DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2025

Nomor: 5
Tahun: 2025
Ditetapkan: 19 Februari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 3

Lembaga terkait

Ringkasan

PERUBAHAN TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Gubernur Bali Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan hukum saat ini, sehingga perlu diubah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); SALINAN
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Karya menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
8.Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8);
9.Peraturan Gubernur Bali Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 10) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengembangan Sumber Daya Manusia (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2024 Nomor 3); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 9 TAHUN 2022 TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA. Pasal I Peraturan Gubernur Bali Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 10) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Gubernur:

a.Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 12); dan
b.Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2024 Nomor 3), diubah sebagai berikut:
1. 1.Ketentuan Pasal 4 ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1)Layanan yang diselenggarakan oleh Seksi Pelayanan Sarana Prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, terdiri dari:
1. a.paket kegiatan rapat/pertemuan full board;
2. b.paket kegiatan rapat/pertemuan full day;
3. c.paket kegiatan rapat/pertemuan half day;
4. d.penyediaan makan;
5. e.penyediaan makan prasmanan;
6. f.penyediaan snack biasa; dan
7. g.penyediaan snack prasmanan.
(2)Layanan yang diselenggarakan oleh Seksi Pelayanan Sarana Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk:
1. a.kepentingan pemerintah daerah; dan
2. b.di luar kepentingan pemerintah daerah/umum.
(3)Layanan yang diselenggarakan oleh Seksi Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, terdiri dari:
1. a.pelatihan kepemimpinan nasional tingkat II secara klasikal;
2. b.pelatihan kepemimpinan administrator secara klasikal;
3. c.pelatihan kepemimpinan pengawas secara klasikal;
4. d.pelatihan dasar Calon Pegawai Negeri Sipil secara klasikal;
5. e.pelatihan prajabatan Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan I, Golongan II dan/atau Golongan III yang diangkat dari Tenaga Honorer Kategori 1 dan/atau Kategori 2;
6. f.pelatihan kepemimpinan nasional tingkat II secara Blended Learning;
7. g.pelatihan kepemimpinan administrator secara Blended Learning;
8. h.pelatihan kepemimpinan pengawas secara Blended Learning;
9. i.pelatihan dasar Calon Pegawai Negeri Sipil secara Blended Learning;
10. j.pelatihan teknis;
11. k.pelatihan kompetensi pengadaan barang/Jasa pemerintah level 1 metode klasikal;
12. l.pelatihan kompetensi pengadaan barang/Jasa pemerintah level-1 metode Blended Learning;
13. m.pelatihan penjenjangan jabatan fungsional pengelola barang /jasa metode Blended Learning;
14. n.pelatihan kompetensi pengadaan barang/jasa pemerintah untuk pejabat pembuat komitmen tipe C metode Blended Learning;
15. o.pelatihan kompetensi pengadaan barang/jasa pemerintah personel lainnya metode Blended Learning;
16. p.pelatihan dasar bagi Polisi Pamong Praja;
17. q.pelatihan fungsional bagi Pejabat Fungsional;
18. r.pelatihan pengembangan kompetensi anggota DPRD di bidang kepariwisataan;
19. s.orientasi anggota DPRD;
20. t.pendalaman tugas anggota DPRD;
21. u.paket benchmarking untuk pelatihan di lingkungan DPRD;
22. v.paket outbound di Lingkungan Pemerintah ASN;
23. w.paket outbound di Lingkungan Non-ASN;
24. x.orientasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja secara klasikal;
25. y.pelatihan fungsional pranata komputer;
26. z.uji kompetensi level-1 pengadaan barang/jasa pemerintah (menginap); aa. uji kompetensi level-1 pengadaan barang/jasa pemerintah (tidak menginap); bb. uji sertifikasi kompetensi penjenjangan jabatan fungsional pengelola barang/jasa (menginap); cc. uji sertifikasi kompetensi penjenjangan jabatan fungsional pengelola barang/jasa (tidak menginap); dd. uji sertifikasi kompetensi bidang pemerintahan dalam negeri (menginap); ee. uji sertifikasi kompetensi bidang pemerintahan dalam negeri (tidak menginap); ff. uji sertifikasi kompetensi pengadaan barang/jasa personel lainnya; gg. uji sertifikasi kompetensi bagi jabatan fungsional dan teknis lainnya (menginap); hh. uji sertifikasi kompetensi bagi jabatan fungsional dan teknis lainnya (tidak menginap).
  1. 2.Lampiran diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. Pasal II Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali. Ditetapkan di Denpasar pada tanggal 19 Februari 2025 Pj. GUBERNUR BALI, ttd S. M. MAHENDRA JAYA Diundangkan di Denpasar pada tanggal 19 Februari 2025 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI, ttd DEWA MADE INDRA BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2025 NOMOR 8 LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR BALI NOMOR 5 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 9 TAHUN 2022 TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA JENIS LAYANAN DAN TARIF LAYANAN I. Layanan yang diselenggarakan oleh Seksi Pelayanan Sarana Prasarana A. Untuk Kepentingan Pemerintah Daerah No Jenis Layanan Satuan Tarif (Rp) Keterangan 1 2 3 4 5
  2. 1.Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan Full Board Orang per hari 300.000 paket kegiatan rapat/ pertemuan sehari penuh dan menginap dengan ketentuan pemakaian ruang pertemuan maksimal 12 (dua belas) jam, 2 (dua) kali coffee break, 1 (satu) kali sarapan, 1 (satu) kali makan siang dan 1 (satu) kali makan malam
  3. 2.Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan Full Day Orang per hari 150.000 paket kegiatan rapat/ pertemuan paling singkat 8 (delapan) jam tanpa menginap dengan ketentuan pemakaian ruang pertemuan maksimal 8 (delapan) jam, 2 (dua) kali coffee break, 1 (satu) kali makan siang/makan malam
  4. 3.Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan Half Day Orang per hari 75.000 paket kegiatan rapat/ pertemuan paling singkat 5 (lima) jam tanpa menginap dengan ketentuan pemakaian ruang pertemuan maksimal 5 (lima) jam, 1 (satu) kali coffee break, 1 (satu) kali makan siang/makan malam
  5. 4.Penyediaan Makan Orang per kali 30.000
  6. 5.Penyediaan Makan Prasmanan Orang per piring 100.000 1 2 3 4 5
  7. 6.Penyediaan Snack Biasa Orang per kali 15.000
  8. 7.Penyediaan Snack Prasmanan Orang per piring 40.000 B. Untuk di luar Kepentingan Pemerintah Daerah/Umum No Jenis Layanan Satuan Tarif (Rp) Keterangan 1 2 3 4 5
  9. 1.Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan Full Board Orang per hari 350.000 paket kegiatan rapat/ pertemuan sehari penuh dan menginap dengan ketentuan pemakaian ruang pertemuan maksimal 12 (dua belas) jam, 2 (dua) kali coffee break, 1 (satu) kali sarapan, 1 (satu) kali makan siang dan 1 (satu) kali makan malam
  10. 2.Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan Full Day Orang per hari 200.000 paket kegiatan rapat/ pertemuan paling singkat 8 (delapan) jam tanpa menginap dengan ketentuan pemakaian ruang pertemuan maksimal 8 (delapan) jam, 2 (dua) kali coffee break, 1 (satu) kali makan siang/makan malam
  11. 3.Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan Half Day Orang per hari 100.000 paket kegiatan rapat/ pertemuan paling singkat 5 (lima) jam tanpa menginap dengan ketentuan pemakaian ruang pertemuan maksimal 5 (lima) jam, 1 (satu) kali coffee break, 1 (satu) kali makan siang/makan malam
  12. 4.Penyediaan Makan Orang per kali 35.000
  13. 5.Penyediaan Makan Prasmanan Orang per piring 125.000
  14. 6.Penyediaan Snack Biasa Orang per kali 20.000
  15. 7.Penyediaan Snack Prasmanan Orang per piring 50.000 II. Layanan yang diselenggarakan oleh Seksi Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia No Jenis Layanan Satuan Tarif (Rp) Keterangan 1 2 3 4 5
  16. 1.Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Secara Klasikal Per orang 30.261.000 Kuota minimum 60 (enam puluh) orang, apabila peserta pelatihan di bawah 60 (enam puluh) orang dapat dilaksanakan dengan rekomendasi dari Lembaga Administrasi Negara RI, lama pelaksanaan mengacu pada kurikulum pelatihan (1 jam pelatihan = 45 menit)
  17. 2.Pelatihan Kepemimpinan Administrator Secara Klasikal Per orang 22.125.000 Kuota minimum 30 (tiga puluh) orang, apabila peserta pelatihan di bawah 30 (tiga puluh) orang dapat dilaksanakan dengan rekomendasi dari Lembaga Administrasi Negara RI, lama pelaksanaan mengacu pada kurikulum pelatihan (1 jam pelatihan = 45 menit)
  18. 3.Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Secara Klasikal Per orang 20.230.000 Kuota minimum 30 (tiga puluh) orang, apabila peserta pelatihan di bawah 30 (tiga puluh) orang dapat dilaksanakan dengan rekomendasi dari Lembaga Administrasi Negara RI, lama pelaksanaan mengacu pada kurikulum pelatihan (1 jam pelatihan = 45 menit)
  19. 4.Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Secara Klasikal Per orang 9.296.000 Kuota minimum 30 (tiga puluh) orang, apabila peserta pelatihan di bawah 30 (tiga puluh) orang dapat dilaksanakan dengan rekomendasi dari Lembaga Administrasi Negara RI, lama pelaksanaan mengacu pada kurikulum pelatihan (1 jam pelatihan = 45 menit) 1 2 3 4 5
  20. 5.Pelatihan Prajabatan Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan I, Golongan II dan/atau Golongan III yang Diangkat dari Tenaga Honorer Kategori 1 dan/atau Kategori 2 Per orang 2.242.000 Kuota minimum 30 (tiga puluh) orang, apabila peserta pelatihan di bawah 30 (tiga puluh) orang dapat dilaksanakan dengan rekomendasi dari Lembaga Administrasi Negara RI, lama pelaksanaan tergantung jumlah jenis pelatihan dalam kurikulum pelatihan (1 jam pelatihan = 45 menit)
  21. 6.Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Secara Blended Learning Per orang 22.945.000 Kuota minimum 60 (enam puluh) orang, apabila peserta pelatihan di bawah 60 (enam puluh) orang dapat dilaksanakan dengan rekomendasi dari Lembaga Administrasi Negara RI, lama pelaksanaan mengacu pada kurikulum pelatihan (1 jam pelatihan = 45 menit), dilaksanakan dengan menggabungkan metode klasikal dan daring (online)
  22. 7.Pelatihan Kepemimpinan Administrator Secara Blended Learning Per orang 17.000.000 Kuota minimum 30 (tiga puluh) orang, apabila peserta pelatihan di bawah 30 (tiga puluh) orang dapat dilaksanakan dengan rekomendasi dari Lembaga Administrasi Negara RI, lama pelaksanaan mengacu pada kurikulum pelatihan (1 jam pelatihan = 45 menit), dilaksanakan dengan menggabungkan metode klasikal dan daring (online)
  23. 8.Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Secara Blended Learning Per orang 14.643.000 Kuota minimum 30 (tiga puluh) orang, apabila peserta pelatihan di bawah 30 (tiga puluh) orang dapat dilaksanakan dengan rekomendasi dari Lembaga Administrasi Negara RI, lama pelaksanaan tergantung jumlah jenis pelatihan dalam kurikulum pelatihan (1 jam pelatihan = 45 menit), dilaksanakan dengan menggabungkan metode klasikal dan daring (online) 1 2 3 4 5
  24. 9.Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Secara Blended Learning Per orang 5.260.000 Kuota minimum 30 (tiga puluh) orang, apabila peserta pelatihan di bawah 30 (tiga puluh) orang dapat dilaksanakan dengan rekomendasi dari Lembaga Administrasi Negara RI, lama pelaksanaan mengacu pada kurikulum pelatihan (1 jam pelatihan = 45 menit), dilaksanakan dengan menggabungkan metode klasikal dan daring (online)
  25. 10.Pelatihan Teknis Per orang 10.000.000 Kuota minimum 30 (tiga puluh) orang, lama pelaksanaan pelatihan 8 hari dan atau mengacu pada kurikulum pelatihan (1 jam pelatihan = 45 menit) apabila pelatihan dilaksanakan kurang atau lebih dari 8 (delapan) hari maka tarif disesuaikan dengan jumlah hari pelaksanaan pelatihan
  26. 11.Pelatihan Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Level-1 Metode Klasikal Per orang 4.000.000 Kuota minimum 30 (tiga puluh) orang, lama pelaksanaan tergantung jumlah jenis pelatihan dalam kurikulum pelatihan (1 jam pelatihan = 45 menit)
  27. 12.Pelatihan Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Level-1 Metode Blended Learning Per orang 1.400.000 Kuota minimum 30 (tiga puluh) orang, lama pelaksanaan tergantung jumlah jenis pelatihan dalam kurikulum pelatihan (1 jam pelatihan = 45 menit), dilaksanakan dengan menggabungkan metode klasikal dan daring (online)
  28. 13.Pelatihan Penjenjangan Jabatan Fungsional Pengelola Barang /Jasa Metode Blended Learning Per orang 9.800.000 Kuota minimum 30 (tiga puluh) orang, lama pelaksanaan mengacu pada kurikulum pelatihan (1 jam pelatihan = 45 menit), dilaksanakan dengan menggabungkan metode klasikal dan daring (online) 1 2 3 4 5
  29. 14.Pelatihan Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Pejabat Pembuat Komitmen Tipe C Metode Blended Learning Per orang 4.350.000 Kuota minimum 30 (tiga puluh) orang, lama pelaksanaan mengacu pada kurikulum pelatihan (1 jam pelatihan = 45 menit), dilaksanakan dengan menggabungkan metode klasikal dan daring (online)
  30. 15.Pelatihan Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Personel lainnya Metode Blended Learning Per orang 4.350.000 Kuota minimum 30 (tiga puluh) orang, lama pelaksanaan mengacu pada kurikulum pelatihan (1 jam pelatihan = 45 menit), dilaksanakan dengan menggabungkan metode klasikal dan daring (online)
  31. 16.Pelatihan Dasar Bagi Polisi Pamong Praja Per orang 6.250.000 Kuota minimum 30 (tiga puluh) orang, lama pelaksanaan tergantung jumlah jenis pelatihan dalam kurikulum pelatihan (1 jam pelatihan = 45 menit)
  32. 17.Pelatihan Fungsional Bagi Pejabat Fungsional Per orang 10.000.000 Kuota minimum 30 (tiga puluh) orang, lama pelaksanaan pelatihan 8 hari dan atau mengacu pada kurikulum pelatihan (1 jam pelatihan = 45 menit) apabila pelatihan dilaksanakan kurang atau lebih dari 8 (delapan) hari maka tarif disesuaikan dengan jumlah hari pelaksanaan pelatihan
  33. 18.Pelatihan Pengembangan Kompetensi Anggota DPRD di Bidang Kepariwisataan Per orang 7.500.000 Kuota minimum 30 (tiga puluh) orang, lama pelaksanaan tergantung jumlah jenis pelatihan dalam kurikulum pelatihan (1 jam pelatihan = 45 menit)
  34. 19.Orientasi Anggota DPRD Per orang 7.000.000 Kuota disesuaikan dengan jumlah Anggota DPRD, pelaksanaan selama 4 hari, jumlah 30 JP (jam pelatihan), 1 JP= 60 Menit 1 2 3 4 5
  35. 20.Pendalaman Tugas Anggota DPRD
27. a.Pelatihan Per orang 8.750.000 Kuota disesuaikan dengan jumlah Anggota DPRD, lama pelaksanaan sesuai dengan kurikulum atau pedoman penyelenggaraan yang berlaku, (1 jam Pelatihan = 60 Menit)
28. b.Penataran Per orang 7.000.000 Kuota disesuaikan dengan jumlah Anggota DPRD, lama pelaksanaan sesuai dengan kurikulum atau pedoman penyelenggaraan yang berlaku, (1 jam Pelatihan = 60 Menit)
29. c.Kursus Per orang 7.000.000 Kuota disesuaikan dengan jumlah Anggota DPRD, lama pelaksanaan sesuai dengan kurikulum atau pedoman penyelenggaraan yang berlaku, (1 jam Pelatihan = 60 Menit)
30. d.Bimbingan Teknis Per orang 7.000.000 Kuota disesuaikan dengan jumlah Anggota DPRD, lama pelaksanaan sesuai dengan kurikulum atau pedoman penyelenggaraan yang berlaku, (1 jam Pelatihan = 60 Menit)
31. e.Seminar/ Lokakarya/ Workshop/ jenis lainnya Per orang 5.250.000 Kuota disesuaikan dengan jumlah Anggota DPRD, lama pelaksanaan sesuai dengan kurikulum atau pedoman penyelenggaraan yang berlaku, (1 jam Pelatihan = 60 Menit)
  1. 21.Paket Benchmarking Untuk Pelatihan di Lingkungan DPRD Per orang 1.500.000 Kuota minimum 30 (tiga puluh) orang, lama pelaksanaan tergantung jumlah jenis pelatihan dalam kurikulum pelatihan (1 jam pelatihan = 45 menit)
  2. 22.Paket Outbound di Lingkungan Pemerintah (ASN) Per orang 750.000 Kuota minimum 30 (tiga puluh) orang, waktu penyelenggaraan outbound apabila lebih dari 1 (satu) hari, maka tarif paket (OH) disesuaikan dengan tarif tersebut 1 2 3 4 5
  3. 23.Paket Outbound di Lingkungan Non Pemerintah (Non- ASN) Per orang 1.000.000 Kuota minimum 30 (tiga puluh) orang, waktu penyelenggaraan outbound apabila lebih dari 1 (satu) hari, maka tarif paket (OH) disesuaikan dengan tarif tersebut
  4. 24.Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja secara Klasikal Per orang 800.000 Dilaksanakan sesuai dengan kurikulum yang berlaku (1 jam pelatihan = 45 menit)
  5. 25.Pelatihan Fungsional Pranata Komputer Per orang 10.000.000 Kuota minimum 30 (tiga puluh) orang, lama pelaksanaan sesuai dengan kurikulum pelatihan (1 jam pelatihan = 45 menit)
  6. 26.Uji Kompetensi Level-1 Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Menginap) Per orang 1.551.500 Termasuk pembekalan, kuota minimum 20 (dua puluh) orang
  7. 27.Uji Kompetensi Level-1 Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Tidak Menginap) Per orang 1.351.500 Termasuk pembekalan, kuota minimum 20 (dua puluh) orang
  8. 28.Uji Sertifikasi Kompetensi Penjenjangan Jabatan Fungsional Pengelola Barang/Jasa (Menginap) Per asesi 13.977.000 Termasuk pembekalan, kuota minimum 3 (tiga) orang
  9. 29.Uji Sertifikasi Kompetensi Penjenjangan Jabatan Fungsional Pengelola Barang/Jasa (Tidak Menginap) Per asesi 13.677.000 Termasuk pembekalan, kuota minimum 3 (tiga) orang
  10. 30.Uji Sertifikasi Kompetensi bidang Pemerintahan Dalam Negeri (menginap) Per asesi 4.573.700 Termasuk pembekalan, kuota minimum 20 (dua puluh) orang Pj. GUBERNUR BALI, ttd S. M. MAHENDRA JAYA 1 2 3 4 5
  11. 31.Uji Sertifikasi Kompetensi Bidang Pemerintahan Dalam Negeri (tidak menginap) Per asesi 4.053.700 Termasuk pembekalan, kuota minimum 20 (dua puluh) orang
  12. 32.Uji Sertifikasi Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Personel lainnya. Per asesi 8.320.000 Termasuk pembekalan, kuota minimum 3 (tiga) orang
  13. 33.Uji Sertifikasi Kompetensi bagi Jabatan Fungsional dan Teknis lainnya (menginap) Per asesi 8.580.000 Termasuk pembekalan, kuota minimum 6 (enam) orang
  14. 34.Uji Sertifikasi Kompetensi bagi Jabatan Fungsional dan Teknis lainnya (tidak menginap) Per asesi 9.360.000 Termasuk pembekalan, kuota minimum 6 (enam) orang

Isi peraturan

Teks3PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2025

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 4

Dasar hukum (3)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Purbalingga Nomor 9 Tahun 2022

Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2022

Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2024

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 4

Dasar hukum (3)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Purbalingga Nomor 9 Tahun 2022

Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2022

Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2024