DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bali Nomor 42 Tahun 2023

Nomor: 42
Tahun: 2023
Ditetapkan: 31 Agustus 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 49

Lembaga terkait

Ringkasan

KETENTUAN UMUM,UGAS DAN WEWENANG,PIUTANG DAERAH YANG DAPAT DIHAPUSKAN,PELAKSANAAN PENGHAPUSAN PIUTANG DAERAH YANG DILAKUKAN PENGURUSAN OLEH PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA CABANG,Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa diperlukan pengaturan untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum dalam Penghapusan Piutang Daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); SALINAN
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6119);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1752);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.06/2019 tentang Tata Cara Pengajuan Usulan, Penelitian, dan Penetapan Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 607);
11.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/PMK.06/2022 tentang Penghapusan Piutang Daerah Yang Tidak Dapat Diserahkan Pengurusannya Kepada Panitia Urusan Piutang Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 946);
12.Peraturan Gubernur Bali Nomor 39 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 40);
13.Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 72) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 25); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Bali.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Bali.
3.Gubernur adalah Gubernur Bali.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi Bali.
6.Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
7.Panitia Urusan Piutang Negara Cabang, yang selanjutnya disebut PUPN Cabang adalah Panitia yang bertugas mengurus Piutang Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960.
8.Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Bali, yang selanjutnya disebut Kantor Wilayah adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal Piutang dan Lelang Negara berdasarkan peraturan perundang- undangan menjadi Direktur Jenderal Kekayaan Negara.
9.Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
10.Penghapusan Secara Bersyarat adalah kegiatan untuk menghapuskan Piutang Daerah dari pembukuan Pemerintah Daerah dengan tidak menghapuskan hak tagih Daerah.
11.Penghapusan Secara Mutlak adalah kegiatan penghapusan Piutang Daerah setelah Penghapusan Secara Bersyarat dengan menghapuskan hak tagih Daerah.
12.Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
13.Piutang Pajak adalah jumlah Pajak Daerah yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat penerapan Peraturan Perundang-undangan tentang Pajak Daerah.
14.Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
15.Pendapatan Asli Daerah, yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan yang diperoleh Pemerintah Daerah dari sumber daya Daerah itu sendiri.
16.Piutang Retribusi adalah jumlah Retribusi Daerah yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat penerapan Peraturan Perundang-undangan tentang Retribusi Daerah.
17.Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan Daerah.
18.Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
19.Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
20.Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
21.Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
22.Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
23.Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
24.Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
25.Piutang Daerah Sementara Belum Dapat Ditagih, yang selanjutnya disingkat PSBDT adalah pernyataan dari PUPN bahwa piutang telah diurus secara optimal dan masih terdapat sisa utang.
26.Pernyataan Piutang Daerah Telah Optimal, selanjutnya disingkat PPDTO adalah surat yang ditetapkan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebagai bukti bahwa Piutang Daerah dengan kualifikasi macet telah dikelola secara optimal namun masih terdapat sisa kewajiban karena Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang, tidak ada barang jaminan atau sebab lain yang sah.
27.Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, yang selanjutnya disingkat APIP adalah instansi Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi pokok melakukan pengawasan.

Pasal 2

(1)Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman Pemerintah Daerah dalam melakukan penghapusan Piutang Daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah untuk mewujudkan tertib administrasi pengelolaan Piutang Daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel sesuai Visi Pembangunan Daerah “Nangun Sat Kerthi Loka Bali”.
(2)Peraturan Gubernur ini bertujuan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Piutang Daerah.

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Gubernur ini, meliputi:

a.tugas dan wewenang;
b.Piutang Daerah yang dapat dihapuskan;
c.pelaksanaan penghapusan Piutang Daerah yang dilakukan pengurusan oleh PUPN Cabang; dan
d.penghapusan Piutang Daerah yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN Cabang.

BAB II

TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 4

(1)Gubernur selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Daerah berwenang:
1. a.menetapkan kebijakan penghapusan Piutang Daerah; dan
2. b.menugaskan PPKD untuk melaksanakan proses penghapusan Piutang Daerah.
(2)Pelaksanaan proses Penghapusan Piutang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi;
1. a.Piutang Daerah yang dilakukan pengurusan oleh PUPN Cabang; dan
2. b.Piutang Daerah yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN Cabang.

Pasal 5

(1)PPKD dalam menyelesaikan Piutang Daerah yang dilakukan pengurusan oleh PUPN Cabang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, bertugas:
1. a.konfirmasi ke Perangkat Daerah yang mengelola Piutang Daerah yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah;
2. b.melakukan verifikasi usulan penghapusan Piutang Daerah berupa kelengkapan dan keabsahan dokumen sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
3. c.PPKD dapat mengusulkan Penghapusan Secara Bersyarat atau Penghapusan Secara Mutlak atas Piutang Daerah sesuai batasan nilai yang ditetapkan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
(2)PPKD dalam menyelesaikan Piutang Daerah yang dilakukan pengurusan oleh PUPN Cabang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, berwenang:
1. a.konfirmasi ke Perangkat Daerah yang mengelola Piutang Daerah yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah;
2. b.melakukan verifikasi usulan penghapusan Piutang Daerah berupa kelengkapan dan keabsahan dokumen sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
3. c.PPKD dapat mengusulkan Penghapusan Secara Bersyarat atau Penghapusan Secara Mutlak atas Piutang Daerah sesuai Batasan nilai yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur ini.

Pasal 6

(1)PPKD dalam menyelesaikan Piutang Daerah yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN Cabang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, bertugas:
1. a.melakukan pengelolaan Piutang Daerah secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
2. b.melakukan proses penghapusan Piutang Daerah yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN Cabang.
(2)PPKD dalam melakukan proses penghapusan Piutang Daerah yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN Cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berwenang:
1. a.menerbitkan surat PPDTO terhadap Piutang Daerah yang tidak dapat diserahkan pengurusan kepada PUPN Cabang berdasarkan hasil penelitian dan inventarisir Perangkat Daerah dengan disertai Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dan bukti-bukti;
2. b.mengajukan usulan penghapusan Piutang Daerah yang telah ditetapkan PPDTO kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah; dan
3. c.kewenangan lain dalam menyelesaikan Piutang Daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB III

PIUTANG DAERAH YANG DAPAT DIHAPUSKAN

Pasal 7

Jenis Piutang Daerah terdiri dari:

a.Piutang Pajak;
b.Piutang Retribusi;
c.Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan; dan
d.Piutang Lain-lain PAD Yang Sah.

Pasal 8

Piutang Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a yang dapat dihapuskan, meliputi:

a.Piutang Pajak yang tercantum dalam:
1. 1.SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan;
2. 2.SKPDKB;
3. 3.STPD; dan
4. 4.Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah.
b.Piutang Pajak, yang menurut data administrasi, tidak dapat dan/atau tidak mungkin ditagih lagi yang disebabkan karena:
1. 1.Wajib Pajak meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris, atau ahli waris tidak dapat ditemukan, yang dinyatakan dalam surat keterangan dari pejabat yang berwenang;
2. 2.Wajib Pajak tidak mempunyai harta kekayaan lagi yang dinyatakan dalam surat keterangan dari pejabat yang berwenang;
3. 3.hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan; atau
4. 4.sebab lain sesuai hasil penelitian yaitu: a) Wajib Pajak tidak berada pada alamat semula dan sulit dicari alamat terakhirnya; b) objek pajak dalam keadaan rusak berat sehingga sudah tidak bisa dimanfaatkan dan digunakan; c) objek pajak hilang atau musnah; dan d) objek pajak yang telah tutup/tidak beroperasi lagi.
5. 5.Piutang Pajak yang sudah kadaluwarsa penagihan terhitung sejak 5 (lima) tahun dari proses penetapan, hanya melampirkan bukti penetapan atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 9

(1)Wajib Pajak tidak ada di alamat semula dan sulit dicari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b angka 1 dan angka 4 huruf a), dengan melampirkan surat keterangan dari Kepala Desa/Lurah dan/atau Kelian Dinas/Kepala Lingkungan setempat.
(2)Objek Pajak dalam keadaan rusak berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b angka 4 huruf b), dengan melampirkan surat keterangan dari bengkel.
(3)Objek Pajak hilang atau musnah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b angka 4 sub c), dengan melampirkan surat keterangan dari Badan dan/atau Kepolisian.
(4)Objek Pajak yang telah tutup/tidak beroperasi lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b angka 4 huruf d), dengan melampirkan surat keterangan dari pejabat setempat.

Pasal 10

Piutang Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b yang dapat dihapuskan, meliputi:

a.Piutang Retribusi yang tercantum dalam:
1. 1.SKRD; dan
2. 2.STRD.
b.Piutang Retribusi menurut data administrasi pada Perangkat Daerah Penghasil yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi, disebabkan:
1. 1.Wajib Retribusi meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris atau ahli waris tidak dapat ditemukan, yang dinyatakan dalam surat keterangan dari pejabat yang berwenang;
2. 2.Wajib Retribusi tidak mempunyai harta kekayaan bagi yang dinyatakan dalam surat keterangan dari pejabat yang berwenang;
3. 3.hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; atau
4. 4.sebab lain sesuai hasil penelitian, yaitu: a) Wajib Retribusi tidak berada pada alamat semula dan sulit dicari alamat terakhirnya; b) objek Retribusi dalam keadaan rusak berat sehingga sudah tidak bisa dimanfaatkan dan digunakan; dan c) objek Retribusi hilang atau musnah.

Isi peraturan

Teks49PDFHirarki

Memuat teks peraturan…