DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bali Nomor 48 Tahun 2023

Nomor: 48
Tahun: 2023
Ditetapkan: 1 September 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 40

Lembaga terkait

Ringkasan

KETENTUAN UMUM,PEMBENTUKAN DAN PELINDUNGAN SABHA PEREKONOMIAN ADAT BALI,ORGAN SABHA PEREKONOMIAN ADAT BALI,TUGAS DAN WEWENANG, TATA KERJA SABHA PEREKONOMIAN ADAT BALI,HAK DEWAN PENGAWAS DAN DEWAN KOMISIONER SABHA PEREKONOMIAN ADAT BALI,Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Sabha Perekonomian Adat Bali;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Menimbang : Mengingat : SALINAN
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7.Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 4);
8.Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pedoman, Mekanisme, dan Pendirian Baga Utsaha Padruwen Desa Adat (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 4); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG SABHA PEREKONOMIAN ADAT BALI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1.Provinsi adalah Provinsi Bali.
2.Gubernur adalah Gubernur Bali.
3.Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali, yang selanjutnya disebut Dinas PMA adalah Perangkat Daerah Provinsi yang menangani urusan pemajuan masyarakat Adat Bali.
4.Desa Adat adalah kesatuan masyarakat Hukum Adat di Bali yang memiliki wilayah, kedudukan, susunan asli, hak-hak tradisional, harta kekayaan sendiri, tradisi, tata Krama pergaulan hidup masyarakat secara turun temurun dalam ikatan tempat suci (kahyangan tiga atau kahyangan desa), tugas dan kewenangan serta hak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.
5.Sabha Perekonomian Adat Bali, yang selanjutnya disebut SAKA Bali adalah lembaga otoritas perekonomian Adat Bali yang memiliki tugas pokok dan kewenangan pembinaan dan pengawasan dengan cara menata, mengawasi, dan membina pelaku ekonomi adat pada sektor keuangan dan sektor riil di Desa Adat.
6.Labda Pacingkreman Desa Adat, yang selanjutnya disebut LPD adalah Lembaga Perkreditan Desa milik Desa Adat yang berkedudukan di Wewidangan Desa Adat.
7.Baga Utsaha Padruwen Desa Adat, yang selanjutnya disingkat BUPDA adalah unit usaha milik Desa Adat yang melaksanakan kegiatan usaha di bidang ekonomi riil, jasa, dan/atau pelayanan umum kecuali usaha di bidang keuangan, yang diselenggarakan berdasarkan Hukum Adat serta dikelola dengan tata kelola modern untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian Krama Desa Adat.
8.Sistem Perekonomian Adat Bali adalah sub sistem perekonomian nasional yang berlandaskan pada nilai-nilai adat, tradisi, budaya, dan kearifan lokal Bali dalam rangka mewujudkan kesejahteraan kolektif (Panca Kreta) Krama Adat Bali dan mendukung pelaksanaan Panca Yadnya di Desa Adat.
9.Majelis Desa Adat, yang selanjutnya disingkat MDA adalah persatuan (pasikian) Desa Adat di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Kecamatan secara berjenjang yang memiliki tugas dan kewenangan di bidang pengamalan adat istiadat yang bersumber dari agama Hindu serta kearifan lokal dan berfungsi memberikan nasihat, pertimbangan, pembinaan, penafsiran, dan keputusan bidang adat, tradisi, budaya, sosial religius, kearifan lokal, Hukum Adat dan ekonomi adat.
10.Dewan Pengawas SAKA Bali, yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ SAKA Bali yang menyusun arah kebijakan pembinaan terhadap perekonomian Adat Bali dan pengawasan terhadap Dewan Komisioner.
11.Dewan Komisioner SAKA Bali, yang selanjutnya disebut Dewan Komisioner adalah organ SAKA Bali yang melaksanakan pembinaan dan pengawasan perekonomian Adat Bali.
12.Bandesa Adat atau Kubayan atau dengan sebutan lain adalah Pucuk Pengurus Desa Adat.
13.Krama Desa Adat adalah warga masyarakat Bali beragama Hindu yang Mipil dan tercatat sebagai anggota di Desa Adat setempat.
14.Mipil adalah sistem registrasi keanggotaan Krama Desa Adat.

Pasal 2

(1)Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai acuan dalam penyusunan tugas, wewenang, susunan organisasi, tata kerja SAKA Bali dalam rangka mewujudkan Sistem Perekonomian Adat Bali yang memperkuat Desa Adat sesuai dengan Visi Pembangunan Daerah “Nangun Sat Kerthi Loka Bali” melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru.
(2)Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk memberikan dasar pengaturan pembentukan SAKA Bali dalam rangka mewujudkan kepastian, stabilitas, keamanan, penguatan, dan keberlanjutan Sistem Perekonomian Adat Bali yang mencakup sektor keuangan dan sektor riil yang merupakan bagian dari sistem perekonomian nasional.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini, meliputi:

a.pembentukan dan pelindungan SAKA Bali;
b.organ SAKA Bali;
c.tugas dan wewenang SAKA Bali;
d.tata kerja SAKA Bali;
e.hak Dewan Pengawas dan Dewan Komisioner SAKA Bali;
f.pendanaan; dan
g.pembinaan dan pengawasan.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN PELINDUNGAN SABHA PEREKONOMIAN ADAT BALI

Pasal 4

(1)Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk SAKA Bali.
(2)SAKA Bali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkedudukan di Provinsi.
(3)SAKA Bali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki visi dan misi.
(4)Visi SAKA Bali sebagaimana dimaksud pada ayat (3), untuk menjadi lembaga otoritas Sistem Perekonomian Adat Bali yang handal dan terpercaya.
(5)Misi SAKA Bali sebagaimana dimaksud pada ayat (3), untuk mewujudkan kepastian, stabilitas, keamanan, penguatan, dan keberlanjutan Sistem Perekonomian Adat Bali.

Pasal 5

(1)Pembentukan SAKA Bali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), berfungsi melakukan pembinaan dan pengawasan perekonomian Adat Bali.
(2)SAKA Bali dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara menata, mengawasi, dan membina pelaku ekonomi adat pada sektor keuangan dan sektor riil di Desa Adat.
(3)SAKA Bali dalam melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan perekonomian Adat Bali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggung jawab kepada Gubernur dan MDA Provinsi.

Pasal 6

(1)Gubernur dan MDA Provinsi memberikan pelindungan dan pengayoman kepada SAKA Bali.
(2)Pelindungan dan pengayoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menjamin pelaksanaan hak dan kewajiban SAKA Bali serta pelindungan hukum terhadap organ SAKA Bali.
(3)Pelaksanaan pelindungan dan pengayoman sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB III

ORGAN SABHA PEREKONOMIAN ADAT BALI

Pasal 7

(1)Pengurusan SAKA Bali dilakukan oleh organ SAKA Bali.
(2)Organ SAKA Bali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
1. a.Dewan Pengawas; dan
2. b.Dewan Komisioner.
(3)Struktur organisasi organ SAKA Bali sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 8

(1)Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, terdiri atas:
1. a.ketua; dan
2. b.anggota.
(2)Untuk dapat diangkat sebagai Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan:
1. a.umum; dan
2. b.khusus.
(3)Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas:
1. a.umur paling rendah 45 (empat puluh lima) tahun, dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada saat pendaftaran;
2. b.mipil sebagai Krama Desa Adat yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Bandesa Adat/sebutan lain;
3. c.berpendidikan paling rendah Sarjana (S1) atau yang disetarakan yang dibuktikan dengan kepemilikan ijazah;
4. d.sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan Dokter;
5. e.berkelakuan baik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepolisian;
6. f.tidak pernah dihukum penjara atas perbuatan pidana, yang dibuktikan dengan surat pernyataan tidak pernah dihukum penjara atas perbuatan pidana yang dibuat diatas kertas bermeterai;
7. g.tidak pernah dan/atau tidak sedang menjalani sanksi adat yang dibuktikan dengan surat pernyataan tidak pernah dan/atau sedang menjalani sanksi adat yang dibuat diatas kertas bermeterai;
8. h.tidak pernah terlibat penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang yang dibuktikan dengan surat pernyataan tidak pernah terlibat penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang yang dibuat diatas kertas bermeterai;
9. i.tidak menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik yang dibuktikan dengan surat pernyataan tidak menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik yang dibuat diatas kertas bermeterai; dan
10. j.tidak merangkap jabatan, lebih dari 2 (dua) jabatan struktural pada lembaga pemerintahan, swasta, atau perguruan tinggi yang dibuktikan dengan surat pernyataan tidak merangkap jabatan struktural yang dibuat diatas kertas bermeterai.
(4)Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri atas:
1. a.kompetensi teknis; dan
2. b.manajerial.
(5)Persyaratan kompetensi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, merupakan pemenuhan keahlian dalam bidang tugas terkait.
(6)Persyaratan manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, merupakan pemenuhan keahlian manajemen dan kepemimpinan.

Pasal 9

(1)Proses pemilihan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dilakukan melalui proses seleksi untuk mendapatkan calon, paling sedikit 2 (dua) kali lipat dari jumlah yang diperlukan.
(2)Dalam pelaksanaan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur membentuk Panitia Seleksi Calon Pejabat Dewan Pengawas setelah berkoordinasi dengan MDA Provinsi.
(3)Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari unsur:
1. a.Dinas PMA;
2. b.MDA Provinsi; dan
3. c.Perguruan Tinggi.
(4)Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan Sekretariat Panitia Seleksi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur setelah mendapat pertimbangan tertulis dari MDA Provinsi.
(5)Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bertugas menyelenggarakan penilaian syarat administrasi dan uji kelayakan serta kepatutan.

Pasal 10

Hasil penilaian syarat administrasi dan uji kelayakan serta kepatutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5), disampaikan-- kepada Gubernur untuk dipilih dan dipertimbangkan mengisi formasi jabatan Dewan Pengawas.

Pasal 11

(1)Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu masa jabatan berikutnya.
(2)Dalam hal Dewan Pengawas memiliki keahlian khusus dan/atau kinerja yang dinilai sangat baik, Dewan Pengawas dapat diperpanjang hanya 1 (satu) kali untuk masa jabatan berikutnya tanpa melalui proses seleksi.
(3)Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh Gubernur setelah mendapat pertimbangan tertulis dari MDA Provinsi.

Isi peraturan

Teks40PDFHirarki

Memuat teks peraturan…