DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bali Nomor 50 Tahun 2014

Nomor: 50
Tahun: 2014
Ditetapkan: 23 September 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 19

Lembaga terkait

Ringkasan

Pasal 4 Pengelola JDIH scbagaimana dimaksud dalam Pasal 3 melakukan pengelolaan JDIH Pasal 6 Penataan sistem informasi hukum melali sistem internet/ website sebagaimana dimaksud pada ayat (I) Pasal 19 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 7 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional perlu dibentuk Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Provinsi Bali;
b.bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kpada masyarakat atas kebutuhan dokumentasi dan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan ccpat, perlu pengelolaan jaringan clokumentasi dan informasi hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik;
c.bahwa Keputusan Gubernur Bali Nomor 436 Tahun 2000 tentang Jaringan Dokumcntasi dan Informasi I lukum, sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum saat ini schingga perlu ditinjau kembali;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan scbagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Provinsi Bali; I. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah bcberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5.Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tcntang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
6.Peraturan Menteri Dalam Ncgeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32); MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN GUBERNUR JARINGAN DOKUMENTASL PEMERINTAH PROVINSI BALI TENTANG PENGELOLAAN DAN INFORMASI HUKUM

BAB I

KETENTUAN UMUM Pasal I Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

Pasal 2

(1)Gubernur membentuk JDIH Provinsi.
(2)Bupati/walikota membentuk JDIH Kabupaten/Kota.

BAB II

PENGELOLAAN

Pasal 3

(I) Pengelola JDIH Pemerintah Provinsi berkedudukan di Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi.

(2)Pengelola JDIH Pemerintah Kabupaten/Kota berkedudukan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 4

Pengelola JDIH scbagaimana dimaksud dalam Pasal 3 melakukan pengelolaan JDIH, meliputi:

a.pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penyebarluasan produk hukum; dan
b.penataan sistem informasi hukum melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 5

(1)Pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penyebarluasan produk hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, sekurang-kurangnya memuat:
1. a.TAP MPR;
2. b.Undang-Undang Republik Indonesia;
3. c.Peraturan Pemcrintah Republik Indonesia;
4. d.Peraturan Presiden;
5. e.Peraturan Menteri Dalam Negeri;
6. f.Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri;
7. g.Keputusan Menteri Dalam Negeri;
8. h.Peraturan Daerah Provinsi;
9. i.Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;
10. j.Peraturan Kepala Daerah Provinsi dan/atau Kabupaten Kota;
11. k.Peraturan Bersama Kepala Daerah Provinsi dan/atau Kabupaten Kota. I. Peraturan DPRD Provinsi dan/atau Kabupaten Kota; dan
12. m.Informasi hukum lainnya.
(2)Informasi hukum lainnya scbagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf m, sekurang-kurangnya memuat:
1. a.Putusan Badan Peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
2. b.Putusan Mahkamah Konstitusi;
3. c.Surat Edaran Menteri Dalam Negeri;
4. d.MoU/Nota Kesepakatan Kementerian Dalam Negeri;
5. e.Klarifikasi peraturan daerah;
6. f.Rancangan produk hukum;
7. g.Artikel hukum;
8. h.Surat Edaran Kepala Daerah Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota;
9. i.MoU/kerjasama antar daerah Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota; dan/atau
10. j.Rancangan peraturan daerah.

Pasal 6

(I) Penataan sistem informasi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, antara lain mclalui:

a.Sistem katalog;
b.Sistem mandiri/stand alone; dan
c.Sistem internet/ website.

(2)Penataan sistem informasi hukum melalui sistem katalog scbagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf a dikelola dengan cara merekam informasi dokumen peraturan perundang-undangan yang berisi jenis, nomor, tanggal, judul, sumber dan status peraturan perundang-undangan ke dalam suatu unit komputer.
(3)Penataan sistem informasi hukum melalui sistem mandiri/ stand alone sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikelola melalui sistem aplikasi database peraturan perundang-undangan yang berdiri sendiri dalam satu unit komputer tanpa menggunakan jaringan.
(4)Penataan sistem informasi hukum melali sistem internet/ website sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf c dikelola melalui website:
1. a.JDIH Provinsi di lingkungan Pemerintah Provinsi; dan
2. b.JDIH Kabupaten/kota di lingkungan Pemerintah kabupaten/kota.

Pasal 7

(l) Pemerintah provinsi melakukan penataan sistem informasi hukum website DH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf b di lingkungan Pemerintah Provinsi.

(2)Pemerintah kabupaten/kota melakukan penataan sistem informasi hukum website JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf c di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota.
(3)Pemerintah kabupaten/kota yang telah melakukan penataan sistem informasi hukum website JDIH scbagaimana dimaksud pada ayat (2) melaporkan kepada Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Bali paling lambat 7 hari kerja setelah website JDIH beroperasi/online.
(4)Pemerintah kabupaten/kota yang telah melakukan penataan sistem informasi hukum website JDlH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaporkan kepada sckretaris daerah provinsi paling lambat 7 hari kerja setelah website JDIH beroperasi/online.

Pasal 8

(I) Pemerintah provinsi melakukan integrasi/link website JDIH Kabupaten/Kota di lingkungan masing-masing kedalam website JDIH Provinsi.

(2)Website jdih.setjen.kemendagri.go.id secara terintegrasi/link dengan Website JDH Provinsi seluruh Indonesia.

Pasal 9

scbagaimana dimaksud dalam Pasal 3 (satu) minggu sekali melakukan updating hukum dan informasi hukum lainnya dimaksud dalam Pasal 5 untuk dan di upload melalui website JDIH . . mas1ng-masmng.

(2)Penycbarluasan informasi clan upload melalui website scbagaimana dimaksud pada ayat (l), setclah dilakukan pengkajian konsekuensi dan pengklasifikasian informasi.

Pasal 10

(1)Pengelola JDIH kabupaten/kota paling sedikit setiap 3 (tiga) bulan sekali menyampaikan soft copy peraturan daerah kabupaten/kota, peraturan kcpala daerah kabupaten/kota, dan peraturan DPRD kabupaten/kota kepada Pengelola JDIH provinsi masing-masing dan pengelola JDIH Kementerian Dalam Negeri.
(2)Pengelola JDIH provinsi paling sedikit setiap 3 (tiga) bulan sekali menyampaikan soft copy peraturan daerah provinsi, peraturan kepala daerah provinsi, dan peraturan DPRD provinsi kepada Pengelola JDIH Kementerian Dalam Negeri. (!} Pcngclola JOll-1 paling sedikit I data produk sebagaimana disebarluaskan

Pasal 11

(1)Pemohon informasi dapat mengunduh/download produk hukum dan informasi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 melalui website JDIH di provinsi dan kabupaten/kota.

Isi peraturan

Teks19PDFHirarki

Memuat teks peraturan…