DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bali Nomor 40 Tahun 2022

Nomor: 40
Tahun: 2022
Ditetapkan: 19 Agustus 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 75

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Bali

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II KELEMBAGAAN Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit di Lingkungan Pemerintah Provinsi; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
3.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4.Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); SALINAN
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11.Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
12.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.05/2009 tentang Pengelolaan Pinjaman Pada Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 74);
13.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 755/Menkes/Per/2011 tentang Penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 259);
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
16.Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG POLA TATA KELOLA RUMAH SAKIT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Provinsi adalah Provinsi Bali.
2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali.
3.Gubernur adalah Gubernur Bali.
4.Dinas adalah Dinas Kesehatan Provinsi Bali.
5.Rumah Sakit adalah unit organisasi yang bersifat khusus yang memberikan pelayanan kesehatan baik Rumah Sakit Umum Daerah maupun Rumah Sakit Khusus yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, gawat darurat, dan rehabilitasi.
6.Rumah Sakit Umum adalah Rumah Sakit yang memberikan pelayanan kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit.
7.Rumah Sakit Umum Daerah Bali Mandara Provinsi Bali, yang selanjutnya disingkat RSBM adalah Rumah Sakit Umum di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna dengan menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
8.Rumah Sakit Khusus adalah Rumah Sakit yang memberikan pelayanan utama pada satu bidang atau satu jenis penyakit tertentu berdasarkan disiplin ilmu, golongan umur, organ, jenis penyakit atau kekhususan lainnya.
9.Rumah Sakit Mata Bali Mandara Provinsi Bali, yang selanjutnya disebut RS Mata adalah Rumah Sakit Khusus di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali yang menyelenggarakan pelayanan Rumah Sakit dengan memberikan pelayanan utama pada pelayanan kesehatan mata.
10.Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali, yang selanjutnya disingkat RSJ adalah Rumah Sakit Khusus di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali yang menyelenggarakan pelayanan utama pada pelayanan kesehatan jiwa.
11.Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
12.Pola Tata Kelola adalah tata kelola Rumah Sakit yang menerapkan BLUD dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah yang memuat kelembagaan, prosedur kerja, pengelompokan fungsi, dan pengelolaan sumber daya manusia.
13.Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
14.Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
15.Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja.
16.Pegawai Dari Profesional Lainnya adalah pegawai yang direkrut dengan perjanjian kerja.
17.Direktur Rumah Sakit, yang selanjutnya disebut Pemimpin adalah Pemimpin BLUD Rumah Sakit.
18.Satuan Pemeriksaan Internal, yang selanjutnya disingkat SPI adalah wadah non struktural yang bertugas melaksanakan pemeriksaan internal di Rumah Sakit.
19.Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan Rumah Sakit yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
20.Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas yang mengurangi ekuitas dan lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh BLUD.
21.Biaya adalah sejumlah pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar untuk memperoleh barang dan/atau jasa untuk keperluan operasional Rumah Sakit.
22.Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomi yang dapat meningkatkan kemampuan Rumah Sakit dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
23.Basis Akrual adalah bisnis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
24.Rekening Kas Rumah Sakit adalah rekening tempat penyimpanan uang Rumah Sakit yang dibuka oleh Pemimpin pada bank umum untuk menampung seluruh penerimaan Pendapatan dan pembayaran pengeluaran Rumah Sakit.
25.Rencana Bisnis dan Anggaran Rumah Sakit, yang selanjutnya disebut RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran Rumah Sakit.
26.Rencana Strategis, yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan BLUD untuk periode 5 (lima) tahunan.
27.Dokumen Pelaksanaan Anggaran Rumah Sakit, yang selanjutnya disebut DPA Rumah Sakit adalah dokumen yang memuat Pendapatan dan Biaya, proyeksi arus kas, jumlah, dan kualitas barang dan/atau jasa yang akan dihasilkan dan digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Rumah Sakit.
28.Standar Pelayanan Minimal, yang selanjutnya disingkat SPM adalah spesifikasi teknis tentang tolak ukur layanan minimal yang diberikan oleh Rumah Sakit kepada masyarakat.
29.Kelompok Staf Medis, yang selanjutnya disingkat KSM adalah kelompok dokter dan/atau dokter spesialis yang melakukan pelayanan dan telah disetujui serta diterima sesuai dengan aturan yang berlaku untuk menjalankan profesi masing-masing di Rumah Sakit.
30.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi, yang selanjutnya disebut APBD Semesta Berencana Provinsi adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali.
31.Praktek Bisnis Yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan.
32.Tarif adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh Rumah Sakit termasuk imbal hasil yang wajar dari Investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
33.Pinjaman BLUD, yang selanjutnya disebut Pinjaman adalah semua transaksi yang mengakibatkan Rumah Sakit sebagai pelaksana BLUD menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Rumah Sakit dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
34.Satuan Organisasi adalah yang mencakup instalasi dan unit- unit di rumah sakit.
35.Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, yang selanjutnya disingkat PPK BLUD adalah Pola Pengelolaan Keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
36.Pejabat Pengelola adalah pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis pengelola Rumah Sakit.
37.Pegawai Profesional Lain adalah pegawai profesional yang memiliki keahlian dan/atau keterampilan tertentu.
38.Hospital by Laws adalah peraturan organisasi Rumah Sakit (corporate by laws) dan peraturan staf medis Rumah Sakit.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini:

a.kelembagaan;
b.hubungan kerja;
c.prosedur kerja;
d.pengelompokan fungsi;
e.pengelolaan sumber daya manusia;
f.struktur anggaran;
g.penyusunan, pengajuan, penetapan, perubahan Renstra dan RBA;
h.pelaksanaan anggaran;
i.pengelolaan piutang;
j.pengelolaan Pinjaman;
k.Investasi;
l.Kerja sama;
m.pengadaan barang dan/atau jasa;
n.pengelolaan aset;
o.surplus dan defisit anggaran;
p.akuntansi, pelaporan, dan pertanggungjawaban;
q.evaluasi dan penilaian kinerja; dan
r.pembinaan dan pengawasan.

BAB II

KELEMBAGAAN

Pasal 3

Rumah Sakit bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola Rumah Sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan BLUD.

Pasal 4

(1)Pejabat Pengelola BLUD Rumah Sakit terdiri atas:
1. a.Pemimpin;
2. b.pejabat keuangan; dan
3. c.pejabat teknis.
(2)Sebutan Pemimpin, pejabat keuangan, dan pejabat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku di Rumah Sakit.
(3)Pejabat keuangan dan pejabat teknis Rumah Sakit bertanggung jawab kepada Pemimpin.
(4)Komposisi Pejabat Pengelola Rumah Sakit dapat dilakukan perubahan, baik jumlah maupun jenisnya sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan Praktek Bisnis Yang Sehat.
(5)Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), berupa pengetahuan, keahlian, keterampilan, integritas, kepemimpinan, pengalaman, dedikasi, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya.
(6)Perubahan komposisi Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan oleh Gubernur atas usulan Dinas.

Pasal 5

(1)Pemimpin Rumah Sakit mempunyai tugas pokok untuk memimpin pelaksanaan tugas pengelolaan Rumah Sakit.
(2)Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemimpin mempunyai tugas:
1. a.memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan Rumah Sakit agar lebih efisien dan produktif;
2. b.merumuskan penetapan kebijakan teknis Rumah Sakit serta kewajiban lainnya sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Gubernur;
3. c.menyusun Renstra;
4. d.menyiapkan RBA;
5. e.mengusulkan calon pejabat keuangan dan pejabat teknis kepada Gubernur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
6. f.menetapkan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan Rumah Sakit, selain pejabat yang telah ditetapkan dengan Peraturan Perundang-undangan;
7. g.mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan Rumah Sakit yang dilakukan oleh pejabat keuangan dan pejabat teknis, mengendalikan tugas pengawasan internal, serta menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta keuangan Rumah Sakit kepada Gubernur melalui Kepala Dinas; dan
8. h.melaksanakan tugas lainnya yang ditetapkan oleh Gubernur sesuai dengan kewenangannya.
(3)Pemimpin dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab umum operasional dan keuangan Rumah Sakit yang dibantu oleh pejabat keuangan dan pejabat teknis.

Pasal 6

(1)Pejabat keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas:
1. a.merumuskan kebijakan terkait pengelolaan keuangan;
2. b.mengkoordinasikan penyusunan RBA;
3. c.menyiapkan DPA Rumah Sakit;
4. d.melakukan pengelolaan Pendapatan dan belanja;
5. e.menyelenggarakan pengelolaan kas;
6. f.melakukan pengelolaan utang, piutang, dan Investasi;
7. g.menyusun kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada dibawah penguasaannya;
8. h.menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan;
9. i.menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan; dan
10. j.melaksanakan tugas lainnya yang ditetapkan oleh Gubernur dan/atau Pemimpin sesuai dengan kewenangannya.
(2)Pejabat keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab keuangan Rumah Sakit.
(3)Pejabat keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibantu bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran.
(4)Pejabat keuangan, bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran dijabat oleh pegawai negeri sipil.

Pasal 7

(1)Pejabat teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas:
1. a.menyusun perencanaan kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya;
2. b.melaksanakan kegiatan teknis operasional dan pelayanan sesuai dengan RBA;
3. c.memimpin dan mengendalikan kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya; dan
4. d.melaksanakan tugas lainnya yang ditetapkan oleh Gubernur dan/atau Pemimpin sesuai dengan kewenangannya.
(2)Pejabat teknis dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya.
(3)Tanggung jawab kegiatan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berkaitan dengan mutu layanan instalasi, standarisasi, administrasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan sumber daya kesehatan lainnya.

BAB III

HUBUNGAN KERJA

Pasal 8

(1)Rumah Sakit sebagai organisasi yang bersifat khusus, mempunyai otonomi dalam pengelolaan keuangan, barang milik daerah dan kepegawaian, hubungan tata kerja antara Rumah Sakit dengan Dinas bersifat koordinasi.
(2)Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam rangka sinkronisasi perumusan kebijakan dan pelaksanaan program kesehatan Provinsi.
(3)Perumusan kebijakan dan pelaksanaan program kesehatan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan bagian dari tugas dan fungsi Dinas sebagai penyelenggara urusan pemerintahan bidang kesehatan di Provinsi.
(4)Pemimpin bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Kepala Dinas.
(5)Pemimpin menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan keuangan, barang milik daerah serta bidang kepegawaian sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV

PROSEDUR KERJA

Pasal 9

(1)Dalam rangka melaksanakan tugas, setiap pimpinan perangkat daerah termasuk Rumah Sakit berkewajiban menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan pendekatan lintas fungsi (cross function approach) secara vertikal dan horizontal baik di lingkungannya serta dengan instalasi lain sesuai tugas masing-masing.
(2)Penerapan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan pendekatan lintas fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Hospital By Laws setiap Rumah Sakit.
(3)Hospital By Laws setiap Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
(4)Setiap pimpinan Satuan Organisasi berkewajiban:
1. a.mengawasi bawahan masing-masing dan dalam hal terjadi penyimpangan, berkewajiban mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
2. b.mengikuti dan mematuhi petunjuk, dan bertanggung jawab kepada atasan serta menyampaikan laporan.
(5)Setiap pimpinan Satuan Organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
(6)Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan Satuan Organisasi dari bawahan, diolah dan dipergunakan sebagai bahan perubahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
(7)Prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk standar operasional prosedur.
(8)Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (7), diusulkan oleh pelaksana kegiatan sesuai kebutuhan dan ditetapkan oleh Pemimpin.
(9)Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (8), dapat dilakukan evaluasi secara berkala dan dapat diperbaharui jika diperlukan.

BAB V

PENGELOMPOKAN FUNGSI

Pasal 10

(1)Rumah Sakit dalam operasional kegiatannya mengembangkan fungsi sesuai dengan prinsip pengendalian internal untuk efektivitas pencapaian.
(2)Fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.fungsi pelayanan kesehatan, terdiri dari pelayanan kesehatan masyarakat esensial, kesehatan masyarakat pengembangan, dan kesehatan perorangan yang dikelompokkan sesuai dengan bidang keahliannya masing-masing;
2. b.fungsi penyelenggaraan administrasi, terdiri dari penyelenggaraan administrasi kepegawaian, penyelenggaraan pengelolaan keuangan, dan penyelenggaraan pengelolaan barang, sarana, dan prasarana termasuk gedung dan kendaraan ambulans; dan
3. c.fungsi pendukung/penunjang terdiri dari pelayanan laboratorium dan pemeriksaan penunjang, kefarmasian dan obat-obatan, dan pengelolaan alat kesehatan/ kedokteran.
(3)Fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh kelompok jabatan non struktural, terdiri dari:
1. a.SPI;
2. b.komite;
3. c.instalasi;
4. d.KSM;
5. e.kelompok jabatan fungsional; dan
6. f.unit.

Pasal 11

(1)SPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf a, merupakan unsur organisasi yang bertugas melaksanakan pemeriksaan audit kinerja internal Rumah Sakit yang dapat dibentuk oleh Pemimpin untuk pengawasan dan pengendalian internal terhadap kinerja pelayanan, keuangan, dan pengaruh lingkungan sosial dalam menyelenggarakan Praktek Bisnis Yang Sehat.
(2)SPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkedudukan langsung dibawah Pemimpin.
(3)Pembentukan SPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan mempertimbangkan:
1. a.keseimbangan antara manfaat dan beban;
2. b.kompleksitas manajemen; dan
3. c.volume dan/atau jangkauan pelayanan.
(4)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SPI menyelenggarakan fungsi:
1. a.pemantauan dan evaluasi pelaksanaan manajemen risiko di Rumah Sakit;
2. b.penilaian terhadap sistem pengendalian, pengelolaan, dan pemantauan efektivitas dan efisiensi sistem dan prosedur dalam bidang administrasi pelayanan, serta administrasi umum dan keuangan;
3. c.pelaksanaan tugas khusus dalam lingkup pengawasan intern yang ditugaskan oleh Pemimpin;
4. d.pemantauan pelaksanaan dan ketepatan pelaksanaan tindak lanjut atas laporan hasil audit; dan
5. e.pemberian konsultasi, advokasi, pembimbingan, dan pendampingan dalam pelaksanaan kegiatan operasional Rumah Sakit.
(5)SPI berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pemimpin yang ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin.

Isi peraturan

Teks75PDFHirarki

Memuat teks peraturan…