebagai berikut:
183. a.Gubernur wajib mengajukan rancangan Perda tentang perubahan APBD kepada DPRD disertai penjelasan dan dokumen pendukung untuk dibahas dalam rangka memperoleh persetujuan bersama paling lambat minggu kedua bulan September tahun anggaran berkenaan.
184. b.Proses pengajuan rancangan Perda tentang perubahan APBD dapat mengandung informasi, aliran data, serta penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik.
185. c.Pembahasan rancangan Perda tentang perubahan APBD dilaksanakan oleh Gubernur dan DPRD setelah Gubernur menyampaikan rancangan Perda tentang perubahan APBD beserta penjelasan dan dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
186. d.Pembahasan rancangan Perda tentang perubahan APBD berpedoman pada perubahan RKPD, perubahan KUA, dan perubahan PPAS.
187. e.Dalam pembahasan rancangan Perda tentang perubahan APBD, DPRD dapat meminta RKA-SKPD sesuai kebutuhan dalam pembahasan yang disajikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.
188. f.Hasil pembahasan rancangan Perda tentang perubahan APBD dituangkan dalam persetujuan bersama antara Gubernur dan DPRD.
189. g.Persetujuan bersama antara Gubernur dan DPRD ditandatangani oleh Gubernur dan pimpinan DPRD.
  1. 2.Ketentuan Pelaksanaan
190. a.Gubernur menyampaikan rancangan Perda tentang perubahan APBD beserta penjelasan dan dokumen pendukung kepada DPRD untuk dibahas dalam rangka memperoleh persetujuan bersama.
191. b.Gubernur dan DPRD melakukan pembahasan rancangan Perda tentang perubahan APBD dengan berpedoman kepada perubahan RKPD, perubahan KUA, dan perubahan PPAS.
192. c.Hasil pembahasan rancangan Perda tentang perubahan APBD dituangkan dalam persetujuan bersama yang ditandatangani oleh Gubernur dan pimpinan DPRD. J. PERSETUJUAN RANCANGAN PERDA PERUBAHAN APBD
  1. 1.Ketentuan Umum Berdasarkan Pasal 179 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, ketentuan umum terkait persetujuan rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD adalah sebagai berikut:
193. a.Pengambilan keputusan mengenai rancangan Perda tentang perubahan APBD dilakukan oleh DPRD bersama Gubernur paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran berkenaan berakhir.
194. b.Dalam hal DPRD sampai batas waktu tidak mengambil keputusan bersama dengan Gubernur terhadap rancangan Perda tentang perubahan APBD, Gubernur melaksanakan pengeluaran yang telah dianggarkan dalam APBD tahun anggaran berkenaan.
195. c.Penetapan rancangan Perda tentang perubahan APBD dilakukan setelah ditetapkannya Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun sebelumnya.
  1. 2.Ketentuan Pelaksanaan
196. a.Gubernur dan DPRD melakukan persetujuan Bersama berdasarkan hasil pembahasan rancangan Perda tentang perubahan APBD.
197. b.Gubernur menetapkan Perda tentang perubahan APBD setelah ditetapkannya Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun sebelumnya.
198. c.Jika persetujuan bersama dalam pembahasan rancangan Perda tentang perubahan APBD tidak tercapai sampai batas waktu yang ditentukan, Gubernur melaksanakan pengeluaran yang telah dianggarkan dalam APBD tahun anggaran berkenaan. K. EVALUASI RANCANGAN PERDA PERUBAHAN APBD DAN RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR PENJABARAN PERUBAHAN APBD
  1. 1.Ketentuan Umum Mengacu pada Pasal 181 sampai dengan Pasal 184 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Gubernur ini membuat evaluasi Raperda tentang perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Gubernur tentang penjabaran perubahan APBD sebagai berikut: 1) Rancangan Perda tentang perubahan APBD yang telah disetujui bersama dan rancangan Peraturan Gubernur tentang penjabaran perubahan APBD disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal persetujuan rancangan Perda tentang perubahan APBD untuk dievaluasi sebelum ditetapkan oleh Gubernur. 2) Rancangan Perda tentang perubahan APBD dan rancangan Peraturan Gubernur tentang penjabaran perubahan APBD disertai dengan perubahan RKPD, perubahan KUA, dan perubahan PPAS yang disepakati antara Gubernur dan DPRD. 3) Surat pengantar untuk menyampaikan rancangan Perda tentang perubahan APBD dan rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran perubahan APBD ditembuskan ke Menteri Dalam Negeri tanpa disertai lampiran. 4) Dalam melakukan evaluasi rancangan Perda tentang perubahan APBD, Menteri Dalam Negeri berkoordinasi dengan Menteri Keuangan. 7) Evaluasi dilakukan untuk menguji kesesuaian rancangan Perda tentang perubahan APBD dan rancangan Peraturan Gubernur tentang penjabaran perubahan APBD dengan: a) ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi; b) kepentingan umum; c) perubahan RKPD, perubahan KUA, dan Perubahan PPAS; dan d) RPJMD. 8) Menguji kesesuaian adalah untuk menilai kesesuaian program dalam rancangan Perda tentang perubahan APBD dengan Perda tentang RPJMD dan menilai pertimbangan yang digunakan dalam menentukan sub kegiatan-sub kegiatan yang ada dalam RKPD, KUA dan PPAS, serta menilai konsistensi antara rancangan Perda tentang APBD dengan KUA dan PPAS. 9) Pengujian kesesuaian rancangan Perda tentang perubahan APBD dan rancangan Peraturan Gubernur tentang penjabaran perubahan APBD dengan kepentingan umum dilakukan untuk menghindari hal-hal yang bertentangan dengan kepentingan umum meliputi: a) terganggunya kerukunan antarwarga masyarakat; b) terganggunya akses terhadap pelayanan publik; c) terganggunya ketentraman dan ketertiban umum; d)terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan/atau e) diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antar- golongan, dan gender. 10) Hasil evaluasi ditetapkan dengan keputusan Menteri. 11) Menteri Dalam Negeri menyampaikan surat keputusan mengenai hasil evaluasi kepada Gubernur paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak rancangan Perda tentang perubahan APBD dan rancangan Peraturan Gubernur tentang penjabaran perubahan APBD diterima. 12) Dalam hal Menteri Dalam Negeri menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda tentang perubahan APBD dan rancangan Peraturan Gubernur tentang penjabaran perubahan APBD sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, perubahan RKPD, perubahan KUA, perubahan PPAS, dan RPJMD, Gubernur menetapkan rancangan tersebut menjadi Perda dan Peraturan Gubernur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 13) Dalam hal Menteri Dalam Negeri menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda tentang perubahan APBD dan rancangan Peraturan Gubernur tentang penjabaran perubahan APBD tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, perubahan RKPD, perubahan KUA, perubahan PPAS, dan RPJMD, Gubernur bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari sejak hasil evaluasi diterima. 14) Penyempurnaan hasil evaluasi dilakukan Gubernur melalui TAPD bersama dengan DPRD melalui badan anggaran. 15) Hasil penyempurnaan ditetapkan dengan keputusan Pimpinan DPRD. 16) Keputusan Pimpinan DPRD dijadikan dasar penetapan Perda tentang perubahan APBD. 17) Keputusan pimpinan DPRD dilaporkan pada sidang paripurna berikutnya. 18) Pimpinan DPRD menyampaikan keputusan mengenai hasil penyempurnaan kepada Menteri paling lambat 3 (hari) setelah ditetapkan. 19) Dalam hal pimpinan DPRD berhalangan tetap atau sementara dalam waktu yang bersamaan, yang melaksanakan tugas sebagai pimpinan sementara DPRD menandatangani keputusan Pimpinan DPRD. 20) Dalam hal keputusan Pimpinan DPRD tidak diterbitkan sampai dengan 7 (tujuh) hari sejak diterima hasil evaluasi dari gubernur Menteri, Gubernur menetapkan Perda Perubahan APBD berdasarkan hasil penyempurnaan evaluasi. 21) Perda Perubahan APBD harus terlebih dahulu mendapat nomor registrasi dari Kementerian Dalam Negeri. 22) Proses evaluasi terhadap rancangan Perda tentang perubahan APBD dan rancangan peraturan Gubernur tentang penjabaran perubahan APBD dapat memuat informasi, aliran data, penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik.
  2. 2.Ketentuan Pelaksanaan 1) Paling lambat 3 (hari) setelah persetujuan bersama, Gubernur mengirimkan rancangan Perda tentang APBD yang telah disetujui bersama antara Gubernur dan DPRD beserta rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD, RKPD, KUA, dan PPAS kepada Menteri Dalam Negeri. 2) Menteri Dalam Negeri melakukan evaluasi, berkoordinasi dengan Menteri Keuangan. 3) Menteri Dalam Negeri mengeluarkan surat keputusan mengenai hasil evaluasi rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD. 4) Menteri Dalam Negeri menyampaikan keputusan mengenai hasil evaluasi kepada Gubernur paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD diterima. 5) Dalam hal keputusan Menteri Dalam Negeri menyatakan hasil evaluasi sesuai, maka Gubernur menetapkan rancangan Perda tentang APBD menjadi Perda dan rancangan Peraturan Gubernur tentang penjabaran APBD menjadi Peraturan Gubernur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 6) Dalam hal surat keputusan Menteri Dalam Negeri menyatakan hasil evaluasi tidak sesuai, Gubernur bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak hasil evaluasi diterima dengan langkah-langkah sebagai berikut: a) Gubernur melalui TAPD bersama dengan DPRD melalui badan anggaran melakukan penyempurnaan hasil evaluasi. b) Pimpinan DPRD menetapkan surat keputusan mengenai hasil penyempurnaan untuk kemudian dilaporkan pada sidang paripurna berikutnya. c) Pimpinan DPRD menyampaikan keputusan mengenai hasil penyempurnaan kepada Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (hari) setelah ditetapkan. d) Berdasarkan keputusan pimpinan DPRD mengenai hasil penyempurnaan, Gubernur melakukan penetapan Perda tentang APBD. e) Dalam hal keputusan pimpinan DPRD mengenai hasil penyempurnaan tidak diterbitkan sampai dengan 7 (tujuh) hari sejak diterima hasil evaluasi dari Menteri Dalam Negeri, Gubernur menetapkan Perda APBD berdasarkan hasil penyempurnaan. f) Perda APBD harus terlebih dahulu mendapat nomor registrasi dari Kementerian Dalam Negeri.
  3. 1.Ketentuan Umum Akuntansi Pemerintah Daerah didesain sebagai sebuah sistem yang mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan mengakomodasi arsitektur Pengelolaan Keuangan Daerah yang dibangun oleh Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pilar utama pengembangan akuntansi pemerintah daerah terletak pada perumusan kebijakan akuntansi dan pengembangan sistem akuntansi. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh Pemerintah Daerah sebagai pedoman dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan pengguna laporan keuangan dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran, antar periode maupun antar entitas. Kebijakan akuntansi tersebut disusun oleh Pemerintah Daerah dan ditetapkan dalam Peraturan Gubernur. Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat SAPD, adalah rangkaian sistematik dari prosedur, penyelenggara, peralatan dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintahan daerah. SAPD tersebut ditetapkan dalam Peraturan Gubernur sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 185 sampai dengan Pasal 188, akuntansi pemerintah daerah diatur sebagai berikut:
199. a.Akuntansi Pemerintah Daerah dilaksanakan berdasarkan: 1) Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah; 2) SAPD; dan 3) Bagan Akun Standar (BAS) untuk Daerah, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
200. b.Akuntansi Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh entitas akuntansi dan entitas pelaporan.
201. c.Kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah meliputi kebijakan akuntansi pelaporan keuangan dan kebijakan akuntansi akun. 1) Kebijakan akuntansi pelaporan keuangan memuat penjelasan atas unsur-unsur laporan keuangan yang berfungsi sebagai panduan dalam penyajian pelaporan keuangan. 2) Kebijakan akuntansi akun mengatur definisi, pengakuan, pengukuran, penilaian, dan/atau pengungkapan transaksi atau peristiwa sesuai dengan SAP atas: a) pemilihan metode akuntansi atas kebijakan akuntansi dalam SAP; dan b) pengaturan yang lebih rinci atas kebijakan akuntansi dalam SAP.
202. d.SAPD memuat pilihan prosedur dan teknik akuntansi dalam melakukan identifikasi transaksi, pencatatan pada jurnal, posting ke dalam buku besar, penyusunan neraca saldo, dan penyajian laporan keuangan. SAPD meliputi sistem akuntansi SKPKD dan sistem akuntansi SKPD.
203. e.Penyajian LKPD, paling sedikit meliputi: 1) Laporan Realisasi Anggaran; 2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; 3) Neraca; 4) Laporan Operasional; 5) Laporan Arus Kas; 6) Laporan Perubahan Ekuitas; dan 7) Catatan atas Laporan Keuangan. Terkait hal tersebut di atas, Peraturan Gubernur ini mengatur beberapa ketentuan sebagai berikut:
204. a.Akuntansi Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh entitas akuntansi dan entitas pelaporan. Entitas Akuntansi adalah seluruh SKPD dan SKPKD, sedangkan entitas pelaporan adalah Pemerintah Provinsi Bali.
205. b.Proses Akuntansi Pemerintah Daerah mengandung informasi, aliran data, penggunaan, dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik.
206. c.Kebijakan akuntansi dibangun secara dinamis memuat praktik spesifik yang dipilih oleh Pemerintah Daerah yang berfungsi sebagai panduan proses penyusunan laporan keuangan mulai dari entitas akuntansi sampai dengan entitas pelaporan.
207. d.SAPD pada entitas akuntansi dilaksanakan dalam rangkaian prosedur identifikasi transaksi, teknik pencatatan, pengakuan dan pengungkapan atas pendapatan-LO, beban, pendapatan-LRA, belanja, transfer, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas, penyesuaian dan koreksi, serta penyusunan laporan keuangan entitas akuntansi berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.
208. e.SAPD pada entitas pelaporan dilaksanakan dalam rangkaian prosedur pencatatan jurnal penyesuaian konsolidasi, kertas kerja konsolidasi, dan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah berupa Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.
209. f.Dalam rangka mencapai tujuan pengendalian dana, pemerintah daerah dapat menerapkan akuntansi dana yang menggunakan pendekatan pemisahan kelompok dana menurut tujuan penggunaannya. Pemisahan kelompok dana tersebut membagi dana menjadi dana umum dan dana menurut tujuan tertentu. Penerapan akuntansi dana dilaksanakan secara bertahap yang diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri.
210. g.Bagan Akun Standar (BAS) merupakan pedoman bagi pemerintah daerah dalam melakukan kodefikasi akun yang menggambarkan struktur laporan keuangan secara lengkap. BAS digunakan dalam pencatatan transaksi pada buku jurnal, pengklasifikasian pada buku besar, pengikhtisaran pada neraca saldo, dan penyajian pada laporan keuangan.
211. h.Struktur BAS yang digunakan mengikuti ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
  1. 2.Ketentuan Pelaksanaan
212. a.Penyusunan Kebijakan Akuntansi Pelaporan Keuangan 1) Tim Penyusun mengumpulkan rujukan atau referensi berupa peraturan perundangan dan literatur lain yang terkait dengan kebijakan akuntansi laporan keuangan pemerintah daerah. Sebagai rujukan utama adalah Lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, khususnya: a) PSAP 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan; b) PSAP 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran; c) PSAP 03 tentang Laporan Arus Kas; d) PSAP 04 tentang Catatan atas Laporan Keuangan; e) PSAP 11 tentang Laporan Keuangan Konsolidasian; f) PSAP 12 tentang Laporan Operasional; dan g) IPSAP dan Buletin Teknis SAP terkait pelaporan keuangan. 2) Berdasarkan rujukan dan referensi tersebut, Tim Penyusun melakukan pemahaman dan analisa untuk proses penyesuaian dan harmonisasi sesuai kondisi dan kebutuhan pelaporan keuangan di pemerintah daerah. 3) Tim Penyusun mencantumkan hasil proses penyesuaian dan harmonisasi tersebut ke dalam pernyataan-pernyataan pada kebijakan akuntansi pelaporan keuangan.
213. b.Penyusunan Kebijakan Akuntansi Akun 1) Tim Penyusun mengumpulkan rujukan atau referensi berupa peraturan perundangan dan literatur lain yang terkait dengan kebijakan akuntansi akun. Sebagai rujukan utama adalah Lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, khususnya: a) PSAP 05 tentang Akuntansi Persediaan; b) PSAP 06 tentang Akuntansi Investasi; c) PSAP 07 tentang Akuntansi Aset Tetap; d) PSAP 08 tentang Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan; e) PSAP 09 tentang Akuntansi Kewajiban; f) PSAP 10 tentang Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Operasi yang Tidak Dilanjutkan; dan g) IPSAP dan Buletin Teknis SAP terkait akun. 2) Tim Penyusun bersama-sama dengan SKPD terkait melakukan penelaahan atas rujukan atau referensi di atas untuk: a) Mengidentifikasi akun-akun yang memerlukan pemilihan metode yang khusus atas pengakuan atau pengukurannya. b) Mengidentifikasi akun-akun yang memerlukan pengaturan yang lebih rinci atas kebijakan pengakuan dan pengukurannya. c) Mengidentifikasi hal-hal yang belum diatur di dalam SAP namun dibutuhkan dalam kebijakan akuntansi pemerintah daerah. 3) Dalam menyusun hal-hal yang belum diatur di dalam SAP, perlu memperhatikan: a) PSAP yang mengatur hal-hal yang mirip dengan masalah terkait. b) Definisi serta kriteria pengakuan dan kriteria pengukuran atas aset, kewajiban, pendapatan-LO, beban, pendapatan-LRA, belanja, dan penerimaan/pengeluaran pembiayaan yang ditetapkan dalam Kerangka Konseptual Standar Akuntansi Pemerintahan dan PSAP. 4) Tim Penyusun mencantumkan hasil pemilihan metode, pengaturan lebih rinci, dan pengaturan hal-hal yang belum diatur tersebut ke dalam dokumen kebijakan akuntansi.
214. c.Penyusunan SAPD 1) Tim Penyusun SAPD melakukan pemahaman atas proses bisnis pada pemerintah daerah khususnya terkait siklus pengelolaan keuangan daerah. 2) Berdasarkan siklus tersebut, Tim Penyusun SAPD mengidentifikasi prosedur-prosedur akuntansi apa saja yang harus dibuat. 3) Tim Penyusun SAPD menentukan pihak-pihak terkait pada masing- masing prosedur akuntansi. Masing-masing pihak memiliki peran tersendiri agar prosedur dapat menghasilkan output yang diinginkan. 4) Tim Penyusun SAPD menentukan data atau dokumen yang mengalir pada tiap prosedur akuntansi. Data atau dokumen tersebut akan menjadi sumber pencatatan jurnal. 5) Tim Penyusun SAPD menentukan jurnal standar pada tiap prosedur berdasarkan SAP dan kebijakan akuntansi terkait. 6) Tim Penyusun SAPD menyusun langkah teknis. Langkah teknis merupakan alur pelaksanaan sistem akuntansi yang menjelaskan pihak-pihak yang melaksanakan sistem akuntansi, data atau dokumen apa saja yang diperlukan, dan bagaimana pihak-pihak tersebut memperlakukan data-data terkait. Selain itu, diberikan ilustrasi atau format pencatatan dalam bentuk penjurnalan akuntansi pada setiap bagan alur atau transaksi yang membutuhkan pencatatan. 7) Penyusunan SAPD ini memperhatikan bahwa Proses Akuntansi Pemerintah Daerah mengandung informasi, aliran data, dan penggunaan dokumen yang dilakukan secara elektronik.
215. d.Pelaksanaan SAPD di Entitas Akuntansi Bagian 1 – Pencatatan Transaksi 1) PPK-SKPD mencatat akuntansi anggaran berdasarkan data anggaran yang bersumber dari Peraturan Daerah tentang APBD, Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD, dan DPA-SKPD. 2) PPK-SKPD mencatat akuntansi pendapatan-LRA dan pendapatan-LO berdasarkan data yang dihasilkan dari proses pelaksanaan pendapatan. 3) PPK-SKPD mencatat akuntansi belanja dan beban berdasarkan data yang dihasilkan dari proses pelaksanaan belanja. 4) PPK-SKPD mencatat akuntansi pembiayaan berdasarkan data yang dihasilkan dari proses pelaksanaan pembiayaan. 5) PPK-SKPD mencatat akuntansi aset, hutang, dan ekuitas berdasarkan data yang dihasilkan dari pelaksanaan pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang mempengaruhi aset, hutang, dan ekuitas terkait. 1) PPK-SKPD melakukan klasifikasi atas transaksi yang sebelumnya telah dicatat. Dalam proses ini, PPK-SKPD memindahkan data transaksi ke buku besar berdasarkan klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. 2) PPK-SKPD menghitung saldo di setiap buku besar berdasarkan klasifikasi yang dilakukan. Pencatatan ini dapat dilakukan secara elektronik dan merupakan integrasi dengan proses transaksi di setiap siklus pengelolaan keuangan daerah. Pencatatan ini didokumentasikan dalam buku Jurnal yang juga ditampilkan secara elektronik.
216. e.Pelaksanaan SAPD di Entitas Pelaporan 1) Fungsi Akuntansi Entitas Pelaporan mengidentifikasi jurnal penyesuaian yang dibutuhkan, seperti jurnal eliminasi dan/atau jurnal penyesuaian lainnya yang dibutuhkan. 2) Fungsi Akuntansi Entitas Pelaporan menyiapkan kertas kerja kerja konsolidasi sebagai proses awal penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasi.
  1. 3.Dokumen Terkait
217. a.Dokumen akuntansi pemerintah Daerah antara lain sebagai berikut: 1) Buku Jurnal; 2) Buku Besar; dan 3) Kertas Kerja Konsolidasi.
218. b.Bentuk dokumen akuntansi pemerintah Daerah, mengikuti Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. B. PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
  1. 1.Ketentuan Umum Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 189 sampai dengan Pasal 193, pelaporan keuangan pemerintah daerah diatur sebagai berikut:
219. a.Pelaporan keuangan Pemerintah Daerah merupakan proses penyusunan dan penyajian laporan keuangan Pemerintah Daerah oleh entitas pelaporan sebagai hasil konsolidasi atas laporan keuangan SKPD selaku entitas akuntansi.
220. b.Laporan keuangan SKPD disusun dan disajikan oleh kepala SKPD selaku PA sebagai entitas akuntansi paling sedikit meliputi:
221. i.laporan realisasi anggaran; ii. neraca; iii. laporan operasional; iv. laporan perubahan ekuitas; dan
222. v.catatan atas laporan keuangan.
223. c.Laporan keuangan SKPD disampaikan kepada Gubernur melalui PPKD paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
224. d.Laporan keuangan Pemerintah Daerah disusun dan disajikan oleh kepala SKPKD selaku PPKD sebagai entitas pelaporan untuk disampaikan kepada Gubernur dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
225. e.Laporan keuangan Pemerintah Daerah paling sedikit meliputi: 1) Laporan Realisasi Anggaran; 2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; 3) Neraca; 4) Laporan Operasional; 5) Laporan Arus Kas; 6) Laporan Perubahan Ekuitas; dan 7) Catatan atas Laporan Keuangan.
226. f.Laporan keuangan Pemerintah Daerah disampaikan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
227. g.Laporan keuangan Pemerintah Daerah dilakukan reviu oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebelum disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan untuk dilakukan pemeriksaan.
228. h.Laporan keuangan Pemerintah Daerah disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
229. i.Pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan diselesaikan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah menerima laporan keuangan dari Pemerintah Daerah.
230. j.Dalam hal Badan Pemeriksa Keuangan belum menyampaikan laporan hasil pemeriksaan paling lambat 2 (dua) bulan setelah menerima laporan keuangan dari Pemerintah Daerah, rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD diajukan kepada DPRD.
231. k.Gubernur memberikan tanggapan dan melakukan penyesuaian terhadap laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas laporan keuangan Pemerintah Daerah.
232. l.Dalam rangka memenuhi kewajiban penyampaian informasi keuangan daerah, PA menyusun dan menyajikan laporan keuangan SKPD bulanan dan semesteran untuk disampaikan kepada Gubernur melalui PPKD sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. m.Dalam rangka memenuhi kewajiban penyampaian informasi keuangan daerah, PPKD menyusun dan menyajikan laporan keuangan bulanan dan semesteran untuk disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- undangan. Terkait hal tersebut di atas, Peraturan Gubernur ini mengatur beberapa ketentuan sebagai berikut:
233. a.Laporan keuangan Entitas Akuntansi, baik SKPD maupun SKPKD dilampiri dengan Surat Pernyataan Kepala SKPD/SKPKD yang menyatakan bahwa pengelolaan APBD yang menjadi tanggung jawabnya telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, standar akuntansi pemerintahan, dan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
234. b.Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih disusun dan disajikan oleh Bendahara Umum Daerah sebagai bagian dari Laporan Keuangan Konsolidasi Entitas Pelaporan.
235. c.Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dilampiri dengan surat pernyataan BUD yang menyatakan pengelolaan kas yang menjadi tanggung jawabnya telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, standar akuntansi pemerintahan, dan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
236. d.Laporan Keuangan pemerintah daerah untuk bulanan berupa Laporan Realisasi Anggaran.
237. e.LKPD untuk semesteran berupa Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca.
238. f.Proses penyusunan Laporan Keuangan mengandung informasi, aliran data, penggunaan, dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik.
  1. 2.Ketentuan Pelaksanaan
239. a.Penyusunan Laporan Keuangan Entitas Akuntansi 1) Setiap akhir periode akuntansi yang ditentukan atau berdasarkan kebutuhan penyajian informasi, PPK-SKPD menyusun: a) Neraca Saldo; b) Jurnal penyesuaian akhir periode; c) Neraca Saldo setelah penyesuaian; dan d) Jurnal penutupan. PPK-SKPD dapat menggunakan Kertas Kerja yang terdiri atas kolom- kolom untuk penyajian neraca saldo, jurnal penyesuaian akhir periode, neraca saldo setelah penyesuaian, jurnal penutup dan laporan keuangan terkait. 2) Berdasarkan Neraca Saldo setelah Penyesuaian, PPK-SKPD menyusun: a) Laporan Realisasi Anggaran (LRA); b) Laporan Operasional (LO); c) Neraca; dan d) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE). 3) Berdasarkan LRA, LO, Neraca, dan LPE yang telah dibuat, PPK-SKPD menyusun Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). 4) PPK-SKPD menyerahkan Laporan Keuangan yang telah disusun kepada Pengguna Anggaran. 5) Pengguna Anggaran membuat Surat Pernyataan Kepala SKPD yang menyatakan bahwa pengelolaan APBD yang menjadi tanggung jawabnya telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, standar akuntansi pemerintahan, dan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. 6) Pengguna Anggaran menyampaikan Laporan Keuangan SKPD beserta Surat Pernyataan kepada Gubernur. Pada saat yang bersamaan, Laporan Keuangan SKPD diserahkan kepada PPKD untuk proses konsolidasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
240. b.Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Bagian 1 – Penyiapan Kertas Kerja Konsolidasi 1) Fungsi Akuntansi di Entitas Pelaporan (selanjutnya disebut Fungsi Akuntansi) menyiapkan kertas kerja (worksheet) dengan lajur sesuai banyaknya SKPD dan SKPKD sebagai alat untuk menyusun Neraca Saldo Gabungan SKPD dan SKPKD. 2) Fungsi Akuntansi memindahkan data pada Neraca Saldo SKPD dan Neraca Saldo SKPKD ke dalam kertas kerja konsolidasi. 3) Fungsi Akuntansi membuat jurnal penyesuaian konsolidasi berupa jurnal eliminasi untuk menghapus akun transitoris yaitu RK PPKD dan RK SKPD. Jurnal eliminasi tersebut merupakan catatan dalam kertas kerja konsolidasi dan tidak mempengaruhi pencatatan di entitas akuntansi. 4) Fungsi Akuntansi mengisi Neraca Saldo Pemerintah Daerah (konsolidasi) berdasarkan Neraca Saldo SKPD dan Neraca Saldo SKPKD serta jurnal eliminasi. 1) Berdasarkan Neraca Saldo setelah Penyesuaian, Fungsi Akuntansi menyusun: a) Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Konsolidasi; b) Laporan Operasional (LO) Konsolidasi; c) Neraca Konsolidasi; d) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); e) Laporan Perubahan SAL; dan f) Laporan Arus Kas. 2) Fungsi Akuntansi membuat Catatan atas Laporan Keuangan sesuai dengan sistematika dan penjelasan di Kebijakan Akuntansi dan/atau Standar Akuntansi Pemerintah. 3) PPKD menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah disusun kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. 4) Gubernur membuat Surat Pernyataan Gubernur yang menyatakan bahwa pengelolaan APBD yang menjadi tanggung jawabnya telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, standar akuntansi pemerintahan, dan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. 5) Gubernur menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah kepada Badan Pemeriksa Keuangan.
  1. 3.Dokumen Terkait
241. a.Dokumen pelaporan keuangan pemerintah Daerah antara lain sebagai berikut: 1) Neraca Saldo; 2) Laporan Keuangan SKPD; 3) Laporan Keuangan SKPKD; 4) Kertas Kerja Konsolidasi; dan 5) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).
242. b.Bentuk dokumen pelaporan keuangan pemerintah Daerah, mengikuti Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
  1. 1.Ketentuan Umum Mengacu pada Pasal 194 dan 197 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Gubernur ini membuat ketentuan terkait penyusunan dan pembahasan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagai berikut:
243. a.Gubernur menyampaikan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan serta ikhtisar laporan kinerja dan laporan keuangan BUMD paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
244. b.Selain melampirkan laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dilampiri Laporan Evaluasi Efisiensi dan Efektivitas Pelaksanaan APBD. Pedoman penyusunan Laporan Evaluasi Efisiensi dan Efektivitas Pelaksanaan APBD akan diatur lebih lanjut dengan peraturan Menteri Dalam Negeri.
245. c.Rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dibahas Gubernur bersama DPRD untuk mendapat persetujuan bersama.
246. d.Persetujuan bersama rancangan Perda dilakukan paling lambat 7 (tujuh) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
247. e.Atas dasar persetujuan bersama, Gubernur menyiapkan rancangan Peraturan Gubernur tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
248. f.Dalam hal dalam waktu 1 (satu) bulan sejak diterimanya rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dari Gubernur, DPRD tidak mengambil keputusan bersama dengan Gubernur terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, Gubernur menyusun dan menetapkan Peraturan Gubernur tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
249. g.Rancangan Peraturan Gubernur tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD ditetapkan setelah memperoleh pengesahan dari Menteri Dalam Negeri.
250. h.Untuk memperoleh pengesahan, rancangan Peraturan Gubernur tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD beserta lampirannya disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak DPRD tidak mengambil keputusan bersama dengan Gubernur terhadap rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
  1. 2.Ketentuan Pelaksanaan
251. a.Penyampaian dan pembahasan bersama rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. 1) Gubernur menyampaikan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD beserta penjelasan dan dokumen pendukung kepada DPRD paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir. 2) Gubernur dan DPRD melakukan pembahasan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. 3) Hasil pembahasan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dituangkan dalam persetujuan bersama yang ditandatangani oleh Gubernur dan pimpinan DPRD. 4) Gubernur menyiapkan rancangan Peraturan Gubernur tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berdasarkan hasil pembahasan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
252. b.Penyusunan dan Penetapan rancangan Peraturan Gubernur tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD saat tidak tercapai persetujuan bersama antara Gubernur dan DPRD. Untuk memperoleh pengesahan atas rancangan Peraturan Gubernur tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dari Menteri Dalam Negeri dilakukan dengan pengaturan sebagai berikut: 1) Gubernur menyampaikan rancangan Peraturan Gubernur tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD beserta penjelasan dan dokumen pendukung kepada Menteri Dalam Negeri paling lambat 7 (tujuh) hari sejak DPRD tidak mengambil keputusan bersama dengan Gubernur terhadap rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. 2) Menteri Dalam Negeri mengesahkan rancangan Peraturan Gubernur tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. 3) Gubernur menetapkan rancangan Peraturan Gubernur menjadi Peraturan Gubernur tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. B. EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DAN RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD
  1. 1.Ketentuan Umum Mengacu pada Pasal 196 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Gubernur ini membuat ketentuan terkait evaluasi Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan rancangan Peraturan Gubernur tentang penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD adalah sebagai berikut:
253. a.Rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang telah disetujui bersama DPRD dan rancangan Peraturan Gubernur tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal persetujuan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD untuk dievaluasi sebelum ditetapkan oleh Gubernur.
254. b.Menteri Dalam Negeri melakukan evaluasi terhadap rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan rancangan Peraturan Gubernur tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD untuk menguji kesesuaian dengan Peraturan Daerah tentang APBD, Peraturan Daerah tentang perubahan APBD, Peraturan Gubernur tentang penjabaran APBD, Peraturan Gubernur tentang penjabaran perubahan APBD, dan/atau temuan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan.
255. c.Hasil evaluasi disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri kepada Gubernur paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak diterimanya rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan rancangan Peraturan Gubernur tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
256. d.Dalam hal Menteri Dalam Negeri menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda tentang pertanggungiawaban pelaksanaan APBD dan rancangan Peraturan Gubernur tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sudah sesuai dengan Perda tentang APBD, Perda tentang perubahan APBD, Peraturan Gubernur tentang penjabaran APBD, Peraturan Gubernur tentang penjabaran perubahan APBD, dan telah menindaklanjuti temuan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, Gubernur menetapkan rancangan Perda menjadi Perda dan rancangan Peraturan Gubernur menjadi Peraturan Gubernur.
257. e.Dalam hal Menteri Dalam Negeri menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan rancangan Peraturan Gubernur tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD bertentangan dengan Perda tentang APBD, Perda tentang perubahan APBD, Peraturan Gubernur tentang penjabaran APBD, Peraturan Gubernur tentang penjabaran perubahan APBD, dan/atau tidak menindaklanjuti temuan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, Gubernur bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak hasil evaluasi diterima.
258. f.Proses penyampaian rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan rancangan Peraturan Gubernur tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD serta penyampaian hasil keputusan evaluasi dapat memuat informasi aliran data, penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik.
  1. 2.Ketentuan Pelaksanaan
259. a.Paling lambat 3 (tiga) hari setelah persetujuan bersama dengan DPRD, Gubernur mengirimkan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD serta rancangan Peraturan Gubernur tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada Menteri Dalam Negeri untuk dievaluasi.
260. b.Menteri Dalam Negeri melakukan evaluasi terhadap rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD serta rancangan Peraturan Gubernur tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
261. c.Menteri Dalam Negeri mengeluarkan surat keputusan mengenai hasil evaluasi untuk disampaikan kepada Gubernur.
262. d.Setelah hasil evaluasi dinyatakan sudah sesuai dan temuan laporan hasil pemeriksaan BPK sudah ditindaklanjuti, Gubernur menetapkan rancangan Perda menjadi Perda dan rancangan Peraturan Gubernur menjadi Peraturan Gubernur.
  1. 1.Setiap pejabat yang diberi kuasa untuk mengelola pendapatan, belanja, dan kekayaan daerah wajib mengusahakan agar setiap Piutang Daerah diselesaikan seluruhnya dengan tepat waktu.
  2. 2.Pemerintah Daerah mempunyai hak mendahului atas piutang jenis tertentu sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
  3. 3.Piutang Daerah yang tidak dapat diselesaikan seluruhnya dan tepat waktu, diselesaikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
  4. 4.Penyelesaian Piutang Daerah yang mengakibatkan masalah perdata dapat dilakukan melalui perdamaian, kecuali mengenai Piutang Daerah yang cara penyelesaiannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
  5. 5.Piutang Daerah dapat dihapuskan secara mutlak atau bersyarat dari pembukuan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai penghapusan piutang negara dan Daerah, kecuali mengenai Piutang Daerah yang cara penyelesaiannya dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
  6. 6.Pemerintah Daerah dapat melakukan investasi dalam rangka memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan atau manfaat lainnya.
  7. 7.Pengelolaan BMD meliputi rangkaian Kegiatan pengelolaan BMD sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
  8. 8.Gubernur dapat melakukan pengelolaan Utang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
  9. 9.Gubernur dapat melakukan pinjaman sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
  10. 10.Biaya yang timbul akibat pengelolaan Utang dan Pinjaman Daerah dibebankan pada anggaran Belanja Daerah. Pedoman teknis mengenai pengelolaan kekayaan daerah dan utang daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan kekayaan daerah dan utang daerah.
  11. 1.Pemerintah Daerah dapat membentuk BLUD dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
  12. 2.Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Gubernur menetapkan kebijakan fleksibilitas BLUD dalam Peraturan Gubernur yang dilaksanakan oleh pejabat pengelola BLUD.
  13. 3.Pejabat pengelola BLUD bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan fleksibilitas BLUD dalam pemberian Kegiatan pelayanan umum terutama pada aspek manfaat dan pelayanan yang dihasilkan.
  14. 4.Pelayanan kepada masyarakat meliputi:
263. a.penyediaan barang dan/atau jasa layanan umum;
264. b.pengelolaan dana khusus untuk meningkatkan ekonomi dan/atau layanan kepada masyarakat; dan/atau
265. c.pengelolaan wilayah/kawasan tertentu untuk tujuan meningkatkan perekonomian masyarakat atau layanan umum.
  1. 5.BLUD merupakan bagian dari Pengelolaan Keuangan Daerah.
  2. 6.BLUD merupakan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan yang dikelola untuk menyelenggarakan Kegiatan BLUD yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
  3. 7.BLUD menyusun rencana bisnis dan anggaran.
  4. 8.Laporan keuangan BLUD disusun berdasarkan SAP.
  5. 9.Pembinaan keuangan BLUD dilakukan oleh PPKD dan pembinaan teknis BLUD dilakukan oleh kepala SKPD yang bertanggung jawab atas Urusan Pemerintahan yang bersangkutan.
  6. 10.Seluruh pendapatan BLUD dapat digunakan langsung untuk membiayai belanja BLUD yang bersangkutan.
  7. 11.Pendapatan BLUD meliputi pendapatan yang diperoleh dari aktivitas peningkatan kualitas pelayanan BLUD sesuai kebutuhan.
  8. 12.Rencana bisnis dan anggaran serta laporan keuangan dan Kinerja BLUD disusun dan disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari rencana kerja dan anggaran, APBD serta laporan keuangan dan Kinerja Pemerintah Daerah. Pedoman teknis mengenai pengelolaan BLUD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan BLUD.
  9. 1.Setiap kerugian Keuangan Daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang wajib segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
  10. 2.Setiap bendahara, Pegawai ASN bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya, baik langsung atau tidak langsung merugikan Daerah wajib mengganti kerugian dimaksud.
  11. 3.Ketentuan mengenai penyelesaian kerugian daerah berlaku secara mutatis mutandis terhadap penggantian kerugian.
  12. 4.Tata cara penggantian kerugian daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Pedoman teknis mengenai pengelolaan kerugian Keuangan Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan kerugian Keuangan Daerah.
  13. 1.Pemerintah Daerah wajib menyediakan informasi keuangan daerah dan diumumkan kepada masyarakat.
  14. 2.Informasi keuangan daerah paling sedikit memuat informasi penganggaran, pelaksanaan anggaran, dan laporan keuangan.
  15. 3.Informasi keuangan daerah digunakan untuk:
266. a.membantu Gubernur dalam menyusun anggaran daerah dan laporan Pengelolaan Keuangan Daerah;
267. b.membantu Gubernur dalam merumuskan kebijakan Keuangan Daerah;
268. c.membantu Gubernur dalam melakukan evaluasi Kinerja Keuangan Daerah;
269. d.menyediakan statistik keuangan Pemerintah Daerah;
270. e.mendukung keterbukaan informasi kepada masyarakat;
271. f.mendukung penyelenggaraan sistem informasi keuangan daerah; dan
272. g.melakukan evaluasi Pengelolaan Keuangan Daerah.
  1. 4.Informasi Keuangan Daerah harus mudah diakses oleh masyarakat dan wajib disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan.
  2. 5.Gubernur yang tidak mengumumkan informasi keuangan daerah dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Selanjutnya melaksanakan ketentuan Pasal 222 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, ketentuan umum terkait Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagai berikut:
  3. 1.Pemerintah Daerah menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik dalam Pengelolaan Keuangan Daerah. Penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik dapat dilakukan secara bertahap disesuaikan dengan kondisi dan/atau kapasitas Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
  4. 2.Penerapan SPBE dalam Pengelolaan Keuangan Daerah menuntut perubahan paradigma dari yang sebelumnya berorientasi alur dokumen menjadi aliran data dan informasi secara elektronik. Hal ini berimplikasi pada hal-hal sebagai berikut:
273. a.Otorisasi yang sah pada setiap tahapan dapat dilakukan secara elektronik dengan prasyarat adanya otentifikasi yang andal pada setiap pejabat pengelola keuangan sebagai pengguna yang unik.
274. b.Informasi, yang sebelumnya disampaikan melalui dokumen, dapat disampaikan secara elektronik melalui tampilan (user interface) dalam sistem yang memadai.
275. c.Integrasi antar sistem yang memungkinkan transfer data dan informasi secara elektronik sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
  1. 3.Penerapan SPBE dalam Pengelolaan Keuangan Daerah harus disertai hal- hal sebagai berikut:
276. a.Pengembangan kapasitas berupa kompetensi digital dan budaya digital di semua lapisan pengelola Keuangan Daerah.
277. b.Pengembangan proses bisnis berbasis elektronik sebagai acuan penyusunan petunjuk teknis pengelolaan Keuangan Daerah, pengembangan sistem informasi, audit, pengawasan, dan evaluasi. B. KONSOLIDASI STATISTIK LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
  1. 1.Ketentuan Umum Berdasarkan Pasal 215 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, ketentuan umum terkait Konsolidasi Statistik Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut:
278. a.Dalam rangka menyediakan statistik keuangan Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah Provinsi melakukan konsolidasi laporan keuangan Pemerintah Daerah di lingkup Provinsi.
279. b.Laporan konsolidasi disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang ditetapkan setelah berkoordinasi dengan Menteri Keuangan.
  1. 2.Ketentuan Pelaksanaan
280. a.Pemerintah Daerah melakukan Penyusunan Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Daerah berdasarkan Bagan Akun Standar (BAS) Statistik Keuangan Pemerintah, yang terdiri atas: 1) Laporan Operasional (Statement of Operations); 2) Laporan Arus Ekonomi lainnya (Statement of Other Economic Flows); 3) Neraca (Balance Sheet); 4) Laporan Sumber dan Penggunaan Kas; dan 5) Indikator Fiskal dalam Kerangka Statistik Keuangan Pemerintah Daerah.
281. b.Pemerintah Daerah Provinsi melakukan konsolidasi statistik laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di lingkup Provinsi. Berdasarkan Pasal 216, Pasal 217, Pasal 218, Pasal 219 dan Pasal 222 Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, ketentuan umum pembinaan dan pengawasan sebagai berikut:
  1. 1.Pembinaan dan pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah secara nasional dikoordinasikan oleh Menteri Dalam Negeri.
  2. 2.Pembinaan dan pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah dilaksanakan oleh:
282. a.Gubernur bagi Perangkat Daerah; dan
283. b.Kepala Perangkat Daerah bagi Pegawai pada masing-masing perangkat daerah.
  1. 3.Pembinaan dilakukan dalam bentuk fasilitasi, konsultansi, pendidikan dan pelatihan, serta penelitian dan pengembangan.
  2. 4.Pengawasan dilakukan dalam bentuk audit, reviu, evaluasi, pemantauan, bimbingan teknis, dan bentuk pengawasan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Salah satu bentuk evaluasi dilakukan melalui evaluasi kinerja pengelolaan keuangan daerah yang bertujuan untuk mengevaluasi kemampuan Pemerintah Daerah beserta seluruh pihak pengelola keuangan pemerintah daerah dalam Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan koridor Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Evaluasi ini juga melihat proses pengelolaan keuangan daerah di semua tahapannya dilakukan sesuai dengan norma dan kaidah yang telah ditetapkan. Pelaksanaan evaluasi kinerja dimaksud, sebagai berikut:
284. a.Evaluasi kinerja pengelolaan keuangan daerah dilakukan melalui pengambilan data langsung melalui observasi, diskusi, wawancara mendalam, dan/atau penelaahan dokumen.
285. b.Evaluasi kinerja pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara menyeluruh baik dari sisi proses, sumber daya manusia, infrastruktur dan aspek-aspek lain yang mempengaruhi kinerja pengelolaan keuangan pemerintah daerah.
286. c.Hal-hal teknis terkait dengan proses evaluasi kinerja pengelolaan keuangan pemerintah daerah, termasuk penentuan kriteria dan indikatornya, akan diatur dalam petunjuk teknis tersendiri.
  1. 5.Pembinaan dan pengawasan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
  2. 6.Untuk mencapai Pengelolaan Keuangan Daerah yang ekonomis, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, Gubernur wajib menyelenggarakan sistem pengendalian internal atas pelaksanaan kegiatan pemerintahan daerah.
  3. 7.Penyelenggaraan sistem pengendalian internal sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
  4. 8.Pemerintah Daerah menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik dalam Pengelolaan Keuangan Daerah.
  5. 9.Penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik dapat dilakukan secara bertahap disesuaikan dengan kondisi dan/atau kapasitas Pemerintah Daerah.
  6. 10.Pemerintah Daerah wajib menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah secara terintegrasi paling sedikit meliputi:
287. a.penyusunan Program dan Kegiatan dari rencana kerja Pemerintah Daerah;
288. b.penyusunan rencana kerja SKPD;
289. c.penyusunan anggaran;
290. d.pengelolaan Pendapatan Daerah;
291. e.pelaksanaan dan penatausahaan Keuangan Daerah;
292. f.akuntansi dan pelaporan; dan
293. g.pengadaan barang dan jasa.
  1. 11.Sistem pemerintahan berbasis elektronik di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah dikelola dalam satu data melalui sistem informasi pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
  2. 12.Penerapan satu data di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah wajib mempedomani klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan, keuangan daerah dan informasi pemerintahan lainnya. GUBERNUR BALI, ttd WAYAN KOSTER