DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bali Nomor 54 Tahun 2022

Nomor: 54
Tahun: 2022
Ditetapkan: 29 September 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Bali

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Pasal 6 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 3 Oktober 2022.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 16 dan Pasal 32 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, yang menyatakan bahwa Gubernur dapat membebaskan pokok Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor serta mengurangkan atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga dan denda, dan kenaikan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang terutang;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembebasan Pokok Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); SALINAN
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7.Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10.Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 7); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBEBASAN POKOK PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Provinsi adalah Provinsi Bali.
2.Gubernur adalah Gubernur Bali.
3.Badan Pendapatan Daerah, yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali.
4.Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
5.Pajak Kendaraan Bermotor, yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor.
6.Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah Pajak Atas Penyerahan Hak Milik Kendaraan Bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
7.Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digu.nakan di semua jenis jalan darat atau kendaraan yang dioperasikan di air yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan.
8.Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap, yang selanjutnya disebut Samsat adalah serangkaian kegiatan dalam penyelenggaraan Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor, pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor, dan pembayaran Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Angkutan Jalan secara terintegrasi dan terkoordinasi dalam Kantor Bersama Samsat.
9.Layanan Samsat adalah semua pelayanan Samsat baik yang dilakukan di UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Bali di Kabupaten/Kota (Samsat Induk), Samsat Pembantu, Gerai Samsat, Samsat Link, dan Samsat Corner.
10.Proses Pendaftaran, Penetapan, dan Pembayaran adalah proses yang dilakukan pada Sistem Aplikasi Samsat Online Provinsi Bali.

Pasal 2

(1)Gubernur menetapkan pembebasan pokok Pajak beserta sanksi administratif, atas:
1. a.pokok PKB untuk tunggakan Pajak tahun keempat dan selanjutnya; dan
2. b.pokok BBNKB atas penyerahan kepemilikan Kendaraan Bermotor kedua dan selanjutnya beserta sanksi administratif.
(2)Gubernur menunjuk Kepala Badan untuk melaksanakan pembebasan pokok Pajak dan penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 3

(1)Pembebasan pokok Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan terhadap Proses Pendaftaran, Penetapan, dan Pembayaran.
(2)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan mulai tanggal 3 Oktober 2022 sampai dengan 29 Desember 2022.
(3)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan pada Layanan Samsat di lingkungan Badan sesuai waktu pelayanan yang berlaku.

Pasal 4

(1)Pengenaan PKB tahun kesatu untuk pelaksanaan pembebasan pokok PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, dapat dikenakan lebih dari 12 (dua belas) bulan disesuaikan dengan masa berlaku pajak yang baru.
(2)Pelaksanaan pembebasan pokok BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, dapat diberikan untuk mutasi Kendaraan Bermotor dari luar daerah Provinsi, dalam hal pendaftaran mutasi masuk paling lambat tanggal 15 Desember 2022.
(3)Pelaksanaan pembebasan pokok BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, dengan ketentuan batas waktu surat keterangan fiskal yang dikeluarkan paling lambat ditetapkan tanggal 28 Desember 2022.

Pasal 5

Pembebasan pokok Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tidak berlaku apabila:

a.Kendaraan Bermotor masih menjadi piutang Pajak; dan/atau
b.pembayaran belum dilakukan sampai dengan berakhirnya waktu pembebasan pokok Pajak dan penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), dan harus dilakukan penetapan ulang.

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 3 Oktober 2022. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali. Ditetapkan di Bali pada tanggal 29 September 2022 GUBERNUR BALI, ttd WAYAN KOSTER Diundangkan di Bali pada tanggal 29 September 2022 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI, ttd DEWA MADE INDRA BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2022 NOMOR 55

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bali Nomor 54 Tahun 2022

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Dasar hukum (3)

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2011

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2019

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Dasar hukum (3)

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2011

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2019