DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bali Nomor 41 Tahun 2023

Nomor: 41
Tahun: 2023
Ditetapkan: 30 Agustus 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Ringkasan

KETENTUAN UMUM,PEJABAT WAJIB LAPOR,MEKANISME PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA,TIM PENGELOLA LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA,Peraturan Gubernur Bali ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sesuai ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, setiap Penyelenggara Negara harus melaporkan dan mengumumkan harta kekayaannya;
c.bahwa Peraturan Gubernur Bali Nomor 1 Tahun 2018 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali sudah tidak sesuai dengan kebutuhan daerah dan perkembangan hukum saat ini, sehingga perlu diganti;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara; SALINAN Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3.Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 387) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kekayaan Penyelenggara Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3836);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11.Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 985) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 572); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Provinsi adalah Provinsi Bali.
2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali.
3.Gubernur adalah Gubernur Bali.
4.Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan Penyelenggaraan Negara atau Pejabat Publik lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
5.Harta Kekayaan adalah harta benda berupa benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, termasuk hak dan kewajiban lainnya yang dapat dinilai dengan uang yang dimiliki oleh Penyelenggara Negara beserta istri/suami dan anak tanggungan penyelenggara negara, baik atas nama oleh Penyelenggara Negara, istri/suami, anak tanggungan atau pihak lain, yang diperoleh sebelum dan selama Penyelenggara Negara memangku jabatannya.
6.Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah laporan dalam bentuk dokumen, berupa dokumen elektronik mengenai uraian dan rincian informasi mengenai Harta Kekayaan, data pribadi, penerimaan, pengeluaran, dan data lainnya atas harta kekayaan Penyelenggara Negara.
7.Pejabat Wajib Lapor LHKPN, yang selanjutnya disebut Pejabat Wajib Lapor adalah pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi yang wajib menyampaikan LHKPN.
8.Komisi Pemberantasan Korupsi, yang selanjutnya disingkat KPK adalah Lembaga Negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.
9.Unit pengelola LHKPN adalah unit yang menjadi mitra kerja KPK dalam melakukan pengelolaan LHKPN di lingkungan Pemerintah Provinsi.
10.Pendaftaran adalah penyampaian LHKPN oleh Penyelenggara Negara kepada KPK.
11.Pengumuman adalah pengumuman LHKPN oleh Penyelenggara Negara kepada publik.
12.Admin Instansi adalah pegawai yang ditunjuk oleh instansi untuk mengelola aplikasi e-LHKPN di lingkungan instansinya.
13.Admin Unit Kerja adalah pegawai yang ditunjuk oleh instansi untuk mengelola aplikasi e-LHKPN di lingkungan unit kerjanya.

Pasal 2

(1)Peraturan Gubernur ini dimaksudkan:
1. a.sebagai dasar hukum penunjukan subjek yang diwajibkan menyampaikan laporan harta kekayaan melalui aplikasi e-LHKPN; dan
2. b.menjadi dasar pelaksanaan penyampaian LHKPN bagi Pejabat Wajib Lapor di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.
(2)Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk mendukung upaya Pemerintah dalam upaya mewujudkan Pejabat Wajib Lapor yang bebas praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

a.Pejabat Wajib Lapor;
b.mekanisme penyampaian LHKPN;
c.tim pengelola LHKPN; dan
d.sanksi.

BAB II

PEJABAT WAJIB LAPOR

Pasal 4

(1)Penyelenggara Negara merupakan Pejabat Wajib Lapor yang berkewajiban menyampaikan LHKPN kepada KPK.
(2)Pejabat Wajib Lapor yang berkewajiban menyampaikan LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
1. a.Gubernur;
2. b.Wakil Gubernur;
3. c.pejabat struktural eselon I dan eselon II;
4. d.pejabat pembuat komitmen/kuasa pengguna anggaran;
5. e.pejabat fungsional auditor dan pejabat fungsional pengawas penyelenggara urusan pemerintah di Provinsi;
6. f.pejabat fungsional pengadaan barang/jasa;
7. g.bendahara pengeluaran dan bendahara penerimaan;
8. h.ajudan Gubernur dan ajudan Wakil Gubernur; dan
9. i.Penyelenggara Negara tertentu atas permintaan KPK.

BAB III

MEKANISME PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

Pasal 5

(1)Pejabat Wajib Lapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), wajib menyampaikan LHKPN kepada KPK pada saat:
1. a.pengangkatan sebagai Penyelenggara Negara pada saat pertama kali menjabat;
2. b.berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai Penyelenggara Negara;
3. c.pengangkatan kembali sebagai Penyelenggara Negara setelah berakhir masa jabatan atau pensiun; dan
4. d.masih menjabat.
(2)Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak saat pengangkatan pertama/ berakhirnya jabatan/pensiun/pengangkatan kembali setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai Penyelenggara Negara.
(3)Penyampaian LHKPN oleh Pejabat Wajib Lapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilakukan secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali atas Harta Kekayaan yang diperoleh sejak tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember selama menjabat sebagai Penyelenggara Negara.
(4)Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.

Pasal 6

(1)Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, wajib dilaksanakan melalui aplikasi LHKPN pada laman elhkpn.kpk.go.id.
(2)Selain melakukan penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Wajib Lapor wajib melampirkan surat kuasa sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
(3)Penyampaian lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diserahkan langsung kepada KPK atau dikirimkan melalui layanan pengiriman kepada KPK paling lama 14 (empat belas) hari setelah penyampaian LHKPN.

Pasal 7

(1)Dalam hal penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dinyatakan belum lengkap oleh KPK, Pejabat Wajib Lapor wajib memperbaiki dan menyampaikan kembali LHKPN yang telah diperbaiki dan/atau menyampaikan kekurangan lampiran surat kuasa paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak diterimanya pemberitahuan belum lengkap dari KPK.
(2)Dalam hal Pejabat Wajib Lapor tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LHKPN yang disampaikan Pejabat Wajib Lapor dikembalikan dan dianggap belum menyampaikan LHKPN.

BAB IV

TIM PENGELOLA LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

Pasal 8

(1)Tim Pengelola LHKPN dibentuk untuk mengelola dan mengkoordinasikan LHKPN.
(2)Tim Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
1. a.koordinator LHKPN yaitu Sekretaris Daerah;
2. b.wakil koordinator 1 (satu) LHKPN yaitu Inspektur Daerah;
3. c.wakil koordinator 2 (dua) LHKPN yaitu Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; dan
4. d.administrator LHKPN yaitu pejabat yang ditunjuk oleh instansi Pemerintah Provinsi sebagai Admin Instansi.
(3)Tim Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), mempunyai tugas sebagai berikut:
1. a.koordinator LHKPN berkoordinasi dengan KPK dalam hal monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan wajib LHKPN dalam melaporkan dan mengumumkan harta kekayaannya serta pemanfaatan aplikasi e-LHKPN dalam www.elhkpn.kpk.go.id; dan
2. b.administrator bertugas untuk: 1) menyampaikan data kepegawaian dan data perubahan jabatan wajib LHKPN kepada KPK paling lambat 15 Desember setiap tahun; 2) melakukan pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada angka (1), ke dalam aplikasi e-LHKPN; 3) mengingatkan wajib LHKPN di lingkungan Pemerintah Provinsi untuk mematuhi kewajiban penyampaian dan Pengumuman LHKPN; dan 4) memiliki peran membuat akun admin unit kerja, melakukan verifikasi Pendaftaran wajib lapor baru dan update perubahan data wajib lapor.

Pasal 9

(1)Perangkat Daerah berkewajiban menunjuk 1 (satu) orang pegawai sebagai pengelola LHKPN di masing-masing Perangkat Daerah.
(2)Pengelola LHKPN pada Perangkat Daerah ditetapkan berdasarkan Surat Tugas.
(3)Pengelola LHKPN pada Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
1. a.membantu Pejabat Wajib Lapor dalam penginputan data pada aplikasi e-LHKPN di masing-masing Perangkat Daerah;
2. b.mengupdate data wajib lapor pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah; dan
3. c.menginformasikan data-data apabila ada perbaikan/kekurangan setelah dilakukan verifikasi oleh KPK kepada wajib lapor untuk segera diperbaiki/dilengkapi.

BAB V

SANKSI

Pasal 10

(1)Pejabat Wajib Lapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, yang tidak memenuhi kewajiban menyampaikan dan melaporkan LHKPN dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
(2)Pejabat Wajib Lapor yang memberikan keterangan tidak benar mengenai harta kekayaannya dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…