DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021

Nomor: 5
Tahun: 2021
Ditetapkan: 28 Januari 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 36

Lembaga terkait

Ringkasan

Mengatur tentang: 1. Ketentuan Umum; 2. Pembentukan, Kedudukan, dan Hubungan Tata Kerja, 3. Susunan Organisasi; 4. Tugas, Fungsi, dan Rincian Tugas; 5. Jabatan; 6. Pendanaan; 7. Ketentuan Peralihan; 8. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa ketentuan Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah,

Menetapkan

menetapkan Rumah Sakit Daerah Provinsi sebagai Unit Organisasi bersifat khusus yang memberikan layanan secara profesional; c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali; SALINAN Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2.Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072); 3. 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6.Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159); 7. 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 21);
9.Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 1); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA RUMAH SAKIT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BALI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1.Provinsi adalah Provinsi Bali.
2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali.
3.Gubernur adalah Gubernur Bali.
4.Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kesehatan Provinsi Bali.
5.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali.
6.Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan baik Rumah Sakit Umum Daerah maupun Rumah Sakit Khusus yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, gawat darurat, dan rehabilitasi.
7.Rumah Sakit Umum Daerah Bali Mandara Provinsi Bali yang selanjutnya disebut RSBM adalah Rumah Sakit Umum di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna dengan menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
8.Rumah Sakit Khusus adalah Rumah Sakit yang memberikan pelayanan utama pada satu bidang atau satu jenis penyakit tertentu berdasarkan disiplin ilmu, golongan umur, organ, jenis penyakit atau kekhususan lainnya.
9.Rumah Sakit Mata Bali Mandara Provinsi Bali yang selanjutnya disebut RS Mata adalah Rumah Sakit Khusus di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali yang menyelenggarakan pelayanan rumah sakit dengan memberikan pelayanan utama pada pelayanan kesehatan mata.
10.Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali yang selanjutnya disebut RSJ adalah Rumah Sakit Khusus di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali yang menyelenggarakan pelayanan utama pada pelayanan kesehatan jiwa.
11.Kepala Rumah Sakit yang selanjutnya disebut Direktur adalah Pejabat Tinggi Pratama yang ditugaskan sebagai Kepala Rumah Sakit Bali Mandara, Kepala Rumah Sakit Mata Bali Mandara, atau Kepala Rumah Sakit Jiwa.
12.Wakil Direktur adalah Pejabat Struktural yang berada di bawah Direktur dan secara teknis operasional bertanggung jawab kepada Direktur.
13.Bidang adalah wadah struktural yang berada di bawah Wakil Direktur dan dipimpin oleh Kepala Bidang.
14.Bagian adalah wadah struktural yang berada di bawah Wakil Direktur dan dipimpin oleh Kepala Bagian.
15.Seksi adalah wadah struktural yang berada di bawah Kepala Bidang dan dipimpin oleh Kepala Seksi.
16.Sub Bagian adalah wadah struktural yang berada di bawah Kepala Bagian dan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian.
17.Satuan Pemeriksaan Internal yang selanjutnya disingkat SPI adalah unsur organisasi yang bertugas melaksanakan pemeriksaan audit kinerja internal Rumah Sakit.
18.Komite adalah wadah profesional non struktural yang memiliki otoritas dalam mengawal mutu pelayanan kesehatan berbasis keselamatan pasien, pengorganisasian staf medik, keperawatan, dan tenaga kesehatan lainnya, etik dan hukum, pencegahan dan pengendalian infeksi, serta keselamatan dan kesehatan kerja.
19.Kelompok Staf Medik yang selanjutnya disingkat KSM adalah kelompok dokter yang bekerja di bidang medik dalam Jabatan Fungsional.
20.Instalasi adalah unit pelayanan yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan, pendidikan, dan penelitian Rumah Sakit.
21.Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam suatu satuan organisasi, yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu.
22.Unit adalah unit kerja non struktural yang menyelenggarakan kegiatan teknis operasional di lingkungan Rumah Sakit.
23.Standar Prosedur Operasional yang selanjutnya disingkat SPO adalah suatu perangkat instruksi/langkah-langkah yang dibakukan untuk menyelesaikan proses kerja tim tertentu.
24.Instalasi Gawat Darurat yang selanjutnya disingkat IGD adalah satu bagian dari tempat pelayanan kesehatan yang melayani pelayanan awal dari kasus kegawatdaruratan.
25.Pendidikan dan Penelitian yang selanjutnya disebut Diklit adalah kegiatan pendidikan, pelatihan dan penelitian di Rumah Sakit dalam rangka peningkatan dan pengembangan sumber daya kesehatan.
26.Sarana dan Prasarana yang selanjutnya disebut Sarpras adalah sarana dan prasarana untuk menunjang pelayanan Rumah Sakit.
27.Central Sterilisation Supply Department yang selanjutnya disingkat CSSD adalah pengelolaan sterilisasi peralatan kesehatan untuk pengendalian infeksi di Rumah Sakit.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini, meliputi:

a.pembentukan, kedudukan, dan hubungan tata kerja;
b.susunan organisasi;
c.tugas, fungsi, dan rincian tugas;
d.jabatan; dan
e.pendanaan.

BAB II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, DAN HUBUNGAN TATA KERJA

Pasal 3

(1)Gubernur membentuk Rumah Sakit Daerah sebagai organisasi yang bersifat khusus untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan kesehatan daerah.
(2)Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
1. a.Rumah Sakit Umum Daerah, yaitu RSBM Kelas B;
2. b.Rumah Sakit Khusus terdiri dari :
  1. 1.Rumah Sakit Mata Bali Mandara Kelas A; dan
  2. 2.Rumah Sakit Jiwa Kelas A.
(3)Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Direktur yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dalam rangka sinkronisasi pencapaian hasil pembangunan kesehatan daerah.
(4)Sinkronisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan melalui penyampaian laporan keuangan, laporan penggunaan dan penatausahaan barang milik daerah dan laporan bidang kepegawaian.

Pasal 4

(1)Sebagai organisasi yang bersifat khusus, hubungan tata kerja antara Rumah Sakit dengan Dinas bersifat koordinasi.
(2)Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam rangka sinkronisasi perumusan kebijakan dan pelaksanaan program kesehatan daerah.
(3)Perumusan kebijakan dan pelaksanaan program kesehatan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan bagian dari tugas dan fungsi Dinas sebagai penyelenggara Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan di Provinsi.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

(1)Susunan organisasi Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), mengikuti klasifikasi Rumah Sakit sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
(2)Susunan organisasi Rumah Sakit disesuaikan dengan besarnya kegiatan dan beban kerja.
(3)Struktur organisasi Rumah Sakit disusun dengan membagi habis seluruh tugas dan fungsi.

Pasal 6

Susunan Organisasi Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), terdiri atas:

a.Direktur;
b.Wakil Direktur;
c.Bidang;
d.Bagian;
e.Seksi;
f.Sub Bagian;
g.SPI;
h.Komite;
i.KSM;
j.Instalasi;
k.Unit; dan
l.Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 7

(1)RSBM dipimpin oleh seorang Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, dan dibantu 3 (tiga) Wakil Direktur.
(2)Wakil Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.Wakil Direktur Pelayanan;
2. b.Wakil Direktur Penunjang; dan
3. c.Wakil Direktur Administrasi Sumber Daya, Pendidikan, dan Penelitian.
(3)Wakil Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

Pasal 8

(1)Wakil Direktur Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, terdiri atas:
1. a.Bidang Pelayanan Medik; dan
2. b.Bidang Keperawatan.
(2)Wakil Direktur Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b, terdiri atas:
1. a.Bidang Penunjang Medik; dan
2. b.Bidang Penunjang Non Medik.
(3)Wakil Direktur Administrasi Sumber Daya, Pendidikan dan Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c, terdiri atas:
1. a.Bagian Perencanaan dan Pengembangan;
2. b.Bagian Keuangan dan Aset; dan
3. c.Bagian Administrasi Umum, Pendidikan dan Penelitian.
(4)Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab Kepada Wakil Direktur.
(5)Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dipimpin oleh Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wakil Direktur.

Pasal 9

(1)Bidang Pelayanan Medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
1. a.Seksi Pelayanan Medik Rawat Jalan, Rawat Darurat dan Tindakan Medik; dan
2. b.Seksi Pelayanan Medik Rawat Inap, Rawat Intensif dan Rawat Khusus.
(2)Bidang Keperawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
1. a.Seksi Keperawatan Rawat Jalan, Rawat Darurat, dan Tindakan Medik; dan
2. b.Seksi Keperawatan Rawat Inap, Rawat Intensif, dan Rawat Khusus.
(3)Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dipimpin oleh Kepala Seksi, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 10

(1)Bidang Penunjang Medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a, terdiri atas:
1. a.Seksi Farmasi dan Rekam Medik; dan
2. b.Seksi Radiologi dan Laboratorium.
(2)Bidang Penunjang Non Medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b, terdiri atas:
1. a.Seksi Gizi, CSSD, dan Laundry; dan
2. b.Seksi Sarana dan Prasarana.
(3)Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dipimpin oleh Kepala Seksi, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Isi peraturan

Teks36PDFHirarki

Memuat teks peraturan…