DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bali Nomor 58 Tahun 2023

Nomor: 58
Tahun: 2023
Ditetapkan: 21 Desember 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Gubernur Tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Pegawai,Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2024.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Keputusan Gubernur Bali Nomor 230 Tahun 2000 tentang Jam Kerja pada Instansi/Lembaga Pemerintah, tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan hukum saat ini, sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); SALINAN
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
5.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
8.Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 50);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10.Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5); Menetapkan : MEMUTUSKAN: PERATURAN GUBERNUR TENTANG HARI KERJA DAN JAM KERJA INSTANSI PEMERINTAH DAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BALI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Provinsi adalah Provinsi Bali.
2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali.
3.Gubernur adalah Gubernur Bali.
4.Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.
5.Pegawai Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh PPK dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
6.Hari Kerja lnstansi Pemerintah adalah hari operasional bagi Instansi Pemerintah untuk kepentingan pelayanan publik.
7.Hari Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disebut Hari Kerja Pegawai ASN adalah hari melaksanakan tugas kedinasan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara.
8.Jam Kerja Instansi Pemerintah adalah rentang waktu operasional bagi Instansi Pemerintah untuk kepentingan pelayanan publik.
9.Jam Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disebut Jam Kerja Pegawai ASN adalah rentang waktu yang digunakan untuk melaksanakan tugas kedinasan di tempat yang ditugaskan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara.
10.Instansi Pemerintah adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi.
11.Unit Kerja adalah unit kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi.

Pasal 2

(1)Hari Kerja Instansi Pemerintah sebanyak 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu.
(2)Hari Kerja Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat.

Pasal 3

(1)Jumlah Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Jam Kerja Pegawai ASN dalam 5 (lima) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) jam 30 (tiga puluh) menit tidak termasuk jam istirahat, dengan perhitungan sebagai berikut:
1. a.hari senin sampai dengan hari kamis, yaitu 4 (empat) hari x 8 (delapan) jam = 32 (tiga puluh dua) jam;
2. b.hari jumat, yaitu 1 (satu) hari x 5 (lima) jam 30 (tiga puluh) menit = 5 (lima) jam 30 (tiga puluh) menit; dan
3. c.alokasi waktu istirahat pada hari senin sampai dengan hari kamis yaitu 60 (enam puluh) menit setiap harinya dan waktu istirahat pada hari jumat selama 90 (sembilan puluh) menit.
(2)Pembagian Jam Kerja Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
1. a.hari senin sampai dengan kamis masuk kerja : pukul 07.30 WITA; istirahat : pukul 12.00 – 13.00 WITA; dan pulang kerja : pukul 16.30 WITA.
2. b.hari jumat masuk kerja : pukul 07.30 WITA; istirahat : pukul 11.30 – 13.00 WITA; dan pulang kerja : pukul 14.30 WITA.
(3)Jumlah Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Jam Kerja Pegawai ASN di bulan Ramadhan sebanyak 32 (tiga puluh dua) jam 30 (tiga puluh) menit dalam 1 (satu) minggu tidak termasuk jam istirahat, dengan perhitungan sebagai berikut:
1. a.hari senin sampai dengan hari kamis, yaitu 4 (empat) hari x 7 (tujuh) jam = 28 (dua puluh delapan) jam;
2. b.hari jumat, yaitu 1 (satu) hari x 4 (empat) jam 30 (tiga puluh) menit = 4 (empat) jam 30 (tiga puluh) menit; dan
3. c.alokasi waktu istirahat pada hari senin sampai dengan hari kamis yaitu 30 (tiga puluh) menit setiap harinya dan waktu istirahat pada hari jumat selama 60 (enam puluh) menit.
(4)Pembagian Jam Kerja Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai berikut:
1. a.hari senin sampai dengan kamis masuk kerja : pukul 08.00 WITA; istirahat : pukul 12.00 – 12.30 WITA; dan pulang kerja : pukul 15.30 WITA.
2. b.hari jumat masuk kerja : pukul 08.00 WITA; istirahat : pukul 11.30 – 12.30 WITA; dan pulang kerja : pukul 13.30 WITA.
(5)Pegawai ASN yang melaksanakan jam kerja melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), kelebihan jam kerja dapat dipertimbangkan sebagai kinerja Pegawai ASN.

Pasal 4

Dalam melaksanakan Jam Kerja Instansi Pemerintah efektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pegawai ASN wajib mengikuti apel pagi yang dilaksanakan 1 (satu) kali dalam sepekan yakni setiap hari Senin.

Pasal 5

Jumlah hari kerja dan/atau jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, dapat diubah apabila terdapat kebijakan Presiden terkait hari libur nasional, cuti bersama yang bersifat nasional, dan kebijakan yang disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 6

(1)Hari Kerja Instansi Pemerintah dan Jam Kerja lnstansi Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, dikecualikan bagi unit kerja pada Instansi Pemerintah yang tugas dan fungsinya memberikan pelayanan:
1. a.dukungan operasional Instansi Pemerintah; dan/atau
2. b.langsung kepada masyarakat.
(2)Hari Kerja Instansi Pemerintah dan Jam Kerja Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Gubernur setelah mendapatkan pertimbangan dari Menteri.

Pasal 7

(1)Pegawai ASN dapat melaksanakan tugas kedinasan secara fleksibel.
(2)Pelaksanaan tugas kedinasan secara fleksibel sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi fleksibel secara lokasi dan/atau fleksibel secara waktu.
(3)Gubernur menetapkan jenis pekerjaan dan Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi yang dapat menerapkan fleksibel secara lokasi dan/ atau fleksibel secara waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 8

Pegawai ASN yang melaksanakan tugas kedinasan pada jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 7, wajib memenuhi ketentuan jumlah jam kerja dalam 1 (satu) minggu dan mendapatkan hak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 9

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Bali Nomor 230 Tahun 2000 tentang Jam Kerja pada Instansi/Lembaga Pemerintah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2024. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali. Ditetapkan di Bali pada tanggal 21 Desember 2023 Pj. GUBERNUR BALI, ttd S. M. MAHENDRA JAYA Diundangkan di Bali pada tanggal 21 Desember 2023 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI, ttd DEWA MADE INDRA BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2023 NOMOR 58

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bali Nomor 58 Tahun 2023

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2025

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2025