DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Bali Nomor 44 Tahun 2025

Nomor: 44
Tahun: 2025
Ditetapkan: 22 Oktober 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 44

Lembaga terkait

Ringkasan

Ketentuan Umum; Cara Penyampaian Pengaduan, Jenis, dan Mekanisme Pengelolaan Pengaduan Masyarakat; Perlindungan terhadap Pelapor; Pengawasan dan Pelaporan: Pendanaan; Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur Bali tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali; Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250); S A L I N A N 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842); Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871); Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); 11. 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Pengaduan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 499); Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 319); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BALI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Provinsi adalah Provinsi Bali.
2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali.
3.Gubernur adalah Gubernur Bali.
4.Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi.
5.Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/ Kota di Provinsi .
6.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi.
7.Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai orang perseorangan, kelompok maupun badan hukum.
8.Inspektorat Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Provinsi Bali.
9.Inspektur adalah Inspektur Daerah Provinsi Bali.
10.Inspektur Pembantu Provinsi adalah Inspektur Pembantu di lingkungan Inspektorat.
11.Aparat Penegak Hukum yang selanjutnya disingkat dengan APH adalah Kejaksaan dan atau Kepolisian.
12.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
13.Tim adalah Auditor dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan/atau pegawai yang bertugas di Inspektorat Daerah Provinsi dan/atau Inspektorat Pembantu Wilayah.
14.Auditor adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pengawasan pada instansi pemerintah.
15.Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pengawasan pada instansi pemerintah.
16.Pelapor adalah Masyarakat umum dan Masyarakat berstatus ASN yang menyampaikan pengaduan.
17.Pengaduan adalah penyampaian keluhan yang disampaikan pengadu kepada pengelola pengaduan Pelayanan Publik atas pelayanan pelaksana yang tidak sesuai dengan standar pelayanan, atau pengabaian kewajiban dan/atau pelanggaran larangan oleh Penyelenggara.
18.Pengaduan Masyarakat adalah bentuk penerapan dari pengawasan Masyarakat yang disampaikan oleh Masyarakat kepada Aparatur Pemerintah Daerah, berupa sumbangan pikiran, saran, gagasan atau keluhan/Pengaduan yang bersifat membangun.
19.Pengelolaan Pengaduan adalah kegiatan penanganan Pengaduan sesuai dengan mekanisme dan tata cara Pengelolaan Pengaduan.
20.Pengaduan Tidak Berkadar Pengawasan adalah Pengaduan yang isinya dapat mengandung informasi berupa sumbang saran, kritik yang konstruktif dan bermanfaat bagi perbaikan penyelenggara Pemerintah, Pembangunan dan Pelayanan Masyarakat.
21.Pengaduan Berkadar Pengawasan adalah Pengaduan terkait penyalahgunaan kewenangan dan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh kepala daerah, wakil kepala daerah, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan/atau ASN di lingkungan Kementerian, Pemerintah Daerah, dan Perangkat Desa.
22.Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan Pelayanan Publik sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara Pelayanan Publik.
23.Aplikasi Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional yang selanjutnya disebut SP4N-LAPOR adalah layanan penyampaian semua aspirasi dan Pengaduan rakyat secara online yang terintegrasi dalam Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali dan dikelola oleh Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangannya.
24.Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disebut Tipikor adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
25.Mekanisme Pengaduan Tipikor yang selanjutnya disebut Whistle Blowing System adalah mekanisme penyampaian pengaduan dugaan Tipikor yang telah terjadi, sedang atau akan terjadi yang melibatkan pegawai dan orang lain yang berkaitan dengan dugaan Tipikor yang dilakukan di dalam organisasi tempatnya bekerja.
26.Penanganan Pengaduan Masyarakat adalah proses kegiatan yang meliputi pencatatan, penelaahan, penanganan Pengaduan Masyarakat, pelaporan, pemantauan tindak lanjut dan pengarsipan.
27.Pemeriksaan adalah suatu proses sistemik untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai kondisi, dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara kondisi dengan kriteria yang telah ditetapkan.
28.Klarifikasi adalah proses penjernihan atau kegiatan dengan memberikan penjelasan mengenai permasalahan yang diadukan pada proporsi yang sebenarnya kepada sumber Pengaduan dan instansi terkait.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai acuan atau pedoman dalam Penanganan Pengaduan Masyarakat agar lebih sistematis, efektif, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan kepada Masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:

a.menyelesaikan Penanganan Pengaduan Masyarakat secara cepat, tepat, tertib, dan dapat dipertanggungjawabkan;
b.mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, terbebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme di lingkungan Pemerintah Provinsi;
c.meningkatkan koordinasi antara lembaga/instansi dalam menyelesaikan Pengaduan Masyarakat; dan
d.meningkatkan partisipasi Masyarakat secara tertib dan turut serta bertanggung jawab dalam pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan Masyarakat.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

a.cara penyampaian Pengaduan, jenis dan mekanisme Pengelolaan Pengaduan Masyarakat;
b.pelindungan terhadap Pelapor;
c.pemantauan dan evaluasi;
d.pelaporan;
e.pembinaan dan pengawasan; dan
f.pendanaan.

BAB II

CARA PENYAMPAIAN PENGADUAN, JENIS, DAN MEKANISME PENGELOLAAN PENGADUAN MASYARAKAT

Pasal 5

(1)Penyampaian Pengaduan Masyarakat, dilakukan dengan cara:
1. a.langsung; dan
2. b.tidak langsung.
(2)Pengaduan Masyarakat secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat disampaikan melalui tatap muka/lisan melalui ruang layanan Pengaduan yang dituangkan dalam formulir yang disediakan.
(3)Pengaduan Masyarakat secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat disampaikan melalui media resmi Pengaduan Pemerintah yaitu:
1. a.SP4N-LAPOR!;
2. b.surat;
3. c.website;
4. d.surat elektronik;
5. e.call center;
6. f.short message service;
7. g.media sosial;
8. h.unit Pengendalian Gratifikasi;
9. i.Whistle Blowing System; dan
10. j.aplikasi Pengaduan lainnya yang terintegrasi dengan SP4N-LAPOR!.

Pasal 6

Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, paling sedikit memuat informasi, meliputi:

a.identitas Pelapor;
b.substansi Pengaduan;
c.pihak yang terlibat;
d.waktu, tempat, dan kronologi kejadian; dan
e.bukti pendukung apabila tersedia.

Pasal 7

ASN wajib melaporkan pelanggaran yang terjadi di lingkungan Pemerintah Provinsi.

Pasal 8

(1)Jenis Pengaduan terdiri dari:
1. a.Pengaduan Tidak Berkadar Pengawasan; dan
2. b.Pengaduan Berkadar Pengawasan.
(2)Pengaduan Tidak Berkadar Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
1. a.keluhan atas ketidaksesuaian pelayanan dengan standar Pelayanan Publik;
2. b.kritik yang konstruktif terhadap penyelenggaraan Pelayanan Publik; dan
3. c.saran perbaikan kebijakan Pelayanan Publik.
(3)Pengaduan Berkadar Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
1. a.penyalahgunaan jabatan/wewenang;
2. b.pelanggaran administratif;
3. c.korupsi, kolusi, dan nepotisme; dan
4. d.pelanggaran disiplin pegawai.

Pasal 9

Jenis Pengaduan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), dapat ditindaklanjuti apabila telah memenuhi sekurang-kurangnya, memuat unsur atau informasi sebagai berikut:

a.data Pelapor yaitu nama dan/atau alamat;
b.data Terlapor yaitu nama, jabatan, dan/atau alamat;
c.perbuatan yang diduga melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
d.keterangan yang memuat fakta, data, atau petunjuk terjadinya pelanggaran.

Pasal 10

Tindak lanjut Pengaduan Tidak Berkadar Pengawasan melalui SP4N-LAPOR! sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (1) huruf a diatur dalam Peraturan Gubernur mengenai Pedoman Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat.

Pasal 11

Tindak lanjut Pengaduan Berkadar Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dilakukan oleh Inspektorat sesuai dengan kewenangan.

Isi peraturan

Teks44PDFHirarki

Memuat teks peraturan…