DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bali Nomor 45 Tahun 2022

Nomor: 45
Tahun: 2022
Ditetapkan: 5 September 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Ringkasan

Ketentuan Umum,Kebijakan dan Strategi Pemeliharaan Eliminasi Malaria,Peran dan Tugas Pokok,Peran serta Masyarakat, Tim Pemeliharaan Eliminasi Malaria,Pembinaan,Pengawasan,Evaluasi,dan Pelaporan.Pendanaan,Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka melakukan pencegahan terjadinya penularan dan kematian di Bali akibat masih ditemukannya vektor/nyamuk penular Malaria di beberapa kabupaten reseptif, maka diperlukan pemeliharaan Eliminasi Malaria, sesuai Visi Pembangunan Daerah “Nangun Sat Kerthi Loka Bali” melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru;
b.bahwa Peraturan Gubernur Bali Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Eliminasi Malaria di Provinsi Bali sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan hukum saat ini, sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pemeliharaan Eliminasi Malaria;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
3.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); SALINAN
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6393);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Surveilans Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1113);
7.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);
8.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 68 Tahun 2015 tentang Pedoman Jejaring dan Pemantapan Mutu Laboratorium Malaria (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1858);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 50 Tahun 2017 tentang Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan untuk Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit serta Pengendaliannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1592) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 887); Menetapkan : MEMUTUSKAN: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMELIHARAAN ELIMINASI MALARIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Provinsi adalah Provinsi Bali.
2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali.
3.Gubernur adalah Gubernur Bali.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
5.Malaria adalah penyakit yang disebabkan oleh parasit Plasomodium yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Anopheles betina yang terinfeksi parasit tersebut.
6.Eliminasi Malaria adalah suatu upaya untuk menghentikan penularan malaria setempat (indigenous) dalam satu wilayah geografis tertentu dan bukan berarti tidak ada kasus Malaria impor serta sudah tidak ada vektor Malaria di wilayah tersebut dan tetap dibutuhkan kegiatan kewaspadaan untuk mencegah penularan kembali.
7.Daerah Endemis Malaria adalah wilayah puskesmas atau Kabupaten/Kota yang masih terjadi penularan Malaria.
8.Tahap Pemeliharaan Eliminasi Malaria adalah suatu upaya mencegah penularan kembali kasus Malaria setempat pada wilayah yang telah mendapat sertifikasi Malaria, dimana tidak ditemukan lagi kasus indigenous/kasus baru selama 3 (tahun) berturut-turut di Provinsi dan masih memungkinkan munculnya Malaria import dari luar wilayah Provinsi Bali.
9.Kemitraan adalah suatu bentuk ikatan bersama antara 2 (dua) atau lebih pihak yang bekerja sama untuk mencapai tujuan dengan cara menggunakan berbagai kewenangan dan tanggung jawab dalam bidang kesehatan, saling mempercayai, berbagi pengelolaan, investasi dan sumber daya untuk program kesehatan, memperoleh keuntungan bersama dari kegiatan yang dilakukan.
10.Jejaring Kemitraan Pemerintah Swasta, yang selanjutnya disebut Jejaring KPS adalah layanan pemerintah dan swasta yang merupakan pendekatan komprehensif melibatkan semua fasilitas layanan kesehatan dalam melakukan layanan pencegahan Malaria dan tata laksana kasus Malaria.
11.Jejaring Laboratorium Malaria adalah suatu jaringan laboratorium yang melaksanakan pelayanan kepada pasien yang diduga Malaria sesuai jenjangnya mulai dari pemeriksaan di tingkat layanan dasar sampai di tingkat pusat untuk menunjang program pengendalian dalam tahap pemeliharaan Eliminasi Malaria dan melaksanakan pemantapan mutu serta pembinaan secara berjenjang.
12.Surveilans Migrasi adalah pengamatan yang terus menerus terhadap penduduk dengan riwayat perjalanan atau sedang melakukan perjalanan baik yang bersifat sementara atau menetap dari Daerah Endemis Malaria melewati batas administratif wilayah dengan melakukan kegiatan meliputi penemuan, pengambilan dan pemeriksaan sediaan darah, pengobatan, penyuluhan, cross notification, monitoring dan evaluasi, serta pencatatan dan pelaporan.

Pasal 2

(1)Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Provinsi dan pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan Tahap Pemeliharaan Eliminasi Malaria menuju masyarakat yang aman dan produktif terbebas dari penularan Malaria sesuai Visi Pembangunan Daerah “Nangun Sat Kerthi Loka Bali” melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru.
(2)Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:
1. a.menyusun strategi dalam mempertahankan peringkat daerah pada Tahap Pemeliharaan Eliminasi Malaria menuju masyarakat yang aman dan produktif terbebas dari penularan Malaria yang dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan/program/kegiatan pembangunan pada sektor terkait termasuk penganggarannya;
2. b.meningkatkan partisipasi masyarakat, Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan untuk menerapkan perilaku waspada guna mencegah terjadinya penularan dan kematian akibat Malaria di Provinsi;
3. c.mendorong warga masyarakat dan para pemangku kepentingan menerapkan perilaku waspada dan memiliki kesadaran untuk mencegah munculnya penularan Malaria di Provinsi; dan
4. d.mendorong terwujudnya pemeliharaan Eliminasi Malaria di Provinsi melalui peran serta masyarakat, Perangkat Daerah dan para pemangku kepentingan.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini, meliputi:

a.kebijakan dan strategi pemeliharaan Eliminasi Malaria;
b.peran dan tugas pokok;
c.peran serta masyarakat;
d.tim pemeliharaan Eliminasi Malaria; dan
e.pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan pelaporan.

BAB II

KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMELIHARAAN ELIMINASI MALARIA

Pasal 4

(1)Pemerintah Provinsi menyusun kebijakan dan strategi pemeliharaan Eliminasi Malaria.
(2)Kebijakan pemeliharaan Eliminasi Malaria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.Tahap Pemeliharaan Eliminasi Malaria, yang merupakan tahap setelah suatu wilayah administratif tertentu telah mencapai status Eliminasi Malaria;
2. b.tujuan dari Tahap Pemeliharaan Eliminasi Malaria sebagaimana dimaksud pada huruf a, yaitu terselenggaranya upaya pencegahan dan pengendalian Malaria sehingga tidak terjadi penularan setempat dan kematian karena Malaria dalam wilayah tertentu; dan
3. c.semua Kabupaten/Kota di Provinsi merupakan daerah Tahap Pemeliharaan Eliminasi Malaria yang perlu dilakukan pencegahan terjadinya penularan Malaria dan kematian karena Malaria.
(3)Strategi pemeliharaan Eliminasi Malaria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.memastikan akses universal diagnosis, pengobatan dan pengendalian vektor Malaria;
2. b.mentransformasi Surveilans Malaria menjadi inti intervensi pemeliharaan Eliminasi Malaria;
3. c.mendorong terciptanya kebijakan mendukung upaya untuk mencegah timbulnya kembali penularan Malaria dan komunikasi perubahan perilaku; dan
4. d.penguatan sistem kesehatan dan pemberdayaan masyarakat mandiri yang mampu untuk mencegah timbulnya kembali penularan Malaria.

Pasal 5

Strategi pemeliharaan Eliminasi Malaria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III

PERAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 6

(1)Pemeliharaan Eliminasi Malaria melibatkan Perangkat Daerah dan instansi terkait secara berjenjang.
(2)Pemeliharaan Eliminasi Malaria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara terintegrasi.

Pasal 7

Peran dan tugas pokok Perangkat Daerah dan instansi terkait dalam pemeliharaan Eliminasi Malaria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), meliputi:

a.melaksanakan strategi pemeliharaan Eliminasi Malaria melalui kebijakan dan advokasi;
b.mengkoordinasikan, membina, dan mengawasi program pemeliharaan Eliminasi Malaria;
c.mengkoordinasikan kegiatan program Malaria dengan instansi terkait;
d.menggalang kerja sama dan potensi sumber daya serta melaksanakan sosialisasi dan menggerakkan potensi sektor swasta, lembaga swadaya masyarakat dan organisasi profesi lainnya yang terkait;
e.menyediakan sarana dan prasarana dalam upaya pemeliharaan Eliminasi Malaria termasuk dalam antisipasi terjadinya kejadian luar biasa Malaria;
f.mengembangkan jejaring Surveilens, jejaring pelayanan kesehatan Malaria, Jejaring Laboratorium Malaria, sistem informasi Malaria dan Jejaring KPS; dan
g.melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi dalam mendukung pemeliharaan Eliminasi Malaria.

BAB IV

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 8

(1)Masyarakat dapat berperan serta dalam pemeliharaan Eliminasi Malaria.
(2)Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi;
1. a.mengetahui riwayat bepergian dari dan ke Daerah Endemis Malaria dalam 30 (tiga puluh) hari terakhir;
2. b.mengetahui riwayat tinggal di Daerah Endemis Malaria;
3. c.mengetahui riwayat sakit atau menderita Malaria;
4. d.mengetahui riwayat minum obat Malaria 1 (satu) bulan terakhir;
5. e.mengetahui gejala dan tanda penyakit Malaria, seperti demam, sakit kepala, menggigil, dan berkeringat; dan
6. f.melaporkan dan segera memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat ketika bepergian dari Daerah Endemis Malaria dan/atau adanya gejala dan tanda penyakit Malaria.

BAB V

TIM PEMELIHARAAN ELIMINASI MALARIA

Pasal 9

(1)Dalam melaksanakan pemeliharaan Eliminasi Malaria, Gubernur membentuk Tim Pemeliharaan Eliminasi Malaria di Provinsi.
(2)Tim Pemeliharaan Eliminasi Malaria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 10

Tim Pemeliharaan Eliminasi Malaria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, mempunyai tugas:

a.melakukan penilaian diri (self-assessment) atas persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan sertifikat Eliminasi Malaria tingkat Provinsi; dan
b.melakukan penilaian terhadap seluruh atau beberapa Kabupaten/Kota terpilih yang telah melaksanakan kegiatan pemeliharaan Eliminasi Malaria untuk mencegah munculnya kembali kasus dengan penularan setempat (indigenous) selama 2 (dua) tahun terakhir.

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Gubernur Bali Nomor 10 Tahun 2010

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Gubernur Bali Nomor 10 Tahun 2010