DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bali Nomor 50 Tahun 2018

Nomor: 50
Tahun: 2018
Ditetapkan: 28 Juni 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 85

Lembaga terkait

Ringkasan

Mengatur tentang: 1. Ketentuan Umum; 2. Pembentukan dan Kedudukan; 3. Susunan Organisasi; 4. Tugas dan Fungsi; 5. Rincian Tugas; 6. Tata Kerja; 7. Bagan Struktur Organisasi; 8. Jabatan; 9. Pembiayaan; 10. Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit di Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Bali; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2.Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); jdih.baliprov.go.id
6.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7.Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159); 8. 9. 10. 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1221); Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 7); Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN PROVINSI BALI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Provinsi Bali.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Bali.
3.Gubernur adalah Gubernur Bali.
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Bali.
5.Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kesehatan Provinsi Bali. jdih.baliprov.go.id
6.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali.
7.Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan baik Rumah Sakit Umum Daerah maupun Rumah Sakit Khusus yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, gawat darurat,dan rehabilitasi.
8.Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis daerah Dinas Kesehatan Provinsi Bali yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
9.Rumah Sakit Umum Daerah Bali Mandara Provinsi Bali yang selanjutnya disingkat RSBM adalah UPTD Dinas Kesehatan Provinsi Bali yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat.
10.Rumah Sakit Khusus adalah rumah sakit yang memberikan pelayanan utama pada satu bidang atau satu jenis penyakit tertentu berdasarkan disiplin ilmu, golongan umur, organ, jenis penyakit atau kekhususan lainnya.
11.Rumah Sakit Mata Bali Mandara Provinsi Bali yang selanjutnya disebut RS Mata Bali Mandara adalah UPTD Dinas Kesehatan Provinsi Bali yang menyelenggarakan pelayanan rumah sakit yang memberikan pelayanan utama pada pelayanan kesehatan mata.
12.Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali yang selanjutnya disingkat RSJ adalah UPTD Dinas Kesehatan Provinsi Bali yang menyelenggarakan pelayanan utama pada pelayanan kesehatan jiwa.
13.Kepala Rumah Sakit yang selanjutnya disebut Direktur adalah pejabat fungsional dokter/dokter gigi yang diberikan tugas tambahan sebagai Kepala UPTD Rumah Sakit Bali Mandara, Kepala UPTD Rumah Sakit Mata Bali Mandara dan Kepala UPTD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali.
14.Wakil Direktur adalah pejabat struktural yang berada di bawah Direktur yang secara teknis operasional bertanggung jawab kepada Direktur.
15.Bidang adalah wadah struktural yang berada di bawah Wakil Direktur yang dipimpin oleh Kepala Bidang.
16.Bagian adalah wadah struktural yang berada di bawah Wakil Direktur yang dipimpin oleh Kepala Bagian.
17.Seksi adalah wadah struktural yang berada di bawah Kepala Bidang yang dipimpin oleh Kepala Seksi.
18.Subbagian adalah wadah struktural yang berada di bawah Kepala Bagian yang dipimpin oleh Kepala Subbagian.
19.Satuan Pemeriksaan Internal yang selanjutnya disingkat SPI adalah unsur organisasi yang bertugas melaksanakan pemeriksaan audit kinerja internal Rumah Sakit. jdih.baliprov.go.id
20.Komite adalah wadah profesional non struktural yang memiliki otoritas dalam mengawal mutu pelayanan kesehatan berbasis keselamatan pasien, pengorganisasian staf medik, keperawatan, dan tenaga kesehatan lainnya, etik dan hukum, pencegahan dan pengendalian infeksi, serta keselamatan dan kesehatan kerja (K3).
21.Kelompok Staf Medik yang selanjutnya disingkat KSM adalah kelompok dokter yang bekerja di bidang medis dalam jabatan fungsional.
22.Instalasi adalah Unit Pelayanan yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan, pendidikan dan penelitian Rumah Sakit.
23.Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukan tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu.
24.Unit adalah unit kerja non struktural yang menyelenggarakan kegiatan teknis operasional di lingkungan UPTD Rumah Sakit Dinas Kesehatan Provinsi Bali.
25.Standar Prosedur Operasional yang selanjutnya disingkat SPO adalah suatu perangkat instruksi/langkah-langkah yang dibakukan untuk menyelesaikan proses kerja tim tertentu.
26.Instalasi Gawat Darurat yang selanjutnya disingkat IGD adalah satu bagian dari tempat pelayanan kesehatan yang melayani pelayanan awal dari kasus kegawatdaruratan.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

(1)Gubernur membentuk UPTD Rumah Sakit di lingkungan Dinas.
(2)UPTD Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
1. a.Rumah Sakit Umum Daerah yaitu RSBM Kelas B;
2. b.Rumah Sakit Khusus terdiri dari :
  1. 1.RS Mata Bali Mandara Kelas A; dan
  2. 2.RSJ Kelas A.

Pasal 3

(1)UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian dari Dinas.
(2)UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Direktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. jdih.baliprov.go.id

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Susunan Organisasi Rumah Sakit terdiri dari :

a.Direktur;
b.Wakil Direktur;
c.Bidang;
d.Bagian;
e.Seksi;
f.Sub Bagian;
g.SPI;
h.Komite;
i.KSM;
j.Instalasi;
k.Unit; dan
l.Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 5

(1)Wakil Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b pada RSBM, terdiri dari :
1. a.Wakil Direktur Pelayanan;
2. b.Wakil Direktur Penunjang; dan
3. c.Wakil Direktur Administrasi dan Sumber Daya.
(2)Wakil Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

Pasal 6

(1)Wakil Direktur Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, terdiri dari :
1. a.Bidang Pelayanan Medik; dan
2. b.Bidang Keperawatan.
(2)Wakil Direktur Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, terdiri dari :
1. a.Bidang Penunjang Medik; dan
2. b.Bidang Penunjang Non Medik.
(3)Wakil Direktur Administrasi dan Sumber Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, terdiri dari :
1. a.Bagian Bina Program;
2. b.Bagian Keuangan;dan
3. c.Bagian Tata Usaha. jdih.baliprov.go.id
(4)Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wakil Direktur.
(5)Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh Kepala Bagian, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wakil Direktur.

Pasal 7

(1)Bidang Pelayanan Medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, terdiri dari :
1. a.Seksi Pelayanan Medik Rawat Jalan dan Rawat Darurat; dan
2. b.Seksi Pelayanan Medik Rawat Inap dan Intensif.
(2)Bidang Keperawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, terdiri dari :
1. a.Seksi Keperawatan Rawat Jalan dan Rawat Darurat; dan
2. b.Seksi Keperawatan Rawat Inap dan Intensif.
(3)Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dipimpin oleh Kepala Seksi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 8

(1)Bidang Penunjang Medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, terdiri dari :
1. a.Seksi Farmasi dan Rekam Medik; dan
2. b.Seksi Radiologi dan Laboratorium.
(2)Bidang Penunjang Non Medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, terdiri dari :
1. a.Seksi Gizi; dan
2. b.Seksi Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan.
(3)Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dipimpin oleh Kepala Seksi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 9

(1)Bagian Bina Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a, terdiri dari :
1. a.Sub Bagian Perencanaan dan Pengembangan Rumah Sakit;
2. b.Sub Bagian Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit dan Pelaporan; dan
3. c.Sub Bagian Hukum dan Kerjasama.
(2)Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b, terdiri dari:
1. a.Sub Bagian Pendapatan;
2. b.Sub Bagian Perbendaharaan; dan
3. c.Sub Bagian Akuntansi. jdih.baliprov.go.id
(3)Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf c, terdiri dari :
1. a.Sub Bagian Umum dan Humas;
2. b.Sub Bagian Kepegawaian; dan
3. c.Sub Bagian Diklat, Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
(4)Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian.

Pasal 10

(1)Wakil Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b pada RS Mata Bali Mandara, terdiri dari :
1. a.Wakil Direktur Pelayanan; dan
2. b.Wakil Direktur Administrasi dan Sumber Daya.
(2)Wakil Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

Pasal 11

(1)Wakil Direktur Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, terdiri dari :
1. a.Bidang Pelayanan Medik;
2. b.Bidang Keperawatan; dan
3. c.Bidang Penunjang.
(2)Wakil Direktur Administrasi dan Sumber Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b, terdiri dari :
1. a.Bagian Bina Program;
2. b.Bagian Keuangan; dan
3. c.Bagian Tata Usaha.
(3)Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wakil Direktur.
(4)Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Kepala Bagian, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wakil Direktur.

Isi peraturan

Teks85PDFHirarki

Memuat teks peraturan…