DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bali Nomor 49 Tahun 2023

Nomor: 49
Tahun: 2023
Ditetapkan: 1 September 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Ringkasan

KETENTUAN UMUM,Penugasan,Dukungan Pemerintah Provinsi,Pendanaan,Pelaporan,Pasal 7 Peraturan Gubernur Bali ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penugasan Kepada Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Bali Melakukan Akusisi Perseroan Terbatas Sarana Bali Ventura Untuk Bali Kerthi Development Fund;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); SALINAN
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6385);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10.Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 2); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENUGASAN KEPADA PERSEROAN TERBATAS PENJAMINAN KREDIT DAERAH PROVINSI BALI MELAKUKAN AKUSISI PERSEROAN TERBATAS SARANA BALI VENTURA UNTUK BALI KERTHI DEVELOPMENT FUND.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Provinsi adalah Provinsi Bali.
2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali.
3.Gubernur adalah Gubernur Bali.
4.Badan Usaha Milik Daerah, yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
5.Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Bali, yang selanjutnya disebut PT. Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Bali adalah Badan Usaha yang didirikan dan dimiliki oleh Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan pemegang saham lainnya yang bergerak di bidang keuangan dengan kegiatan usaha pokok melakukan penjaminan.
6.Bali Kerthi Development Fund adalah wadah untuk mensinergikan dan menghasilkan pembiayaan inovatif untuk pelaksanaan program Transformasi Ekonomi Kerthi Bali menuju Bali Era Baru.
7.Perseroan Terbatas Sarana Bali Ventura, yang selanjutnya disebut PT. Sarana Bali Ventura adalah badan usaha swasta yang melakukan usaha pembiayaan melalui penyertaan modal dan/atau pembiayaan usaha produktif untuk jangka waktu tertentu dalam rangka pengembangan usaha Pasangan Usaha atau Debitur.
8.Akuisisi adalah pengambilalihan seluruh atau sebagian besar saham beserta pengendaliannya atas PT. Sarana Bali Ventura oleh PT. Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Bali.

BAB II

PENUGASAN

Pasal 2

(1)Gubernur menugaskan Direktur Utama PT. Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Bali untuk melakukan Akuisisi terhadap saham PT. Sarana Bali Ventura.
(2)Akuisisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui 3 (tiga) tahap yaitu:
1. a.persiapan;
2. b.pelaksanaan; dan
3. c.penyelesaian.
(3)Pelaksanaan Akuisisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 3

(1)Gubernur menugaskan direktur utama PT. Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Bali untuk membentuk lembaga yang melaksanakan Bali Kerthi Development Fund.
(2)Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berbentuk Perseroan Terbatas dengan nama Perseroan Terbatas Bali Kerthi Development Fund Ventura.
(3)Perseroan Terbatas Bali Kerthi Development Fund Ventura sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memiliki fungsi sebagai:
1. a.pusat pembiayaan (financial hub) di Bali yang menganalisis kebutuhan investasi dan dampak ekonomi investasi di Bali untuk meningkatkan investasi yang sejalan dengan arah pembangunan Bali;
2. b.wadah dengan tujuan khusus (special purpose vehicle) untuk menyalurkan dan mengelola pembiayaan pembangunan yang berasal dari nonpemerintah dan digunakan khusus untuk kegiatan pembangunan terkait dengan transformasi ekonomi Kerthi Bali; dan
3. c.wadah untuk mensinergikan dan menghasilkan pembiayaan inovatif untuk pelaksanaan program-program transformasi ekonomi Kerthi Bali.

BAB III

DUKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI

Pasal 4

(1)Dalam rangka penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, Pemerintah Provinsi dapat memberikan dukungan berupa:
1. a.pendanaan dalam bentuk penyertaan modal, subsidi, pemberian pinjaman dan/atau hibah;
2. b.penggunaan aset Pemerintah Provinsi; dan
3. c.kemudahan proses perizinan.
(2)Pemberian dukungan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV

PENDANAAN

Pasal 5

Pendanaan pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 menggunakan anggaran dari PT. Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Bali.

BAB V

PELAPORAN

Pasal 6

Dalam pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, Direktur Utama PT. Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Bali berkewajiban menyampaikan laporan kepada Gubernur paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender sejak Peraturan Gubernur ini ditetapkan.

Pasal 7

Peraturan Gubernur Bali ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali. Ditetapkan di Bali pada tanggal 1 September 2023 GUBERNUR BALI, ttd WAYAN KOSTER Diundangkan di Bali pada tanggal 1 September 2023 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI, ttd DEWA MADE INDRA BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2023 NOMOR 49 Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali, Ida Bagus Gede Sudarsana NIP. 19691010 199703 1 012

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…