DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bali Nomor 48 Tahun 2017

Nomor: 48
Tahun: 2017
Ditetapkan: 26 Juli 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Ringkasan

Ketentuan dalam Pasal 1 angka 4, angka 5, angka 6, angka 7, dan angka 10 diubah Ketentuan dalam BAB II diubah Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sesuai ketentuan Pasal 285 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dapat diubah dalam hal tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan, Peraturan Gubernur Bali sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum saat ini sehingga perlu diubah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Bali Tahun 2017; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Nomor 5887);
9.Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
10.Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 95);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 12.Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Bai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 6);
13.Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Bali Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2014 Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Bali Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2017 Nomor 2);
14.Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR BALI NOMOR 26 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PROVINSI BALI TAHUN 2017. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 26 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Bali Tahun 2017 (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 26) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 68 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 26 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Bali Tahun 2017, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
1.Ketentuan dalam Pasal 1 angka 4, angka 5, angka 6, angka 7, dan angka 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali.
2.Gubernur adalah Gubernur Bali.
3.Satuan Kerja Perangkat Daerah, selanjutnya disebut SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah provinsi selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
4.Perubahan Ketiga Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Bali Tahun 2017, selanjutnya disebut Perubahan Ketiga RKPD Tahun 2017 adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah periode 1 (satu) tahun dan ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.
5.Perubahan Ketiga Rencana Kerja SKPD Tahun 2017 yang selanjutnya disebut Perubahan Ketiga Renja SKPD Tahun 2017 adalah Dokumen Perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun.
6.Perubahan Ketiga Kebijakan Umum APBD Tahun 2017 yang selanjutnya disebut KUPA Tahun 2017 adalah dokumen yang memuat perubahan kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
7.Perubahan Ketiga Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2017 yang selanjutnya disebut Perubahan Ketiga PPAS Tahun 2017 adalah dokumen perubahan rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD Tahun 2017.
8.Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2017, selanjutnya disebut RKA-SKPD Tahun 2017 adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan SKPD serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.
9.Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disebut DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja pembiayaan setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
10.Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017 selanjutnya disebut RAPBD-P Tahun 2017 adalah perubahan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
2.Ketentuan dalam BAB II diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
3.Ketentuan dalam Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB II

PERUBAHAN KETIGA RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Pasal 2

(1)Perubahan Ketiga RKPD tahun 2017 merupakan perubahan atas RKPD Tahun 2017 sebagai akibat adanya perkembangan atau perubahan terhadap asumsi kebijakan anggaran sebelumnya sehingga perlu dilakukan penambahan, penguarangan, pergeseran anggaran baik antar unit organisasi, antar kegiatan ataupun antar jenis belanja.
(2)Susunan dan Sistematika Perubahan Ketiga RKPD Tahun 2017 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
(3)Perubahan Ketiga RKPD tahun 2017 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi acuan dalam penyusunan Perubahan Ketiga Renja SKPD tahun 2017 dan sebagai pedoman bagi seluruh SKPD dalam menyusun RKA-SKPD Tahun 2017.

4.Ketentuan dalam Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1)Pemerintah Provinsi menyusun Perubahan Ketiga RKPD Tahun 2017 sebagai landasan penyusunan KUPA Tahun 2017 dan Perubahan Ketiga PPAS tahun 2017 dan selanjutnya menjadi dasar penyusunan RAPBD-P Tahun 2017.
(2)SKPD melaksanakan Perubahan Ketiga RKPD Tahun 2017 sesuai dengan Kebijakan Umum dan prioritas anggaran. Pasal II Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali. Ditetapkan di Denpasar pada tanggal 26 Juli 2017 GUBERNUR BALI, MADE MANGKU PASTIKA Diundangkan di Denpasar pada tanggal 26 Juli 2017 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI, COKORDA NGURAH PEMAYUN, BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2017 NOMOR 48

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…