DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bali Nomor 55 Tahun 2020

Nomor: 55
Tahun: 2020
Ditetapkan: 28 September 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Bali

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

mengatur tentang ketentuan umum, pembentukan, uraian tugas, honorarium, pendanaan, ketentuan penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Provinsi Bali yang dilaksanakan oleh Tim KPBU diperlukan tenaga ahli pendamping untuk membantu Tim Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Provinsi Bali;
c.bahwa diperlukan pengaturan dalam rangka memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum dalam pemberian Honorarium Tenaga Ahli Pendamping Tim Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Provinsi Bali;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Honorarium Tenaga Ahli Pendamping Tim Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Provinsi Bali ; SALINAN Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
5.Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 62);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7.Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 829); Menetapkan :
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); MEMUTUSKAN: PERATURAN GUBERNUR TENTANG HONORARIUM TENAGA AHLI PENDAMPING TIM KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA PROVINSI BALI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1.Provinsi adalah Provinsi Bali.
2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali.
3.Gubernur adalah Gubernur Bali.
4.Tim Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Provinsi Bali yang selanjutnya disebut Tim KPBU Provinsi Bali adalah Tim yang dibentuk oleh Gubernur selaku Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) untuk membantu pengelolaan KPBU pada tahap penyiapan dan tahap transaksi KPBU khususnya setelah penetapan badan usaha pelaksana hingga diperolehnya pemenuhan pembiayaan (finansial close), serta berkoordinasi dengan simpul KPBU dalam pelaksanaannya.
5.Tenaga Ahli Pendamping Tim KPBU Provinsi Bali adalah tenaga ahli yang mendampingi Tim KPBU Provinsi Bali dalam menyelenggarakan penyediaan infrastruktur.
6.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
7.Honorarium adalah upah berupa uang sebagai imbalan jasa yang diberikan kepada pejabat/pegawai/orang yang bertugas untuk melaksanakan kegiatan pada Perangkat Daerah.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

(1)Gubernur membentuk Tenaga Ahli Pendamping Tim KPBU Provinsi Bali.
(2)Tenaga Ahli Pendamping Tim KPBU Provinsi Bali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki keahlian :
1. a.bidang transaksi KPPBU;
2. b.bidang hukum;
3. c.bidang kelembagaan;
4. d.bidang waste to energy;
5. e.bidang kontruksi;
6. f.bidang keuangan;
7. g.bidang teknik;
8. h.bidang ekonomi;
9. i.bidang infrastruktur; dan /atau
10. j.bidang rancang bangun.
(3)Selain keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat ditambahkan keahlian lainnya sesuai kebutuhan Tim KPBU Provinsi Bali.
(4)Tenaga Ahli Pendamping Tim KPBU Provinsi Bali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB III

URAIAN TUGAS

Pasal 3

Tenaga Ahli Pendamping Tim KPBU Provinsi Bali memiliki tugas :

a.memberikan masukan dan melaksanakan pendampingan kepada Tim KPBU Provinsi Bali ;
b.memberikan masukan dalam penyusunan Kajian Akhir, Prastudi Kelayakan, Studi Kelayakan atau Final Business Case (FBC);
c.memberikan masukan dan membantu untuk menyusun dokumen Pra Kualifikasi, pada saat transaksi sampai dengan final closing, kepada Tim KPBU Provinsi Bali; dan
d.melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Gubernur melalui Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

BAB IV

HONORARIUM

Pasal 4

(1)Besaran Honorarium Tenaga Ahli Pendamping Tim KPBU Provinsi Bali sebesar Rp. 11.250.000,00 (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) per orang per bulan.
(2)Pemberian Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V

PENDANAAN

Pasal 5

Pendanaan yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi.

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali. Diundangkan di Bali pada tanggal 28 September 2020 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI, ttd DEWA MADE INDRA BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2020 NOMOR 55 Ditetapkan di Bali pada tanggal 28 September 2020 GUBERNUR BALI, ttd WAYAN KOSTER

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…