DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Bali Nomor 46 Tahun 2025

Nomor: 46
Tahun: 2025
Ditetapkan: 29 Oktober 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Ringkasan

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 46 TAHUN 2022 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Gubernur Bali Nomor 46 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sudah tidak sesuai kondisi daerah dan perkembangan hukum saat ini, sehingga perlu diubah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 46 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841); SALINAN
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6627) Indonesia Nomor 6618);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6635);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7115);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 122);
13.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 567);
14.Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 271);
15.Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 272);
16.Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan berusaha Berbasis Risiko (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 273);
17.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 319);
18.Peraturan Gubernur Bali Nomor 46 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 47);
19.Peraturan Gubernur Bali Nomor 34 Tahun 2023 tentang Lisensi Arsitek (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 34); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 46 TAHUN 2022 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 46 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 47) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
1.Diantara angka 5 dan angka 6 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 5a sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Provinsi adalah Provinsi Bali.
2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali.
3.Gubernur adalah Gubernur Bali.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi.
5.Perangkat Daerah Teknis adalah Perangkat Daerah yang mengeluarkan rekomendasi teknis sebagai dasar penerbitan izin. 5 a. Instansi Terkait adalah instansi pemerintah yang menyelenggarakan urusan perizinan berusaha, perizinan dan Nonperizinan.
6.Instansi Vertikal adalah perangkat kementerian dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian yang melaksanakan urusan pemerintahan yang tidak diserahkan kepada daerah otonom dalam wilayah tertentu dalam rangka dekonsentrasi.
7.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Perangkat Daerah Provinsi yang menyelenggarakan pelayanan terpadu satu pintu.
8.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat DPMPTSP Kabupaten/Kota adalah perangkat daerah pemerintah daerah Kabupaten/Kota yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah.
9.Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahapan permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan terpadu satu pintu.
10.Delegasi adalah pelimpahan kewenangan dari badan dan/atau pejabat pemerintahan yang lebih tinggi kepada badan dan/atau pejabat pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.
11.Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
12.Izin adalah persetujuan pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh pelaku usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya.
13.Nonperizinan adalah pemberian dokumen atau bukti legalitas atas sahnya suatu kegiatan usaha kepada seseorang atau sekelompok orang dalam kemudahan pelayanan/informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang–undangan.
14.Nomor Induk Berusaha, yang selanjutnya disingkat NIB adalah bukti registrasi/pendaftaran pelaku usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi pelaku usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.
15.Sistem Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik selanjutnya disebut PRESTISE adalah sistem pelayanan perizinan yang dikelola dan diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi untuk menyelenggarakan perizinan dan Nonperizinan.
16.Bukti Registrasi/ Pendaftaran adalah bukti registrasi/ pendaftaran pelaku usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi pelaku usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya melalui Sistem PRESTISE.
17.Sertifikat Standar adalah pernyataan dan/atau pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha.
18.Risiko adalah potensi terjadinya cedera atau kerugian dari suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan dan akibat bahaya.
19.Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission), yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha berbasis risiko.
20.Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
21.Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
22.Permohonan adalah permintaan yang diajukan oleh pelaku usaha dan masyarakat yang mengajukan permintaan Perizinan Berusaha, perizinan dan Nonperizinan dalam rangka melakukan usaha dan/atau kegiatan tertentu.
23.Rekomendasi Teknis adalah suatu naskah dinas dari Perangkat Daerah teknis yang isinya menganjurkan dan/atau tidak menganjurkan suatu permohonan perizinan.
24.Tim Teknis adalah kelompok kerja yang bertugas melaksanakan pemeriksaan di lapangan, membuat analisa, kajian, dan rekomendasi sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka proses penerbitan, penangguhan, penolakan, dan pembatalan.
25.Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria yang selanjutnya disingkat NSPK adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat sebagai pedoman dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dan yang menjadi kewenangan Provinsi.
26.Wewenang adalah hak yang dimiliki oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan/penyelenggara negara lainnya untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
27.Masyarakat adalah seseorang atau badan hukum perdata yang terkait dengan keputusan dan/atau tindakan.
28.Hari adalah hari kerja sesuai dengan yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi.
2.Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1)Gubernur menyelenggarakan pelayanan perizinan berdasarkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Pelayanan Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.Perizinan Berusaha;
2. b.Perizinan; dan
3. c.Nonperizinan.
(3)Gubernur dalam menyelenggarakan pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mendelegasikan wewenang penyelenggaraan pelayanan perizinan kepada Kepala DPMPTSP.
(4)Jenis pelayanan perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pada DPMPTSP tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

3.Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1)Dalam melaksanakan wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), Kepala DPMPTSP dapat melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah Teknis dan/atau Instansi Terkait.
(2)Dalam melaksanakan wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), Kepala DPMPTSP berkewajiban melaporkan pelaksanaannya setiap bulan dan/atau secara insidentil kepada Gubernur dan Menteri Dalam Negeri dengan tembusan kepada Perangkat Daerah Teknis.

4.Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Pelaksanaan dan mekanisme pelayanan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, dilaksanakan melalui Sistem OSS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5.Ketentuan ayat (1) Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1)Pelayanan Sistem OSS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan secara mandiri oleh Pelaku Usaha, dengan perangkat/fasilitas sendiri atau dapat disediakan oleh DPMPTSP.
(2)DPMPTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat membentuk layanan perizinan berupa:
1. a.gerai layanan;
2. b.layanan bergerak;
3. c.layanan perbantuan dan/atau pendampingan; dan
4. d.layanan lainnya sesuai kebutuhan dan perkembangan teknologi.
  1. 6.Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

(1)Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, diselenggarakan melalui Sistem OSS yang dikelola oleh pemerintah pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b dan c, merupakan layanan perizinan di luar Perizinan Berusaha yang diselenggarakan oleh DPMPTSP melalui sistem PRESTISE.
(3)Pelayanan melalui sistem PRESTISE sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan berdasarkan Standar Operasional Prosedur dan NSPK.
(4)Standar Operasional Prosedur dan NSPK pelayanan perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
(5)Dalam hal terdapat perubahan Standar Operasional Prosedur dan NSPK pelayanan perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
(6)Perubahan Standar Operasional Prosedur dan NSPK pelayanan perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), sebelumnya dilaporkan kepada Gubernur.
(7)Perubahan Standar Operasional Prosedur dan NSPK pelayanan perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dicantumkan dalam penyesuaian Peraturan Gubernur ini.

7.Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

(1)Pelaku Usaha dan Masyarakat dalam mengajukan permohonan pelayanan perizinan dan Nonperizinan kepada DPMPTSP sesuai dengan standar operasional prosedur dan NSPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) melalui laman prestise.baliprov.go.id.
(2)Dalam hal terjadi kesalahan konsideran, kesalahan redaksional, perubahan dasar penerbitan perizinan, dan/atau fakta baru terhadap subyek atau obyek perizinan dalam naskah perizinan, pemegang perizinan dapat mengajukan permohonan perubahan perizinan ke DPMPTSP.
(3)Permohonan perubahan Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditindaklanjuti oleh DPMPTSP dengan melaksanakan koordinasi bersama Perangkat Daerah Teknis.
(4)Dalam hal permohonan perubahan Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterima, permohonan perubahan Perizinan ditindaklanjuti dengan penerbitan Izin.
(5)Dalam hal permohonan perubahan Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditolak, berkas permohonan perubahan Perizinan dikembalikan kepada pemohon.

8.Ketentuan ayat (3) Pasal 13 dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

(1)Perizinan yang telah diterbitkan dapat dilakukan pencabutan atas dasar:
1. a.permintaan pemohon; dan
2. b.adanya bukti pelanggaran berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Pencabutan perizinan dikarenakan adanya bukti pelanggaran berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan oleh Kepala DPMPTSP berdasarkan hasil pertimbangan/rekomendasi pencabutan dari Perangkat Daerah teknis.
(3)Dihapus.

9.Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

(1)Pelayanan konsultasi, meliputi:
1. a.Layanan konsultasi dan/atau pendampingan Perizinan Berusaha;
2. b.Perizinan; dan
3. c.Nonperizinan.
(2)Pelayanan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan secara langsung dan/atau elektronik.
(3)DPMPTSP dalam memberikan pelayanan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berkoordinasi dengan Perangkat Daerah Teknis dan Instansi Terkait.

10.Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

(1)Pendampingan hukum dilakukan dalam hal terdapat permasalahan hukum dalam proses dan pelaksanaan perizinan yang melibatkan DPMPTSP.
(2)DPMPTSP berkoordinasi dengan Perangkat Daerah Teknis dan/atau Instansi Terkait dalam hal terdapat permasalahan hukum dalam proses, pelaksanaan dan setelah masa berlaku Izin selesai.
(3)Pendampingan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi hukum.

11.Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Bali Nomor 46 Tahun 2025

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 18

Pasal 20

Dasar hukum (1)

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bali Nomor 46 Tahun 2022

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 18

Pasal 20

Dasar hukum (1)

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bali Nomor 46 Tahun 2022