DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bali Nomor 41 Tahun 2014

Nomor: 41
Tahun: 2014
Ditetapkan: 12 Agustus 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Ringkasan

Pasal 5 Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. Pasal 6 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan clan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat clan Nusa Tenggara Tiinur (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649):

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688):
4.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi. Kolusi clan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851):
5.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286):
6.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pcrbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355):
7.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400):
8.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421):
9.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) scbagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126. Tambahan Ixmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lemabaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049):
12.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler clan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah bebcrapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712):
14.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576):
18.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
20.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
21.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
23.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk I Iukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahauan 2014 Nomor 32);
24.Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2002 Nomor 12. Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 12);
25.Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 11 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan clan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2012 Nomor 11):
26.Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2014 Nomor 5 );
27.Peraturan Gubemur Bali Nomor 46 Tahun 2013 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Gubernur Nomor 69 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2013 Nomor 46 ): MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013.

Pasal 1

Laporan realisasi anggaran tahun anggaran 2013 terdiri atas :

1.Pendapatan

a.Pendapatan Asli Daerah Rp.2.529.976.146.703,70
b.Dana Perimbangan Rp. 980.714.799.525,00
c.Lain-lain Pendapatan Yang Sah....Rp. 598.686.858.571.39 Jumlah Pendapatan Rp.4.109.377.804.800.09
1. 2.Belanja
a.Belanja Tidak Langsung
1. 1.Belanja Pegawai Rp. 624.347.012.336,89
2. 2.Belanja Subsidi Rp. 3.999.800.000.00
3. 3.Belanja Hibah Rp. 689.580.542.541.79
4. 4.Belanja Bantuan Sosial Rp. 144.236.452.020.00
5. 5.Belanja Bagi Hasil Rp. 671.432.090.241.47
6. 6.Belanja Bantuan Keuangan Rp. 472.642.327.657.23
7. 7.Belanja Tidak Terduga Rp. 1.588.561.000.00 Jumlah Rp. 2.607.826.785.797,38
b.Belanja Langsung
1. 1.Belanja Pegawai Rp. 41.906.917.420.00
2. 2.Belanja Barang clan Jasa Rp. 764.537.190.295.31
3. 3.Belanja Modal Rp. 454.469.548.127.00 Rp. 1.260.913.655.842,31 Jumlah Belanja Rp. 3.868.740.441.639.69 Surplus/Deflsit Rp. 240.637.363.160.40
4. 3.Pembiayaan
a.Penerimaan Rp. 899.202.573.686,50
b.Pengeluaran Rp. 100.130.000.000.00 Jumlah Pembiayaan Netto Rp. 799.072.573.686,50 Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan Rp. 1.039.709.936.846.90

Pasal 2

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi anggaran.

Pasal 4

Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya. memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali. Ditetapkan di Denpasar pada tanggal 12 Agustus 2014 GUBERNUR BALI, lAe! MADE MANGKU PASTIKA (3 Diundangkan di Denpasar pada tanggal 12 Agustus 2014 SEKRETArIS DAERAHIPROVINSI BALI. COKORDA NGURAH PEMAYUN BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2014 NOMOR 41 LAMPIRAN I NOMOR TANGGAL I'KKATl ItANCrillKM II 41 I Ull'N 2014 12 AGUSTUS 2014 PEMERINTAH PROVINSI BALI LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK TAHUN YANG TERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2013 Hal i Uful Uraan Anggaran Seteiah Perubahan Realisasi Bertambah 1(Kurang) Persen (%! 1 2 3 4 5-3-4 6 4 PENDAPATAN DAERAH 3.763.503.621.336,40 4.109.377.804.800,09 345.874 183.463,69 109.19 4.1. Pendapatan Asli Daerah 2.039.176.474.775,00 2.529.976.146.703,70 490.799.671.928,70 124 07 1 1 1 Pajak Daerah 1.822.245.384 751.00 2.202.392.550.315,00 380.147.165 564.00 120.66 4.1.2. Hasil Rolnbusi Daorah 19.202.601.050,00 32.012.802.223,60 12.810.201.173,60 166.71 4.1.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 105.178.993.974,00 106.105.513.384,09 926.519.410,09 100.88 4.1.4. Iain-Iain Pendapalan Asli Daerah yangSah 92.549.495 000,00 189.465.280.781,01 96.915.785.781,01 204.72 4.2. Dana Porimbangan 989.421.661597,40 980.714.799.525,00 (8.706.862.072.401 99.12 4.2.1. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 153.220.405 597.40 144.513.543.525,00 (8.706.862.072,401 94.32 4.2.2. Dana AlokaslUmum 792.365.876 000.00 792.365.876.000,00 100.00 4.2.3. Dana Alokasi Khusus 43.835.380.000.00 43.835.380.000,00 100.00 4.3. Lain-lain Pendapalan Daerah yangSah 734.905.484.964,00 598.686.858.571,39 (136.218.626.392,61) 8146 4.3.1, Hibah 31.436.442 000,00 25.414.713.000,00 (6.021.729.000,00) 80.84 4.3.4. Dana Ponyosuaian dan Olonomi Khusus 394.134.150.000,00 373.403.477.500,00 (20.730.672.500,00) 94,74 4.3.5. Banluan keuangan darepropinsi alau pomcrintahdaerah lainnya 309.334.892.964,00 3.763.503.621.336.40 199.868.668.071,39 (109.466.224.892,61) 64,61 JUMLAH 4 109.377.804.800,09 345.874.183.463,69 109.19

5.BELANJA 4.562.576.195.022,90 3.868.740.441.639,69 693.835.753.383,21 84,79 5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.084.266.106.859,42 2.607.826.785.797,38 476.439.321.062,04 84,55 5.1.1, Bolanja Pegawai 748.959.371.602,07 624.347.012.336,89 124.612.359.265,18 83.36 5.1.3. Belanja Subsidl 4.000.000.000,00 3.999.800.000,00 200.000,00 10000 5,1.4. Belanja Hibah 958.782.689.247,91 689.580.542.541,79 269.202.146.706,12 71.92 5.1.5. Belanja Banluan Sosial 148.722.366.300,00 144.236 452.020,00 4.485.914.280,00 96.98 5.1.6. Belanja Bagi Hasil Kcpada Provinsi/Kabupaton/Kota dan Pemerintahan Desa 685.584.473 629.37 671.432.090.241.47 14.152.383.387,90 97.94 5.1.7. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa dan Partai Politik 510.340.167.608,37 472.642.327.657,23 37.697.839.951,14 92.61 5.1.5. BelanjaTidakTcrduga 27.877.038.471,70 1 588.561 000,00 26.288.477.471,70 5.70 5.2. BELANJA LANGSUNG 1.478.310 088 163,48 1.260.913.655.842,31 217.396.432.321.17 85 29 5.2.1. Belanja Pegawai 47.973.656 620.00 41.906 917.420,00 6.066.739 200.00 87.35 5.2.2. BelanjaBarang dan Jasa 942.302.514.946.48 764.537.190.295,31 177.765.324.651,17 81.14 5.2.3. Belanja Modal IIIMI AU 488.033.916.597,00 454.469.548.127,00 33.564.368.470,00 93.12 SURPLUS.'(DEFISIT) (799.072 573 686,501 J.OoO./4U.441.0J3,oy 240 637.363.160,40 693.835.753.383,21 (347.961.569.919,52) 84.79 (30.11)
6.PEMBIAYAAN 799.072.573.686,50 799.072.573.686,50 100,00 6.1. Penorimaan Pembiayaan Daorah 899.202.573.686,50 899.202.573.686,50 100.00 Hal 2 « —' " r Anggaran Person Nomor Uraian Seielah Realisasi Berlambah / (Kurang) [%) Urul Perubahan l ? 3 4 5 = 3-4 6 (.1.1 Sisa Lebih Porhitungan Anggaran Daorah Tahun Sebelumnya 857.712.229.086,50 857.712 229 086,50 100 00 6.1.2. Pcncairon Dana Cadangan 41.490.344.600,00 41.490.344.600,00 100.00 JUMLAH PEMBIAYAAN PENERIMAAN 899.202.573.686,50 899.202.573.686,50 100.00 (..2. Pcngcluaran Pembiayaan Daorah 100.130.000.000,00 100.130.000.000,00 100.00 6.2.2. Pcnycrtaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 100.130.000.000.00 100.130.000.000,00 100,00 JUMLAH PEMBIAYAAN PENGELUARAN 100.130.000.000,00 100.130.000.000,00 100.00 SISA LEBIHPEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) 1.039.709.936.846,90 (347.961.569.919,52) GUBERNUR BALI, •* Jfary*.&.*£&- MADE MANGKU PASTIKA URUSAN PEMERINTAHANORGANISASI PEMERINTAH PROVINSI BALI RINCIAN LAPORAN REALISASIANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASISL PENDAPATAN, BELANJA DAERAH DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2013 PERIODE BULAN : DESEMBER 2.07. - INDUSTRI2.07.01 - DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN LAMPIRAN IINOMORI VNGGAL PERATURAN GUBERNUR41 TAHUN 201412 AGUSTUS 2014 -• .••} KODE REKENING URAIAN JUMLAH(Rp.) BERTAMBAH.(KURANG) Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI Rp % 1 2 3 s 5 6 7 2.07 2 07.01 00.00.4. PENDAPATAN DAERAH 297.653.750,00 422.623.905,00 124.970 155.00 141.99 2.07.2.07.01.00.00.4.1. Pendapatan Asli Daerah 297.653.750,00 422.623.905,00 124.970 155.00 141.99 2.07.2.07.0100.00.4.1.2. Hasil Rctribusi Daerah 297.653 750.00 422.623.905.00 124.970155.00 141.99 2.07 2.07.01 00.00.4.1.2.01 Retribusi Jasa Umum 262.753.750.00 393.498.905,00 130.745155,00 149.76 2 07 2 07 0100 00 4 12.0104 Retnbusi Pelayanan TeraTera Ulang 262 753.750,00 393 498.905,00 130 745-55.00 149.75 Tentang Retribusi Jasa Umum 2.07.2.07.01.00.00.4.1.2.02. Retribusi Jasa Usaha 34.900.000,00 29.125.000,00 (5.775.000,00) 83,45 207 2 07 0100004120201. Retnbusi Pemakaian KekayaanDaerah 34 900 000.00 29 125.000.00 (5 775000.00) 83.45 Tentang Retribusi Daerah JUMLAH PENDAPATAN 297.653 750.00 422623905.00 124 970 155.00 141.99 2.07.2.07.01.00 00.5. BELANJA DAERAH 30.168.643.981,50 23.294.476.404,00 (6.874.167.577.50) 77.21 2.07.2.07.01.00.00.5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 18.682.148.581,50 13.139.192.146,00 (5.542.956.435,50) 70.33 2.07.2.07.01.00.00.5.1.1. Belanja Pegawai 18.682.148.581,50 13.139.192.146,00 (5.542.956.435,50) 70.33 2.07.2.07.01.00.00.5.1.1.01. Gajidan Tunjangan 10.629.378.969,00 8.075.345.400,00 (2.554.033.569,00) 75.97 2 07.2 07 0100 005 1 101001 GajiPokok PNS/Uang Repiesentasi 8.005.597 535.00 6 225 078 678.00 (1780 518 857.00) 77.76 2 07 2.07 01 00 00 5 1 101002 Tunjangan Keluarga 757.264 290.00 561 694.821.00 (195569469.00) 74.17 2.07.2 07 01 00 00 51 1 01 003 Tunjangan Jabalan 344.670000.00 262 210.000.00 (82 460000.00) 76.08 2 07.2 07 0100 00.51101004 Tunjangan Fungsional 190.395750.00 151210000 00 (39 185 750.00) 79.42 Hal 1017 KODE REKENING URAIAN JUMLAH(Rp.) BERTAMBAH/IKURANG) Kcteranga ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI Rp. % 1 2 3 4 5 6 7 206 2 07 01 18 2152 201001 Belaya alat tuliskantor 3 930.400,00 3 929 400.00 (1 000.00) 99.97 2.06.2.07.01.18.21.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 45.245.000.00 45.145.000,00 (100.000.00) 99.78 206207 01 182152203013 Belanja Transportasi. Akomodasi dan uang saku 14 850 000.00 14 850 000.00 0,00 100.00 206.2.07.01 t82i5Z2.03.Ci4 ^.t.ii..j^ -_v-1 c lias 945 000.00 945000.00 000 100.00 206207 01 182152203015 Belania Cekorasi 2 250 000.00 2250 000.00 O.CO 100.00 2 06 2 07 01 18 215 2 203016 Belaya pubWasi 27 200 000.00 27 100 000,00 (100 000.CO) 99.63 2 06.2.07.01.18.21.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 10.450.600.00 10.450.600,00 0.00 100,00 20620701 18 2152206001 Belanja cetak 8 140000.00 8 140000.00 0.09 100.00 206207 01 18 2152206002 Belanja Penggandaan 375000.00 375000.00 0.00 100.00 2 06 2 07 01 18 2152 2 06003 Belanja Fotocopy 1.935.600.00 1 935 600.00 0.00 •' • 206.2.07.01.18.2152.2.07. Belanja Scwa Rumah/Gcdung/Gudang/Parkir 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100.00 2 06 2 07 01 18 215 2207003 Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 9 000 000,00 9000000 00 000 :• :• 2.06.2.07.01.18 21.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 10.695.000,00 10.695.000,00 0.00 100.00 206 2070118 2152 211002 3elanja makanan dan minuman rapal 10695.000.00 10 695 000,00 0.00 1C0.0O 2.06.2.07.01.18.21.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 281.600.000,00 232.777.200,00 (48.822.800,00) 82.66 206 2 07 0118 2152 215001 Belanja perjalanan dmas dalamdaerah 28 800.000.00 19400000,00 (9 400000.00) 67.36 2 06 2 07 01.18 2152 215002 Belanja perjalanan dmas luardaerah 252 800.000.00 213 377 200.00 (39422800.00) 84.41 JUMLAH BELANJA 30.168 643 981.50 23 294 476 404.00 (6874 167577.50) 77.21 SURPLUS/(DEFISIT) (29 870990.231,50) (22 871852 499.00) 6 999137 732.50 76.57 GUBERNUR BALI,MADE MANGKU PASTIKA (5

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…