DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bali Nomor 49 Tahun 2022

Nomor: 49
Tahun: 2022
Ditetapkan: 13 September 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Bali

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Pasal 8 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sesuai Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi, dan sesuai Surat Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor: B/5903/KSP.00/10-16/07/2019 tentang Penetapan Penanggungjawab Aksi Stranas PK dan Program Pencegahan Korupsi Terintegrasi KPK Sebagai Upaya Pencegahan Korupsi Pada Pemerintah Daerah, menyatakan bahwa Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa dapat diberikan tunjangan khusus;
c.bahwa sesuai Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa, menyatakan bahwa sumber daya manusia yang bertugas di UKPBJ berhak menerima tunjangan dan honorarium;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tambahan Penghasilan Pegawai berupa Tunjangan Khusus Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Bali; SALINAN Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8.Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
9.Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1543);
12.Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 511); MEMUTUSKAN: Menetapkan : TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BERUPA TUNJANGAN KHUSUS BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN BIRO PENGADAAN BARANG/JASA DAN PEREKONOMIAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BALI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1.Provinsi adalah Provinsi Bali
2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali.
3.Gubernur adalah Gubernur Bali.
4.Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Perekonomian adalah Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Bali.
5.Pegawai Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
6.Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang selanjutnya disebut Pengadaan adalah Pengadaan Barang/Jasa Perangkat Daerah yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi yang diproses sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
7.Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Provinsi Bali, yang selanjutnya disebut UKPBJ Provinsi adalah unit kerja di Pemerintah Provinsi Bali yang menjadi pusat keunggulan Pengadaan Barang/Jasa.
8.Kelompok Kerja Pemilihan, yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh pimpinan UKPBJ untuk mengelola pemilihan Penyedia Barang/Jasa.
9.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali, yang selanjutnya disebut APBD Semesta Berencana Provinsi adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali.
10.Tambahan Penghasilan Pegawai berupa Tunjangan Khusus, yang selanjutnya disebut TPP berupa Tunjangan Khusus adalah tunjangan yang diberikan kepada Pegawai ASN di Lingkungan Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Perekonomian berdasarkan pertimbangan tugas dan tanggung jawab yang memiliki risiko tinggi dari penyelenggaraan pengadaan barang/jasa.

Pasal 2

(1)Peraturan Gubernur dimaksudkan sebagai pedoman dalam memberikan TPP berupa Tunjangan Khusus sebagai bentuk penghargaan kepada Pegawai ASN Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Perekonomian atas pelaksanaan tugas dan fungsi yang optimal dalam Pengadaan.
(2)Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:
1. a.meningkatkan kinerja, semangat, dan motivasi kerja serta meningkatkan profesionalisme, transparansi, akuntabilitas proses pelaksanaan Pengadaan di lingkungan Pemerintah Provinsi oleh Pegawai ASN; dan
2. b.menjaga integritas dan mengantisipasi risiko praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam proses pelaksanaan Pengadaan oleh Pegawai ASN.

Pasal 3

(1)Pemerintah Provinsi memberikan TPP berupa Tunjangan Khusus berdasarkan risiko kepada Pegawai ASN di lingkungan Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Perekonomian.
(2)Pegawai ASN di lingkungan Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Perekonomian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Pegawai ASN yang bertugas pada UKPBJ Provinsi berdasarkan pertimbangan tugas dan tanggung jawab yang memiliki risiko tinggi dari penyelenggaraan Pengadaan.
(3)Pegawai ASN pada Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Perekonomian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
1. a.kepala biro;
2. b.kepala bagian;
3. c.koordinator;
4. d.kepala sub bagian;
5. e.sub koordinator;
6. f.pengelola Pengadaan sebagai Pokja Pemilihan;
7. g.pengelola LPSE/perekonomian;
8. h.Pegawai ASN yang memiliki kompetensi Pengadaan ditugaskan sebagai Pokja Pemilihan; dan
9. i.Pegawai ASN lain penunjang kegiatan UKPBJ.
(4)TPP berupa Tunjangan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan setiap bulan.

Pasal 4

Selain TPP berupa Tunjangan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pegawai ASN di Lingkungan Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Perekonomian juga diberikan Tambahan Penghasilan Pegawai sesuai Peraturan Gubernur Bali Nomor 125 Tahun 2016 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 125) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 66 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Nomor 125 Tahun 2016 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 Nomor 66).

Pasal 5

Besaran TPP berupa Tunjangan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 6

Pendanaan TPP berupa Tunjangan Khusus bagi Pegawai ASN di Lingkungan Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Perekonomian, dibebankan pada APBD Semesta Berencana Provinsi.

Pasal 7

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, ketentuan mengenai Honorarium Perangkat UKPBJ sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 31, Pasal 5 huruf c, dan Lampiran I angka 3 Peraturan Gubernur Bali Nomor 61 Tahun 2020 tentang Honorarium dan Satuan Biaya Jasa Kantor Pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 33 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 61 Tahun 2020 tentang Honorarium dan Satuan Biaya Jasa Kantor Pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 34), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali. Ditetapkan di Bali pada tanggal 13 September 2022 GUBERNUR BALI, ttd WAYAN KOSTER Diundangkan di Bali pada tanggal 13 September 2022 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI, ttd DEWA MADE INDRA BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2022 NOMOR 50 LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR BALI NOMOR 49 TAHUN 2022 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BERUPA TUNJANGAN KHUSUS KEPADA APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN BIRO PENGADAAN BARANG/JASA DAN PEREKONOMIAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BALI BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BERUPA TUNJANGAN KHUSUS NO JABATAN BESARAN TUNJANGAN (Rp) 1 Kepala Biro 4.000.000,00 2 Kepala Bagian 3.400.000,00 3 Koordinator 3.400.000,00 4 Kepala Sub Bagian 2.132.000,00 5 Sub Koordinator 2.132.000,00 6 Pengelola Pengadaan sebagai Pokja Pemilihan

a.Pengelola PBJ Madya 3.037.000,00
b.Pengelola PBJ Muda 2.042.000,00
c.Pengelola PBJ Pertama 1.428.000,00 7 Pengelola LPSE/Perekonomian
a.Pranata Komputer Madya 3.037.000,00
b.Pranata Komputer Muda 2.042.000,00
c.Pranata Komputer Pratama 1.428.000,00 8 Pegawai ASN yang memiliki kompetensi Pengadaan ditugaskan sebagai Pokja Pemilihan
a.Pelaksana Kelas Jabatan 7 1.259.000,00
b.Pelaksana Kelas Jabatan 6 1.094.000,00
c.Pelaksana Kelas Jabatan 5 912.000,00
d.Pelaksana Kelas Jabatan 3 714.000,00 9 Pegawai ASN lain penunjang kegiatan UKPBJ
a.Pelaksana Kelas Jabatan 7 944.000,00
b.Pelaksana Kelas Jabatan 6 820.000,00
c.Pelaksana Kelas Jabatan 5 684.000,00
d.Pelaksana Kelas Jabatan 3 536.000,00 GUBERNUR BALI, ttd WAYAN KOSTER

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…