DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bali Nomor 46 Tahun 2020

Nomor: 46
Tahun: 2020
Ditetapkan: 24 Agustus 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 19

Lembaga terkait

Ringkasan

mengatur tentang ketentuan umum, pelaksanaan, pembinaan, pengawasan, dan penegakan, sanksi, sosialisasi dan partisipasi, pendanaan, ketentuan penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Dalam Tatanan Kehidupan Era Baru; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); SALINAN
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 6. 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DALAM TATANAN KEHIDUPAN ERA BARU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1.Provinsi adalah Provinsi Bali.
2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali.
3.Gubernur adalah Gubernur Bali.
4.Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali.
5.Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.
6.Corona Virus Disease 2019 yang selanjutnya disebut COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh severe acute respiratory syndrome corona virus 2.
7.Penerapan Disiplin adalah upaya meningkatkan ketaatan dan kepatuhan untuk mentaati suatu nilai tata tertib.
8.Penegakan Hukum Protokol Kesehatan adalah upaya untuk ditaatinya Protokol Kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19 dengan atau tanpa disertai sanksi hukum.
9.Tatanan Kehidupan Era Baru adalah suatu budaya baru untuk hidup bersih, sehat, aman, dan produktif di tengah pandemi COVID-19.
10.Desa Adat adalah kesatuan masyarakat hukum adat di Bali yang memiliki wilayah, kedudukan, susunan asli, hak-hak tradisional, harta kekayaan sendiri, tradisi, tata krama pergaulan hidup masyarakat secara turun temurun dalam ikatan tempat suci (kahyangan tiga atau kahyangan desa), tugas dan kewenangan serta hak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.
11.Krama Bali adalah warga masyarakat yang memiliki Nomor Induk Kependudukan atau identitas lain yang dipersamakan dengan alamat dan tempat tinggal di wilayah Bali.
12.Awig-awig adalah aturan yang dibuat oleh Desa Adat dan/atau Banjar Adat yang berlaku bagi Krama Desa Adat, Krama Tamiu, dan Tamiu.
13.Pararem adalah aturan/keputusan Paruman Desa Adat sebagai pelaksanaan Awig-Awig atau mengatur hal-hal baru dan/atau menyelesaikan perkara adat/wicara di Desa Adat.
14.Pelaku Usaha adalah setiap orang atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama, melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
15.Pengelola adalah orang atau sekelompok orang yang diberikan hak dan kewajiban untuk mengelola suatu kegiatan dengan menerapkan sistem manajemen tertentu.
16.Penyelenggara adalah orang atau sekelompok orang yang menyelenggarakan kegiatan atau aktivitas.
17.Penanggung Jawab Tempat adalah orang atau lembaga yang bertanggung jawab terhadap suatu kegiatan yang dilakukan atau dilaksanakan pada suatu tempat.
18.Fasilitas Umum adalah sarana, prasarana, beserta perlengkapannya yang disediakan oleh pemerintah yang dapat digunakan untuk kepentingan bersama dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari dan tidak dikenai bayaran.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai upaya Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 oleh pemangku kepentingan melalui Tatanan Kehidupan Era Baru dalam satu kesatuan wilayah, satu pulau, satu pola, dan satu tata kelola.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan:

a.meningkatkan partisipasi aktif Krama Bali dan pemangku kepentingan dalam mencegah penularan dan penyebaran COVID-19 dengan saling melindungi dan memelihara kesehatan;
b.mencegah dan mengendalikan penyebaran atau munculnya kasus baru COVID-19 pada berbagai sektor kegiatan masyarakat dan/atau instansi pemerintahan;
c.meningkatkan angka kesembuhan dan mengendalikan angka kematian masyarakat di masa pandemi COVID-19; dan
d.terciptanya pemulihan berbagai aspek kehidupan sosial ekonomi secara produktif dan aman untuk mengurangi dampak psikologis warga masyarakat akibat pandemi COVID-19.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini terdiri atas:

a.pelaksanaan;
b.pembinaan, pengawasan, dan penegakan;
c.sanksi;
d.sosialisasi dan partisipasi; dan
e.pendanaan.

BAB II

PELAKSANAAN

Pasal 5

(1)Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan merupakan upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19 dengan meningkatkan ketaatan dan kepatuhan pemangku kepentingan terhadap Protokol Kesehatan dalam beraktivitas/berkegiatan.
(2)Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan pada 15 (lima belas) sektor kegiatan, yakni:
1. a.pelayanan publik;
2. b.transportasi:
3. c.adat dan agama;
4. d.seni dan budaya;
5. e.pertanian, perikanan, dan kehutanan;
6. f.perdagangan;
7. g.lembaga keuangan bank dan non bank;
8. h.kesehatan;
9. i.jasa dan konstruksi;
10. j.pengelolaan dan pemeliharaan lingkungan hidup;
11. k.sosial;
12. l.fasilitas umum;
13. m.ketertiban, keamanan, dan ketentraman;
14. n.pendidikan/institusi pendidikan lainnya, kepemudaan dan olahraga; dan
15. o.pariwisata.
(3)Ketentuan Protokol Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 6

(1)Pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) yang menjadi subjek pengaturan ini, meliputi:
1. a.perorangan; dan
2. b.Pelaku Usaha, Pengelola, Penyelenggara atau Penanggung Jawab Tempat dan Fasilitas Umum.
(2)Perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi orang yang melakukan perjalanan dan/atau berkegiatan ke Bali, antarkabupaten/kota di Bali dan/atau di tempat yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi.
(3)Pelaku Usaha, Pengelola, Penyelenggara atau Penanggung Jawab Tempat dan Fasilitas Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi orang perorangan, kelompok, atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan untuk jangka waktu tertentu.

Pasal 7

(1)Pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 wajib melaksanakan dan memastikan ditaatinya Protokol Kesehatan pada berbagai sektor kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, yakni:
1. a.Bagi perorangan:
  1. 1.menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, jika harus keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya;
  2. 2.mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir atau dengan hand sanitizer;
  3. 3.membatasi interaksi fisik dan selalu menjaga jarak (physical distancing) minimal 1 (satu) meter, kecuali sektor pendidikan minimal 1,5 (satu koma lima) meter;
  4. 4.tidak beraktivitas di tempat umum/keramaian jika mengalami gejala klinis, seperti demam/batuk/ pilek/nyeri tenggorokan;
  5. 5.melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
  6. 6.bersedia diperiksa oleh petugas kesehatan dalam rangka pencegahan penyebaran COVlD-19; dan
  7. 7.bersedia mentaati prosedur penanganan lebih lanjut dalam hal hasil pemeriksaan menunjukan gejala klinis COVID-19.
2. b.Bagi Pelaku Usaha, Pengelola, Penyelenggara atau Penanggung Jawab Tempat dan Fasilitas Umum:
  1. 1.melaksanakan sosialisasi dan edukasi dengan menggunakan berbagai media informasi untuk meningkatkan ketaatan dan kepatuhan pihak-pihak terkait dalam mencegah dan mengendalikan COVID-19;
  2. 2.menyediakan sarana pencegahan COVID-19, meliputi: a) tempat mencuci tangan beserta perlengkapannya dengan jarak yang memadai; b) tanda penunjuk arah lokasi tempat mencuci tangan dan hand sanitizer di tempat-tempat yang mudah dilihat; c) hand sanitizer minimal di pintu masuk dan keluar; dan d) alat pengukur suhu tubuh (thermo gun/thermo scanner) dengan jumlah yang memadai.
  3. 3.melakukan identifikasi dan pemantauan kesehatan bagi setiap orang yang akan beraktivitas di lingkungan kerja;
  4. 4.melakukan pengaturan jaga jarak minimal 1 (satu) meter, kecuali sektor pendidikan minimal 1,5 (satu koma lima) meter;
  5. 5.melaksanakan pembersihan dan disinfeksi lingkungan secara berkala disesuaikan dengan kegiatan;
  6. 6.menyediakan dan/atau memasang media informasi himbauan protokol kesehatan; dan
  7. 7.menegakkan disiplin perilaku masyarakat yang berisiko dalam penularan dan tertularnya COVID-19.
(2)Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 dikecualikan pada saat sedang berpidato, makan, melafalkan doa, atau kegiatan lain yang mengharuskan melepas masker, dengan tetap memperhatikan jaga jarak minimal 1 (satu) meter.
(3)Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 dikecualikan bagi petugas medis atau aparat lain yang sedang melaksanakan tugas.

BAB III

PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENEGAKAN

Pasal 8

(1)Gubernur melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan oleh pemangku kepentingan sebagai upaya melaksanakan pencegahan dan pengendalian COVID-19.
(2)Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dalam bentuk pendampingan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota.
(3)Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa sosialisasi secara masif penerapan Protokol Kesehatan dalam upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19.

Pasal 9

(1)Pengawasan dan penegakan dilakukan dengan cara:
1. a.patroli; dan/atau
2. b.operasi penertiban.
(2)Operasi penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat mengikutsertakan unsur Satgas Gotong Royong Desa Adat, Kepolisian, dan/atau TNI.

Pasal 10

(1)Gubernur menugaskan Kepala Satpol PP dengan mengikutsertakan perangkat daerah terkait dalam melakukan pengawasan.
(2)Penegakan atas pelanggaran Peraturan Gubernur ini dilakukan oleh Satpol PP dan dapat mengikutsertakan unsur Satgas Gotong Royong Desa Adat, Kepolisian, dan/atau TNI.
(3)Kepala Satpol PP menyampaikan laporan pengawasan dan penegakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

BAB IV

SANKSI

Pasal 11

(1)Perorangan, Pelaku Usaha, Pengelola, Penyelenggara, Penanggung Jawab Tempat dan Fasilitas Umum yang terbukti tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), dikenakan sanksi administratif.
(2)Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yakni:
1. a.bagi perorangan yang melakukan perjalanan dan/atau berkegiatan ke Bali, antarkabupaten/kota di Bali dan/atau di tempat yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), berupa:
  1. 1.penundaan pemberian pelayanan administrasi sesuai kewenangan Pemerintah Provinsi; dan/atau
  2. 2.membayar denda administratif sebesar Rp. 100.000 (Seratus ribu rupiah) bagi yang tidak menggunakan masker pada saat beraktivitas dan berkegiatan di luar rumah.
2. b.bagi Pelaku Usaha, Pengelola, Penyelenggara atau Penanggung Jawab Tempat dan Fasilitas Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3):
  1. 1.membayar denda administratif sebesar Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) yang tidak menyediakan sarana pencegahan COVID-19;
  2. 2.dipublikasikan di media massa sebagai Pelaku Usaha, Pengelola, Penyelenggara atau Penanggung Jawab Tempat dan Fasilitas Umum yang kurang atau tidak taat Protokol Kesehatan; dan/atau
  3. 3.rekomendasi pembekuan sementara izin usaha kepada pejabat/instansi yang berwenang.
(3)Selain sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perorangan, Pelaku Usaha, Pengelola, Penyelenggara, Penanggung Jawab Tempat dan Fasilitas Umum juga dapat dikenakan sanksi lainnya sesuai Awig-awig atau Pararem Desa Adat atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks19PDFHirarki

Memuat teks peraturan…