DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bali Nomor 55 Tahun 2022

Nomor: 55
Tahun: 2022
Ditetapkan: 5 Oktober 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Bali

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Keputusan Bupati tentang Perubahan,Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Gubernur Bali Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Adat di Bali, sudah tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan hukum saat ini, sehingga perlu diubah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Adat di Bali; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;

2.Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649); SALINAN
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8.Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat Di Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 4);
9.Peraturan Gubernur Bali Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Adat di Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 34); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 34 TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA ADAT DI BALI. . Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Adat di Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 34), diubah sebagai berikut:
1.Diantara angka 6 dan angka 7 Pasal 1 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 6a, dan diantara angka 22 dan angka 23 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 22a, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Provinsi adalah Provinsi Bali.
2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali.
3.Gubernur adalah Gubernur Bali.
4.Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali.
5.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Bali dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali.
6.Desa Adat adalah kesatuan masyarakat hukum adat di Bali yang memiliki wilayah, kedudukan, susunan asli, hak tradisional, harta kekayaan sendiri, tradisi, tata krama pergaulan hidup masyarakat secara turun temurun dalam ikatan tempat suci (kahyangan tiga atau kahyangan desa), tugas dan kewenangan serta hak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. 6a. Majelis Desa Adat yang selanjutnya disingkat MDA adalah persatuan (pasikian) Desa Adat di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Kecamatan secara berjenjang yang memiliki tugas dan kewenangan di bidang pengamalan adat istiadat yang bersumber dari agama Hindu serta kearifan lokal dan berfungsi memberikan nasihat, pertimbangan, pembinaan, penafsiran, dan keputusan bidang adat, tradisi, budaya, sosial religius, kearifan lokal, hukum adat dan ekonomi adat.
7.Pemerintahan Desa Adat adalah penyelenggaraan tata kehidupan masyarakat di Desa Adat yang berkaitan dengan Parahyangan, Pawongan, dan Palemahan yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8.Pengelolaan Keuangan Desa Adat adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban Keuangan Desa Adat.
9.Prajuru Desa Adat adalah Pengurus Desa Adat.
10.Bandesa Adat atau Kubayan atau dengan sebutan lain, yang selanjutnya disebut Bandesa Adat adalah Pucuk Pengurus Desa Adat.
11.Patengen atau Juru Raksa atau dengan sebutan lain yang selanjutnya disebut Patengen adalah Prajuru Desa Adat yang mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan, dan mempertanggungjawabkan keuangan Desa Adat dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Adat.
12.Panyarikan atau Juru Tulis atau dengan sebutan lain yang selanjutnya disebut Panyarikan adalah Prajuru Desa Adat yang mempunyai tugas penatausahaan kegiatan Desa Adat.
13.Krama Desa Adat adalah warga masyarakat Bali beragama Hindu yang Mipil dan tercatat sebagai anggota di Desa Adat setempat.
14.Paruman Desa Adat atau dengan sebutan lain yang selanjutnya disebut Paruman Desa Adat adalah lembaga pengambil keputusan tertinggi menyangkut masalah prinsip dan strategis di Desa Adat.
15.Wewidangan atau Wewengkon yang selanjutnya disebut Wewidangan Desa Adat adalah wilayah Desa Adat yang memiliki batas-batas tertentu.
16.Labda Pacingkreman Desa Adat yang selanjutnya disebut LPD adalah Lembaga Perkreditan Desa milik Desa Adat yang berkedudukan di Wewidangan Desa Adat.
17.Baga Utsaha Padruwen Desa Adat yang selanjutnya disingkat BUPDA adalah unit usaha milik Desa Adat yang melaksanakan kegiatan usaha di bidang ekonomi riil, jasa, dan/atau pelayanan umum, kecuali usaha di bidang keuangan, yang diselenggarakan berdasarkan hukum adat serta dikelola dengan tata kelola modern untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian Krama Desa Adat.
18.Pararem adalah aturan/keputusan Paruman Desa Adat sebagai pelaksanaan Awig-awig atau mengatur hal-hal baru dan/atau menyelesaikan perkara adat/wicara di Desa Adat.
19.Perangkat Daerah adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.
20.Keuangan Desa Adat adalah keuangan yang bersumber dari pendapatan Desa Adat dan digunakan untuk membiayai operasional penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan Desa Adat melalui Baga Parahyangan, Baga Pawongan, dan Baga Palemahan.
21.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi yang selanjutnya disebut APBD Semesta Berencana Provinsi adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali.
22.Dudukan adalah kontribusi wajib dari Krama Tamiu dan Tamiu. 22a. Standar Dudukan adalah ukuran tertentu yang dipakai sebagai patokan dalam menentukan besaran kontribusi.
23.Krama Tamiu adalah warga masyarakat Bali beragama Hindu yang tidak Mipil, tetapi tercatat di Desa Adat setempat.
24.Tamiu adalah orang selain Krama Desa Adat dan Krama Tamiu yang berada di Wewidangan Desa Adat untuk sementara atau bertempat tinggal dan tercatat di Desa Adat setempat.
25.Pihak Lain adalah para pihak di luar Perguruan Tinggi dan Instansi Pemerintah yang memiliki kompetensi di bidang pengelolaan keuangan Desa Adat.
26.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Adat yang selanjutnya disebut APB Desa Adat adalah rencana penerimaan dan pengeluaran keuangan tahunan Pemerintahan Desa Adat.
27.Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Gubernur untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
28.Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Gubernur dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Gubernur dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, pejabat pengelolaan keuangan daerah dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
29.Rekening Kas Desa Adat yang selanjutnya disingkat RKDA adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa Adat yang menampung seluruh penerimaan Desa Adat dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa Adat pada Bank yang ditetapkan.
30.Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang membuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasari untuk periode 1 (satu) tahun.
31.Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.
32.Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
33.Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana kerja belanja, program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
34.Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah dalam periode 1 (satu) tahun.
35.Surat Permintaan Pembayaran Langsung yang selanjutnya disebut SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.
36.Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disebut SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana atas beban pengeluaran DPA-SKPD kepada pihak ketiga.
2.Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

(1)Pendapatan Desa Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g, merupakan pendapatan yang diperoleh Desa Adat, terdiri atas:
1. a.Dudukan; dan
2. b.hasil kerja sama dengan pihak ketiga di luar padruwen Desa Adat.
(2)Dudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, harus dilakukan berdasarkan jenis dan Standar Dudukan.
(3)Pembuatan Standar Dudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memperhatikan:
1. a.prinsip keadilan;
2. b.prinsip kemanfaatan;
3. c.prinsip kepatutan; dan
4. d.Peraturan Perundang-undangan.
(4)Jenis dan Standar Dudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disusun oleh MDA Provinsi dengan mengikutsertakan Perangkat Daerah yang menangani Desa Adat.
(5)Jenis dan Standar Dudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan dengan Keputusan MDA Provinsi.
(6)Dudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dikelola oleh Desa Adat berdasarkan tata cara pengumpulan dan penggunaan Dudukan.
(7)Tata cara pengumpulan dan penggunaan Dudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dengan Pararem Desa Adat dan berpedoman pada pedoman khusus Pararem Krama Tamiu dan Tamiu yang disusun dan ditetapkan oleh MDA Provinsi.
(8)Hasil kerja sama dengan pihak ketiga di luar padruwen Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan berdasarkan tata cara penggunaan hasil kerja sama dengan pihak ketiga di luar padruwen Desa Adat.
(9)Tata cara penggunaan hasil kerja sama dengan pihak ketiga di luar padruwen Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (8), diatur dengan Pararem Desa Adat.

3.Diantara Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 13A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13A

(1)Dudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a, yang telah dikumpulkan dan digunakan oleh Desa Adat dilakukan pengawasan secara berkala.
(2)Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengawasan.

4.Ketentuan ayat (2) Pasal 27 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

(1)Pemerintah Provinsi membentuk pendamping Desa Adat.
(2)Pendamping Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berasal dari:
1. a.perguruan tinggi;
2. b.Perangkat Daerah; dan/atau
3. c.Pihak Lain.
(3)Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. Pasal II Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali. Ditetapkan di Bali pada tanggal 5 Oktober 2022 GUBERNUR BALI, ttd WAYAN KOSTER Diundangkan di Bali pada tanggal 5 Oktober 2022 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI, ttd DEWA MADE INDRA BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2022 NOMOR 56 PARAF KOORDINASI Assisten Pemerintahan dan Kesra Kepala Biro Hukum Kepala Dinas PMA

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bali Nomor 55 Tahun 2022

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 13

Pasal 13A

Pasal 27

Dasar hukum (1)

Peraturan Gubernur Bali Nomor 34 Tahun 2019

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 13

Pasal 13A

Pasal 27

Dasar hukum (1)

Peraturan Gubernur Bali Nomor 34 Tahun 2019