DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bali Nomor 51 Tahun 2017

Nomor: 51
Tahun: 2017
Ditetapkan: 31 Agustus 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II BESARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN TUNJANGAN RESES BAB III DANA OPERASIONAL KETUA DPRD DAN WAKIL KETUA DPRD Pasal 6 Peraturan Gubenur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif, Tunjangan Reses Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD serta Dana Operasional Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057); www.jdih.baliprov.go.id
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional;
7.Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 7);
8.Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 6);
9.Peraturan Gubernur Bali Nomor 50 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD (Berita Daerah Tahun Tahun 2017 Nomor 50). MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG BESARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF, TUNJANGAN RESES BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD SERTA DANA OPERASIONAL KETUA DPRD DAN WAKIL KETUA DPRD.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Bali.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Bali.
3.Gubernur adalah Gubernur Bali.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Pimpinan DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan ketua dan wakil ketua DPRD Provinsi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
6.Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Anggota DPRD provinsi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. www.jdih.baliprov.go.id
7.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8.Tunjangan Komunikasi Insentif adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD.
9.Tunjangan Reses adalah uang yang diberikan setiap melaksanakan reses kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
10.Dana Operasional Pimpinan DPRD yang selanjutnya disebut DO adalah dana yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan DPRD untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas ketua DPRD dan wakil ketua DPRD sehari-hari.
11.Kelompok Kemampuan Keuangan Daerah adalah klasifikasi suatu daerah untuk menentukan kelompok Kemampuan Keuangan Daerah yang ditetapkan berdasarkan formula sebagai dasar penghitungan besaran tunjangan komunikasi intensif, tunjangan reses dan dana operasional pimpinan DPRD.

BAB II

BESARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN TUNJANGAN RESES

Pasal 2

(1)Tunjangan komunikasi intensif diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.kelompok kemampuan keuangan daerah tinggi, sebesar 7 (tujuh) kali uang representasi ketua DPRD atau sebesar Rp.21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);
2. b.kelompok kemampuan keuangan daerah sedang, sebesar 5 (lima) kali uang representasi ketua DPRD atau sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah); dan
3. c.kelompok kemampuan keuangan daerah rendah, sebesar 3 (tiga) kali uang representasi ketua DPRD atau sebesar Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).

Pasal 3

(1)Tunjangan reses diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
1. a.kegiatan reses dalam 1 (satu) tahun dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali; dan
2. b.dilaksanakan paling lama 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) kali reses.
(2)Tunjangan reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan penggolongan kemampuan keuangan daerah, sebagai berikut : www.jdih.baliprov.go.id
1. a.kelompok kemampuan keuangan daerah tinggi, sebesar 7 (tujuh) kali uang representasi ketua DPRD atau sebesar Rp.21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);
2. b.kelompok kemampuan keuangan daerah sedang, sebesar 5 (lima) kali uang representasi ketua DPRD atau sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
3. c.kelompok kemampuan keuangan daerah rendah, sebesar 3 (tiga) kali uang representasi ketua DPRD atau sebesar Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).

BAB III

DANA OPERASIONAL KETUA DPRD DAN WAKIL KETUA DPRD

Pasal 4

(1)DO Ketua DPRD disediakan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.kelompok kemampuan keuangan daerah tinggi, paling banyak 6 (enam) kali uang representasi ketua DPRD atau sebesar Rp.18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
2. b.kelompok kemampuan keuangan daerah sedang, paling banyak 4 (empat) kali uang representasi ketua DPRD atau sebesar Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah); dan
3. c.kelompok kemampuan keuangan daerah rendah, paling banyak 2 (dua) kali uang representasi ketua DPRD atau sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah).
(2)DO Wakil Ketua DPRD disediakan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.kelompok kemampuan keuangan daerah tinggi, paling banyak 4 (empat) kali jumlah uang representasi wakil ketua DPRD atau sebesar Rp.9.600.000,00 (sembilan juta enam ratus ribu rupiah);
2. b.kelompok kemampuan keuangan daerah sedang, paling banyak 2,5 (dua koma lima) kali jumlah uang representasi wakil ketua DPRD atau sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah); dan
3. c.kelompok kemampuan keuangan daerah rendah, paling banyak 1,5 (satu koma lima) kali jumlah uang representasi wakil ketua DPRD atau sebesar Rp.3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah).

Pasal 5

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka Keputusan Gubernur Bali Nomor 70/04-D/HK/2017 tentang Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah Provinsi Bali Tahun Anggaran 2017, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. www.jdih.baliprov.go.id

Pasal 6

Peraturan Gubenur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali. Ditetapkan di Denpasar pada tanggal 31 Agustus 2017 GUBERNUR BALI, MADE MANGKU PASTIKA Diundangkan di Denpasar pada tanggal 31 Agustus 2017 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI, COKORDA NGURAH PEMAYUN BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2017 NOMOR 51

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…