DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Bali Nomor 45 Tahun 2025

Nomor: 45
Tahun: 2025
Ditetapkan: 27 Oktober 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Ringkasan

BIAYA JASA DAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN APARATUR SIPIL NEGARA DAN NON APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN PROVINSI BALI

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Gubernur Bali Nomor 60 Tahun 2019 tentang Honorarium dan Tunjangan Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Bali sudah tidak sesuai dengan kebutuhan daerah dan perkembangan hukum saat ini, sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Biaya Jasa dan Bantuan Biaya Pendidikan Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Bali; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); SALINAN
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
5.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
6.Peraturan Pemerintah 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8.Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 10); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG BIAYA JASA DAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DAN NON APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN PROVINSI BALI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Provinsi adalah Provinsi Bali.
2.Gubernur adalah Gubernur Bali.
3.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang mendapat penugasan di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Bali.
4.Tenaga Non Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Tenaga non ASN adalah tenaga perseorangan yang ditugaskan pada Dinas Kesehatan Provinsi Bali dengan berdasarkan surat perjanjian kerja.
5.Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang Kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan melalui Pendidikan tinggi yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
6.Tenaga Teknis Non Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang Kesehatan dengan latar belakang pendidikan non Kesehatan dan memiliki kompetensi, pengetahuan dan/atau keterampilan teknis tertentu yang relevan dengan bidang tugasnya.
7.Tenaga Penyehat Tradisional adalah setiap orang yang melakukan pelayanan Kesehatan tradisional yang pengetahuan dan keterampilan diperoleh melalui pengalaman turun temurun atau pendidikan non formal.
8.Biaya Jasa adalah besaran uang sebagai imbalan jasa yang diberikan kepada tenaga ASN dan non ASN untuk melaksanakan program dan kegiatan.
9.Bantuan Biaya Pendidikan adalah bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi bagi ASN dan Tenaga non ASN untuk mengikuti pendidikan/kursus/penataran dan/atau pelatihan.
10.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali.
11.Master of Training/Pengendali Mutu Diklat yang selanjutnya disebut MOT adalah orang yang melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pelatihan sesuai standar pelatihan.
12.Pekerja Sosial adalah seseorang yang memiliki kemampuan, keterampilan dan nilai praktik pekerjaan sosial serta telah mendapatkan sertifikat kompetensi.
13.Reviewer adalah tim yang memiliki kompetensi yang ditetapkan oleh penyelenggara penelitian untuk menilai kelayakan proses penelitian, hasil penelitian, dan keluaran penelitian.
14.Tim Operasi Mata Pelayanan Opthalmologi Komunitas adalah tim yang terdiri dari tenaga dokter spesialis mata sebagai operator dan perawat yang terlibat dalam kegiatan operasi mata di masyarakat.
15.Kunjungan Dokter Konsultan adalah kunjungan yang dilakukan oleh dokter spesialis/sub spesialis tamu di rumah sakit untuk memberikan pelayanan kesehatan.
16.Badan Layanan Umum Daerah yang disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada Masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.

Pasal 2

Jenis Biaya Jasa meliputi:

a.Biaya Jasa dokter umum/dokter Gigi;
b.Biaya Jasa dokter spesialis/dokter gigi spesialis;
c.Biaya Jasa dokter sub spesialis;
d.Biaya Jasa psikolog klinis;
e.Biaya Jasa ners;
f.Biaya Jasa bidan;
g.Biaya Jasa apoteker;
h.Biaya Jasa tenaga kesehatan lainnya;
i.Biaya Jasa ners di Nusa Penida;
j.Biaya Jasa tenaga kesehatan lainnya di Nusa Penida;
k.Biaya Jasa tenaga Teknis Non Kesehatan;
l.Biaya Jasa tenaga Penyehat Tradisional;
m.Biaya Jasa kunjungan Dokter Konsultan;
n.Biaya Jasa kunjungan tenaga kesehatan lainnya;
o.Biaya Jasa tim Operasi Mata Pelayanan Opthalmologi Komunitas;
p.Biaya Jasa dewan pengawas BLUD;
q.Biaya Jasa bahaya risiko radiasi;
r.Biaya Jasa Reviewer protokol komite etik penelitian kesehatan;
s.Biaya Jasa mOT;
t.Biaya Jasa pekerja Sosial; dan
u.Biaya Jasa tenaga kerja perjanjian kerja sama (PKS) Rumah Sakit Umum Dharma Yadnya.

Pasal 3

Jenis Bantuan Biaya Pendidikan meliputi

a.bantuan biaya buku/diklat;
b.bantuan Biaya Pendidikan di lingkungan BLUD yang mengikuti kursus/penataran/pelatihan (diklat) untuk jangka waktu lebih dari 14 (empat belas) hari; dan
c.bantuan biaya lain-lain (riset/praktik/kuliah kerja dan penyusunan kertas kerja).

Pasal 4

(1)Besaran Biaya Jasa dan Bantuan Biaya Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
(2)Jenis Biaya Jasa dan Bantuan Biaya Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, dipergunakan untuk perencanaan kebutuhan dan pelaksanaan APBD.
(3)Besaran Biaya Jasa dan Bantuan Biaya Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sudah termasuk pajak dan merupakan batas tertinggi untuk setiap jenis Biaya Jasa dan Bantuan Biaya Pendidikan.

Pasal 5

Pemutakhiran Besaran Biaya Jasa dan Bantuan Biaya Pendidikan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 6

Peraturan Gubernur Bali Nomor 60 Tahun 2019 tentang Honorarium dan Tunjangan Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 60), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku pada tanggal 1 Januari 2026.

Pasal 7

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 pada Rumah Sakit Umum Daerah Bali Mandara, Rumah Sakit Mata Bali Mandara, Rumah Sakit Jiwa Manah Shanti Mahottama mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2026.

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali. Ditetapkan di Denpasar pada tanggal 27 Oktober 2025 GUBERNUR BALI, ttd WAYAN KOSTER Diundangkan di Denpasar pada tanggal 27 Oktober 2025 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI, ttd DEWA MADE INDRA BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2025 NOMOR 48 Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali Ida Bagus Gede Sudarsana NIP. 19691010 199703 1 012 LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR BALI NOMOR 45 TAHUN 2025 TENTANG BIAYA JASA DAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN APARATUR SIPIL NEGARA DAN NON APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN PROVINSI BALI BIAYA JASA DAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DAN NON APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN PROVINSI BALI NO URAIAN SATUAN BESARAN BIAYA KETERANGAN 1 2 3 4 5

a.Jenis Biaya Jasa:
1. 1.Dokter Umum/Dokter Gigi Orang/bulan Rp5.000.000,00 Belum termasuk premi BPJS kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan
2. 2.Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis. Orang/bulan Rp7.000.000,00
3. 3.Dokter Sub Spesialis Orang/bulan Rp10.000.000,00
4. 4.Psikolog Klinis Orang/bulan Rp4.100.000,00
5. 5.Ners Orang/bulan Rp4.100.000,00
6. 6.Bidan:
a.S1/DIV; dan
b.DIII. Orang/bulan Rp3.800.000,00 Orang/bulan Rp3.600.000,00
1. 7.Apoteker Orang/bulan Rp5.000.000,00
2. 8.Tenaga Kesehatan Lainnya:
a.S1/DIV; dan
b.DIII. Orang/bulan Rp3.800.000,00 Orang/bulan Rp3.600.000,00
1. 9.Ners di Nusa Penida Orang/bulan Rp5.000.000,00
2. 10.Tenaga Kesehatan Lainnya di Nusa Penida:
a.DIII. Orang/bulan Rp4.000.000,00
1. 11.Tenaga Teknis Non Kesehatan:
a.S1/DIV; dan
b.DIII. Orang/bulan Rp3.500.000,00 Orang/bulan Rp3.200.000,00
1. 12.Tenaga Penyehat Tradisional Orang/bulan Rp3.500.000,00
2. 13.Kunjungan Dokter Konsultan Orang/kali Rp1.000.000,00 Dibayarkan setiap kunjungan/ kedatangan
3. 14.Kunjungan Tenaga Kesehatan Lainnya Orang/kali Rp500.000,00 Dibayarkan setiap kunjungan/ kedatangan 1 2 3 4 5
4. 15.Tim Operasi Mata Pelayanan Opthalmologi Komunitas:
a.Dokter;
b.Perawat Pre/Post Operasi;
c.Perawat Anastesi;
d.Perawat Asisten;
e.Perawat Sirkulasi I; dan
f.Perawat Sirkulasi II. Per pasien Per pasien Per pasien Per pasien Per pasien Per pasien Rp500.000,00 Rp70.000,00 Rp70.000,00 Rp70.000,00 Rp70.000,00 Rp70.000,00
1. 16.Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah (BLUD): Menyesuaikan dengan kebijakan masing-masing rumah sakit yang berdasarkan peraturan/ keputusan Direktur Rumah Sakit
a.Ketua maksimal 40% dari gaji dan tunjangan pemimpin;
b.Anggota maksimal 36% dari gaji dan tunjangan pemimpin; dan
c.Sekretaris maksimal 15% dari gaji dan tunjangan pemimpin.
1. 17.Bahaya Risiko Radiasi:
a.Tingkat I; Orang/bulan Rp1.150.000,00
b.Tingkat II; Orang/bulan Rp950.000,00
c.Tingkat III; dan Orang/bulan Rp750.000,00
d.Tingkat IV. Orang/bulan Rp450.000,00
1. 18.Reviewer Protokol Komite Etik Penelitian Kesehatan:
a.Penelitian yang didanai sponsor;
b.Penelitian perorangan DIV/S1;
c.Penelitian perorangan S2/S3;
d.Amandemen/perpanjang EC tanpa full board; dan
e.Amandemen/perpanjang EC dengan full board. Orang/paket Orang/paket Orang/paket Orang/paket Orang/paket Rp1.000.000,00 Rp200.000,00 Rp400.000,00 Rp200.000,00 Rp400.000,00
1. 19.Master Of Training (MOT)/Pengendali Mutu Diklat Orang/hari Rp200.000,00
2. 20.Pekerja Sosial Orang/bulan Rp3.500.000,00
3. 21.Tenaga Kerja Perjanjian Kerja Sama (PKS) Rumah Sakit Umum Dharma Yadnya Orang/shift Rp150.000,00 1 2 3 4 5
b.Jenis Bantuan Biaya Pendidikan:
1. 1.Bantuan biaya buku/diklat. Orang/bulan Rp1.500.000,00
2. 2.Bantuan biaya pendidikan di lingkungan BLUD yang mengikuti kursus/penataran/ pelatihan (diklat) untuk jangka waktu lebih dari 14 (empat belas) hari di luar Provinsi Bali: a) Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi): 1) Tidak ditanggung asrama dan makan:

(1)Golongan IV dengan rincian: (a) Akomodasi Rp3.700.000,00; (b) Makan Rp3.000.000,00; dan (c) Saku Rp3.000.000,00. Orang/bulan Rp9.700.000,00
(2)Golongan III dengan rincian: (a) Akomodasi Rp3.500.000,00; (b) Makan Rp3.000.000,00; dan (c) Saku Rp2.700.000,00. Orang/bulan Rp9.200.000,00
(3)Golongan II dengan rincian: (a) Akomodasi Rp3.300.000,00; (b) Makan Rp3.000.000,00; dan (c) Saku Rp2.400.000,00. Orang/bulan Rp8.700.000,00 2) Ditanggung asrama dan makan:
(1)Golongan IV;
(2)Golongan III; dan
(3)Golongan II. Orang/bulan Orang/bulan Orang/bulan Rp3.000.000,00 Rp2.700.000,00 Rp2.400.000,00 1 2 3 4 5 b) Di Ibukota Provinsi/Kota lainnya: 1) Tidak ditanggung asrama dan makan:
(1)Golongan IV dengan rincian: (a) Akomodasi Rp2.000.000,00; (b) Makan Rp2.500.000,00; dan (c) Saku Rp2.000.000,00. Orang/bulan Rp6.500.000,00
(2)Golongan III dengan rincian: (a) Akomodasi Rp1.750.000,00; (b) Makan Rp2.500.000,00; dan (c) Saku Rp1.750.000,00 Orang/bulan Rp6.000.000,00
(3)Golongan II dengan rincian: (a) Akomodasi Rp1.750.000,00; (b) Makan Rp2.500.000,00; dan (c) Saku Rp1.750.000,00. Orang/bulan Rp6.000.000,00 2) Ditanggung asrama dan makan:
(1)Golongan IV;
(2)Golongan III; dan
(3)Golongan II. Orang/bulan Orang/bulan Orang/bulan Rp2.000.000,00 Rp1.750.000,00 Rp1.250.000,00

3.Bantuan biaya lain-lain (riset/praktik/kuliah kerja dan penyusunan kertas kerja): a) Golongan IV; b) Golongan III; dan c) Golongan II. Orang/bulan Orang/bulan Orang/bulan Rp1.500.000,00 Rp1.250.000,00 Rp1.000.000,00 GUBERNUR BALI, ttd WAYAN KOSTER Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali Ida Bagus Gede Sudarsana NIP. 19691010 199703 1 012

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…