DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bali Nomor 52 Tahun 2017

Nomor: 52
Tahun: 2017
Ditetapkan: 31 Agustus 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Ringkasan

KETENTUAN UMUM Perubahan besaran UP sebagaimana dimaksud pada ayat (1 UP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 20% (dua puluh persen) dari Pagu DPA yang diijinkan eraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang tertib efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab, terkait dengan pengelolaan Dana Bantuan Operasional bagi Satuan Pendidikan Menengah Negeri dan Satuan Pendidikan Khusus Negeri yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
c.bahwa Peraturan Gubernur Bali Nomor 28 Tahun 2008 tentang Penetapan Batasan Pengajuan Uang Persediaan (UP) untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2008 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 34 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 28 Tahun 2008 tentang Penetapan Batasan Pengajuan Uang Persediaan (UP) untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum saat ini sehingga perlu ditinjau kembali;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur Bali tentang Batasan Jumlah Pengajuan Uang Persediaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali dan Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Satuan Pendidikan Menengah Negeri dan Satuan Pendidikan Khusus Negeri; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4864);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5157);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537);
13.Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 7); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG BATASAN JUMLAH PENGAJUAN UANG PERSEDIAAN PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DILINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BALI DAN PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH SATUAN PENDIDIKAN MENENGAH NEGERI DAN SATUAN PENDIDIKAN KHUSUS NEGERI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali.
2.Gubernur adalah Gubernur Bali.
3.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
4.Dokumen Pelaksana Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
5.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
6.Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut kepala SKPD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
7.Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.
8.Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk untuk membantu bendahara pengeluaran dalam pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
9.Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
10.Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disebut Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas Bendahara Umum Daerah.
11.Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah jumlah uang tunai yang disediakan untuk perangkat daerah dalam melaksanakan kegiatan operasional sehari-hari.
12.Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atas beban pengeluaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
13.Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan pengguna anggaran.
14.Surat Perintah Membayar Ganti Uang yang selanjutnya disingkat SPM-GU adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atas beban pengeluaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD).
15.Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.
16.Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP Tambahan Uang yang selanjutnya disebut SPP-TU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan SKPD yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran lansung dan uang persediaan.
17.Bantuan Operasional Sekolah yang selanjutnya disingkat Dana BOS adalah dana yang digunakan terutama untuk mendanai belanja nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah sebagai pelaksanan program wajib belajar dan dapat dimungkinkan untuk mendanai beberapa kegiatan lain sesuai ketentuan mendanai beberapa kegiatan lain sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan.
18.Satuan Pendidikan Menengah dalam mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab, terkait dengan Pengelolaan Dana Bantuan Operasional (BOS).
19.Dana Alokasi Khusus Non Fisik yang selanjutnya disingkat DAK Nonfisik adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus nonfisik yang merupakan urusan daerah.
20.Pendapatan Umum Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah (APBD) yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum.

BAB II

UANG PERSEDIAAN

Pasal 2

(1)SKPD dapat diberikan UP sekali dalam tahun anggaran berkenaan.
(2)UP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 20% (dua puluh persen) dari Pagu DPA yang diijinkan untuk diberikan UP.
(3)Perubahan besaran UP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pasal 3

(1)UP diberikan kepada bendahara SKPD sebagai uang muka kerja.
(2)UP dapat digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang tertuang dalam DPA, sepanjang pembayaran tidak dapat dilakukan secara langsung.
(3)Penyerahan UP merupakan reklasifikasi rekening dari rekening BUD menjadi rekening bendahara pengeluaran.
(4)Bendahara Pengeluaran dapat membagi UP kepada beberapa Bendahara Pengeluaran Pembantu.

Pasal 4

(1)Dalam pelaksanaan tugasnya Bendahara Pengeluaran Pembantu bertanggungjawab kepada Bendahara Pengeluaran.
(2)Penggunaan UP menjadi tanggungjawab bendahara pengeluaran.
(3)Sisa UP dalam tahun anggaran berjalan dikelola oleh Bendahara Pengeluaran.
(4)UP disimpan pada rekening kas daerah, atas nama Bendahara Pengeluaran SKPD dan menyimpan UP dalam Brankas paling banyak Rp. 50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah).
(5)Sisa UP pada akhir tahun anggaran harus disetor kembali ke rekening kas daerah paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berkenaan.

Pasal 5

(1)UP dapat diberikan untuk pengeluaran-pengeluaran belanja barang dan jasa sebagai berikut:
1. a.Pembayaran listrik, telepon dan air;
2. b.Biaya perjalan dinas;
3. c.Pembayaran pekerjaan/barang dan jasa paling banyak Rp. 20.000.000.00 (dua puluh juta rupiah) kepada satu penyedia barang dan jasa dan/atau pihak ketiga; dan
4. d.Kegiatan yang pelaksanaannya diluar daerah.
(2)Pengecualian terhadap pengeluaran belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dari PPKD selaku BUD.

Pasal 6

(1)Penggantian UP dapat dilakukan apabila UP telah dipertanggungjawabkan paling sedikit 75 % (tujuh puluh lima persen) dengan mengajukan SPM-GU.
(2)Bukti-bukti pengajuan SPM-GU dilengkapi Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran-Fungsional, Pengesahan Pertanggungjawaban Belanja, Rincian Belanja.
(3)SPM-GU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengesahan atas bukti-bukti belanja berkenaan oleh pengguna anggaran.

Pasal 7

(1)Dalam hal penggunaan UP belum mencapai 75% (tujuh puluh lima persen), sedangkan SKPD memerlukan pendanaan melebihi sisa dana yang tersedia, maka SKPD dimaksud dapat mengajukan Tambahan Uang (TU).
(2)Batas jumlah pengajuan SPP-TU harus mendapat persetujuan dari PPKD selaku BUD dengan memperhatikan rincian kebutuhan dan waktu penggunaan.
(3)Tambahan Uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk memenuhi kebutuhan yang sangat mendesak dan/atau tidak dapat ditunda dan dipergunakan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan SP2D.
(4)Tambahan Uang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang tidak habis digunakan dalam waktu 1 (satu) bulan berkewajiban disetor ke Kas Daerah.
(5)Tambahan Uang yang disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan bagi kegiatan yang mengalami penundaan dari jadwal yang telah ditetapkan yang diakibatkan oleh peristiwa diluar kendali Pengguna Anggaran/kuasa Pengguna Anggaran.

BAB III

PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH YANG BERSUMBER DARI DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) NON FISIK

Pasal 8

(1)Gubernur menetapkan daftar penerima dan jumlah Dana BOS pada Setiap Satuan Pendidikan Menengah Negeri dan Satuan Pendidikan Khusus Negeri dengan Keputusan Gubernur.
(2)Keputusan Gubernur tentang daftar Penerima dan Jumlah Dana BOS pada setiap Satuan Pendidikan memperhitungkan:
1. a.sisa Dana BOS tahun sebelumnya pada masing-masing Satuan Pendidikan Menengah Negeri dan Satuan Pendidikan Khusus Negeri; dan
2. b.kurang atau lebih salur dana BOS tahun sebelumnya.
(3)Dalam hal Keputusan Gubernur tentang Penerima dan Jumlah Dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum memperhitungkan sisa Dana BOS dan kurang atau lebih salur tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dilakukan penyesuaian untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah (Perda) tentang perubahan APBD tahun berkenaan.
(4)Alokasi Dana BOS yang tercantum dalam Keputusan Gubernur tentang Penerima dan Jumlah Dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Satuan Pendidikan Menengah Negeri dan Satuan Pendidikan Khusus Negeri menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Dana BOS.
(5)Dalam hal Keputusan Gubernur tentang Penerima dan Jumlah Dana BOS pada setiap Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum ditetapkan, maka penyusunan RKAS Dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didasarkan pada alokasi penyaluran final Dana BOS Triwulan IV tahun anggaran sebelumnya, dengan tetap memperhitungkan:
1. a.sisa Dana BOS tahun anggaran sebelumnya pada masing- masing Satuan Pendidikan Menengah Negeri dan Satuan Pendidikan Khusus Negeri; dan
2. b.kurang atau lebih salur Dana BOS tahun anggaran sebelumnya.
(6)Penyusunan RKAS Dana BOS sebagaimana dimaksud ayat (4) dan ayat (5), berpedoman pada Petunjuk Teknis (Juknis) Penggunaan Dana BOS yang ditetapkan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pendidikan.
(7)Kepala Satuan Pendidikan Menengah Negeri dan Kepala Satuan Pendidikan Khusus Negeri menyampaikan RKAS Dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Bali.
(8)RKAS Dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Bali menyusun Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKA-SKPD), yang memuat rencana belanja Dana BOS pada Kelompok Belanja Langsung, Program Dana BOS, Kegiatan Dana BOS, yang diuraikan ke dalam Jenis belanja:
1. a.jenis belanja pegawai, obyek belanja pegawai bos, dan rincian obyek belanja pegawai BOS;
2. b.jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja barang dan jasa bos, dan rincian obyek belanja barang dan jasa BOS;
3. c.jenis belanja modal, yang dirinci ke dalam: 1) obyek belanja modal peralatan dan mesin, rincian obyek belanja modal peralatan dan mesin BOS; dan 2) obyek belanja modal aset tetap lainnya, rincian obyek belanja modal aset tetap lainnya BOS.
(9)RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (8), dipergunakan sebagai dasar pencantuman anggaran belanja Dana BOS dalam Peraturan Daerah tentang APBD tahun anggaran berkenaan sesuai peraturan perundang-undangan.
(10)Dalam hal alokasi Dana BOS dalam Peraturan Daerah tentang APBD yang dianggarkan berdasarkan alokasi penyaluran final Dana BOS Triwulan IV tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tidak sesuai dengan alokasi Dana BOS dalam Keputusan Gubernur Bali tentang Penerima dan Jumlah Dana BOS pada setiap Satuan Pendidikan Menengah Negeri dan Satuan Pendidikan Khusus Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan melakukan penyesuaian alokasi Dana BOS dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) tentang Penjabaran APBD, dan memberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang perubahan APBD tahun berkenaan.
(11)Dalam hal alokasi Dana BOS dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD sebagaimana dimaksud ayat (10) tidak sesuai dengan realisasi penyaluran final Dana BOS Triwulan IV tahun berjalan, dapat melakukan penyesuaian alokasi Dana BOS dengan terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) tentang Penjabaran Perubahan APBD, dan memberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA).
(12)Khusus Penganggaran belanja Dana BOS Tahun Anggaran 2017 apabila tidak sesuai dengan ayat (8) dilakukan penyesuaian perubahan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) tentang Penjabaran APBD dan memberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang perubahan APBD.

Pasal 9

(1)Berdasarkan DPA-SKPD Dinas Pendidikan Provinsi Bali mengajukan permintaan pencairan Dana BOS kepada BUD melalui mekanisme Uang Persediaan/Ganti Uang/Tambahan Uang (UP/GU/TU).
(2)Penyaluran Dana BOS Triwulan I dengan mekanisme UP kepada Satuan Pendidikan Menengah Negeri/Satuan Pendidikan Khusus Negeri diajukan oleh Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan.
(3)Penyaluran Triwulan II, III dan Triwulan IV dengan mekanisme GU.
(4)Bukti-bukti pengajuan SPM-GU dilengkapi Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran-Fungsional, Pengesahan Pertanggungjawaban Belanja, Rincian Belanja berupa bukti transfer.
(5)Dalam hal penyaluran Dana BOS melalui mekanisme UP/GU tidak mencukupi, maka Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan dapat mengajukan Tambahan Uang (TU).
(6)Besaran penyaluran Dana BOS pada ayat (2) dan ayat (3) sesuai dengan ketentun perundang-undangan.
(7)Bendahara Bantuan Operasional Sekolah pada masing-masing Satuan Pendidikan Menengah Negeri dan Satuan Pendidikan Khusus Negeri mencatat transaksi Dana BOS pada Buku Kas Umum dan Buku Pembantu sekurang-kurangnya Buku Pembantu Kas Tunai, Buku Pembantu Bank, Buku Pembantu Pajak, Buku Pembantu Rincian Obyek Belanja.
(8)Dalam hal terdapat bunga dan/atau jasa giro dalam pengelolaan Dana BOS, bunga dan/atau jasa giro tersebut disetor langsung ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Pemerintah Provinsi Bali sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(9)Dalam hal sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, terdapat sisa Dana BOS pada Satuan Pendidikan Menengah Negeri dan Satuan Pendidikan Khusus Negeri, maka sisa Dana BOS tetap berada di rekening bendahara Dana BOS dan dilaporkan kepada PPKD melalui SKPD Dinas Pendidikan Provinsi, selanjutnya digunakan kembali pada tahun anggaran berikutnya dengan berpedoman pada Juknis Penggunaan Dana BOS yang berlaku.

Pasal 10

(1)Bendahara BOS Satuan Pendidikan Menengah Negeri dan Satuan Pendidikan Khusus Negeri melaporkan realisasi belanja setiap bulan kepada Kepala Satuan Pendidikan Menengah Negeri dan Satuan Pendidikan Khusus Negeri berupa pengesahan Buku Kas Umum dan Buku Pembantu, dengan melampirkan bukti-bukti belanja yang sah dan lengkap, paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya.
(2)Buku Kas Umum dan Buku Pembantu yang telah mendapat pengesahan, Bendahara BOS menyusun Laporan Realisasi Belanja Dana BOS masing-masing Satuan Pendidikan Menengah Negeri/ Satuan Pendidikan Khusus Negeri setiap semester.
(3)Bendahara Dana BOS pada Satuan Pendidikan Menengah Negeri dan Satuan Pendidikan Khusus Negeri menyampaikan Laporan Realisasi Belanja Dana BOS kepada Kepala Satuan Pendidikan Menengah Negeri/ Satuan Pendidikan Khusus Negeri, untuk selanjutnya disampaikan kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Bali melalui Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Provinsi Bali setiap semester, paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah semester yang bersangkutan berakhir.
(4)Penyampaian laporan Realisasi Belanja Dana BOS dilampiri Surat Pernyataan Tanggung jawab Kepala Satuan Pendidikan Menengah Negeri/ Satuan Pendidikan Khusus Negeri.
(5)Dalam hal realisasi belanja Dana BOS oleh masing-masing Satuan Pendidikan Menengah Negeri/ Satuan Pendidikan Khusus Negeri menghasilkan Aset Tetap dan Aset Lainnya serta rnenghasilkan Barang persediaan berdasarkan hasil stok opname akhir tahun dilaporkan kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Bali untuk dicatat sebagai barang milik Daerah sesuai peraturan perundang-undangan.
(6)Laporan Realisasi Belanja Dana BOS yang disampaikan oleh masing-masing Satuan Pendidikan Menengah Negeri/ Satuan Pendidikan Khusus Negeri sampai dengan Semester II tahun berkenaan dan bukti penyaluran dana BOS sampai dengan tahun anggaran oleh Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Provinsi Bali kepada Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD Dinas Pendidikan Provinsi melakukan rekonsiliasi sebagai bahan penyusunan Laporan Keuangan SKPD Dinas Pendidikan Provinsi Bali.

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Peraturan Gubernur Bali Nomor 28 Tahun 2008

Peraturan Gubernur Bali Nomor 34 Tahun 2010

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Peraturan Gubernur Bali Nomor 28 Tahun 2008

Peraturan Gubernur Bali Nomor 34 Tahun 2010