DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Bali Nomor 43 Tahun 2023

Nomor: 43
Tahun: 2023
Ditetapkan: 31 Agustus 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 29

Lembaga terkait

Ringkasan

KETENTUAN UMUM,RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN,PELAKSANAAN ANGGARAN,MONITORING DAN EVALUASI Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sesuai ketentuan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum menyebutkan ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan, pengajuan, penetapan, perubahan rencana bisnis anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran BLU diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan/Gubernur/Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyusunan, Pengajuan, Penetapan, Perubahan Rencana Bisnis Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Pelaporan Penggunaan Anggaran dan Pengelolaan Investasi Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit; SALINAN

2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 5. 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871); Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 09/PMK.02/2006 tentang Pembentukan Dewan Pengawas pada Badan Layanan Umum;
10.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2015 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun_2015 Nomor 1818); 11. 12. 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun_2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun_2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1046) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.05/2022 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1300);
15.Peraturan Gubernur Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 74); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYUSUNAN, PENGAJUAN, PENETAPAN, PERUBAHAN RENCANA BISNIS ANGGARAN, PELAKSANAAN ANGGARAN, PELAPORAN PENGGUNAAN ANGGARAN DAN PENGELOLAAN INVESTASI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Provinsi adalah Provinsi Bali.
2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali.
3.Gubernur adalah Gubernur Bali.
4.Dinas adalah Dinas Kesehatan Provinsi Bali.
5.Rumah Sakit adalah unit organisasi yang bersifat khusus yang memberikan pelayanan kesehatan baik Rumah Sakit Umum Daerah maupun Rumah Sakit Khusus yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, gawat darurat, dan rehabilitasi.
6.Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
7.Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
8.Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD Semesta Berencana Provinsi dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
9.Tim Anggaran Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan Gubernur dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBD Semesta Berencana Provinsi yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai kebutuhan.
10.Pejabat Pengelola BLUD, yang selanjutnya disebut Pejabat Pengelola adalah pimpinan BLUD yang bertanggungjawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan, dan pejabat teknis yang sebutannya disesuaikan dengan nomenkLatur yang berlaku pada BLUD yang bersangkutan.
11.Direktur Rumah Sakit, yang selanjutnya disebut Pemimpin adalah Pemimpin BLUD Rumah Sakit.
12.Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar Penyusunan rancangan APBD.
13.Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
14.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana, yang selanjutnya disebut APBD Semesta Berencana adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
15.Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
16.Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh BLUD.
17.Biaya adalah sejumlah pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar untuk memperoleh barang dan/atau jasa untuk keperluan operasional BLUD.
18.Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis yang dapat meningkatkan kemampuan BLUD dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
19.Rencana Bisnis dan Anggaran, yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran.
20.Rencana Bisnis dan Anggaran Definitif, yang selanjutnya disebut RBA Definitif adalah dokumen RBA yang telah disesuaikan dengan Peraturan Daerah tentang APBD Semesta Berencana.
21.Dokumen Pelaksanaan Anggaran, yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat Pendapatan, Belanja, dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar penarikan dana dari APBD Semesta Berencana dan pengesahan Pendapatan dan Biaya, pembiayaan BLUD.
22.Rencana Strategis, yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen lima tahunan yang disusun untuk menjelaskan strategi pengelolaan BLUD dengan mempertimbangkan alokasi sumber daya dan kinerja dengan menggunakan teknik analisis bisnis
23.Standar Pelayanan Minimal, yang selanjutnya disingkat SPM adalah batasan minimal mengenai jenis dan mutu layanan dasar yang harus dipenuhi oleh Unit/organisasi yang menerapkan BLUD
24.Besaran Persentase Ambang Batas adalah besaran persentase perubahan anggaran yang bersumber dari Pendapatan operasional yang diperkenankan dan ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional BLUD.
25.Investasi Jangka Pendek adalah kegiatan penempatan kas BLUD yang dapat dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang.
26.Dewan Pengawas Badan Layanan Umum, yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organisasi Badan Layanan Umum yang bertugas melakukan pengawasan terhadap penyusunan Badan Layanan Umum mengenai pelaksanaan RBA, Renstra jangka panjang dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 2

(1)Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pengelolaan keuangan serta pelaksanaan pengelolaan Investasi BLUD Rumah Sakit.
(2)Peraturan Gubernur ini bertujuan: a . untuk mengatur pelaksanaan Investasi pada Rumah Sakit secara tertib, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab; b . untuk mewujudkan pengajuan, penetapan, pelaksanaan dan pergeseran RBA; dan c . untuk mengatur penyusunan laporan pelaksanaan anggaran.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi: a . RBA; b . pelaksanaan anggaran; c . pelaporan; d . Investasi; dan e . monitoring dan evaluasi.

BAB II

RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN

Pasal 4

(1)Rumah Sakit menyusun Renstra dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi.
(2)Rumah Sakit menyusun RBA dengan mengacu kepada Renstra dan Rencana Kerja Pemerintah Provinsi.
(3)Struktur anggaran pada RBA, terdiri dari :
1. a.Pendapatan BLUD;
2. b.Belanja BLUD; dan
3. c.pembiayaan BLUD.

Pasal 5

(1)Pendapatan BLUD, terdiri dari:
1. a.jasa layanan;
2. b.hibah;
3. c.hasil kerja sama dengan pihak lain;
4. d.APBD Semesta Berencana; dan
5. e.lain-lain Pendapatan BLUD yang sah.
(2)Pendapatan BLUD yang bersumber dari jasa layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat.
(3)Pendapatan BLUD yang bersumber dari hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat berupa hibah terikat dan hibah tidak terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain.
(4)Pendapatan BLUD yang bersumber dari hibah terikat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan sesuai dengan tujuan pemberian hibah, dan peruntukannya selaras dengan tujuan BLUD sebagaimana tercantum dalam naskah perjanjian hibah.
(5)Hasil kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa hasil yang diperoleh dari kerja sama BLUD.
(6)Pendapatan BLUD yang bersumber dari APBD Semesta Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat_(1) huruf d, berupa Pendapatan yang berasal dari DPA APBD Semesta Berencana.
(7)Lain-lain Pendapatan BLUD yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
1. a.jasa giro;
2. b.Pendapatan bunga;
3. c.keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
4. d.komisi, potongan atau bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh BLUD;
5. e.Investasi; dan
6. f.pengembangan usaha.

Pasal 6

(1)Belanja BLUD, terdiri dari:
1. a.Belanja operasi; dan
2. b.Belanja modal.
(2)Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mencakup seluruh Belanja BLUD untuk menjalankan tugas dan fungsi.
(3)Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
1. a.Belanja pegawai;
2. b.Belanja barang dan jasa; dan
3. c.Belanja bunga dan Belanja lain.
(4)Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mencakup seluruh Belanja BLUD untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan BLUD.
(5)Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (4), meliputi Belanja:
1. a.tanah;
2. b.peralatan dan mesin;
3. c.gedung dan bangunan;
4. d.jalan, irigasi dan jaringan; dan
5. e.aset tetap lainnya.

Pasal 7

(1)Pembiayaan BLUD, terdiri dari:
1. a.penerimaan; dan
2. b.pengeluaran.
(2)Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
(3)Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
1. a.sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
2. b.divestasi; dan
3. c.penerimaan utang/pinjaman.
(4)Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
1. a.Investasi; dan
2. b.pembayaran pokok utang/pinjaman.

Pasal 8

(1)RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), disusun berdasarkan:
1. a.anggaran berbasis kinerja;
2. b.standar satuan harga; dan
3. c.kebutuhan pendanaan dan kemampuan Pendapatan yang diperkirakan akan diterima.
(2)Anggaran berbasis kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan analisis kegiatan yang berorientasi pada pencapaian output dengan penggunaan sumber daya secara efisien.
(3)Kemampuan Pendapatan yang diperkirakan akan diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari:
1. a.Pendapatan yang akan diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat;
2. b.hibah yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain;
3. c.hasil kerjasama dengan pihak lain;
4. d.penerimaan anggaran yang bersumber dari APBD Semesta Berencana; dan
5. e.lain-lain Pendapatan BLUD yang sah.

Pasal 9

(1)RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), disusun dengan menganut pola anggaran fleksibel dengan Besaran Persentase Ambang Batas tertentu.
(2)Pola anggaran fleksibel sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya berlaku untuk Belanja yang bersumber dari Pendapatan jasa layanan, hibah, hasil kerjasama dengan pihak lain, dan lain-lain Pendapatan BLUD yang sah.
(3)Pola anggaran fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam penyusunan RBA penyajian Belanja/pembiayaan dapat dirinci sampai dengan jenis Belanja sesuai keputusan pimpinan BLUD.
(4)Besaran Persentase Ambang Batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional BLUD berdasarkan peningkatan Pendapatan terhadap anggarannya dalam 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya, dan dituangkan dalam RBA dan DPA.

Pasal 10

(1)RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) memuat:
1. a.ringkasan Pendapatan, Belanja dan pembiayaan;
2. b.rincian anggaran Pendapatan, Belanja dan pembiayaan.
3. c.Besaran Persentase Ambang Batas;
4. d.perkiraan maju (forward estimate); dan
5. e.perkiraan harga.
(2)RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai juga dengan usulan program, kegiatan, SPM, dan Biaya dari keluaran yang akan dihasilkan.
(3)Format RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Isi peraturan

Teks29PDFHirarki

Memuat teks peraturan…