DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bali Nomor 55 Tahun 2023

Nomor: 55
Tahun: 2023
Ditetapkan: 13 November 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Bali

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Peraturan Gubernur tentang Perubahan,Pasal II Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Gubernur Bali Nomor 62 Tahun 2020 tentang Perjalanan Dinas sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Nomor 62 Tahun 2020 tentang Perjalanan Dinas, sudah tidak sesuai dengan kebutuhan daerah dan perkembangan hukum saat ini, sehingga perlu diubah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Gubernur Nomor 62 Tahun 2020 tentang Perjalanan Dinas; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); SALINAN
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
7.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10.Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
11.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perjalanan Ke Luar Negeri di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1133);
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
16.Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8);
17.Peraturan Gubernur Bali Nomor 62 Tahun 2020 tentang Perjalanan Dinas (Berita Daerah Provinsi Bali Nomor 62 Tahun 2020) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Nomor 62 Tahun 2020 tentang Perjalanan Dinas (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 33); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 62 TAHUN 2020 TENTANG PERJALANAN DINAS. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 62 Tahun 2020 tentang Perjalanan Dinas (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 Nomor 62) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Gubernur Bali:

a.Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 62 Tahun 2020 tentang Perjalanan Dinas (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 1);
b.Nomor 58 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 62 Tahun 2020 tentang Perjalanan Dinas (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 58), dan
c.Nomor 33 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 62 Tahun 2020 tentang Perjalanan Dinas (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 33), diubah sebagai berikut:
1. 1.Ketentuan ayat (1) Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1)Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dilaksanakan dalam rangka:
1. a.pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
2. b.mengikuti rapat, seminar, koordinasi, konsultasi, dan sejenisnya yang diselenggarakan oleh instansi/ lembaga diluar Pemerintah Provinsi;
3. c.pelaksanaan paket pertemuan (meeting) dalam rangka rapat, seminar, dan sejenisnya yang dilaksanakan di dalam ibu kota Provinsi atau di Kabupaten/Kota dan dibiayai oleh Pemerintah Provinsi;
4. d.pengumandahan (detasering) atau penugasan sementara waktu;
5. e.menempuh ujian dinas/ujian jabatan;
6. f.mengikuti pendidikan dan pelatihan serta kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia;
7. g.penugasan untuk mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/S2/S3;
8. h.memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapat cedera pada waktu/karena melakukan tugas;
9. i.menghadap majelis penguji kesehatan pegawai negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
10. j.mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan majelis penguji kesehatan pegawai negeri; dan
11. k.menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Gubernur/Wakil Gubernur, Pimpinan dan Anggota DPRD dan PNS yang meninggal dunia dalam melakukan Perjalanan Dinas.
(2)Perjalanan Dinas Jabatan, meliputi:
1. a.Perjalanan Dinas Jabatan di luar batas kota tempat kedudukan; dan
2. b.Perjalanan Dinas Jabatan di dalam kota tempat kedudukan.
(3)Perjalanan Dinas Jabatan di dalam kota tempat kedudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, hanya untuk:
1. a.kegiatan reses, sosialisasi Peraturan Daerah, dan kunjungan daerah pemilihan Pimpinan dan Anggota DPRD beserta masing-masing 1 (satu) orang pendamping;
2. b.kegiatan penilaian barang milik daerah dan/atau kekayaan daerah yang dilakukan oleh penilai pemerintah; dan
3. c.kegiatan bagi UPTD dan Sekolah di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.
(4)Perjalanan Dinas Jabatan di dalam kota tempat kedudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan huruf c, dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.dilaksanakan paling sedikit 8 (delapan) jam yang didukung dengan surat pernyataan dari pelaksana Perjalanan Dinas; dan
2. b.dilaksanakan melebihi 10 (sepuluh) kilometer dari tempat kedudukan kantor.
  1. 2.Ketentuan Pasal 10 disisipkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (4a), sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

(1)Komponen biaya Perjalanan Dinas Jabatan meliputi:
1. a.uang harian;
2. b.biaya transportasi/taksi;
3. c.biaya penginapan;
4. d.uang representasi;
5. e.sewa kendaraan dalam kota; dan/atau
6. f.biaya menjemput dan mengantar jenazah.
(2)Komponen biaya Perjalanan Dinas Pindah meliputi:
1. a.biaya transportasi PNS;
2. b.biaya transportasi keluarga; dan
3. c.biaya pengepakan barang.
(3)Komponen biaya Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan komponen biaya Perjalanan Dinas Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada DPA/Perubahan DPA SKPD penerbit SPD.
(4)Komponen biaya Perjalanan Dinas Jabatan dan biaya Perjalanan Dinas Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dibayarkan secara Lumpsum dan Biaya Riil serta diperhitungkan sesuai jumlah hari pelaksanaan tugas.
(4a)Komponen biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), bagi Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan berdasarkan tingkat biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan seluruh komponen biaya Perjalanan Dinas dibayarkan secara Lumpsum dan merupakan batas tertinggi.
(5)Komponen biaya Perjalanan Dinas Jabatan dan biaya Perjalanan Dinas Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dihitung secara rampung.

3.Ketentuan ayat (3), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

(1)Biaya transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b, ayat (2) huruf a, dan huruf b, terdiri dari:
1. a.biaya tiket;
2. b.biaya taksi; dan
3. c.biaya transportasi darat/laut.
(2)Biaya tiket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan biaya transportasi dari tempat keberangkatan sampai dengan tempat kedatangan berupa tiket transportasi darat, laut dan/atau udara dan sebaliknya.
(3)Biaya taksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
1. a.biaya keberangkatan dari kantor tempat kedudukan asal menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat tujuan, selanjutnya dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju tempat tujuan;
2. b.biaya kepulangan dari tempat tujuan menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat kedudukan asal, selanjutnya dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju kantor tempat kedudukan asal; dan
3. c.dalam hal lokasi kantor kedudukan atau lokasi tujuan tidak dapat dijangkau dengan taksi menuju atau dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun, biaya transportasi menggunakan satuan biaya transportasi darat atau biaya transportasi lainnya.
(4)Biaya transportasi darat/laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari:
1. a.biaya transportasi dari ibu kota provinsi ke kabupaten/kota dalam provinsi yang sama diberikan sesuai dengan biaya transportasi darat/laut dan sebaliknya; dan
2. b.biaya transportasi dari DKI Jakarta ke kabupaten/kota sekitar seperti Bogor, Depok, Bekasi, Tangerang, dan Kepulauan Seribu diberikan sesuai dengan biaya transportasi darat/laut dan sebaliknya.
(5)Biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk biaya bagasi maksimal 20 kg (dua puluh) kilogram, dibayarkan sesuai Biaya Riil.
(6)Dalam hal biaya taksi Perjalanan Dinas melebihi standar biaya taksi Perjalanan Dinas, dapat dilaksanakan sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil yang dipertanggungjawabkan secara at cost.
(7)Biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan secara Lumpsum khusus bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, kewajaran, dan akuntabel.
(8)Besaran satuan biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III, Lampiran IV, dan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

4.Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

(1)Biaya Penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c, merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap di tempat Penginapan.
(2)Biaya Penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan berdasarkan jumlah hari yang digunakan dengan ketentuan:
1. a.diberikan paling banyak 2 (dua) hari untuk menunggu alat transportasi lanjutan, dalam hal Perjalanan Dinas harus berpindah/berganti dari alat angkutan yang satu ke alat angkutan yang lain; atau
2. b.diberikan paling lama 10 (sepuluh) hari di tempat, apabila yang bersangkutan jatuh sakit/kecelakaan saat melaksanakan Perjalanan Dinas.
(3)Biaya Penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pejabat Negara/PNS dan/atau Pimpinan dan Anggota DPRD yang mengikuti pendidikan/kursus/workshop/seminar/pelatihan/konsu ltasi/bimbingan teknis yang diselenggarakan oleh organisasi di luar Pemerintah Provinsi, sebanyak hari penyelenggaraan, dengan ketentuan Panitia Penyelenggara tidak menyediakan Penginapan.
(4)Biaya Penginapan dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil dan merupakan batas tertinggi, sedangkan biaya penginapan khusus bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dibayarkan secara Lumpsum dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, kewajaran, dan akuntabel.
(5)Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) khusus ajudan Gubernur/Wakil Gubernur, dapat menginap pada hotel/penginapan yang sama dengan pimpinannya.
(6)Dalam hal biaya penginapan pada hotel/penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3b) lebih tinggi dari satuan biaya hotel/penginapan, dapat menggunakan fasilitas kamar pada hotel/penginapan dimaksud dengan tetap mengedepankan prinsip efisiensi melalui pemilihan biaya/tarif kamar terendah dan/atau penggunaan kamar untuk 2 (dua) orang dibayarkan secara at cost.
(7)Dalam hal pelaksana SPD tidak menggunakan biaya Penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku ketentuan sebagai berikut:
1. a.pelaksana SPD diberikan biaya Penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari biaya Penginapan sesuai tingkat Perjalanan Dinas; dan
2. b.biaya Penginapan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dibayarkan secara Lumpsum pada hotel/penginapan yang sama.
(8)Besaran satuan biaya Penginapan Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

5.Ketentuan ayat (4) Pasal 27 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

(1)Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti rapat, seminar, koordinasi, konsultasi, dan sejenisnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, yang ditanggung panitia penyelenggara, tidak dibebankan pada DPA/Perubahan DPA-SKPD pelaksana SPD.
(2)Dalam hal biaya Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti rapat, seminar, koordinasi, konsultasi, dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditanggung oleh panitia penyelenggara, biaya Perjalanan Dinas Jabatan dimaksud dibebankan pada DPA/Perubahan DPA-SKPD pelaksana SPD.
(3)Dalam hal Perjalanan Dinas Jabatan dilakukan secara bersama-sama untuk melaksanakan suatu kegiatan rapat, seminar, dan sejenisnya, seluruh Pelaksana SPD dapat menginap pada Penginapan yang sama.
(4)Dalam hal biaya Penginapan pada Penginapan yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) lebih tinggi dari satuan biaya Penginapan sebagaimana diatur dalam Lampiran VI Peraturan Gubernur ini, maka pelaksana SPD menggunakan fasilitas kamar dengan biaya terendah pada Penginapan dimaksud.

6.Ketentuan Pasal 44 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44

(1)Pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas Jabatan melampirkan dokumen:
1. a.Surat Perintah Tugas;
2. b.SPD yang telah ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan pejabat di tempat pelaksanaan Perjalanan Dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan Perjalanan Dinas;
3. c.tiket pesawat, boarding pass, airport tax, retribusi, dan bukti pembayaran moda transportasi lainnya;
4. d.Daftar Pengeluaran Riil;
5. e.bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan dalam kota berupa kwitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak di bidang jasa penyewaan kendaraan;
6. f.bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya; dan
7. g.laporan hasil pelaksanaan Perjalanan Dinas dengan melampirkan dokumentasi/foto kegiatan.
(2)Dalam hal bukti pengeluaran transportasi dan/atau penginapan/hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf e, dan huruf f tidak diperoleh, pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas jabatan dapat menggunakan Daftar Pengeluaran Riil.
(3)Dokumen pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sekurang-kurangnya melampirkan:
1. a.Surat Perintah Tugas;
2. b.SPD yang telah ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan pejabat di tempat pelaksanaan Perjalanan Dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan Perjalanan Dinas;
3. c.Kwitansi Tanda Terima Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Lumpsum;
4. d.Pakta Integritas; dan
5. e.laporan pelaksanaan Perjalanan Dinas yang ditandatangani pelaksana Perjalanan Dinas dengan melampirkan dokumentasi/foto kegiatan.
(4)Khusus pertanggungjawaban Perjalanan Dinas jabatan dalam pelaksanaan paket pertemuan (meeting) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.untuk narasumber PNS/Orang Pribadi/badan usaha/TNI/Polri dari luar daerah Provinsi sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (1) huruf a, melampirkan dokumen: 1) Surat Perintah Tugas; 2) bukti pembayaran biaya transportasi dan/atau yang berkaitan dengan biaya transportasi; 3) bukti pembayaran uang harian; dan/atau 4) bukti pembayaran penginapan.
2. b.untuk peserta non PNS dan PNS Kabupaten/Kota yang pelaksanaan kegiatannya di Provinsi maupun di Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b, melampirkan dokumen berupa daftar penerimaan uang saku dan uang pengganti transportasi.
(5)Pejabat Negara, Pejabat Daerah/Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN dan Pihak Lain dalam melaksanakan Perjalanan Dinas, harus diberikan;
1. a.Surat Perintah Tugas untuk melaksanakan perintah Perjalanan Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya, dengan ketentuan sebagai berikut: 1) Kepala Daerah dan Kepala Perangkat Daerah ditandatangani oleh Kepala Daerah; 2) Pimpinan dan Anggota DPRD ditandatangani oleh Ketua DPRD; dan 3) Pejabat Eselon III ke bawah atau yang disetarakan dan Pihak Lain ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah.
2. b.Surat Perjalanan Dinas (SPD) merupakan dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
(6)Dasar pelaksanaan dan pembayaran biaya Perjalanan Dinas diberikan sesuai dengan batas pagu anggaran yang tersedia dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) yang telah disahkan.
(7)Mekanisme pembayaran biaya Perjalanan Dinas dilakukan melalui Uang Persediaan (UP)/Ganti Uang Persediaan (GU) dan/atau pembayaran Langsung (LS) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- undangan.
(8)Dalam hal biaya Perjalanan Dinas yang dibayarkan kepada pelaksana Perjalanan Dinas melebihi atau kurang dari biaya Perjalanan Dinas yang seharusnya dipertanggungjawabkan wajib disetor/dibayarkan dengan ketentuan:
1. a.kelebihan biaya Perjalanan Dinas yang dibayarkan melalui mekanisme UP/GU, disetorkan ke rekening Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu;
2. b.kelebihan biaya Perjalanan Dinas yang dibayarkan melalui LS disetorkan ke RKUD melalui Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu; dan
3. c.dalam hal biaya Perjalanan Dinas yang dibayarkan melalui UP/GU dan LS kurang dari yang seharusnya, dapat dimintakan kekurangannya oleh pelaksana Perjalanan Dinas.
(9)Dalam hal terjadi pembatalan pelaksanaan Perjalanan Dinas, biaya pembatalan dapat dibebankan pada DPA- SKPD berkenaan, dengan melampirkan:
1. a.Surat Pernyataan Pembatalan Tugas Perjalanan Dinas dari pejabat yang menandatangani Surat Tugas;
2. b.Surat Pernyataan Pembebanan Biaya Pembatalan Perjalanan Dinas; dan
3. c.Pernyataan/Tanda Bukti Besaran Pengembalian Biaya Transportasi dari perusahaan jasa transportasi dan/atau penginapan yang disahkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
(10)Biaya pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) yang dapat dibebankan pada DPA-SKPD/Perubahan DPA SKPD yaitu:
1. a.biaya pembatalan tiket transportasi atau biaya penginapan; atau
2. b.sebagian atau seluruh biaya tiket transportasi atau biaya penginapan yang tidak dapat dikembalikan/refund.
(11)Pejabat Negara, Pejabat Daerah/Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN dan Pihak Lain selaku pelaksana perjalanan dinas wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan Perjalanan Dinas kepada pemberi tugas. Selanjutnya, pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas disampaikan kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung setelah Perjalanan Dinas dilaksanakan.
(12)Format Kwitansi Tanda Terima Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Lumpsum dan Format Pakta Integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dan huruf d, tercantum dalam Lampiran XIIIA yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

7.Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI, dan Lampiran XII, diubah serta disisipkan 1 (satu) Lampiran yakni Lampiran XIIIA, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI, Lampiran XII, dan Lampiran XIIIA yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. Pasal II Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali. Ditetapkan di Bali pada tanggal 13 November 2023 Pj. GUBERNUR BALI, ttd S. M. MAHENDRA JAYA Diundangkan di Bali pada tanggal 13 November 2023 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI, ttd DEWA MADE INDRA BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2023 NOMOR 55 Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali, Ida Bagus Gede Sudarsana NIP. 19691010 199703 1 012 II . 3 E) " • I eatai Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik Sertifikasi . . . . ~iktroni menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE LAMPIRAN III PERATURAN GUBERNUR BALI NOMOR TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT PERATURAN GUBERNUR NOMOR 62 TAHUN 2020 TENTANG PERJALANAN DINAS
1.SATUAN BIAYA TIKET PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI (dalam rupiah) NO. KOTA TUJUAN KELAS KETERANGAN BISNIS * EKONOMI *

(1)(2) (3) (4) (5)

1.Denpasar - Jakarta 5.305.000 3.262.000 PP
2.Denpasar - Medan 10.589.000 5.658.000 PP
3.Denpasar - Batam 8.450.000 4.824.000 PP
4.Denpasar - Yogyakarta 3.861.000 2.481.000 PP
5.Denpasar - Makassar 4.182.000 2.631.000 PP
6.Denpasar - Biak 16.729.000 8.995.000 PP
7.Denpasar - Jayapura 11.680.000 6.845.000 PP
8.Denpasar - Kendari 5.455.000 3.273.000 PP
9.Denpasar - Mataram 1.840.000 1.390.000 PP
10.Denpasar - Padang 9.049.000 4.888.000 PP
11.Denpasar - Palangkaraya 8.557.000 4.909.000 PP
12.Denpasar - Palembang 7.541.000 4.278.000 PP
13.Denpasar - Pekanbaru 9.092.000 4.942.000 PP
14.Denpasar - Pontianak 7.990.000 4.738.000 PP
15.Denpasar - Kupang 5.091.000 2.952.000 PP
16.Denpasar - Timika 10.140.000 6.129.000 PP
17.Denpasar - Manado 7.851.000 4.278.000 PP
18.Denpasar - Surabaya 3.198.000 1.979.000 PP
19.Denpasar - Banda Aceh 10.835.000 6.279.000 PP 55 NO. KOTA TUJUAN KELAS KETERANGAN BISNIS * EKONOMI *

(1)(2) (3) (4) (5)

20.Denpasar - Banjarmasin 8.792.000 4.920.000 PP
21.Denpasar - Bandung 5.626.000 3.252.000 PP
22.Denpasar - Lampung 6.236.000 3.647.000 PP
23.Denpasar - Ambon 8.054.000 4.471.000 PP
24.Denpasar - Balikpapan 10.739.000 5.648.000 PP
25.Denpasar - Jambi 7.733.000 4.439.000 PP At Cost
2.SATUAN BIAYA TIKET PENYEBERANGAN BOAT (dalam rupiah) NO. DAERAH TUJUAN PAGU MAKSIMAL KETERANGAN
1.NUSA PENIDA 200.000 PP Keterangan : * Dibayarkan sesuai dengan harga yang berlaku saat itu. * Biaya tiket Perjalanan Dinas dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi satuan biaya tiket Perjalanan Dinas, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pertanggungjawaban secara at cost). Pj. GUBERNUR BALI, S. M. MAHENDRA JAYA PARAF KOORDINASI Sekretaris Daerah Asisten Pemerintahan dan Kesra Kepala Biro Hukum Plh. Kepala BPKAD ttd I I I LAMPIRAN IV PERATUTAN GUBERNUR BALI NOMOR TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT PERATURAN GUBERNUR NOMOR 62 TAHUN 2020 TENTANG PERJALANAN DINAS SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI NO. PROVINSI SATUAN BESARAN

(1)(2) (3) (4)

1.ACEH Orang/Kali Rp127.000,00
2.SUMATERA UTARA Orang/Kali Rp308.000,00
3.RIAU Orang/Kali Rpl0l.000,00
4.KEPULAUAN RIAU Orang/Kali Rp165.000,00
5.JAMBI Orang/Kali Rp147.000,00
6.SUMATERA BARAT Orang/Kali Rpl90.000,00
7.SUMATERA SELATAN Orang/Kali Rpl 79.000,00
8.LAMPUNG Orang/Kali Rp168.000,00
9.BENGKULU Orang/Kali Rp109.000,00
10.BANGKA BELITUNG Orang/Kali Rp97.000,00
11.BANTEN Orang/Kali Rp536.000,00
12.JAWA BARAT Orang/Kali Rp200.000,00
13.D.K.I. JAKARTA Orang/Kali Rp256.000,00
14.JAWATENGAH Orang/Kali Rp108.000,00
15.D.I. YOGYAKARTA Orang/Kali Rp267.000,00
16.JAWA TIMUR Orang/Kali Rp233.000,00
17.BALI Orang/Kali Rp227.000,00
18.NUSA TENGGARA BARAT Orang/Kali Rp231.000,00
19.NUSA TENGGARA TIMUR Orang/Kali Rpl 16.000,00
20.KALIMANTAN BARAT Orang/Kali Rpl 71.000,00
21.KALIMANTAN TENGAH Orang/Kali Rp134.000,00
22.KALIMANTAN SELATAN Orang/Kali Rp180.000,00
23.KALIMANTAN TIMUR Orang/Kali Rp533.000,00
24.KALIMANTAN UTARA Orang/Kali Rp218.000,00
25.SULAWESI UTARA Orang/Kali Rp138.000,00
26.GORONTALO Orang/Kali Rp265.000,00
27.SULAWESI BARAT Orang/Kali Rp313.000,00
28.SULAWESI SELATAN Orang/Kali Rp187.000,00
29.SULAWESI TENGAH Orang/Kali Rp165.000,00
30.SULAWESITENGGARA Orang/Kali Rpl 71.000,00 55 NO. PROVINSI SATUAN BESARAN

(1)(2) (3) (4)

31.MALUKU Orang/Kali Rp288.000,00
32.MALUKU UTARA Orang/Kali Rp215.000,00
33.PAPUA Orang/Kali Rp513.000,00
34.PAPUA BARAT Orang/Kali Rp236.000,00
35.PAPUA BARAT DAYA Orang/Kali Rp236.000,00
36.PAPUA TENGAH Orang/Kali Rp513.000,00
37.PAPUA SELATAN Orang/Kali Rp513.000,00
38.PAPUA PEGUNUNGAN Orang/Kali Rp513.000,00 Keterangan:
1.Biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri berlaku pertanggungjawaban secara at cost (biaya riil).
2.Pembiayaan taksi perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi standar biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri dalam Tabel, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pertanggungjawaban secara at cost).
3.Biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri bagi pimpinan/ anggota DPRD dipertanggungjawabkan secara lumpsum. Pj. GUBERNUR BALI, S. M. MAHENDRA JAYA PARAF KOORDINASI Sekretaris Daerah Asisten Pemerintahan dan Kesra Kepala Biro Hukum Plh. Kepala BPKAD ttd LAMPIRAN V PERATURAN GUBERNUR BALI NOMOR TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT PERATURAN GUBERNUR NOMOR 62 TAHUN 2020 TENTANG PERJALANAN DINAS A. SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBU KOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY) NO. IBU KOTA PROVINSI KABUPATEN/KOTA TUJUAN SATUAN BESARAN

(1)(2) (3) (4) (5) ACEH

1.Banda Aceh Kab. Aceh Barat Orang/Kali Rp275.000,00
2.Banda Aceh Kab. Aceh Barat Daya Orang/Kali Rp298.000,00
3.Banda Aceh Kab. Aceh Besar Orang/Kali Rp183.000,00
4.Banda Aceh Kab. Aceh Jaya Orang/Kali Rp238.000,00
5.Banda Aceh Kab. Aceh Selatan Orang/Kali Rp325.000,00
6.Banda Aceh Kab. Aceh Singkil Orang/Kali Rp420.000,00
7.Banda Aceh Kab. Aceh Tamiang Orang/Kali Rp315.000,00
8.Banda Aceh Kab. Aceh Tengah Orang/Kali Rp293.000,00
9.Banda Aceh Kab. Aceh Tenggara Orang/Kali Rp460.000,00
10.Banda Aceh Kab. Aceh Timur Orang/Kali Rp289.000,00
11.Banda Aceh Kab. Aceh Utara Orang/Kali Rp270.000,00
12.Banda Aceh Kab. Bener Meriah Orang/Kali Rp278.000,00
13.Banda Aceh Kab. Bireuen Orang/Kali Rp220.000,00
14.Banda Aceh Kab. Gayo Lues Orang/Kali Rp370.000,00
15.Banda Aceh Kab. Nagan Raya Orang/Kali Rp275.000,00
16.Banda Aceh Kab. Pidie Orang/Kali Rp190.000,00
17.Banda Aceh Kab. Pidie Jaya Orang/Kali Rp205.000,00
18.Banda Aceh Kata Langsa Orang/Kali Rp301.000,00
19.Banda Aceh Kata Lhokseumawe Orang/Kali Rp240.000,00
20.Banda Aceh Kata Subulussalam Orang/Kali Rp400.000,00 SUMATERA UTARA
21.Medan Kab.Asahan Orang/Kali Rp259.000,00
22.Medan Kab. Batubara Orang/Kali Rp225.000,00
23.Medan Kab. Dairi Orang/Kali Rp270.000,00
24.Medan Kab. Deli Serdang Orang/Kali Rp186.000,00
25.Medan Kab. Humbang Hasundutan Orang/Kali Rp300.000,00
26.Medan Kab. Karo Orang/Kali Rp200.000,00
27.Medan Kab. Labuhan Batu Orang/Kali Rp287.000,00 55 NO. IBU KOTA PROVINSI KABUPATEN/ KOTA TUJUAN SATUAN BESARAN

(1)(2) (3) (4) (5)

28.Medan Kab. Labuhan Batu Selatan Orang/Kali Rp360.000,00
29.Medan Kab. Labuhan Batu Utara Orang/Kali Rp300.000,00
30.Medan Kab. Langkat Orang/Kali Rp186.000,00
31.Medan Kab. Mandailing Natal Orang/Kali Rp20.000,00
32.Medan Kab. Padang Lawas Orang/Kali Rp420.000,00
33.Medan Kab. Padang Lawas Utara Orang/Kali Rp420.000,00
34.Medan Kab. Pakpak Bharat Orang/Kali Rp300.000,00
35.Medan Kab. Samosir Orang/Kali Rp330.000,00
36.Medan Kab. Serdang Bedagai Orang/Kali Rp200.000,00
37.Medan Kab. Simalungun Orang/Kali Rp264.000,00
38.Medan Kab. Tapanuli Selatan Orang/Kali Rp328.000,00
39.Medan Kab. Tapanuli Tengah Orang/Kali Rp345.000,00
40.Medan Kab. Tapanuli Utara Orang/Kali Rp330.000,00
41.Medan Kab. Toba Orang/Kali Rp300.000,00
42.Medan Kota Binjai Orang/Kali Rp180.000,00
43.Medan Kota Pematang Siantar Orang/Kali Rp225.000,00
44.Medan Kota Sibolga Orang/Kali Rp345.000,00
45.Medan Kota Tanjung Balai Orang/Kali Rp285.000,00
46.Medan Kota Tebing Tinggi Orang/Kali Rp203.000,00 RIAU
47.Pekanbaru Kab. Indragiri Hilir Orang/Kali Rp380.000,00
48.Pekanbaru Kab. Indragiri Hulu Orang/Kali Rp315.000,00
49.Pekanbaru Kab. Kampar Orang/Kali Rp200.000,00
50.Pekanbaru Kab. Kuantan Singingi Orang/Kali Rp300.000,00
51.Pekanbaru Kab. Pelalawan Orang/Kali Rp225.000,00
52.Pekanbaru Kab. Rokan Hilir Orang/Kali Rp350.000,00
53.Pekanbaru Kab. Rokan Hulu Orang/Kali Rp322.000,00
54.Pekanbaru Kab. Siak Orang/Kali Rp350.000,00
55.Pekanbaru Kota Dumai Orang/Kali Rp400.000,00
56.Jambi Kab. Batanghari Orang/Kali Rpl 75.000,00
57.Jambi Kab. Bungo Orang/Kali Rp270.000,00
58.Jambi Kab. Kerinci Orang/Kali Rp325.000,00
59.Jambi Kab. Merangin Orang/Kali Rp260.000,00
60.Jambi Kab. Muaro Jambi Orang/Kali Rpl 70.000,00
61.Jambi Kab. Sarolangun Orang/Kali Rp241.000,00
62.Jambi Kab. Tanjung Jabung Barat Orang/Kali Rp225.000,00
63.Jambi Kab. Tanjung Jabung Timur Orang/Kali Rp190.000,00
64.Jambi Kah.Tebo Orang/Kali Rp250.000,00 NO. IBU KOTA PROVINSI KABUPATEN/ KOTA TUJUAN SATUAN BESARAN

(1)(2) (3) (4) (5)

65.Jambi Kata Sungai Penuh Orang/Kali Rp308.000,00 SUMATERA BARAT
66.Padang Kab. Agam Orang/Kali Rp225.000,00
67.Padang Kab. Dharmasraya Orang/Kali Rp250.000,00
68.Padang Kab. Lima Puluh Kata Orang/Kali Rp225.000,00
69.Padang Kab. Padang Pariaman Orang/Kali Rp205.000,00
70.Padang Kab. Pasaman Orang/Kali Rp250.000,00
71.Padang Kab. Pasaman Barat Orang/Kali Rp250.000,00
72.Padang Kab. Pesisir Selatan Orang/Kali Rp205.000,00
73.Padang Kab. Sijunjung Orang/Kali Rp225.000,00
74.Padang Kab. Solak Orang/Kali Rp210.000,00
75.Padang Kab. Solak Selatan Orang/Kali Rp250.000,00
76.Padang Kab. Tarrah Datar Orang/Kali Rp220.000,00
77.Padang Kata Bukit Tinggi Orang/Kali Rp215.000,00
78.Padang Kata Padang Panjang Orang/Kali Rp210.000,00
79.Padang Kata Pariaman Orang/Kali Rp200.000,00
80.Padang Kata Payakumbuh Orang/Kali Rp225.000,00
81.Padang Kata Sawahlunto Orang/Kali Rp215.000,00
82.Padang Kata Solak Orang/Kali Rp210.000,00 SUMATERA SELATAN
83.Palembang Kab. Banyuasin Orang/Kali Rp203.000,00
84.Palembang Kab. Empat Lawang Orang/Kali Rp315.000,00
85.Palembang Kab. Lahat Orang/Kali Rp250.000,00
86.Palembang Kab. Muara Enim Orang/Kali Rp235.000,00
87.Palembang Kab. Musi Banyuasin Orang/Kali Rp235.000,00
88.Palembang Kab. Musi Rawas Orang/Kali Rp320.000,00
89.Palembang Kab. Musi Rawas Utara Orang/Kali Rp325.000,00
90.Palembang Kab. Ogan Ilir Orang/Kali Rp205.000,00
91.Palembang Kab. Ogan Komering Ilir Orang/Kali Rp205.000,00
92.Palembang Kab. Ogan Komering Ulu Orang/Kali Rp248.000,00
93.Palembang Kab. Ogan Komering Ulu Selatan Orang/Kali Rp250.000,00
94.Palembang Kab. Ogan Komering Ulu Timur Orang/Kali Rp245.000,00
95.Palembang Kab. Pali Orang/Kali Rp265.000,00
96.Palembang Kota Lubuk Linggau Orang/Kali Rp290.000,00
97.Palembang Kota Pagar Alam Orang/Kali Rp280.000,00
98.Palembang Kota Prabumulih Orang/Kali Rp205.000,00 LAMPUNG
99.Bandar Lampung Kab. Lampung Barat Orang/Kali Rp270.000,00
100.Bandar Lampung Kab. Lampung Selatan Orang/Kali Rp234.000,00 NO. IBU KOTA PROVINSI KABUPATEN/ KOTA TUJUAN SATUAN BESARAN

(1)(2) (3) (4) (5)

101.Bandar Lampung Kab. Lampung Tengah Orang/Kali Rp246.000,00
102.Bandar Lampung Kab. Lampung Timur Orang/Kali Rp246.000,00
103.Bandar Lampung Kab. Lampung Utara Orang/Kali Rp252.000,00
104.Bandar Lampung Kab. Mesuji Orang/Kali Rp276.000,00
105.Bandar Lampung Kab. Pesawaran Orang/Kali Rp216.000,00
106.Bandar Lampung Kab. Pesisir Barat Orang/Kali Rp200.000,00
107.Bandar Lampung Kab. Pringsewu Orang/Kali Rp222.000,00
108.Bandar Lampung Kab. Tanggamus Orang/Kali Rp240.000,00
109.Bandar Lampung Kab. Tulang Bawang Orang/Kali Rp252.000,00
110.Bandar Lampung Kab. Tulang Bawang Barat Orang/Kali Rp267.000,00
111.Bandar Lampung Kab. Way Kanan Orang/Kali Rp270.000,00
112.Bandar Lampung Kata Metro Orang/Kali Rp234.000,00
113.BENGKULU Bengkulu Kab. Bengkulu Selatan Orang/Kali Rp344.000,00
114.Bengkulu Kab. Bengkulu Tengah Orang/Kali Rp232.000,00
115.Bengkulu Kab. Bengkulu Utara Orang/Kali Rp313.000,00
116.Bengkulu Kah.Kaur Orang/Kali Rp385.000,00
117.Bengkulu Kab. Kepahiang Orang/Kali Rp298.000,00
118.Bengkulu Kab. Lebang Orang/Kali Rp375.000,00
119.Bengkulu Kab. Mukamuka Orang/Kali Rp423.000,00
120.Bengkulu Kab. Rejang Lebang Orang/Kali Rp313.000,00
121.Bengkulu Kab. Seluma Orang/Kali Rp282.000,00 BANGKA BELITUNG
122.Pangkalpinang Kab. Bangka Orang/Kali Rp250.000,00
123.Pangkalpinang Kab. Bangka Barat Orang/Kali Rp275.000,00
124.Pangkalpinang Kab. Bangka Selatan Orang/Kali Rp275.000,00
125.Pangkalpinang Kab. Bangka Tengah Orang/Kali Rp250.000,00 BANTEN
126.Serang Kab. Lebak Orang/Kali Rp208.000,00
127.Serang Kab. Pandeglang Orang/Kali Rp138.000,00
128.Serang Kab. Serang Orang/Kali Rp160.000,00
129.Serang Kab. Tangerang Orang/Kali Rp254.000,00
130.Serang Kata Cilegan Orang/Kali Rp160.000,00
131.Serang Kata Tangerang Orang/Kali Rp313.000,00
132.Serang Kata Tangerang Selatan Orang/Kali Rp347.000,00 JAWA BARAT
133.Bandung Kab.Bandung Orang/Kali Rp183.000,00
134.Bandung Kab. Bandung Barat Orang/Kali Rp275.000,00 NO. IBU KOTA PROVINSI KABUPATEN/ KOTA TUJUAN SATUAN BESARAN

(1)(2) (3) (4) (5)

135.Bandung Kab. Bekasi Orang/Kali Rp265.000,00
136.Bandung Kab. Bogar Orang/Kali Rp185.000,00
137.Bandung Kab. Ciamis Orang/Kali Rp245.000,00
138.Bandung Kab. Cianjur Orang/Kali Rp215.000,00
139.Bandung Kab. Cirebon Orang/Kali Rp280.000,00
140.Bandung Kab. Garut Orang/Kali Rp243.000,00
141.Bandung Kab. Indramayu Orang/Kali Rp275.000,00
142.Bandung Kab. Karawang Orang/Kali Rp248.000,00
143.Bandung Kab. Kuningan Orang/Kali Rp275.000,00
144.Bandung Kab. Majalengka Orang/Kali Rp235.000,00
145.Bandung Kab. Pangandaran Orang/Kali Rp283.000,00
146.Bandung Kab. Purwakarta Orang/Kali Rp218.000,00
147.Bandung Kab. Subang Orang/Kali Rp208.000,00
148.Bandung Kab. Sukabumi Orang/Kali Rp245.000,00
149.Bandung Kab. Sumedang Orang/Kali Rp230.000,00
150.Bandung Kab. Tasikmalaya Orang/Kali Rp245.000,00
151.Bandung Kata Banjar Orang/Kali Rp283.000,00
152.Bandung Kata Bekasi Orang/Kali Rp265.000,00
153.Bandung Kata Bogar Orang/Kali Rp285.000,00
154.Bandung Kata Cimahi Orang/Kali Rp168.000,00
155.Bandung Kata Cirebon Orang/Kali Rp270.000,00
156.Bandung Kata Depok Orang/Kali Rp275.000,00
157.Bandung Kata Sukabumi Orang/Kali Rp226.000,00
158.Bandung Kata Tasikmalaya Orang/Kali Rp245.000,00 JAWA TENGAH
159.Semarang Kab. Banjarnegara Orang/Kali Rp260.000,00
160.Semarang Kab. Banyumas Orang/Kali Rp257.000,00
161.Semarang Kab. Batang Orang/Kali Rp240.000,00
162.Semarang Kab. Blora Orang/Kali Rp270.000,00
163.Semarang Kab. Boyolali Orang/Kali Rp240.000,00
164.Semarang Kab. Brebes Orang/Kali Rp263.000,00
165.Semarang Kab. Cilacap Orang/Kali Rp280.000,00
166.Semarang Kab. Demak Orang/Kali Rp230.000,00
167.Semarang Kab. Grobogan Orang/Kali Rp235.000,00
168.Semarang Kab. Jepara Orang/Kali Rp240.000,00
169.Semarang Kab. Karanganyar Orang/Kali Rp250.000,00
170.Semarang Kab. Kebumen Orang/Kali Rp260.000,00
171.Semarang Kab. Kendal Orang/Kali Rp230.000,00
172.Semarang Kab. Klaten Orang/Kali Rp250.000,00
173.Semarang Kab.Kudus Orang/Kali Rp235.000,00 NO. IBU KOTA PROVINSI KABUPATEN/ KOTA TUJUAN SATUAN BESARAN

(1)(2) (3) (4) (5)

174.Semarang Kab. Magelang Orang/Kali Rp240.000,00
175.Semarang Kab. Pati Orang/Kali Rp240.000,00
176.Semarang Kab. Pekalongan Orang/Kali Rp245.000,00
177.Semarang Kab. Pemalang Orang/Kali Rp250.000,00
178.Semarang Kab. Purbalingga Orang/Kali Rp270.000,00
179.Semarang Kab. Purworejo Orang/Kali Rp250.000,00
180.Semarang Kab. Rembang Orang/Kali Rp250.000,00
181.Semarang Kab. Semarang Orang/Kali Rp230.000,00
182.Semarang Kab. Sragen Orang/Kali Rp250.000,00
183.Semarang Kab. Sukoharjo Orang/Kali Rp250.000,00
184.Semarang Kab. Tegal Orang/Kali Rp260.000,00
185.Semarang Kab. Temanggung Orang/Kali Rp240.000,00
186.Semarang Kab. Wonogiri Orang/Kali Rp250.000,00
187.Semarang Kab. Wonosobo Orang/Kali Rp250.000,00
188.Semarang Kota Magelang Orang/Kali Rp240.000,00
189.Semarang Kota Pekalongan Orang/Kali Rp245.000,00
190.Semarang Kota Salatiga Orang/Kali Rp235.000,00
191.Semarang Kota Surakarta Orang/Kali Rp245.000,00
192.Semarang Kota Tegal Orang/Kali Rp260.000,00 D.I. YOGYAKARTA
193.Yogyakarta Kab. Bantul Orang/Kali Rp250.000,00
194.Yogyakarta Kab. Gunung Kidul Orang/Kali Rp350.000,00
195.Yogyakarta Kab. Kulon Progo Orang/Kali Rp350.000,00
196.Yogyakarta Kab. Sleman Orang/Kali Rp200.000,00 JAWA TIMUR
197.Surabaya Kab. Bangkalan Orang/Kali Rp225.000,00
198.Surabaya Kab. Banyuwangi Orang/Kali Rp285.000,00
199.Surabaya Kab. Blitar Orang/Kali Rp255.000,00
200.Surabaya Kab. Bojonegoro Orang/Kali Rp225.000,00
201.Surabaya Kab. Bondowoso Orang/Kali Rp255.000,00
202.Surabaya Kab. Gresik Orang/Kali Rp225.000,00
203.Surabaya Kab. Jember Orang/Kali Rp261.000,00
204.Surabaya Kab. Jombang Orang/Kali Rp235.000,00
205.Surabaya Kab. Kediri Orang/Kali Rp235.000,00
206.Surabaya Kab. Lamongan Orang/Kali Rp225.000,00
207.Surabaya Kab. Lumajang Orang/Kali Rp261.000,00
208.Surabaya Kab. Madiun Orang/Kali Rp245.000,00
209.Surabaya Kab. Magetan Orang/Kali Rp253.000,00
210.Surabaya Kab. Malang Orang/Kali Rp228.000,00
211.Surabaya Kab. Mojokerto Orang/Kali Rp225.000,00 NO. IBU KOTA PROVINSI KABUPATEN/ KOTA TUJUAN SATUAN BESARAN

(1)(2) (3) (4) (5)

212.Surabaya Kab. Nganjuk Orang/Kali Rp245.000,00
213.Surabaya Kab. Ngawi Orang/Kali Rp253.000,00
214.Surabaya Kab. Pacitan Orang/Kali Rp285.000,00
215.Surabaya Kab. Pamekasan Orang/Kali Rp243.000,00
216.Surabaya Kab. Pasuruan Orang/Kali Rp228.000,00
217.Surabaya Kab. Ponorogo Orang/Kali Rp255.000,00
218.Surabaya Kab. Probolinggo Orang/Kali Rp228.000,00
219.Surabaya Kab. Sampang Orang/Kali Rp235.000,00
220.Surabaya Kab. Sidoarjo Orang/Kali Rp240.000,00
221.Surabaya Kab. Situbondo Orang/Kali Rp255.000,00
222.Surabaya Kab. Sumenep Orang/Kali Rp255.000,00
223.Surabaya Kab. Trenggalek Orang/Kali Rp245.000,00
224.Surabaya Kab.Tuban Orang/Kali Rp245.000,00
225.Surabaya Kab. Tulungagung Orang/Kali Rp245.000,00
226.Surabaya Kota Batu Orang/Kali Rp242.000,00
227.Surabaya Kota Blitar Orang/Kali Rp255.000,00
228.Surabaya Kota Bojonegoro Orang/Kali Rp225.000,00
229.Surabaya Kota Kediri Orang/Kali Rp235.000,00
230.Surabaya Kota Madiun Orang/Kali Rp245.000,00
231.Surabaya Kota Malang Orang/Kali Rp228.000,00
232.Surabaya Kota Mojokerto Orang/Kali Rp225.000,00
233.Surabaya Kota Probolinggo Orang/Kali Rp228.000,00 BALI
234.Denpasar Kab.Badung Orang/Kali Rp188.000,00
235.Denpasar Kab. Bangli Orang/Kali Rp225.000,00
236.Denpasar Kab. Buleleng Orang/Kali Rp265.000,00
237.Denpasar Kab. Gianyar Orang/Kali Rp225.000,00
238.Denpasar Kab. Jembrana Orang/Kali Rp270.000,00
239.Denpasar Kab. Karangasem Orang/Kali Rp263.000,00
240.Denpasar Kab.Tabanan Orang/Kali Rp225.000,00 NUSA TENGGARA BARAT
241.Mataram Kab. Lombok Barat Orang/Kali Rp325.000,00
242.Mataram Kab. Lombok Tengah Orang/Kali Rp450.000,00
243.Mataram Kab. Lombok Timur Orang/Kali Rp350.000,00 NUSA TENGGARA TIMUR
244.Kupang Kab. Belu Orang/Kali Rp325.000,00
245.Kupang Kab.Kupang Orang/Kali Rp175.000,00
246.Kupang Kab. Timor Tengah Selatan Orang/Kali Rp218.000,00
247.Kupang Kab. Timor Tengah Utara Orang/Kali Rp275.000,00 NO. IBU KOTA PROVINSI KABUPATEN/ KOTA TUJUAN SATUAN BESARAN

(1)(2) (3) (4) (5) KALIMANTAN BARAT

248.Pontianak Kab. Bengkayang Orang/Kali Rp270.000,00
249.Pontianak Kab. Kapuas Hulu Orang/Kali Rp550.000,00
250.Pontianak Kab. Kayong Utara Orang/Kali Rp550.000,00
251.Pontianak Kab. Ketapang Orang/Kali Rp550.000,00
252.Pontianak Kab. Kubu Raya Orang/Kali Rp185.000,00
253.Pontianak Kab. Landak Orang/Kali Rp270.000,00
254.Pontianak Kab. Melawi Orang/Kali Rp430.000,00
255.Pontianak Kab. Mempawah Orang/Kali Rp230.000,00
256.Pontianak Kab. Sambas Orang/Kali Rp300.000,00
257.Pontianak Kab. Sanggau Orang/Kali Rp303.000,00
258.Pontianak Kab. Sekadau Orang/Kali Rp343.000,00
259.Pontianak Kab. Sintang Orang/Kali Rp392.000,00
260.Pontianak Kata Singkawang Orang/Kali Rp257.000,00 KALIMANTAN TENGAH
261.Palangkaraya Kab. Barito Selatan Orang/Kali Rp290.000,00
262.Palangkaraya Kab. Barito Timur Orang/Kali Rp333.000,00
263.Palangkaraya Kab. Barito Utara Orang/Kali Rp425.000,00
264.Palangkaraya Kab. Gunung Mas Orang/Kali Rp300.000,00
265.Palangkaraya Kab. Kapuas Orang/Kali Rp275.000,00
266.Palangkaraya Kab. Katingan Orang/Kali Rp250.000,00
267.Palangkaraya Kab. Kotawaringin Barat Orang/Kali Rp425.000,00
268.Palangkaraya Kab. Kotawaringin Timur Orang/Kali Rp300.000,00
269.Palangkaraya Kab. Lamandau Orang/Kali Rp525.000,00
270.Palangkaraya Kab. Murung Raya Orang/Kali Rp448.000,00
271.Palangkaraya Kab. Pulau Pisau Orang/Kali Rp250.000,00
272.Palangkaraya Kab. Seruyan Orang/Kali Rp328.000,00
273.Palangkaraya Kab. Sukamara Orang/Kali Rp525.000,00 KALIMANTAN SELATAN
274.Banjarmasin Kab. Balangan Orang/Kali Rp230.000,00
275.Banjarmasin Kab. Banjar Orang/Kali Rp170.000,00
276.Banjarmasin Kab. Barito Kuala Orang/Kali Rp200.000,00
277.Banjarmasin Kab. Hulu Sungai Selatan Orang/Kali Rp200.000,00
278.Banjarmasin Kab. Hulu Sungai Tengah Orang/Kali Rp212.000,00
279.Banjarmasin Kab. Hulu Sungai Utara Orang/Kali Rp218.000,00
280.Banjarmasin Kab. Kata Baru Orang/Kali Rp290.000,00
281.Banjarmasin Kab. Tabalong Orang/Kali Rp234.000,00
282.Banjarmasin Kab. Tanah Bumbu Orang/Kali Rp300.000,00
283.Banjarmasin Kab. Tanah Laut Orang/Kali Rp200.000,00
284.Banjarmasin Kab. Tapin Orang/Kali Rp189.000,00 NO. IBU KOTA PROVINSI KABUPATEN/ KOTA TUJUAN SATUAN BESARAN

(1)(2) (3) (4) (5)

285.Banjarmasin Kata Banjarbaru Orang/Kali Rp225.000,00 KALIMANTAN TIMUR
286.Samarinda Kab. Kutai Barat Orang/Kali Rpl.500.000,00
287.Samarinda Kab. Kutai Kartanegara Orang/Kali Rp500.000,00
288.Samarinda Kab. Kutai Timur Orang/Kali Rpl.350.000,00
289.Samarinda Kab. Paser Orang/Kali Rpl.650.000,00
290.Samarinda Kab. Penajam Paser Utara Orang/Kali Rp650.000,00
291.Samarinda Kata Balikpapan Orang/Kali Rp550.000,00
292.Samarinda Kata Bantang Orang/Kali Rp600.000,00 SULAWESI UTARA
293.Manada Kab. Balaang Mangandaw Orang/Kali Rp250.000,00
294.Manada Kab. Balaang Mangandaw Selatan Orang/Kali Rp275.000,00
295.Manada Kab. Balaang Mangandaw Timur Orang/Kali Rp250.000,00
296.Manada Kab. Balaang Mangandaw Utara Orang/Kali Rp300.000,00
297.Manada Kab. Minahasa Orang/Kali Rp180.000,00
298.Manada Kab. Minahasa Selatan Orang/Kali Rp180.000,00
299.Manada Kab. Minahasa Tenggara Orang/Kali Rp200.000,00
300.Manada Kab. Minahasa Utara Orang/Kali Rpl 75.000,00
301.Manada Kata Bitung Orang/Kali Rp175.000,00
302.Manada Kata Katam abagu Orang/Kali Rp250.000,00
303.Manada Kata Tamahan Orang/Kali Rp170.000,00 GORONTALO
304.Garontala Kab. Baalema Orang/Kali Rp400.000,00
305.Garontala Kab. Garontala Orang/Kali Rp300.000,00
306.Garontala Kab. Garontala Utara Orang/Kali Rp350.000,00
307.Garontala Kab. Pahuwata Orang/Kali Rp650.000,00 SULAWESI BARAT
308.Mamuju Kab. Majene Orang/Kali Rp240.000,00
309.Mamuju Kab. Mamasa Orang/Kali Rp359.000,00
310.Mamuju Kab. Mamuju Tengah Orang/Kali Rp200.000,00
311.Mamuju Kab. Pasangkayu Orang/Kali Rp270.000,00
312.Mamuju Kab. Polewali Mandar Orang/Kali Rp260.000,00 SULAWESI SELATAN
313.Makassar Kab. Bantaeng Orang/Kali Rp235.000,00
314.Makassar Kab. Barru Orang/Kali Rp210.000,00
315.Makassar Kah.Bone Orang/Kali Rp240.000,00
316.Makassar Kab. Bulukumba Orang/Kali Rp240.000,00
317.Makassar Kab. Enrekang Orang/Kali Rp250.000,00 NO. IBU KOTA PROVINSI KABUPATEN/ KOTA TUJUAN SATUAN BESARAN

(1)(2) (3) (4) (5)

318.Makassar Kab.Gowa Orang/Kali Rp175.000,00
319.Makassar Kab. Jeneponto Orang/Kali Rp230.000,00
320.Makassar Kab. Luwu Orang/Kali Rp350.000,00
321.Makassar Kab. Luwu Timur Orang/Kali Rp375.000,00
322.Makassar Kab. Luwu Utara Orang/Kali Rp365.000,00
323.Makassar Kab. Maras Orang/Kali Rp170.000,00
324.Makassar Kab. Pinrang Orang/Kali Rp230.000,00
325.Makassar Kab. Sidenreng Rappang Orang/Kali Rp230.000,00
326.Makassar Kab. Sinjai Orang/Kali Rp235.000,00
327.Makassar Kab. Soppeng Orang/Kali Rp235.000,00
328.Makassar Kab. Takalar Orang/Kali Rp190.000,00
329.Makassar Kab. Tanatoraja Orang/Kali Rp350.000,00
330.Makassar Kab. Toraja Utara Orang/Kali Rp350.000,00
331.Makassar Kab. Wajo Orang/Kali Rp230.000,00
332.Makassar Kata Palopo Orang/Kali Rp350.000,00
333.Makassar Kota Pare-Pare Orang/Kali Rp225.000,00 SULAWESI TENGAH
334.Palu Kab. Luwuk Orang/Kali Rp400.000,00
335.Palu Kab. Buol Orang/Kali Rp472.000,00
336.Palu Kab. Donggala Orang/Kali Rp130.000,00
337.Palu Kab. Morowali Orang/Kali Rp400.000,00
338.Palu Kab. Morowali Utara Orang/Kali Rp400.000,00
339.Palu Kab. Parigi Moutong Orang/Kali Rp250.000,00
340.Palu Kab. Poso Orang/Kali Rp280 .000,00
341.Palu Kab. Sigi Orang/Kali Rp219.000,00
342.Palu Kab. Tojouna-Una Orang/Kali Rp350.000,00
343.Palu Ka b . Toli-Toli Orang/Kali Rp412.000,00 SULAWESI TENGGARA
344.Kendari Ka b . Bombana Orang/Kali Rp355.000,00
345.Kendari Ka b . Kolaka Orang/Kali Rp370.000,00
346.Kendari Kab. Kolaka Timur Orang/Kali Rp300.000,00
347.Kendari Kab. Kolaka Utara Orang/Kali Rp425.000,00
348.Kendari Kab. Konawe Orang/Kali Rp300.000,00
349.Kendari Kab. Konawe Selatan Orang/Kali Rp305 .000,00
350.Kendari Ka b. Konawe Utara Orang/Kali Rp300.000,00 MALUKU UTARA
351.Sofifi Kab. Halmahera Barat Orang/Kali Rp850.000,00
352.Sofifi Kab. Halmahera Tengah Orang/Kali Rpl.000.000,00
353.Sofifi Kab. Halmahera Timur Orang/Kali Rpl.250.000,00
354.Sofifi Kab. Halmahera Utara Orang/Kali Rp900.000,00 NO. IBU KOTA PROVINSI KABUPATEN/ KOTA TUJUAN SATUAN BESARAN

(1)(2) (3) (4) (5) PAPUA

355.Jayapura Kab. Jayapura Orang/Kali Rp600.000,00
356.Jayapura Kab. Keerom Orang/Kali Rp900.000,00
357.Jayapura Kab. Sarmi Orang/Kali Rp2.700.000,00 PAPUA BARAT
358.Manokwari Kab. Teluk Bintuni Orang/Kali Rp900.000,00
359.Manokwari Kab. Manokwari Selatan Orang/Kali Rp750.000,00
360.Manokwari Kab. Pegunungan Arfak Orang/Kali Rp2.650.000,00 B. SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARI DKI JAKARTA KE KABUPATEN/KOTA SEKITAR (ONE WAY) NO. IBU KOTA PROVINSI KABUPATEN/ KOTA TUJUAN SATUAN BESARAN

(1)(2) (3) (4) (5)

1.Jakarta Kota Bekasi Orang/Kali Rp284.000,00
2.Jakarta Kab. Bekasi Orang/Kali Rp284.000,00
3.Jakarta Kab. Bogor Orang/Kali Rp300.000,00
4.Jakarta Kota Bogor Orang/Kali Rp300.000,00
5.Jakarta Kota Depok Orang/Kali Rp275.000,00
6.Jakarta Kota Tangerang Orang/Kali Rp286.000,00
7.Jakarta Kota Tangerang Selatan Orang/Kali Rp286.000,00
8.Jakarta Kab. Tangerang Orang/Kali Rp310.000,00
9.Jakarta Kepulauan Seribu Orang/Kali Rp428.000,00 Pj. GUBERNUR BALI, S. M. MAHENDRA JAYA PARAF KOORDINASI Sekretaris Daerah Asisten Pemerintahan dan Kesra Kepala Biro Hukum Plh. Kepala BPKAD ttd LAMPIRAN VI PERATUTAN GUBERNUR BALI NOMOR TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT PERATURAN GUBERNUR NOMOR 62 TAHUN 2020 TENTANG PERJALANAN DINAS SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI NO. PROVINSI SATUAN KEPALA DAERAH/ PIMPINAN DPRD/PEJABAT ESELON I ANGGOTA DPRD/ PEJABAT ESELON II PEJABAT ESELON III/ GOLONGANIV PEJABAT ESELONIV/ GOLONGAN III, II dan I

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7)

1.ACEH OH Rp4.420.000,00 Rp3.526.000,00 Rp1.533.000,00 Rp770.000,00
2.SUMATERA UTARA OH Rp4.960.000,00 Rp2.195.000,00 Rp 1.100.000,00 Rp699.000,00
3.RIAU OH Rp3.820.000,00 Rp3.119.000,00 Rpl.650.000,00 Rp852.000,00
4.KEPULAUAN RIAU OH Rp5.344.000,00 Rp2.318.000,00 Rpl.297.000,00 Rp792.000,00
5.J AMBI OH Rp5.000.000,00 Rp4.102.000,00 Rp1.225.000,00 Rp580.000,00
6.SUMATERA BARAT OH Rp5.236.000,00 Rp3.332.000,00 Rpl.353.000,00 Rp701.000,00
7.SUMATERA SELATAN OH Rp5.850.000,00 Rp3.083.000,00 Rpl.955.000,00 Rp861.000,00
8.LAMPUNG OH Rp4.49 l .000,00 Rp2.488.000,00 Rpl.425.000,00 Rp580.000,00
9.BENGKULU OH Rp2.140.000,00 Rpl.628.000,00 Rp1.546.000,00 Rp692.000,00
10.BANGKA BELITUNG OH Rp3.827.000,00 Rp2.838.000,00 Rpl.957.000,00 Rp649.000,00
11.BANTEN OH Rp5.725.000,00 Rp2.373.000,00 Rp1.204.000,00 Rp724.000,00
12.JAWA BARAT OH Rp5.381.000,00 Rp2.755.000,00 Rpl.201.000,00 Rp686.000,00
13.D.K.I. JAKARTA OH Rp8.720.000,00 Rp2.063.000,00 Rp992.000,00 Rp730.000,00
14.JAWATENGAH OH Rp5.303.000,00 Rp1.850.000,00 Rpl.201.000,00 Rp750.000,00
15.D.I. YOGYAKARTA OH Rp5.017.000,00 Rp2.695.000,00 Rpl.384.000,00 Rp845.000,00
16.JAWA TIMUR OH Rp4.449.000,00 Rp2.007.000,00 Rpl.153.000,00 Rp8 l 4.000,00
17.BALI OH Rp6.848.000,00 Rp2.433.000,00 Rpl.685.000,00 Rpl.138.000,00
18.NUSA TENGGARA BARAT OH Rp4.375.000,00 Rp2.648.000,00 Rp1.418.000,00 Rp907.000,00
19.NUSA TENGGARA TIMUR OH Rp3.750.000,00 Rp2.133.000,00 Rp1.355.000,00 Rp688.000,00
20.KALIMANTAN BARAT OH Rp2.654.000,00 Rpl.923.000,00 Rp 1.125.000,00 Rp538.000,00 55 NO. PROVINSI SATUAN KEPALA DAERAH/ PIMPINAN DPRD/PEJABAT ESELON I ANGGOTA DPRD/ PEJABAT ESELON II PEJABAT ESELON III/ GOLONGANIV PEJABAT ESELONIV/ GOLONGAN III, II dan I

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7)

21.KALIMANTAN TENGAH OH Rp4.901.000,00 Rp3.391.000,00 Rp1.160.000,00 Rp659.000,00
22.KALIMANTAN SELATAN OH Rp4.797.000,00 Rp3.316.000,00 Rp1.500.000,00 Rp697.000,00
23.KALIMANTAN TIMUR OH Rp4.000.000,00 Rp2.188.000,00 Rpl.507.000,00 Rp804.000,00
24.KALIMANTAN UTARA OH Rp4.000.000,00 Rp2.735.000,00 Rpl.507.000,00 Rp904.000,00
25.SULAWESI UTARA OH Rp4.919.000,00 Rp2.290.000,00 Rp 1.207.000,00 Rp978.000,00
26.GORONTALO OH Rp4.168.000,00 Rp3.107.000,00 Rpl.606.000,00 Rp955.000,00
27.SULAWESI BARAT OH Rp4.076.000,00 Rp3.098.000,00 Rpl.344.000,00 Rp704.000,00
28.SULAWESI SELATAN OH Rp4.820.000,00 Rpl.938.000,00 Rpl.423.000,00 Rp745.000,00
29.SULAWESI TENGAH OH Rp2.309.000,00 Rp2.027.000,00 Rp1.679.000,00 Rp951.000,00
30.SULAWESI TENGGARA OH Rp3.088.800,00 Rp2.574.000,00 Rpl.297.000,00 Rp786.000,00
31.MALUKU OH Rp3.467.000,00 Rp3.240.000,00 Rpl.059.000,00 Rp667.000,00
32.MALUKU UTARA OH Rp4.61l.600,00 Rp3.843.000,00 Rpl.160.000,00 Rp605.000,00
33.PAPUA OH Rp3.859.000,00 Rp3.318.000,00 Rp2.52 l.000,00 Rp1.038.000,00
34.PAPUA BARAT OH Rp3.872.000,00 Rp3.341.000,00 Rp2.056.000,00 Rp967.000,00
35.PAPUA BARAT DAYA OH Rp3.872.000,00 Rp3.34 l.000,00 Rp2.056.000,00 Rp967.000,00
36.PAPUA TENGAH OH Rp3.859.000,00 Rp3.318.000,00 Rp2.52 l.000,00 Rp1.038.000,00
37.PAPUA SELATAN OH Rp5.673.000,00 Rp4.877.000,00 Rp3.706.000,00 Rp1.526.000,00
38.PAPUA PEGUNUNGAN OH Rp5.71l.000,00 Rp4.91l.000,00 Rp3.73 l.000,00 Rp1.536.000,00 Pj. GUBERNUR BALI, S. M. MAHENDRA JAYA PARAF KOORDINASI Sekretaris Daerah Asisten Pemerintahan dan Kesra Kepala Biro Hukum Plh. Kepala BPKAD ttd LAMPIRAN XII PERATURAN GUBERNUR BALI NOMOR TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN GUBERNUR BALI NOMOR 62 TAHUN 2020 TENTANG PERJALANAN DINAS FORMAT SURAT PERJALANAN DINAS A. Format Surat Perjalanan Dinas dari Gubernur
1.Tampak/halaman depan GUBERNUR BALI SURAT PERJALANAN DINAS ( S P D ) 1 Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran 2 Nama/NIP Pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas 3 a. Pangkat dan Golongan

b.Jabatan/lnstansi
c.Tingkat Biaya Perjalanan Dinas a. b. c. 4 Maksud Perialanan Dinas 5 Alat angkut yang dipergunakan 6 a. Tempat berangkat
b.Tempat tujuan a. b. 7 a. Lamanya Perjalanan Dinas
b.Tanggal berangkat
c.Tanggal harus kembali/tiba di tempat baru *) a. b. c. 8 Pengikut: Nama dan NIP 9 Pembebanan Anggaran
a.SKPD
b.Kode Rekening a. b. 10 Keterangan lain-lain Dikeluarkan di.......Tanggal, .......... GUBERNUR BALI, Nomor : Lembar ke : 55
1. 2.Tampak/halaman belakang I. Berangkat dari : (Tempat kedudukan) Ke : Pada Tanggal : Kepala..... Selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (.........................................) NIP II Tiba ............. Ta ............. Pada Tanggal ............. Pada Tanggal ............. Kepala (.....................) NIP ............. Kepala (...........................) NIP ............ Ill Tiba ............. Tiba . ............. Pada Tanggal ............. Pada Tanggal . ............. Kepala ............. (...........................) NIP Kepala (...........................) NIP . IV Tiba ............. Tiba ............. Pada Tanggal ............. Pada Tanggal . ............. Kepala (.....................) NIP ............. Kepala (...........................) NIP ··········· V Tiba ............. Tiba ............. Pada Tanggal ............. Pada Tanggal ............. · Kepala (...................) NIP ............. Kepala (...........................) NIP ............. VI Tiba ............. Telah diperiksa, dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut di atas dilakukan atas perintahnya dan semata- mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya Pada Tanggal ............. . Kepala (..................) NIP ............. VII Catalan Lain-lain VIII PERHATIAN: Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang menerbitkan SPD, pejabat/pegawai/pihak lain yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba, serta bendahara pengeluaran bertanggung jawab berdasarkan peraturan-peraturan Keuangan Daerah apabila negara menderita rugi akibat kesalahan, kelalaian, dan kealpaannya. B. Format Surat Perjalanan Dinas dari Pejabat yang berwenang
2. 1.Tampak/halaman depan KOP NASKAH DINAS PERANGKAT DAERAH Lembar ke : .. .. ...... .... ... ... ... Kode No. : ....................... Nomor : SURAT PERJALANAN DINAS ( S P D ) 1 Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran 2 Nama/NIP Pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas 3 d. Pangkat dan Golongan
e.Jabatan/lnstansi
f.Tingkat Biaya Perjalanan Dinas a. b. c. 4 Maksud Perialanan Dinas 5 Alat angkut yang dipergunakan 6 c. Tempat berangkat
d.Tempat tujuan a. b. 7 d. Lamanya Perjalanan Dinas
e.Tanggal berangkat
f.Tanggal harus kembali/tiba di tempat baru *) a. b. c. 8 Pengikut: Nama dan NIP 1. 2. 3. 4. 5. 9 Pembebanan Anggaran
c.SKPD
d.Kode Rekening a. b. 10 Keterangan lain-lain *coret yang tidak perlu Dikeluarkan di ................................ Tanggal ............................................ Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (..............................................) NIP. ................................................... LAMBANG DAERAH
1. 2.Tampak/halaman belakang I. Berangkat dari : (Tempat kedudukan) Ke : Pada Tanggal : Kepala..... Selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (.........................................) NIP II Tiba ............. Ta ............. Pada Tanggal ............. Pada Tanggal ............. Kepala (.....................) NIP ............. Kepala (...........................) NIP ............ Ill Tiba ............. Tiba . ............. Pada Tanggal ............. Pada Tanggal . ............. Kepala ............. (...........................) NIP Kepala (...........................) NIP . IV Tiba ............. Tiba ............. Pada Tanggal ............. Pada Tanggal . ............. Kepala (.....................) NIP ............. Kepala (...........................) NIP ··········· V Tiba ............. Tiba ............. Pada Tanggal ............. Pada Tanggal ............. · Kepala (...................) NIP ............. Kepala (...........................) NIP ............. VI Tiba ............. Telah diperiksa, dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut di atas dilakukan atas perintahnya dan semata- mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya Pada Tanggal ............. Kepala (..................) NIP ............. VII Catalan Lain-lain VIII PERHATIAN: Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang menerbitkan SPD, pejabat/pegawai/pihak lain yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba, serta bendahara pengeluaran bertanggung jawab berdasarkan peraturan-peraturan Keuangan Daerah apabila negara menderita rugi akibat kesalahan, kelalaian, dan kealpaannya. Pj. GUBERNUR BALI, S. M. MAHENDRA JAYA PARAF KOORDINASI Sekretaris Daerah Asisten Pemerintahan dan Kesra Kepala Biro Hukum Plh. Kepala BPKAD ttd LAMPIRAN XIIIA PERATURAN GUBERNUR BALI NOMOR TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN GUBERNUR BALI NOMOR 62 TAHUN 2020 TENTANG PERJALANAN DINAS I. FORMAT KWITANSI TANDA TERIMA PEMBAYARAN BIAYA PERJALANAN DINAS LUMPSUM KOP NASKAH DINAS PERANGKAT DAERAH Tahun Anggaran: No. Kwitansi: KWITANSI Sudah terima dari Sebesar Terbilang Rupiah Untuk pengeluaran : Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu : Rp.................. : ..................... : Biaya perjalanan dinas dalam rangka melaksanakan kegiatan ................................... dengan rincian:
2. 1.uang harian
3. 2.biaya transportasi
4. 3.biaya penginapan
5. 4.uang representasi perjalanan dinas
6. 5.biaya taksi Rp..... ........ ..... Rp........ .... .. .... Rp...... ...... .. ... . Rp... ....... ..... ... Rp..... .......... ... ... ... ......, .. ...... .... ... ... .. 20.. Penerima ttd Meterai Rp10.000 ..................... .......... .. . . Menyetujui Bendahara Pengeluaran/ Pengguna Anggaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu, Kuasa Pengguna Anggaran ttd ttd ……………………………………… ……………………………………….. NIP. NIP. Logo Daerah 55 II. FORMAT KWITANSI TANDA TERIMA PEMBAYARAN BIAYA PERJALANAN DINAS LUMPSUM KOP NASKAH DINAS PERANGKAT DAERAH PAKTA INTEGRITAS PERJALANAN DINAS PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ........... Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : Tempat, tanggal lahir : NIK : Jabatan : Alamat : Dengan ini menyatakan:
7. 1.bahwa saya akan melaksanakan tugas perjalanan dinas sesuai dengan Surat Tugas nomor ............... tanggal ...................... dalam rangka melaksanakan kegiatan ................................................................................................................... ke ................. dari tanggal ......s.d..................
8. 2.bahwa saya bersedia mempertanggungjawabkan pelaksanaan perjalanan dinas kepada pemberi tugas dan mempertanggungjawabkan biaya perjalanan dinas kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung setelah perjalanan dinas dilaksanakan.
9. 3.bahwa saya bersedia mengembalikan/menyetorkan kelebihan biaya perjalanan dinas apabila biaya perjalanan dinas yang dibayarkan kepada saya melebihi biaya perjalanan dinas yang seharusnya dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya secara sadar dan tanpa paksaan dari siapa pun. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan/atau penyimpangan, saya bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku. ... ... ......, .. .................. 20.. (……………………….…………..) Pj. GUBERNUR BALI, S. M. MAHENDRA JAYA LAMBANG DAERAH PARAF KOORDINASI Sekretaris Daerah Asisten Pemerintahan dan Kesra Kepala Biro Hukum Plh. Kepala BPKAD ttd Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali, Ida Bagus Gede Sudarsana NIP. 19691010 199703 1 012 • I eatai. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik Serti.fi.kasi. . . . . Etektroni menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…