DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bali Nomor 56 Tahun 2023

Nomor: 56
Tahun: 2023
Ditetapkan: 17 November 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 42

Lembaga terkait

Ringkasan

Ketentuan Umum,Pengogarnisasian,Jenis,Bentuk,dan Pelaksanaan Pengembangan,Peserta Pengembangan Kompetensi, Pasal 40 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diumdangkan

Isi peraturan

Menimbang

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara melalui Sistem Pembelajaran Terintegrasi (Corporate University); SALINAN Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
5.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2018 tentang Sistem Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Berbasis Kompetensi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 463); 10. 111. .. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28); Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR SIPIL NEGARA MELALUI SISTEM PEMBELAJARAN TERINTEGRASI (CORPORATE UNIVERSITY).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Provinsi adalah Provinsi Bali.
2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali.
3.Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/ Kota di Bali.
4.Gubernur adalah Gubernur Bali.
5.Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Bali.
6.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Bali.
7.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi.
8.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Perangkat Daerah yang menangani urusan bidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
9.Kepala BKPSDM adalah Kepala Perangkat Daerah yang menangani urusan bidang kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
10.Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
11.Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki Jabatan pemerintahan.
12.Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
13.Sistem Informasi Pengembangan Kompetensi adalah sistem informasi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi pengembangan kompetensi ASN.
14.Kerthi Bali Sejahtera Corporate University adalah Sistem Pengembangan Kompetensi Terintegrasi ASN Pemerintah Provinsi untuk meningkatkan fleksibilitas dan aksesibilitas dalam rangka mengembangkan pengetahuan dan keterampilan serta mengubah sikap perilaku sesuai dengan nilai-nilai kearifan lokal melalui pembelajaran tematik dan terintegrasi dengan melibatkan Instansi Pemerintah terkait dan tenaga ahli dari dalam/luar instansi.
15.Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan.
16.Kompetensi Manajerial adalah pengembangan pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi
17.Kompetensi Sosial Kultural adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral dan prinsip, yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang Jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan Jabatan.
18.Kompetensi Pemerintahan adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang Pegawai ASN yang diperlukan untuk melaksanakan tugas pengelolaan pemerintahan sesuai jenjang jabatannya di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah secara profesional.
19.Pengembangan Kompetensi adalah serangkaian kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi sebagai upaya pemenuhan kebutuhan kompetensi pegawai ASN yang dilakukan di Pemerintah Provinsi Bali melalui pelatihan berbasis corporate university.
20.Pelatihan Teknis adalah pelatihan yang memberikan keterampilan dan/atau penguasaan pengetahuan teknis bidang tugas.
21.Pelatihan Fungsional adalah pelatihan untuk memenuhi persyaratan dan/atau untuk meningkatkan kompetensi ASN yang akan atau menduduki jabatan fungsional tertentu.
22.Pelatihan Sosial Kultural adalah pelatihan untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi, dan prinsip yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran dan fungsinya.
23.Pengembangan Kompetensi Klasikal adalah strategi pembelajaran yang sebagian besar dilakukan melalui proses pembelajaran tatap muka di dalam kelas.
24.Pengembangan Kompetensi Non-Klasikal adalah strategi pembelajaran yang sebagian besar dilakukan melalui proses pembelajaran di luar kelas.
25.Surat Tanda Tamat Pelatihan, yang selanjutnya disebut STTP, adalah dokumen tertulis yang menyatakan bahwa peserta telah dinyatakan lulus dan berhasil mengikuti serta menyelesaikan keseluruhan program pelatihan dengan baik.
26.Sertifikat atau sebutan lain sejenis, yang selanjutnya disebut Sertifikat, adalah dokumen tertulis yang menyatakan bahwa peserta telah mengikuti dan menyelesaikan keseluruhan program pelatihan dengan baik.
27.Piagam Penghargaan adalah dokumen tertulis yang menyatakan bahwa peserta telah mengikuti dan menyelesaikan keseluruhan program pelatihan dengan prestasi terbaik.
28.Surat Keterangan adalah dokumen tertulis yang menyatakan bahwa peserta telah mengikuti secara keseluruhan atau sebagian dari program pelatihan, namun belum berhasil mencapai kompetensi yang dipersyaratkan.
29.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bali.

Pasal 2

(1)Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi, serta pertanggungjawaban penyelenggaraan Kerthi Bali Sejahtera Corporate University.
(2)Penyusunan Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:
1. a.mewujudkan transparansi, efektivitas, dan akuntabilitas pengelolaan Kerthi Bali Sejahtera Corporate University;
2. b.Menyelaraskan program/kegiatan pengembangan kompetensi sumber daya manusia di Provinsi; dan
3. c.meningkatkan kompetensi sumber daya manusia ASN di Provinsi secara terintegrasi.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

a.pengorganisasian;
b.jenis, bentuk, dan pelaksanaan pengembangan kompetensi Kerthi Bali Sejahtera Corporate University;
c.peserta;
d.infrastruktur;
e.pembiayaan;
f.pemantauan dan evaluasi; dan
g.jenis dan kriteria pemberian surat keterangan pelatihan dan pengembangan kompetensi lain.

BAB II

PENGORGANISASIAN

Pasal 4

(1)Struktur organisasi Kerthi Bali Sejahtera Corporate University, terdiri atas:
1. a.pembina;
2. b.ketua umum;
3. c.ketua harian;
4. d.koordinator; dan
5. e.sekretariat.
(2)Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dijabat oleh Gubernur dan Wakil Gubernur.
(3)Ketua Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dijabat oleh Sekretaris Daerah.
(4)Ketua Harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dijabat oleh Kepala BKPSDM.
(5)Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dijabat oleh pimpinan Perangkat Daerah.
(6)Sekretariat Kerthi Bali Sejahtera Corporate University sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dipimpin oleh Pejabat Administrator yang membidangi sertifikasi kompetensi dan pengelolaan kelembagaan dan berkedudukan di BKPSDM.

Pasal 5

(1)Setiap struktur organisasi Kerthi Bali Sejahtera Corporate University dalam melaksanakan tugasnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, menerapkan prinsip:
1. a.Koordinasi;
2. b.Integrasi;
3. c.Sinkronisasi; dan
4. d.Simplifikasi. dengan berpedoman pada kebijakan Pemerintah Provinsi.
(2)Pengambilan keputusan oleh setiap struktur organisasi Kerthi Bali Sejahtera Corporate University dilakukan dengan prinsip musyawarah mufakat dengan sistem kolektif kolegial.

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur organisasi dan tata kerja Kerthi Bali Sejahtera Corporate University sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah selaku Ketua Umum.

BAB III

JENIS, BENTUK, DAN PELAKSANAAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI KERTHI BALI SEJAHTERA CORPORATE UNIVERSITY

Pasal 7

(1)Jenis pengembangan kompetensi terdiri atas:
1. a.Pengembangan Kompetensi Manajerial;
2. b.Pengembangan Kompetensi Teknis;
3. c.Pengembangan Kompetensi Sosial Kultural; dan
4. d.Pengembangan Kompetensi Pemerintahan.
(2)Bentuk pengembangan kompetensi dapat berupa:
1. a.Pengembangan Kompetensi Klasikal; dan
2. b.Pengembangan Kompetensi Non-Klasikal.

Pasal 8

(1)Pengembangan Kompetensi dilaksanakan melalui tahapan:
1. a.penyusunan Rencana Kebutuhan dan Rencana Pengembangan Kompetensi;
2. b.pelaksanaan Pengembangan Kompetensi; dan
3. c.evaluasi Pengembangan Kompetensi.
(2)Pengembangan Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada tingkat:
1. a.Instansi/lembaga/asosiasi; dan
2. b.Perangkat Daerah.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tahapan pelaksanaan pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud ayat (1), dituangkan dalam Petunjuk Teknis yang ditetapkan oleh Kepala BKPSDM.

Pasal 9

(1)Pengembangan Kompetensi Klasikal, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, dilakukan melalui kegiatan yang menekankan pada proses pembelajaran tatap muka di dalam kelas.
(2)Pengembangan Kompetensi Non Klasikal, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b, dilakukan melalui kegiatan yang menekankan pada proses pembelajaran praktik kerja dan/atau pembelajaran di luar kelas.
(3)Pengembangan Kompetensi, sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat (2), dapat dilakukan melalui model pembelajaran yang menggabungkan antara model klasikal (face to face) dengan model e-learning (distance learning) dalam satu program pembelajaran atau pelatihan yang mencakup berbagai kombinasi antara teknologi, teknik mengajar, dan pemberian tugas dalam pembelajaran.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengembangan Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), dituangkan dalam Petunjuk Teknis yang ditetapkan oleh Kepala BKPSDM.

Pasal 10

(1)Pengembangan Kompetensi Klasikal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah, lembaga pemerintah dan/atau swasta.
(2)Pengembangan Kompetensi Klasikal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk pelatihan jenis-jenis tertentu yang menunjang jabatan struktural dan jabatan fungsional tertentu dilaksanakan oleh Perangkat Daerah, dan/atau lembaga pemerintah yang terakreditasi.
(3)Perangkat Daerah dalam melaksanakan Pengembangan Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berkoordinasi dengan Kerthi Bali Sejahtera Corporate University.
(4)Dalam hal Perangkat Daerah mengirim pegawai untuk mengikuti Pengembangan Kompetensi yang dibiayai dan/atau dilaksanakan oleh lembaga/instansi/unit kerja dari luar Pemerintah Provinsi, Perangkat Daerah melakukan pemberitahuan kepada Kepala BKPSDM selaku Ketua Harian.

Isi peraturan

Teks42PDFHirarki

Memuat teks peraturan…