DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2020

Nomor: 5
Tahun: 2020
Ditetapkan: 10 Maret 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 30

Lembaga terkait

Ringkasan

mengatur tentang Ketentuan Umum, Pihak yang Terlibat dalam Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik, Pemanfaatan Layanan Sertifikat Elektronik, Tata Cara Permohonan, Penerbitan, Pembaruan dan Pencabutan Sertifikat Elektronik, Masa Berlaku Sertifikat Elektronik, Kewajiban, Larangan dan Penyimpanan Bagi Pemilik Sertifikat Elektronik, Penyelenggaraan Operasional Dukungan Sertifikat Elektronik untuk Pengamanan Informasi, pembiayaan, ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa upaya pengamanan dapat dilakukan melalui skema kriptografi infrastruktur Kunci Publik yang diwujudkan dalam bentuk penggunaan Sertifikat Elektronik;
c.bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum bagi pengampu kepentingan dalam penyelenggaraan Sertifikat Elektronik;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649); SALINAN jdih.baliprov.go.id

2.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
7.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7); jdih.baliprov.go.id
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9.Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 551);
10.Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 5 Tahun 2014 tentang Standar Algoritrna Kriptografi pada Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1862);
11.Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Otoritas Sertifikat Digital (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1212);
12.Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi di Lingkungan Pemerintahan Daerah, Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 758);
13.Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 907); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BALI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1.Provinsi adalah Provinsi Bali.
2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali.
3.Gubernur adalah Gubernur Bali.
4.Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Bali.
5.Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi.
6.Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Persandian di Provinsi. jdih.baliprov.go.id
7.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.
8.Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah suatu sistem tata kelola pemerintahan yang memanfaatkan teknologi Informasi secara menyeluruh dan terpadu dalam pelaksanaan administrasi pemerintahan dan penyelenggaraan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah.
9.Persandian adalah kegiatan di bidang pengamanan data/Informasi yang dilaksanakan dengan menerapkan konsep, teori, seni dan ilmu kripto beserta ilmu pendukung lainnya secara sistematis, metodologis dan konsisten serta terikat pada etika profesi sandi.
10.Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna dan pesan baik data, fakta, maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi Informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.
11.Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik.
12.Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat tanda tangan elektronik dan identitas yang menunjukkan status subyek hukum dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh Penyelenggara Sertifikat Elektronik.
13.Pemilik Sertifikat Elektronik adalah subyek hukum baik pejabat atau staf pegawai yang telah menyetujui perjanjian penggunaan Sertifikat Elektronik pada instansi di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali yang memanfaatkan Sertifikat Elektronik.
14.Balai Sertifikasi Elektronik yang selanjutnya disebut BSrE adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Siber dan Sandi Negara yang secara teknis dibina oleh Deputi Pengamanan Persandian dan secara adminsitratif dibina oleh Sekretaris Utama.
15.Otoritas Sertifikat Digital Badan Siber dan Sandi Negara yang selanjutnya disebut OSD BSSN adalah sistem penyelenggaraan sertifikasi elektronik secara keseluruhan atau salah satu/beberapa sistem penyelenggaraan sertifikasi elektronik.
16.Komite Kebijakan Sertifikasi Elektronik yang selanjutnya disingkat KKSE adalah pejabat yang bertanggung jawab menentukan serangkaian kriteria atau persyaratan dalam proses penerbitan dan pengelolaan Sertifikat Elektronik, serta menentukan kesesuaian penggunaan Sertifikat Elektronik pada suatu aplikasi/ sistem elektronik. jdih.baliprov.go.id
17.Registration Authority yang selanjutnya disingkat RA adalah unit yang bertanggung jawab melakukan pemeriksaan, pemberian persetujuan atau penolakan atas setiap permintaan penerbitan, pembaruan dan Pencabutan Sertifikat Elektronik yang diajukan oleh pemilik atau calon Pemilik Sertifikat Elektronik OSD.
18.Auditor Keamanan adalah personel yang bertanggung jawab dalam mengaudit kesesuaian dan keamanan OSD serta otoritas pendaftaran.
19.Certificate Policy yang selanjutnya disingkat CP adalah ketentuan dan kebijakan yang mengatur semua pihak yang terkait dengan penggunaan Sertifikat Elektronik yang dikeluarkan oleh BSrE.
20.Certificate Practice Statement yang selanjutnya disingkat CPS adalah pernyataan tentang bagaimana prosedur terkait penerbitan, penggunaan, pengaturan, penarikan dan Pembaruan Sertifikat Elektronik oleh BSrE.
21.Pasangan Kunci Kriptografi adalah Kunci Privat dan Kunci Publik yang saling berasosiasi.
22.Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer dan/atau media elektronik lainnya.
23.Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan dan/atau didengar melalui komputer atau Sistem Elektronik, tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memilki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
24.Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.
25.Kunci Privat adalah salah satu kunci dari Pasangan Kunci Kriptografi yang hanya disimpan dan dirahasiakan oleh pengguna serta digunakan untuk melakukan Tanda Tangan Elektronik atau untuk membuka pesan yang disandi menggunakan Kunci Publik pada Sertifikat Elektronik.
26.Kunci Publik adalah salah satu kunci dari Pasangan Kunci Kriptografi yang dimiliki oleh pihak tertentu dan dapat dipergunakan oleh pihak lain untuk melakukan pertukaran Informasi secara aman dengan pemilik kunci tersebut.
27.Permohonan Sertifikat Elektronik adalah proses permintaan Sertifikat Elektronik yang diajukan oleh Perangkat Daerah calon pengguna Sertifikat Elektronik kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan Persandian.
28.Penerbitan Sertifikat Elektronik adalah proses persetujuan permohonan dan penandatanganan Sertifikat Elektronik oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Persandian. jdih.baliprov.go.id
29.Penggunaan Sertifikat Elektronik adalah proses pemanfaatan Sertifikat Elektronik oleh pemilik Sertifikat.
30.Pembaruan Sertifikat Elektronik adalah proses membuat Sertifikat Elektronik baru untuk memperpanjang masa penggunaan Sertifikat Elektronik.
31.Pencabutan Sertifikat Elektronik adalah proses penghentian Penggunaan Sertifikat Elektronik oleh BSrE berdasarkan evaluasi atau permintaan pemilik Sertifikat Elektronik.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan Sertifikat Elektronik untuk pengamanan Informasi pada Transaksi Elektronik yang dilaksanakan dan dikembangkan pada SPBE di lingkungan Pemerintah Provinsi.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk :

a.menciptakan hubungan komunikasi yang baik dan aman pada seluruh Perangkat Daerah;
b.membantu Perangkat Daerah dalam pengamanan Informasi milik Pemerintah Provinsi;
c.meningkatkan kinerja Perangkat Daerah dalam pelaksanaan pada SPBE;
d.menjamin integritas Informasi untuk memastikan bahwa Informasi tidak diubah/dimodifikasi selama penyimpanan atau pada saat dikirimkan;
e.menjamin keautentikan pemilik Informasi untuk memastikan bahwa Informasi dikirimkan dan diterima oleh pihak yang benar (keaslian pengirim/penerima Informasi);
f.menjamin nir-penyangkalan untuk memastikan bahwa pemilik Informasi tidak dapat menyangkal bahwa Informasi tersebut adalah miliknya atau telah disahkan olehnya;
g.menjaga kerahasiaan untuk memastikan bahwa Informasi hanya dapat diakses oleh pihak yang sah;
h.meningkatkan kepercayaan dan penerimaan terhadap implementasi sistem elektronik; dan
i.meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi :

a.pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Sertifikat Elektronik;
b.pemanfaatan layanan Sertifikat Elektronik;
c.tata cara Permohonan, Penerbitan, Pembaharuan, dan Pencabutan Sertifikat Elektronik;
d.masa berlaku Sertifikat Elektronik;
e.kewajiban, larangan, dan penyimpanan bagi Pemilik Sertifikat Elektronik; dan jdih.baliprov.go.id
f.penyelenggaraan operasional dukungan Sertifikat Elektronik untuk pengamanan Informasi.

BAB II

PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PENYELENGGARAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK

Pasal 5

Pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik terdiri atas :

a.BSrE;
b.RA; dan
c.Pemilik Sertifikat Elektronik.

Pasal 6

(1)RA dilaksanakan oleh Dinas sebagai Perangkat Daerah Pemilik Sertifikat Elektronik yang sudah mendapat delegasi dari Gubernur.
(2)RA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut :
1. a.melakukan identifikasi dan analisis kebutuhan Sertifikat Elektronik;
2. b.melakukan pengembangan atau memberikan masukan kepada satuan unit kerja yang membidangi aplikasi untuk membuat sistem elektronik pendukung penggunaan Sertifikat Elektronik;
3. c.membuat rekomendasi Penggunaan Sertifikat Elektronik dan/atau aplikasi pendukung penggunaan Sertifikat Elektronik;
4. d.melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis terkait penggunaan Sertifikat Elektronik;
5. e.melakukan edukasi kepada Pemilik Sertifikat Elektronik yang setidaknya meliputi hak, kewajiban dan tanggung jawab, serta prosedur pengajuan komplain;
6. f.melakukan verifikasi pendaftaran, pembaharuan dan pencabutan Sertifikat Elektronik; dan
7. g.melakukan pengawasan dan evaluasi penggunaan Sertifikat Elektronik.
(3)RA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyusun Standar Operasional Prosedur dan melakukan sosialisasi kepada pihak terkait.
(4)Petugas RA adalah pegawai pada Perangkat Daerah yang membidangi urusan Persandian yang ditunjuk dan telah mendapatkan Sertifikat Elektronik sebagai petugas RA yang diberikan oleh BSrE.

Pasal 7

(1)Pemilik Sertifikat Elektronik harus memenuhi persyaratan dan kriteria dalam melindungi Kunci Privat serta menyetujui ketentuan Penggunaan Sertifikat Elektronik sebelum Sertifikat Elektronik diterbitkan. jdih.baliprov.go.id
(2)Persyaratan dan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam CP yang dikeluarkan oleh BSrE.

Pasal 8

(1)PNS harus memiliki Sertifikat Elektronik yang digunakan selama melaksanakan tugas kedinasan.
(2)Tugas kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) yang memerlukan Sertifikat Elektronik meliputi :
1. a.pembuatan dan pengiriman dokumen melalui email kedinasan;
2. b.pembuatan dokumen secara elektronik; dan
3. c.pembuatan Dokumen Elektronik lainnya yang menggunakan aplikasi dan/atau sistem elektronik.

BAB III

PEMANFAATAN LAYANAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK

Pasal 9

Pemanfaatan Layanan Sertifikat Elektronik pada SPBE, meliputi :

a.tanda tangan digital/elektronik;
b.pengamanan dokumen elektronik; dan
c.pengamanan email.

Pasal 10

(1)Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a berupa tanda tangan yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi untuk melegalisasi dokumen kedinasan.
(2)Tanda Tangan Elektronik yang dibubuhkan pada Dokumen Elektronik menggunakan pasangan Kunci Privat dan Sertifikat Elektronik.

Isi peraturan

Teks30PDFHirarki

Memuat teks peraturan…