DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bali Nomor 56 Tahun 2020

Nomor: 56
Tahun: 2020
Ditetapkan: 28 September 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 3

Lembaga terkait

Ringkasan

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 15 Tahun 2020 tentang Paket Kebijakan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 Nomor 15) yang telah beberapa kali diubah dengan: a. Peraturan Gubernur Bali Nomor 32 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2020 tentang Paket Kebijakan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 Nomor 32); dan b. Peraturan Gubernur Bali Nomor 39 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2020 tentang Paket Kebijakan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 Nomor 39); diubah sebagai berikut: Ketentuan ayat (3) Pasal 13 diubah, Ketentuan Lampiran II diubah

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa diperlukan tertib administrasi untuk mengatasi kendala yang dihadapi saat pelaksanaan pemberian Bantuan Penanganan COVID-19 terhadap masyarakat dalam bentuk Jaring Pengaman Sosial;
c.bahwa Peraturan Gubernur Bali Nomor 15 Tahun 2020 tentang Paket Kebijakan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Provinsi Bali sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 39 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2020 tentang Paket Kebijakan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Provinsi Bali, sudah tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan hukum saat ini sehingga perlu diubah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2020 tentang Paket Kebijakan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Provinsi Bali; SALINAN Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
6.Peraturan Pemerintah 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
10.Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 7); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 15 TAHUN 2020 TENTANG PAKET KEBIJAKAN PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI PROVINSI BALI. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 15 Tahun 2020 tentang Paket Kebijakan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 Nomor 15) yang telah beberapa kali diubah dengan:

a.Peraturan Gubernur Bali Nomor 32 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2020 tentang Paket Kebijakan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 Nomor 32); dan
b.Peraturan Gubernur Bali Nomor 39 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2020 tentang Paket Kebijakan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 Nomor 39); diubah sebagai berikut:
1. 1.Ketentuan ayat (3) Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

(1)Bantuan Stimulus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) diberikan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung mulai bulan Mei sampai dengan bulan Juli 2020.
(2)Bantuan Stimulus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) diberikan hanya 1 (satu) kali.
(3)BPNT atau BST sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, diberikan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung mulai bulan Mei sampai dengan bulan Juli 2020, dan dapat diperpanjang sampai bulan Nopember 2020, yang pemberiannya dapat dilakukan sekaligus.
(4)BST sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf e diberikan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung mulai bulan Mei sampai dengan bulan Juli 2020.
(5)BST sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf f diberikan hanya 1 (satu) kali.

3.Ketentuan Lampiran II, diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. Pasal II Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali. Ditetapkan di Bali pada tanggal 28 September 2020 GUBERNUR BALI, ttd WAYAN KOSTER Diundangkan di Bali pada tanggal 28 September 2020 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI, ttd DEWA MADE INDRA BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2020 NOMOR 56 PARAF KOORDINASI Ass. Pemerintahan dan Kesra Kepala Biro Hukum Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan LAMPIRAN II PERATURAN GUBERNUR BALI NOMOR 56 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 15 TAHUN 2020 TENTANG PAKET KEBIJAKAN PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI PROVINSI BALI PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA BELANJA TIDAK TERDUGA (BTT) PENANGANAN DAMPAK COVID-19 TERHADAP MASYARAKAT DALAM BENTUK JARING PENGAMAN SOSIAL (JPS) DI PROVINSI BALI TAHUN 2020 A. PENDAHULUAN
1.Latar Belakang Sehubungan dengan semakin luasnya penyebaran wabah Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang telah ditetapkan sebagai Pandemi Global oleh World Health Organization (WHO) pada tanggal 11 Maret 2020, maka diperlukan langkah-langkah cepat, tepat, fokus, terpadu dan sinergi antar Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah untuk melakukan Refocussing kegiatan, realokasi anggaran serta pemberian bantuan untuk mencegah dan menangani resiko dari goncangan dan kerentanan sosial seseorang atau keluarga agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal. Berkenaan dengan hal tersebut perlu diberikan bantuan dalam bentuk Jaring Pengaman Sosial (JPS), kepada para pekerja sektor formal yang di PHK dan/atau pekerja sektor formal yang dirumahkan tanpa dan/atau menerima upah dibawah 50% (lima puluh persen) per bulan di wilayah Provinsi Bali.
2.Tujuan Adapun tujuan diberikannya bantuan Jaring Pengaman Sosial (JPS) kepada pekerja sektor formal yang di PHK dan pekerja sektor formal yang dirumahkan tanpa dan/atau menerima upah dibawah 50% (lima puluh persen) per bulan di wilayah Provinsi Bali adalah untuk menjamin kelangsungan hidup dalam memenuhi kebutuhan dasar minimal.
3.Sasaran Sasaran penerima bantuan Jaring Pengaman Sosial (JPS) adalah pekerja sektor formal yang di PHK atau pekerja sektor formal yang dirumahkan tanpa dan/atau menerima upah dibawah 50% (lima puluh persen) per bulan dari perusahaan di wilayah Provinsi Bali. Sasaran penerima bantuan tersebut selanjutnya disebut Penerima Bantuan Sosial Tunai yang disingkat PBST. B. SUMBER DANA Sumber bantuan PBST, bersumber dari APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2020, yang dianggarkan melalui Belanja Tidak Terduga. C. PERSYARATAN PENERIMA BANTUAN Pemberian bantuan kepada PBST harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1.Berdomisili dalam wilayah Provinsi Bali yang dibuktikan dengan memiliki identitas yang jelas sesuai dengan NIK dan KTP;
2.Melampirkan Surat Rekomendasi dari Perbekel/Lurah/Bandesa Adat/Kubayan/sebutan lain bahwa yang bersangkutan terdaftar sebagai Warga Desa/Warga Kelurahan/Krama Desa Adat (Lampiran 1);
3.Melampirkan Surat Pernyataan bahwa bantuan yang diterima digunakan untuk membeli kebutuhan dasar dan tidak menerima bantuan dari sumber lain termasuk tidak sebagai penerima manfaat program Kartu praKerja (Lampiran 2);
4.Selektif diberikan bagi pekerja formal di sektor Pariwisata, Industri dan Perdagangan yang terkena PHK atau dirumahkan tanpa dan/atau menerima upah dibawah 50% (lima puluh persen) per bulan;
5.Bersifat sementara dan tidak terus-menerus, untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial;
6.Melampirkan surat keterangan PHK atau dirumahkan tanpa dan/atau menerima upah dibawah 50% (lima puluh persen) per bulan; dan
7.Memiliki Rekening di BPD Bali. D. BENTUK BANTUAN DAN RINCIAN JUMLAH BANTUAN
1.Bantuan yang diberikan kepada pekerja sektor formal yang di PHK dan pekerja sektor formal yang dirumahkan dengan menerima upah dibawah 50% (lima puluh persen) per bulan, berupa Bantuan Sosial Tunai;
2.Bantuan Sosial Tunai diberikan sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per bulan; dan
3.Jangka waktu pemberian bantuan selama 3 (tiga) bulan, mulai dari bulan Mei sampai dengan bulan Juli Tahun 2020 dan dapat diperpanjang sampai bulan Nopember 2020. E. MEKANISME PENGAJUAN USULAN CALON PBST
1.Calon PBST mengajukan permohonan kepada Bupati/Walikota Cq. Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang menangani ketenagakerjaan (Lampiran 3).
2.Bupati/Walikota mengusulkan nama-nama calon PBST beserta kelengkapannya kepada Gubernur Cq. Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan ESDM Provinsi Bali.
3.Dinas Ketenagakerjaan dan ESDM bersama Dinas Pariwisata dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali melakukan verifikasi atas usulan yang diajukan oleh Bupati/Walikota.
4.Penerima PBST ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. F. MEKANISME DAN PERSYARATAN PENCAIRAN DANA BANTUAN
1.Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan ESDM Provinsi Bali, mengajukan permohonan pencairan Belanja Tidak Terduga kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), dengan melampirkan persyaratan:

a.Surat Permohonan Pencairan;
b.Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja;
c.Kwitansi;
d.Nomor Rekening Bank Bendahara Pengeluaran;
e.NPWP Bendahara; dan
f.Rencana Kebutuhan Belanja.
1. 2.Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPKD) menerbitkan SPM-LS paling lama 1 (satu) hari sejak diterimanya persyaratan pencairan Belanja Tidak Terduga lengkap dan sah, untuk selanjutnya diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) oleh Bendahara Umum Daerah (BUD);
2. 3.Pencairan Bantuan Sosial Tunai yang telah ditetapkan dalam Keputusan Gubernur Bali disalurkan sekaligus melalui bendahara pengeluaran Dinas Ketenagakerjaan dan ESDM Provinsi Bali. G. PERTANGGUNGJAWABAN Penerima PBST bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya dan sebagai obyek pemeriksaan oleh pemeriksa internal dan eksternal. H. PENUTUP Petunjuk Teknis ini menjadi dasar pelaksanaan PBST berupa uang kepada pekerja sektor formal yang di PHK dan pekerja sektor formal yang dirumahkan tanpa dan/atau menerima upah dibawah 50% (lima puluh persen) per bulan. GUBERNUR BALI, ttd WAYAN KOSTER LAMPIRAN PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA BELANJA TIDAK TERDUGA (BTT) PENANGANAN DAMPAK COVID-19 TERHADAP MASYARAKAT DALAM BENTUK JARING PENGAMAN SOSIAL (JPS) DI PROVINSI BALI TAHUN 2020 LAMPIRAN 1 : FORMAT SURAT REKOMENDASI DARI PERBEKEL/LURAH/ BANDESA ADAT/KUBAYAN/SEBUTAN LAIN KOP DESA /KELURAHAN/DESA ADAT ……., ..TGL ..BLN..THN.. Nomor : ...................... Sifat : ---- Lampiran : .... Hal : Rekomendasi Kepada Yth. Bupati/Walikota Cq. Kepala Dinas (yang menangani Ketenagakerjaan) di – Tempat Yang bertanda di bawah ini : Nama : Jabatan : (Perbekel/Lurah/BandesaAdat/Kubayan/Sebutan lainnya Alamat : Merekomendasikan bahwa : Nama : (Nama Calon Penerima) Alamat : (Alamat Calon Penerima) memang benar yang bersangkutan sebagai Warga Desa/Warga Kelurahan/Krama Desa Adat….. Demikian rekomendasi ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan seperlunya. ……, tanggal,bulan,2020 Perbekel/Lurah/Bandesa Adat/Kubayan/Sebutan lainnya, Cap dan Tanda tangan (…....................... ......... ) LAMPIRAN 2 : FORMAT SURAT PERNYATAAN SURAT PERNYATAAN Yang bertanda tangan di bawah ini : Nama : (Nama pekerja formal yang terkena PHK atau dirumahkan tanpa dan/atau menerima upah dibawah 50% (lima puluh persen) per bulan) Alamat : (Alamat Calon Penerima) Dengan ini menyatakan bahwa :
3. 1.Bantuan yang Saya terima sepenuhnya digunakan untuk membeli kebutuhan dasar.
4. 2.Saya tidak menerima bantuan dari sumber lain termasuk tidak sebagai penerima manfaat Program Kartu Prakerja. Demikian pernyataan ini Saya buat dengan sebenarnya dengan penuh rasa tanggung jawab. ……, tanggal,bulan,2020 Yang membuat pernyataan Meterai Rp. 6.000 dan Tanda tangan (Nama Calon Penerima). LAMPIRAN 3 : FORMAT SURAT PERMOHONAN BANTUAN ……., ..TGL ..BLN..THN.. Nomor : Lamp : 1 (satu) gabung Hal : Permohonan Bantuan Sosial Tunai. Kepada Yth. Bupati/Walikota Cq. Kepala Dinas (yang menangani Ketenagakerjaan) di - Tempat Yang bertanda di bawah ini : Nama : (Nama Calom Penerima) Alamat : (Alamat Calon Penerima). Bersama ini mengajukan permohonan untuk mendapatkan Bantuan Sosial Tunai dari Gubernur Bali, dengan kelengkapan:
5. 1.Fotokopi KTP;
6. 2.Surat Rekomendasi dari Perbekel/Lurah/Bandesa Adat/ Kubayan/Sebutan lain;
7. 3.Surat Pernyataan dari calon penerima;
8. 4.Surat Keterangan PHK atau Dirumahkan tanpa dan/atau menerima upah dibawah 50% (lima puluh persen) per bulan;
9. 5.Fotokopi Rekening BPD. Demikian permohonan ini dibuat, untuk dapat dipertimbangkan, besar harapan kami kiranya dapat dibantu. Terima kasih. ……, tanggal,bulan,2020 Hormat Saya, (…Nama Calon Penerima...) GUBERNUR BALI, ttd WAYAN KOSTER

Isi peraturan

Teks3PDFHirarki

Memuat teks peraturan…