DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bali Nomor 58 Tahun 2014

Nomor: 58
Tahun: 2014
Ditetapkan: 20 Oktober 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Ringkasan

Pasal 3 Besarnya upah pekerja yang memiliki masa kerja 1 (satu) Pasal 8 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2015.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sesuai Berita Acara Kesepakatan Dewan Pengupahan Provinsi Bali tanggal 2 Oktober 2014, disepakati adanya kenaikan Upah Minimum Provinsi Bali untuk tahun 2015;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Upah Minimum Provinsi; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) scbagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 8,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
7.Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan;
8.Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1239);
9.Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1239);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
11.Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor Kep-226/MEN/2000 tentang Perubahan Pasal 1, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 8, Pasal 11, Pasal 20 dan Pasal 21 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor Per-01/MEN/1999 tentang Upah Minimum;
12.Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor Kep-231/MEN/2003 tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum;
13.Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2012 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG UPAH MINIMUM PROVINSI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Provinsi adalah Pemeritah Provinsi Bali.
2.Pemerintah Provinsi adalah Pemeritah Provinsi Bali.
3.Gubernur adalah Gubernur Bali.
4.Upah Minimum adalah upah bulanan yang terdiri dari upah pokok termasuk tunjangan tetap.
5.Upah Minimum Provinsi adalah Upah Minimum yang berlaku untuk seluruh Kabupaten/Kota di satu Provinsi.

Pasal 2

Menetapkan Upah Minimum Provinsi sebesar Rp. 1.621.172,- (Satu Juta Enam Ratus Dua Puluh Satu Ribu Seratus Tujuh Puluh Dua Rupiah) per bulan bagi pekerja lajang dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun termasuk pekerja yang masih dalam masa percobaan.

Pasal 3

Besarnya upah pekerja yang memiliki masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih agar dirundingkan secara musyawarah oleh pengusaha dengan pengurus Serikat Pekerja/Serikat Buruh atau Pekerja/Buruh dengan mempertimbangkan kemampuan perusahaan dan peningkatan biaya hidup secara umum.

Pasal 4

Perusahaan yang telah memberikan upah lebih tinggi dari Upah Minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dilarang mengurangi atau menurunkan upah tersebut.

Pasal 5

Pengusaha yang tidak mampu melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dapat mengajukan penangguhan pelaksanaan Upah Minimum kepada Gubernur melalui Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Bali.

Pasal 6

Bagi Kabupaten/Kota yang belum mengusulkan penetapan Upah Minimum maka berlaku Upah Minimum Provinsi.

Pasal 7

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Bali Nomor 51 Tahun 2013 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2013 Nomor 51) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2015. Agar setiap orang yang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali. Diundangkan di Denpasar pada tanggal 20 Oktober 2014 SEKRET^felAT DAE^AfTPROVINSI BALI, Ditetapkan di Denpasar pada tanggal 20 Oktober 2014 GUBERNUR BALI, MADE MANGKU PASTIKA /> COKORDA NGURAH PEMAYUN BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2014 NOMOR 58

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…