menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 72 Tahun 2022 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali; SALINAN Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5494);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871); 6. 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
9.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181);
10.Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5);
11.Peraturan Gubernur Bali Nomor 72 Tahun 2022 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 72 Tahun 2022 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 72 TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BALI. Pasal I Lampiran I Peraturan Gubernur Bali Nomor 72 Tahun 2022 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 73) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 72 Tahun 2022 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 22), diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. Pasal II Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali. Ditetapkan di Bali pada tanggal 31 Agustus 2023 GUBERNUR BALI ttd WAYAN KOSTER Diundangkan di Bali pada tanggal 31 Agustus 2023 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI ttd DEWA MADE INDRA BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2023 NOMOR 43 Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali, Ida Bagus Gede Sudarsana NIP. 19691010 199703 1 012 � 1 eatai Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik ft{:;t menggunakan sertinkat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE LAMPIRAN I PERATURAN GUBERNUR BALI NOMOR 51 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 72 TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BALI STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH DI LINGKUNGAN DINAS DAN BADAN SERTA SATUAN PENDIDIKAN PADA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAHRAGA I. I . UPTD PADA DINAS KESEHATAN A. UPTD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN KERTHI BALI SADHAJIWA B. UPTD BALAI PELATIHAN KESEHATAN DAN MASYARAKAT UPTD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN KERTHI BALI SADHAJIWA SUB BAGIAN TATA USAHA SEKSI PELAYANAN DAN MUTU PEMELIHARAAN, PENGUJIAN ALAT KESEHATAN SEKSI PELAYANAN DAN MUTU LABORATORIUM KESEHATAN SUB BAGIAN TATA USAHA SEKSI PENYELENGGARA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SEKSI PENGKAJIAN DAN PENGENDALIAN MUTU PENDIDIKAN DAN PELATIHAN UPTD BALAI PELATIHAN KESEHATAN DAN MASYARAKAT KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DAN PELAKSANA KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DAN PELAKSANA I I I I I I � I I I I I ------- I I C. UPTD KESEHATAN PENGOBATAN TRADISIONAL D. UPTD PENGUJIAN, PENGEMBANGAN OBAT TRADISIONAL, DAN PENGELOLAAN PERBEKALAN KESEHATAN SUB BAGIAN TATA USAHA SEKSI PELAYANAN KESEHATAN SEKSI KEMITRAAN DAN MUTU UPTD KESEHATAN PENGOBATAN TRADISIONAL KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DAN PELAKSANA SUB BAGIAN TATA USAHA SEKSI PERBEKALAN KESEHATAN SEKSI PENGUJIAN DAN PENGEMBANGAN OBAT TRADISIONAL UPTD PENGUJIAN, PENGEMBANGAN OBAT TRADISIONAL, DAN PENGELOLAAN PERBEKALAN KESEHATAN KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DAN PELAKSANA - I I I I I I I I � I I I I I I I II. I I . UPTD PADA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK A. UPTD PELAYANAN SOSIAL B. UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK SUB BAGIAN TATA USAHA SEKSI TINDAK LANJUT KASUS SEKSI PENERIMAAN DAN KLARIFIKASI UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK SUB BAGIAN TATA USAHA SEKSI PELAYANAN SOSIAL LANJUT USIA SEKSI PELAYANAN SOSIAL ANAK DAN REMAJA UPTD PELAYANAN SOSIAL KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DAN PELAKSANA KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DAN PELAKSANA I I I � I I I I I I I I I I I I I I I I - I I I I I III. UPTD PADA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK A. UPTD PENGEMBANGAN DAN INTEGRASI LAYANAN DIGITAL B. UPTD TURYAPADA TOWER KOMUNIKASI BALI SMART 6.0 KERTHI BALI SUB BAGIAN TATA USAHA SEKSI LAYANAN DIGITAL SEKSI PENGEMBANGAN DAN INTEGRASI APLIKASI UPTD PENGEMBANGAN DAN INTEGRASI LAYANAN DIGITAL KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DAN PELAKSANA SUB BAGIAN TATA USAHA SEKSI FASILITAS PENUNJANG SEKSI PELAYANAN TOWER TERPADU UPTD TURYAPADA TOWER KOMUNIKASI BALI SMART 6.0 KERTHI BALI KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DAN PELAKSANA I I I I I I I I I I II I I f------ I I I ......__ I I I I I IV. I V . UPTD PADA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN A. UPTD BALAI INSEMINASI BUATAN DAERAH, PERBIBITAN TERNAK DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK B. UPTD BALAI BENIH INDUK TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN SUB BAGIAN TATA USAHA SEKSI PERBIBITAN TERNAK SEKSI PRODUKSI DAN DISTRIBUSI SEMEN UPTD BALAI INSEMINASI BUATAN DAERAH, PERBIBITAN TERNAK DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK SUB BAGIAN TATA USAHA SEKSI PRODUKSI BENIH PERKEBUNAN SEKSI PRODUKSI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA UPTD BALAI BENIH INDUK TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DAN PELAKSANA KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DAN PELAKSANA I I I I I I - I I I I I II I I I I I I - I I C. UPTD BALAI PENGAWASAN, SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN D. UPTD BALAI PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN SUB BAGIAN TATA USAHA SEKSI PENGUJIAN MUTU BENIH TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN SEKSI PENGAWASAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN UPTD BALAI PENGAWASAN, SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DAN PELAKSANA SUB BAGIAN TATA USAHA SEKSI PRODUKSI SARANA PENGENDALIAN SEKSI SISTEM PERLINDUNGAN TANAMAN UPTD BALAI PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DAN PELAKSANA I II I I I I I I >------- I I I I I I I I - I I I I I V. V . E. UPTD BALAI SERTIFIKASI MUTU DAN KEAMANAN PANGAN UPTD PADA DINAS PERHUBUNGAN A. UPTD PERLENGKAPAN JALAN SUB BAGIAN TATA USAHA SEKSI LABORATORIUM PENGUJIAN SEKSI SERTIFIKASI UPTD BALAI SERTIFIKASI MUTU DAN KEAMANAN PANGAN KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DAN PELAKSANA SUB BAGIAN TATA USAHA SEKSI PEMELIHARAAN PERLENGKAPAN JALAN SEKSI PENGADAAN PERLENGKAPAN JALAN UPTD PERLENGKAPAN JALAN KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DAN PELAKSANA I I - I I I I I I I I I I � f------ I I I I I I I I I B. UPTD PUSAT PENGENDALIAN LALU LINTAS ANGKUTAN JALAN C. UPTD TRANS BALI/TRANS SARBAGITA SUB BAGIAN TATA USAHA SEKSI SARANA DAN PRASARANA SEKSI PENGENDALIAN LALU LINTAS KAWASAN UPTD PUSAT PENGENDALIAN LALU LINTAS ANGKUTAN JALAN SUB BAGIAN TATA USAHA SEKSI TEKNIK SARANA DAN PRASARANA SEKSI OPERASIONAL UPTD TRANS BALI/ TRANS SARBAGITA KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DAN PELAKSANA KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DAN PELAKSANA I I I I I II I I � I I - I I D. UPTD PENYELENGGARAAN PELABUHAN VI. V I . UPTD PADA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH UPTD PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH SUB BAGIAN TATA USAHA SEKSI PENYELENGGARA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SEKSI PENYUSUNAN PROGRAM MONITORING DAN EVALUASI UPTD PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH SUB BAGIAN TATA USAHA SEKSI OPERASIONAL SEKSI TEKNIK KEPELABUHAN UPTD PENYELENGGARAAN PELABUHAN KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DAN PELAKSANA KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DAN PELAKSANA I I - I I I I I I I I I I I I I I I I ...,.___ I I I I I VII. V I I . UPTD PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN A. UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG B. UPTD RUMAH KREATIF UPTD RUMAH KREATIF SUB BAGIAN TATA USAHA SEKSI DESAIN PRODUK DAN KEMASAN SEKSI INDUSTRI DIGITAL UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG SUB BAGIAN TATA USAHA SEKSI MUTU PELAYANAN LABORATORIUM KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DAN PELAKSANA KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DAN PELAKSANA I I I I I I LI I I I I I VIII. V I I I . UPTD PADA DINAS KEBUDAYAAN A. UPTD TAMAN BUDAYA B. UPTD MUSEUM BALI UPTD TAMAN BUDAYA SUB BAGIAN TATA USAHA SEKSI DOKUMENTASI DAN INFORMASI SEKSI PENYAJIAN DAN PENGEMBANGAN SENI SUB BAGIAN TATA USAHA SEKSI EDUKASI DAN PREPARASI SEKSI KOLEKSI DAN KONSERVASI UPTD MUSEUM BALI KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DAN PELAKSANA KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DAN PELAKSANA I I I I I I I I I I 1-- - I I I I I - - I I I I I C. UPTD MONUMEN PERJUANGAN RAKYAT BALI IX. I X . UPTD PADA DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL A. UPTD BALAI HYPERKES DAN KESELAMATAN KERJA SUB BAGIAN TATA USAHA SEKSI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SEKSI INFORMASI MASYARAKAT UPTD MONUMEN PERJUANGAN RAKYAT BALI SUB BAGIAN TATA USAHA SEKSI STANDARISASI MUTU DAN EVALUASI SEKSI PELAYANAN UPTD BALAI HYPERKES DAN KESELAMATAN KERJA KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DAN PELAKSANA KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DAN PELAKSANA I I � I II I I I I I I I I I I I I I r - I I I I I I B. UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI DAN PARIWISATA X. X . UPTD PADA DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP A. UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BALI UTARA SUB BAGIAN TATA USAHA SEKSI PENYELENGGARAAN PELATIHAN DAN PEMASARAN SEKSI PROGRAM DAN EVALUASI PELATIHAN UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI DAN PARIWISATA SUB BAGIAN TATA USAHA SEKSI REHABILITASI DAS DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT SEKSI PERENCANAAN PEMANFAATAN PENGGUNAAN PERLINDUNGAN HUTAN DAN KSDAE UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BALI UTARA KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DAN PELAKSANA KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DAN PELAKSANA I I I I I 1- I I I I I I I I I I 1- f------ I I I I I I B. UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BALI TIMUR C. UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BALI SELATAN SUB BAGIAN TATA USAHA SEKSI REHABILITASI DAS DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT SEKSI PERENCANAAN PEMANFAATAN PENGGUNAAN PERLINDUNGAN HUTAN DAN KSDAE UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BALI TIMUR SUB BAGIAN TATA USAHA SEKSI REHABILITASI DAS DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT SEKSI PERENCANAAN PEMANFAATAN PENGGUNAAN PERLINDUNGAN HUTAN DAN KSDAE UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BALI SELATAN KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DAN PELAKSANA KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DAN PELAKSANA I I I I I I I I 1- - I I I I I I I·- �1 II I I I I I D. UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BALI BARAT E. UPTD TAMAN HUTAN RAYA (TAHURA) NGURAH RAI SUB BAGIAN TATA USAHA SEKSI REHABILITASI DAS DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT SEKSI PERENCANAAN PEMANFAATAN PENGGUNAAN PERLINDUNGAN HUTAN DAN KSDAE UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BALI BARAT SUB BAGIAN TATA USAHA SEKSI PERLINDUNGAN KSDAE DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT SEKSI PERENCANAAN DAN PEMANFAATAN UPTD TAMAN HUTAN RAYA (TAHURA) NGURAH RAI KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DAN PELAKSANA KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DAN PELAKSANA I r � I I I I I I I I I I I I I r � I I I I I I F. UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP G. UPTD PENGELOLAAN SAMPAH SUB BAGIAN TATA USAHA SEKSI PENGUJIAN SEKSI PENGENDALIAN MUTU UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DAN PELAKSANA SUB BAGIAN TATA USAHA SEKSI MONITORING DAN EVALUASI SEKSI PELAKSANA TEKNIS UPTD PENGELOLAAN SAMPAH KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DAN PELAKSANA I I I I I I I I I I I � I I I I I � f----- I I I I I XI. X I . UPTD PADA DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN A. UPTD BALAI PERALATAN DAN PENGUJIAN B. UPTD PENGELOLAAN AIR MINUM UPTD BALAI PERALATAN DAN PENGUJIAN SUB BAGIAN TATA USAHA SEKSI PERALATAN SEKSI PENGUJIAN SUB BAGIAN TATA USAHA SEKSI MONITORING DAN EVALUASI SEKSI PELAKSANA TEKNIS UPTD PENGELOLAAN AIR MINUM KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DAN PELAKSANA KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DAN PELAKSANA I I I I I I I I I �I I I >---- I I • � I I I I I I - C. UPTD PENGELOLAAN AIR LIMBAH XII. X I I . UPTD PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN A. UPTD PENGUJIAN DAN PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN SUB BAGIAN TATA USAHA SEKSI MONITORING DAN EVALUASI SEKSI PELAKSANA TEKNIS UPTD PENGELOLAAN AIR LIMBAH SUB BAGIAN TATA USAHA SEKSI PENGUJIAN MUTU HASIL PERIKANAN SEKSI PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN UPTD PENGUJIAN DAN PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DAN PELAKSANA KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DAN PELAKSANA I I - I I I I I I I I I I I I I I I - II I I I I I B. UPTD PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA C. UPTD KAWASAN KONSERVASI PROVINSI BALI SUB BAGIAN TATA USAHA SEKSI PRODUKSI BUDIDAYA AIR TAWAR SEKSI PRODUKSI BUDIDAYA AIR PAYAU/LAUT UPTD PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA AIR SUB BAGIAN TATA USAHA SEKSI PENGENDALIAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT SEKSI PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI UPTD KAWASAN KONSERVASI PROVINSI BALI KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DAN PELAKSANA KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DAN PELAKSANA I I I I I I 1-- f------ I I I I I I I 1-- f------ I I I I I I I D. UPTD PELABUHAN PERIKANAN XIII. UPTD PADA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAHRAGA A. UPTD BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN SUB BAGIAN TATA USAHA SEKSI PEMBERDAYAAN DAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN SEKSI PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN LAYANAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN UPTD BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DAN PELAKSANA SUB BAGIAN TATA USAHA SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA SEKSI OPERASIONAL PELABUHAN DAN KESYAHBANDARAN UPTD PELABUHAN PERIKANAN KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DAN PELAKSANA � I I I I - I I I I I I I B. UPTD BALAI PENGEMBANGAN TEKNIS DAN KETERAMPILAN KEJURUAN C. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SATUAN PENDIDIKAN SATUAN PENDIDIKAN DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI TERDIRI ATAS: SATUAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN BULELENG:
1.SMA NEGERI 1 BANJAR
2.SMA NEGERI 2 BANJAR
3.SMA NEGERI 1 SINGARAJA
4.SMA NEGERI 2 SINGARAJA
5.SMA NEGERI 3 SINGARAJA
6.SMA NEGERI 4 SINGARAJA
7.SMA NEGERI 1 BUSUNGBIU
8.SMA NEGERI 2 BUSUNGBIU
9.SMA NEGERI 1 GEROKGAK
10.SMA NEGERI 2 GEROKGAK
11.SMA NEGERI 1 KUBUTAMBAHAN
12.SMA NEGERI 1 SAWAN
13.SMA NEGERI 1 SERIRIT
14.SMA NEGERI 1 SUKASADA
15.SMA NEGERI 1 TEJAKULA
16.SMA NEGERI 2 TEJAKULA SUB BAGIAN TATA USAHA SEKSI PELAYANAN KETERAMPILAN KEJURUAN SEKSI PENGEMBANGAN TEKNIS UPTD BALAI PENGEMBANGAN TEKNIS DAN KETERAMPILAN KEJURUAN KEPALA SEKOLAH KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DAN PELAKSANA KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DAN PELAKSANA �1 II II I I I I I I I I I I I I I I I I
17.SMK NEGERI 1 SINGARAJA
18.SMK NEGERI 2 SINGARAJA
19.SMK NEGERI 3 SINGARAJA
20.SMK NEGERI 1 KUBUTAMBAHAN
21.SMK NEGERI 1 SAWAN
22.SMK NEGERI 1 SERIRIT
23.SMK NEGERI 2 SERIRIT
24.SMK NEGERI 1 SUKASADA
25.SMK NEGERI 1 TEJAKULA
26.SMK NEGERI 1 BUSUNGBIU
27.SMK NEGERI 1 GEROKGAK
28.SMK NEGERI 2 TEJAKULA
29.SMK NEGERI 1 BANJAR
30.SMA NEGERI BALI MANDARA
31.SMK NEGERI BALI MANDARA SATUAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN BADUNG:
32.SMA NEGERI 1 ABIANSEMAL
33.SMA NEGERI 2 ABIANSEMAL
34.SMA NEGERI 1 KUTA
35.SMA NEGERI 2 KUTA
36.SMA NEGERI 1 KUTA SELATAN
37.SMA NEGERI 2 KUTA SELATAN
38.SMA NEGERI 3 KUTA SELATAN
39.SMK NEGERI 1 KUTA SELATAN
40.SMK NEGERI 2 KUTA SELATAN
41.SMA NEGERI 1 KUTA UTARA
42.SMA NEGERI 2 KUTA UTARA 43. 44. 45. 46. SMA NEGERI 1 MENGWI SMA NEGERI 2 MENGWI SMA NEGERI 3 MENGWI SMK NEGERI 1 MENGWI
47.SMA NEGERI 1 PETANG
48.SMK NEGERI 1 PETANG SATUAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN BANGLI:
49.SMA NEGERI 1 BANGLI
50.SMA NEGERI 2 BANGLI
51.SMA NEGERI 1 KINTAMANI
52.SMA NEGERI 1 SUSUT
53.SMA NEGERI 1 TEMBUKU
54.SMK NEGERI 1 BANGLI
55.SMK NEGERI 2 BANGLI
56.SMK NEGERI 3 BANGLI
57.SMK NEGERI 4 BANGLI
58.SMK NEGERI 1 KINTAMANI
59.SMK NEGERI 2 KINTAMANI
60.SMK NEGERI 3 KINTAMANI
61.SMK NEGERI 1 SUSUT
62.SMK NEGERI 1 TEMBUKU SATUAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN KARANGASEM:
63.SMA NEGERI 1 BEBANDEM
64.SMA NEGERI 1 KUBU
65.SMA NEGERI 1 AMLAPURA
66.SMA NEGERI 2 AMLAPURA
67.SMA NEGERI 3 AMLAPURA
68.SMA NEGERI 1 MANGGIS
69.SMA NEGERI 1 RENDANG
70.SMA NEGERI 1 SELAT
71.SMA NEGERI 1 SIDEMEN
72.SMA NEGERI 1 ABANG
73.SMK NEGERI 1 ABANG
74.SMK NEGERI 1 KUBU
75.SMK NEGERI 2 KUBU
76.SMK NEGERI 1 MANGGIS
77.SMK NEGERI 1 AMLAPURA
78.SMK NEGERI 1 BEBANDEM SATUAN PENDIDIKAN DI KOTA DENPASAR:
79.SMA NEGERI 1 DENPASAR
80.SMA NEGERI 2 DENPASAR
81.SMA NEGERI 3 DENPASAR
82.SMA NEGERI 4 DENPASAR
83.SMA NEGERI 5 DENPASAR
84.SMA NEGERI 6 DENPASAR
85.SMA NEGERI 7 DENPASAR
86.SMA NEGERI 8 DENPASAR
87.SMA NEGERI 9 DENPASAR
88.SMA NEGERI 10 DENPASAR
89.SMA NEGERI 11 DENPASAR
90.SMA NEGERI 12 DENPASAR
91.SMK NEGERI 1 DENPASAR
92.SMK NEGERI 2 DENPASAR
93.SMK NEGERI 3 DENPASAR
94.SMK NEGERI 4 DENPASAR
95.SMK NEGERI 5 DENPASAR
96.SMK NEGERI 6 DENPASAR
97.SMK NEGERI 7 DENPASAR SATUAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN TABANAN:
98.SMA NEGERI 1 BATURITI
99.SMA NEGERI 1 KEDIRI
100.SMA NEGERI 1 KERAMBITAN
101.SMA NEGERI 1 MARGA
102.SMA NEGERI 1 PENEBEL
103.SMA NEGERI 1 PUPUAN
104.SMA NEGERI 1 SELEMADEG
105.SMA NEGERI 1 TABANAN
106.SMA NEGERI 2 TABANAN
107.SMK NEGERI 1 TABANAN
108.SMK NEGERI 2 TABANAN
109.SMK NEGERI 3 TABANAN SATUAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN GIANYAR:
110.SMA NEGERI 1 PAYANGAN
111.SMA NEGERI 1 BLAHBATUH 112. 113. SMA NEGERI 1 GIANYAR SMA NEGERI 2 GIANYAR 114. 115. SMA NEGERI 1 SUKAWATI SMA NEGERI 2 SUKAWATI
116.SMA NEGERI 1 TAMPAKSIRING
117.SMA NEGERI 1 TEGALLALANG
118.SMA NEGERI 1 UBUD
119.SMK NEGERI 1 GIANYAR
120.SMK NEGERI 1 SUKAWATI
121.SMK NEGERI 2 SUKAWATI
122.SMK NEGERI 3 SUKAWATI
123.SMK NEGERI 1 TAMPAK SIRING
124.SMK NEGERI 1 TEGALLALANG
125.SMK NEGERI 1 MAS UBUD
126.SMK NEGERI 2 TEGALLALANG SATUAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN KLUNGKUNG:
127.SMA NEGERI 1 BANJARANGKAN
128.SMA NEGERI 1 DAWAN
129.SMA NEGERI 1 SEMARAPURA
130.SMA NEGERI 2 SEMARAPURA
131.SMA NEGERI SATU ATAP KLUMPU
132.SMA NEGERI SATU ATAP NUSA PENIDA
133.SMA NEGERI SATU ATAP LEMBONGAN
134.SMA NEGERI 1 NUSA PENIDA
135.SMK NEGERI 1 KLUNGKUNG
136.SMK NEGERI 1 NUSA PENIDA SATUAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN JEMBRANA:
137.SMA NEGERI 1 NEGARA 138. 139. SMA NEGERI 2 NEGARA SMA NEGERI 3 NEGARA
140.SMA NEGERI 1 MELAYA
141.SMA NEGERI 2 MENDOYO
142.SMA NEGERI 1 MENDOYO
143.SMA NEGERI 1 PEKUTATAN
144.SMK NEGERI 1 NEGARA
145.SMK NEGERI 2 NEGARA
146.SMK NEGERI 3 NEGARA
147.SMK NEGERI 4 NEGARA
148.SMK NEGERI 5 NEGARA DAFTAR SLB NEGERI SE BALI
149.SLB NEGERI 1 BULELENG
150.SLB NEGERI 2 BULELENG
151.SLB NEGERI 1 JEMBRANA
152.SLB NEGERI 1 KARANGASEM
153.SLB NEGERI 1 TABANAN
154.SLB NEGERI 1 BADUNG
155.SLB NEGERI 1 GIANYAR
156.SLB NEGERI 1 KLUNGKUNG
157.SLB NEGERI 1 BANGLI
158.SLB NEGERI 1 DENPASAR
159.SLB NEGERI 2 DENPASAR
160.SLB NEGERI 3 DENPASAR X I I . XIV. UPTD PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA A. UPTD PENILAIAN KOMPETENSI PEGAWAI SUB BAGIAN TATA USAHA SEKSI KERJASAMA DAN EVALUASI SEKSI PENGUKURAN DAN PENGUJIAN KOMPETENSI UPTD PENILAIAN KOMPETENSI PEGAWAI KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DAN PELAKSANA I I I I ,� -1 I I I I I I I I I B. UPTD PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA XV. UPTD PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH UPTD PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH SUB BAGIAN TATA USAHA SEKSI FASILITASI PENGEMBANGAN KOMPETENSI SDM SEKSI PELAYANAN SARANA PRASARANA UPTD PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA SUB BAGIAN TATA USAHA SEKSI PENGAMANAN BARANG MILIK DAERAH SEKSI PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH UPTD PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DAN PELAKSANA KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DAN PELAKSANA I I I I r � I I I I I I I I I I f------ I I I I I I I XVI. UPTD PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH SUB BAGIAN TATA USAHA SEKSI PENAGIHAN DAN KEBERATAN SEKSI PELAYANAN UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DAN PELAKSANA I I I 1-- - I I I I I I I XVII. UPTD PADA BADAN PENANANGGULANGAN BENCANA DAERAH UPTD PENGENDALIAN BENCANA DAERAH PARAF KOORDINASI Sekretaris Daerah Ass. Pemerintahan dan Kesra Kepala Biro Hukum Kepala Biro Organisasi SUB BAGIAN TATA USAHA SEKSI PELAYANAN KEGAWATDARURATAN SEKSI PENGENDALIAN OPERASI UPTD PENGENDALIAN BENCANA DAERAH KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DAN PELAKSANA Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali, Ida Bagus Gede Sudarsana NIP. 19691010 199703 1 012 GUBERNUR BALI, ttd WAYAN KOSTER - I I � 1 eatai Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik ft{:;t menggunakan sertinkat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE