DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bali Nomor 47 Tahun 2017

Nomor: 47
Tahun: 2017
Ditetapkan: 25 Juli 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Ringkasan

JENIS PELAYANAN, INDIKATOR, STANDAR, WAKTU PENCAPAIAN DAN URAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Peraturan Gubernur ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa akuntabilitas kinerja pelayanan ditunjukkan dengan adanya indikator–indikator dan target pencapaian kinerja yang ditetapkan sebagai Standar Pelayanan Minimal;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Standar Pelayanan Minimal pada UPT. Rumah Sakit Umum Daerah Bali Mandara Provinsi Bali; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah–daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649); jdih.baliprov.go.id

2.Undang–Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3.Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang–Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6.Undang–Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7.Undang–Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340); jdih.baliprov.go.id
10.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14.Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
15.Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit (Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
16.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 28 Tahun 2004 tentang Akuntabilitas Pelayanan Publik;
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah; jdih.baliprov.go.id
20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
21.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 147/Menkes/Per/I/2010 tentang Perijinan Rumah Sakit;
22.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 755/Menkes/Per/IV/2011 tentang Penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit;
23.Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 772/Menkes/SK/VI/2002 tentang Pedoman Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital By Laws);
24.Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 631/Menkes/SK/IV/2005 tentang Pedoman Peraturan Internal Staf Medis (Medical Staff By Laws) di Rumah Sakit;
25.Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1045/Menkes/Per/XXI/2006 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
26.Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/PER/IV/2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;
27.Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok–Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 7);
28.Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8); MEMUTUSKAN Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BALI MANDARA PROVINSI BALI. jdih.baliprov.go.id

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud:

1.Daerah adalah Provinsi Bali.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Bali.
3.Gubernur adalah Gubernur Bali.
4.Rumah Sakit adalah UPT. RSUD Bali Mandara Provinsi Bali.
5.Direktur adalah Pimpinan Rumah Sakit.
6.Layanan Rumah Sakit adalah pelayanan yang diberikan oleh Rumah Sakit kepada masyarakat yang meliputi Pelayanan Medik, Pelayanan Penunjang Medik, Pelayanan Keperawatan, dan Pelayanan Administrasi Manajemen.
7.Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disebut SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal atau ketentuan tentang spesifikasi teknis tentang tolak ukur layanan minimal yang diberikan oleh Rumah Sakit kepada masyarakat.
8.Jenis Pelayanan adalah jenis pelayanan yang diberikan oleh Rumah Sakit kepada masyarakat.
9.Mutu Pelayanan Kesehatan adalah kinerja yang menunjuk tingkat kesempurnaan pelayanan kesehatan, yang dapat menimbulkan kepuasan pada setiap pasien sesuai dengan tingkat kepuasan penunjuk, serta pihak lain, tata penyelenggaraannya sesuai dengan standar dan kode etik profesi yang telah ditetapkan.
10.Badan Layanan Umum Daerah UPT. RSUD Bali Mandara Provinsi Bali yang selanjutnya disebut BLUD.
11.Rencana Bisnis Anggaran yang selanjutnya disebut RBA adalah Dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program kegiatan, target kinerja dan anggaran BLUD.
12.Dimensi Mutu adalah suatu pandangan dalam menentukan penilaian terhadap jenis dan mutu pelayanan dilihat dari akses, efektifitas, efisiensi, keselamatan dan keamanan, kenyamanan, kesinambungan pelayanan, kompetensi teknis dan hubungan antar manusia berdasar standar World Health Organization.
13.Kinerja adalah proses yang dilakukan dan hasil yang dicapai oleh suatu organisasi dalam menyediakan produk dalam bentuk jasa pelayanan atau barang kepada pelanggan.
14.Indikator Kinerja adalah variabel yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keadaan atau status dan memungkinkan dilakukan pengukuran terhadap perubahan yang terjadi dari waktu ke waktu atau tolak ukur prestasi kuantitatif / kualitatif yang digunakan untuk mengukur terjadinya perubahan terhadap besaran target atau standar yang telah ditetapkan sebelumnya.
15.Standar adalah nilai tertentu yang telah ditetapkan berkaitan dengan sesuatu yang harus dicapai.
16.Definisi Operasional adalah uraian yang dimaksud untuk menjelaskan pengertian dari indikator. jdih.baliprov.go.id
17.Frekuensi Pengumpulan Data adalah frekuensi pengambilan data dari sumber data untuk tiap indikator.
18.Periode Analisis adalah rentang waktu pelaksanaan kajian terhadap indikator kinerja yang dikumpulkan.
19.Pembilang atau numerator adalah besaran sebagai nilai pembilang dalam rumus indikator kinerja.
20.Penyebut atau denominator adalah besaran sebagai nilai pembagi dalam rumus indikator kinerja.
21.Target atau Nilai adalah ukuran mutu atau kinerja yang diharapkan bisa dicapai.
22.Sumber Data adalah sumber bahan nyata atau keterangan yang dapat dijadikan dasar kajian yang berhubungan langsung dengan persoalan.
23.Dewan Pengawas adalah Dewan yang mewakili Pemilik, terdiri dari Ketua dan Anggota yang bertugas melakukan Pengawasan terhadap Pengelolaan Rumah Sakit yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola dan memberikan nasihat kepada Pejabat Pengelola dalam menjalankan kegiatan pengelolaan Rumah Sakit.
24.Satuan Pemeriksaan Internal, yang selanjutnya disebut SPI adalah wadah non struktural yang bertugas melaksanakan pemeriksaan internal di Rumah Sakit.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)SPM dimaksudkan untuk panduan bagi rumah sakit dalam melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan pelayanan di rumah sakit.
(2)SPM bertujuan untuk meningkatkan dan menjamin mutu pelayanan kepada masyarakat.

BAB III

JENIS PELAYANAN, INDIKATOR, STANDAR, WAKTU PENCAPAIAN DAN URAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Pasal 3

(1)Rumah Sakit mempunyai tugas melaksanakan pelayanan dengan mengutamakan upaya penyembuhan dan pemulihan yang dilaksanakan secara terpadu dengan upaya pencegahan dan peningkatan serta upaya rujukan.
(2)Jenis pelayanan untuk rumah sakit meliputi:
1. a.pelayanan Gawat Darurat;
2. b.pelayanan Rawat Jalan;
3. c.pelayanan Rawat Inap;
4. d.pelayanan Bedah; jdih.baliprov.go.id
5. e.pelayanan Persalinan dan Perinatologi;
6. f.pelayanan Intensif;
7. g.pelayanan Radiologi;
8. h.pelayanan Laboratorium Patologi Klinik;
9. i.pelayanan Rehabilitasi Medik;
10. j.pelayanan Farmasi;
11. k.pelayanan Gizi;
12. l.pelayanan Transfusi Darah;
13. m.pelayanan Pasien dari Keluarga Miskin;
14. n.pelayanan Rekam Medik;
15. o.pengelolaan Limbah;
16. p.pelayanan Administrasi Manajemen;
17. q.pelayanan Ambulans/Kereta Jenazah;
18. r.pelayanan Pemulasaraan Jenazah;
19. s.pelayanan Laundry;
20. t.pelayanan Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit;dan
21. u.pencegah Pengendalian Infeksi.

Pasal 4

Indikator, Nilai, Batas Waktu Pencapaian dan Uraian SPM sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV

PELAKSANAAN

Pasal 5

(1)Rumah Sakit berkewajiban melaksanakan pelayanan berdasarkan SPM sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Gubernur ini.
(2)Direktur bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan yang dipimpinnya sesuai SPM yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur ini.
(3)Penyelenggaraan pelayanan yang sesuai dengan SPM dilakukan oleh tenaga dengan kualifikasi dan kompetensi yang sesuai dengan ketentuan perundang–undangan

BAB V

PENERAPAN

Pasal 6

(1)Direktur menyusun rencana bisnis, anggaran, target, serta upaya dan pelaksanaan peningkatan mutu pelayanan tahunan rumah sakit yang dipimpinnya berdasarkan SPM. jdih.baliprov.go.id
(2)Setiap unit kerja pelayanan dan administrasi manajemen Rumah Sakit menyusun rencana bisnis, anggaran, target, serta upaya dan pelaksanaan peningkatan mutu pelayanan tahunan rumah sakit yang dipimpinnya berdasarkan SPM.
(3)Setiap pelaksanaan pelayanan, menyelenggarakan pelayanan yang menjadi tugasnya sesuai dengan SPM.

BAB VI

PEMBINAAN

Pasal 7

(1)Gubernur melaksanakan pembinaan Rumah Sakit.
(2)Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Bali.
(3)Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa fasilitas, pemberian orientasi umum, petunjuk teknis, bimbingan teknis, pendidikan dan latihan atau bantuan teknis lainnya yang mencangkup:
1. a.perhitungan sumber daya dan dana yang dibutuhkan untuk mencapai SPM;
2. b.penyusunan rencana pencapaian SPM dan penetapan target tahunan pencapaian SPM;
3. c.penilaian prestasi kerja pencapaian SPM; dan
4. d.pelaporan prestasi kerja pencapaian SPM.

BAB VII

PENGAWASAN

Pasal 8

(1)Dewan Pengawas dibentuk setelah Rumah Sakit menjadi BLUD
(2)Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 9

(1)Dewan Pengawas bertanggung jawab kepada Gubernur.
(2)Dewan Pengawas berfungsi sebagai governing body Rumah Sakit dalam melakukan pembinaan dan pengawasan nonteknis perumahsakitan secara internal di rumah sakit.
(3)Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)tugas Dewan Pengawas meliputi :
1. a.menentukan arah kebijakan Rumah Sakit;
2. b.menyetujui dan mengawasi pelaksanaan rencana stategis; jdih.baliprov.go.id
3. c.menilai dan menyetujui pelaksanaan rencana anggaran;
4. d.mengawasi pelaksanaan kendali mutu dan kendali biaya;
5. e.mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban pasien;
6. f.mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban Rumah Sakit;
7. g.mengawasi kepatuhan penerapan etika rumah sakit, etika profesi, dan peraturan perundang-undangan; dan
8. h.mengawasi Pengelolaan Keuangan BLUD Rumah Sakit sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 10

(1)Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) dalam melakukan tugasnya berkewajiban:
1. a.memberikan pendapat dan saran kepada Gubernur mengenai Rencana Strategi Bisnis dan Rencana Bisnis Anggaran yang diusulkan oleh Pejabat Pengelola Rumah Sakit;
2. b.mengikuti perkembangan kegiatan BLUD Rumah Sakit;
3. c.memberikan pendapat dan saran kepada Gubernur mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BLUD Rumah Sakit;
4. d.memberi nasehat kepada Pejabat Pengelola Rumah Sakit dalam melaksanakan pengelolaan BLUD;
5. e.memberikan masukan, saran, atau tanggapan atas laporan keuangan dan laporan kinerja BLUD Rumah Sakit kepada Pejabat Pengelola; dan
6. f.melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu semester dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.
(2)Laporan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e disampaikan sebagai berikut:
1. a.laporan semester pertama paling lambat 30 hari setelah periode semester berakhir; dan
2. b.laporan semester kedua (tahunan) paling lambat 40 hari setelah tahun anggaran berakhir.
(3)Laporan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
1. a.penilaian terhadap Renstra, Rencana Bisnis Anggaran dan pelaksanaannya;
2. b.penilaian terhadap kinerja pelayanan, keuangan dan lainnya;
3. c.penilaian ketaatan terhadap peraturan perundang- undangan;
4. d.permasalahan pengelolaan BLUD dan solusinya; dan
5. e.saran dan rekomendasi. jdih.baliprov.go.id
(4)Selain laporan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Dewan Pengawas sewaktu-waktu menyampaikan laporan apabila terjadi hal-hal yang secara substansial berpengaruh terhadap pengelolaan BLUD, antara lain terkait dengan:
1. a.penurunan kinerja BLUD;
2. b.pemberhentian pimpinan BLUD sebelum berakhirnya masa jabatan;
3. c.pergantian lebih dari satu anggota Dewan Pengawas; dan
4. d.berakhirnya masa jabatan Dewan Pengawas.
(5)Laporan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan ayat (4) ditandatangani oleh Ketua dan anggota Dewan Pengawas.

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…