DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bali Nomor 51 Tahun 2014

Nomor: 51
Tahun: 2014
Ditetapkan: 30 September 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 52

Lembaga terkait

Ringkasan

JENIS PERJALANAN DINAS BIAYA PERJALANAN DINAS Pasal 5 Uang Harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) yang ditanggung oleh penyelenggara dipotong sebesar 25%

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Gubernur Bali Nomor 35 Tahun 2011 tentang Perjalanan Dinas, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 35 Tahun 2011 tentang Perjalanan Dinas sudah tidak sesuai dengan kondisi dan kebutuhan hukum saat ini sehingga perlu ditinjau kembali;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2.Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Pejabat/Pegawai di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, dan Pimpinan serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
14.Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 12); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BALI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali.
2.Gubernur adalah Gubernur Bali.
3.Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap adalah Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap yang diberi tugas untuk melaksanakan kewenangan pemerintahan Provinsi Bali.
4.Pimpinan dan Anggota DPRD adalah Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Provinsi Bali.
5.Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil Provinsi Bali.
6.Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang berwenang untuk memberikan Surat Tugas dan menerbitkan Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disebut dengan SPPD terkait dengan pelaksanaan perjalanan dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.
7.Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
8.Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah Pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagaian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagaian tugas dan fungsi SKPD.
9.Perjalanan Dinas adalah perjalanan yang dilaksanakan oleh Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap serta orang pribadi dari tempat kedudukan kantor ke tempat tujuan dan kembali ke tempat kedudukan semula untuk kepentingan Pemerintah Provinsi Bali.
10.Orang Pribadi adalah orang yang bukan Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang melakukan perjalanan dinas untuk kepentingan Pemerintah Provinsi Bali.
11.Perjalanan Dinas Jabatan adalah perjalanan dinas untuk kepentingan Pemerintah Provinsi Bali, dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ke tempat kedudukan semula.
12.Perjalanan Dinas Pindah adalah perjalanan dinas dari tempat kedudukan yang lama ke tempat kedudukan yang baru berdasaran keputusan pindah bagi Pegawai Negeri Sipil beserta keluarganya yang sah, kecuali perjalanan dinas pindah atas permohonan sendiri.
13.Perjalanan Dinas Dalam Daerah adalah perjalanan dinas yang dilaksanakan di luar Wilayah Kota Denpasar, Kantor Perwakilan Pemerintah Provinsi Bali di Jakarta, serta unit kerja yang berada diluar wilayah Kota Denpasar dalam radius lebih dari 10 (sepuluh) kilometer dari tempat kedudukan kantor.
14.Perjalanan Dinas Luar Daerah adalah perjalanan dinas keluar Wilayah Provinsi Bali, dan bagi Kantor Perwakilan Pemerintah Provinsi Bali di Jakarta keluar Wilayah DKI Jakarta termasuk perjalanan dinas keluar wilayah Republik Indonesia.
15.Perjalanan Dinas Luar Negeri adalah Perjalanan Dinas baik perseorangan maupun secara bersama untuk kepentingan dinas/negara, dari Tempat Bertolak di Dalam Negeri ke Tempat Tujuan di Luar Negeri, dari Tempat Kedudukan di Luar Negeri/Tempat Bertolak di Luar Negeri ke Tempat Tujuan di Dalam Negeri, atau dari Tempat Kedudukan di Luar Negeri/Tempat Bertolak di Luar Negeri ke Tempat Tujuan di Luar Negeri.
16.Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (pre-calculated amount) dan dibayarkan sekaligus.
17.Biaya riil (real cost) adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
18.Bukti pengeluaran yang Sah adalah pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan berupa Surat Perintah, Surat Perintah Perjalanan Dinas dan kwitansi/tanda bukti penerimaan biaya perjalanan dinas atas nama yang melaksanakan perjalanan dinas.
19.Surat Permohonan ijin Perjalanan Dinas Luar Negeri yang selanjutnya disebut Surat Permohonan adalah Surat Permohonan Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil serta Pegawai Tidak Tetap di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali serta orang pribadi untuk kepentingan Pemerintah Provinsi Bali.
20.Surat Perintah Tugas adalah perintah yang diberikan kepada pejabat negara, pimpinan dan anggota DPRD, pegawai negeri sipil, pegawai tidak tetap serta orang pribadi oleh pejabat berwenang untuk melaksanakan perjalanan dinas.
21.Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disebut SPPD adalah surat perintah kepada pejabat negara, pimpinan dan anggota DPRD, pegawai negeri sipil, pegawai tidak tetap dan orang pribadi untuk melaksanakan perjalanan dinas.
22.Perhitungan Rampung adalah perhitungan biaya perjalanan dinas yang dihitung sesuai kebutuhan riil berdasarkan ketentuan yang berlaku.

BAB II

JENIS PERJALANAN DINAS

Pasal 2

Perjalanan Dinas terdiri dari :

a.Perjalanan dinas jabatan; dan
b.Perjalanan dinas pindah.

Pasal 3

(1)Perjalanan dinas jabatan merupakan perjalanan dinas untuk kepentingan Pemerintah Provinsi Bali, dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ke tempat kedudukan semula.
(2)Perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ) termasuk pula perjalanan yang dilakukan dalam hal :
1. a.pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
2. b.mengikuti rapat, seminar, koordinasi, konsultasi dan sejenisnya;
3. c.menempuh ujian dinas/ujian jabatan;
4. d.memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapat cedera pada waktu/karena melakukan tugas ;
5. e.mengikuti pendidikan dan pelatihan;
6. f.menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenasah Gubernur/Wakil Gubernur, Pimpinan dan Anggota DPRD dan PNS yang meninggal dunia dalam melakukan perjalanan dinas.

BAB III

BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 4

Biaya Perjalanan dinas jabatan terdiri atas komponen sebagai berikut :

a.uang harian;
b.biaya transportasi;
c.biaya penginapan;
d.uang representasi;
e.sewa kendaraan dalam kota; dan/atau
f.biaya menjemput dan mengantar jenasah

Pasal 5

(1)Uang Harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, terdiri atas :
1. a.uang makan
2. b.uang saku; dan
3. c.uang transportasi Lokal
(2)Uang Harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) yang ditanggung oleh penyelenggara dipotong sebesar 25% dari pagu.
(3)Besaran satuan biaya uang harian perjalanan dinas sebagaimana tercantum dalam lampiran II.

Pasal 6

(1)Biaya transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, terdiri atas :
1. a.perjalanan dinas dari tempat kerja/kedudukan sampai tempat tujuan keberangkatan dan kepulangan, termasuk biaya ke terminal bus/stasiun/bandara/ pelabuhan keberangkatan/pool kendaraan travel;
2. b.retribusi/airport tax dan sejenisnya yang dipungut di terminal bus/stasiun/bandar udara/pelabuhan keberangkatan dan kepulangan; dan
3. c.biaya transportasi bagi perjalanan dinas yang dilakukan lebih dari 1 (satu) tempat tujuan dalam sehari, yang diberikan sesuai dengan biaya yang dibutuhkan dalam menempuh tempat tujuan dan dirinci berdasarkan kebutuhan riil.
(2)Besaran satuan biaya uang transportasi perjalanan dinas sebagaimana tercantum dalam lampiran II.a.

Pasal 7

(1)Biaya penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap :
1. a.di hotel; atau
2. b.di tempat menginap lainnya, dalam hal tidak ada hotel di tempat/kota/daerah tempat tujuan.
(2)Ketentuan pemberian biaya penginapan adalah :
1. a.diberikan berdasarkan jumlah hari yang digunakan;
2. b.diberikan paling banyak 2 (dua) hari untuk menunggu alat transportasi lanjutan, dalam hal perjalanan dinas harus berpindah/berganti dari alat angkutan yang satu ke alat angkutan yang lain;
3. c.diberikan paling lama 10 (sepuluh) hari di tempat, apabila yang bersangkutan jatuh sakit/kecelakaan saat melaksanakan perjalanan dinas; dan
4. d.diberikan kepada Pejabat/Pegawai dan/atau Pimpinan/ Anggota DPRD yang mengikuti pendidikan / kursus/ workshop /seminar /pelatihan/ bimbingan teknis yang diselenggarakan oleh organisasi di luar Pemerintah Daerah, sebanyak hari penyelenggaraan, dengan ketentuan Panitia Penyelenggara tidak menyediakan penginapan.
(3)Dalam hal Pelaksana SPPD tidak menggunakan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf b, berlaku ketentuan sebagai berikut :
1. a.Pelaksana SPPD diberikan biaya penginapan sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari biaya penginapan di kota tempat tujuan; dan
2. b.Biaya penginapan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dibayarkan secara lumpsum.
(4)Besaran satuan biaya penginapan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran II.b.

Pasal 8

Uang representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, dapat diberikan kepada Gubernur, Wakil Gubernur, Pejabat Eselon I, Pimpinan dan Anggota DPRD serta Pejabat Eselon II, selama melakukan perjalanan dinas, sebagaimana tercantum dalam lampiran III.

Pasal 9

(1)Sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, dapat diberikan kepada Gubernur dan Wakil Gubernur untuk keperluan pelaksanaan tugas di tempat tujuan;
(2)Sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi pelaksanaan kegiatan yang membutuhkan mobilitas tinggi, berskala besar, untuk kegiatan yang dilakukan secara kolektif serta bertaraf nasional dan tidak tersedia kendaraan dinas serta dilakukan secara selektif dan efisien.
(3)Sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk kegiatan yang bersifat insidentil dan sudah termasuk biaya untuk pengemudi, bahan bakar minyak, dan pajak.
(4)Sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e diberikan untuk keperluan pelaksanaan tugas di dalam kota Nusa Penida.
(5)Satuan biaya sewa kendaraan dimaksud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Gubernur ini.

Pasal 10

(1)Biaya menjemput/mengantar jenazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, huruf f, meliputi :
1. a.biaya bagi penjemput/pengantar;
2. b.biaya pemetian; dan
3. c.biaya angkutan jenazah.
(2)Besaran satuan biaya pemetian dan angkutan jenazah dimaksud sebagaimana tercantum dalam lampiran VI.

Isi peraturan

Teks52PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Peraturan Gubernur Bali Nomor 35 Tahun 2011

Peraturan Gubernur Bali Nomor 12 Tahun 2013

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Peraturan Gubernur Bali Nomor 35 Tahun 2011

Peraturan Gubernur Bali Nomor 12 Tahun 2013