DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bali Nomor 47 Tahun 2023

Nomor: 47
Tahun: 2023
Ditetapkan: 1 September 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Ringkasan

Ketentuan Umum,Pelaksanaan,Penerimaan dan Pengelolaan Kontribusi,Tata Cara Pemberian Penghargaan,Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal Diundangkan.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Kontribusi Pelindungan Kebudayaan dan Lingkungan Alam Bali dari Sumber Lain Yang Sah dan Tidak Mengikat; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); SALINAN
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
7.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12.Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 4);
13.Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 4);
14.Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2023 tentang Kontribusi Pelindungan Kebudayaan dan Lingkungan Alam Bali Dari Sumber Lain Yang Sah dan Tidak Mengikat (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 7); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2023 TENTANG KONTRIBUSI PELINDUNGAN KEBUDAYAAN DAN LINGKUNGAN ALAM BALI DARI SUMBER LAIN YANG SAH DAN TIDAK MENGIKAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Provinsi adalah Provinsi Bali.
2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali.
3.Gubernur adalah Gubernur Bali.
4.Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi Bali.
5.Kebudayaan Bali, yang selanjutnya disebut Kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya masyarakat Bali yang diperoleh melalui proses pendidikan, pewarisan nilai, adaptasi terhadap lingkungan, dan dijiwai agama Hindu untuk membangun tata nilai, kehidupan, spiritualitas, adat, tradisi, seni-budaya, kearifan lokal, serta ilmu pengetahuan dan teknologi dalam dimensi Niskala-Sakala.
6.Pelindungan Kebudayaan adalah upaya menjaga keberlanjutan kebudayaan Bali secara holistik melalui inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan, dan publikasi.
7.Lingkungan Alam Bali, yang selanjutnya disebut Lingkungan Alam adalah kesatuan ruang Niskala-Sakala dengan semua benda, daya, keadaan yang menjadi daya tarik wisata.
8.Pelindungan Lingkungan Alam adalah upaya melestarikan dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Alam Bali secara holistik melalui perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, dan pemeliharaan.
9.Kontribusi Pelindungan Kebudayaan Dan Lingkungan Alam Bali Dari Sumber Lain Yang Sah dan Tidak Mengikat yang selanjutnya disebut Kontribusi adalah partisipasi atau bantuan pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat sebagai bentuk kepedulian dalam rangka Pelindungan Kebudayaan dan Lingkungan Alam Bali kepada Pemerintah Provinsi Bali berupa uang, barang dan/atau jasa.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam mengintegrasikan dan mensinergikan pelaksanaan, penerimaan, dan pengelolaan Kontribusi, serta pelaksanaan pemberian penghargaan terhadap pelaksanaan Kontribusi untuk Pelindungan Kebudayaan dan Lingkungan Alam Bali sesuai Visi Pembangunan Daerah “Nangun Sat Kerthi Loka Bali” melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:

a.mewujudkan kepastian hukum dan ketertiban terkait pelaksanaan, penerimaan, dan pengelolaan Kontribusi, serta pelaksanaan pemberian penghargaan terhadap pelaksanaan Kontribusi;
b.penyelenggaraan pelaksanaan, penerimaan, dan pengelolaan Kontribusi, yang lancar, aman, efisien, dan andal dengan mengutamakan perluasan akses; dan
c.pengelolaan hasil Kontribusi untuk Pelindungan Kebudayaan dan Lingkungan Alam Bali yang transparan dan akuntabel kepada masyarakat.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini, meliputi:

a.pelaksanaan, penerimaan, dan pengelolaan Kontribusi; dan
b.tata cara pemberian penghargaan.

BAB II

PELAKSANAAN, PENERIMAAN, DAN PENGELOLAAN KONTRIBUSI

Pasal 5

(1)Pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, badan usaha dalam negeri atau luar negeri, dan masyarakat dapat memberikan Kontribusi kepada Pemerintah Provinsi.
(2)Kontribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa uang, barang dan/atau jasa yang bersifat sukarela.
(3)Penerimaan Kontribusi berupa barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dicatat berdasarkan harga perolehan atau taksiran nilai wajar barang dan/atau jasa tersebut.
(4)Penerimaan Kontribusi berupa barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), selain dicatat dalam lain-lain pendapatan Daerah yang sah, dicatat pula sebagai belanja dengan nilai yang sama.
(5)Barang yang diterima dari hibah diakui dan dicatat sebagai barang milik daerah pada saat diterima.
(6)Kontribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dipergunakan untuk Pelindungan Kebudayaan dan Lingkungan Alam Bali.
(7)Pelindungan Kebudayaan dan Lingkungan Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 6

(1)Setiap Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangannya memfasilitasi pelaksanaan, penerimaan, dan pengelolaan Kontribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dengan berdasar pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan daerah.
(2)Fasilitasi pelaksanaan, penerimaan, dan pengelolaan Kontribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan:
1. a.mensosialisasikan/menyebarluaskan informasi terkait pelaksanaan kegiatan Kontribusi;
2. b.melaksanakan fasilitasi penerimaan Kontribusi sesuai dengan kewenangan dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
3. c.menyetorkan hasil penerimaan Kontribusi sebagaimana dimaksud pada huruf b ke Kas Daerah; dan
4. d.melaporkan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf c kepada Gubernur melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pengelolaan aset dan keuangan daerah.

Pasal 7

Sosialisasi/penyebarluasan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, dilakukan melalui:

a.penyebarluasan informasi mengenai pelaksanaan Kontribusi melalui brosur, baliho, pengumuman yang dilakukan secara manual dan online, melalui media masa dan/atau media resmi Pemerintah Provinsi;
b.kegiatan seminar dan/atau sarasehan; dan
c.kegiatan lainnya yang bertujuan mengenalkan dan meningkatkan pengetahuan dan minat masyarakat untuk memberikan Kontribusi.

Pasal 8

(1)Penerimaan Kontribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, dilakukan dengan dasar kesepakatan antara pemberi Kontribusi dengan Perangkat Daerah.
(2)Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memfasilitasi pemberi Kontribusi dalam pemenuhan kelengkapan administrasi pemberian Kontribusi.
(3)Kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), antara lain:
1. a.naskah kesepakatan atau perjanjian pemberian Kontribusi;
2. b.formulir pemberian Kontribusi;
3. c.tanda terima Kontribusi; dan/atau
4. d.kelengkapan administrasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Penerimaan Kontribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diklasifikasikan kedalam lain-lain pendapatan Daerah yang sah.

Pasal 9

(1)Selain penerimaan Kontribusi yang dilakukan oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), penerimaan Kontribusi dapat difasilitasi oleh:
1. a.unit pelaksana teknis dari Perangkat Daerah; dan
2. b.tempat pemungutan pajak dan retribusi daerah yang menjadi kewenangan Provinsi.
(2)Penetapan unit pelaksana teknis dari Perangkat Daerah dan tempat pemungutan pajak dan retribusi daerah yang menjadi kewenangan Provinsi sebagai tempat pemungutan Kontribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 10

(1)Perangkat Daerah harus menyetorkan hasil penerimaan Kontribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), ke Rekening Kas Umum Daerah.
(2)Penyetoran hasil penerimaan Kontribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling lambat 1 (satu) hari sejak Kontribusi diterima.
(3)Dalam hal waktu penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), jatuh pada hari libur dan penyetoran dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.

Pasal 11

(1)Perangkat Daerah terkait melaporkan pelaksanaan kegiatan dan penerimaan Kontribusi kepada Gubernur melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pengelolaan aset dan keuangan daerah setiap bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan.
(2)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
1. a.identitas pihak yang memberi Kontribusi;
2. b.besaran kontribusi dan bentuknya; dan
3. c.bukti penerimaan Kontribusi.

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…