DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bali Nomor 59 Tahun 2019

Nomor: 59
Tahun: 2019
Ditetapkan: 23 Desember 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 32

Lembaga terkait

Ringkasan

Mengatur tentang: 1. Ketentuan Umum; 2. Pembentukan; 3. Kedudukan; 4. Susunan Organisasi; 5. Tugas, Fungsi dan Rincian Tugas UPTD pada Dinas dan Badan; 6. Kelompok Jabatan Fungsional; 7. Jabatan; 8. Tata Kerja; 9. Pendanaan; 10. Ketentuan Peralihan; 11. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2.3 . Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3.4 . Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5494); SALINAN
4.5 . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
9.Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BALI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1.Provinsi adalah Provinsi Bali.
2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali.
3.Gubernur adalah Gubernur Bali.
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Bali.
5.Dinas adalah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.
6.Badan adalan Badan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.
7.Kepala Pelaksana Badan adalah Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali.
8.Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.
9.Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.
10.UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah adalah UPTD di Lingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali.
11.UPTD Pengendalian Bencana Daerah adalah Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops PB) dan Pelaksana Pelayanan Kegawatdaruratan di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali.
12.Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.
13.Seksi adalah Seksi pada Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.
14.Satuan Pendidikan adalah tempat penyelenggaraan keseluruhan kegiatan bimbingan, pengajaran dan/ atau latihan bagi peserta didik untuk peranannya di masa yang akan datang.
15.Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disingkat SMA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari Sekolah Menengah Pertama, Madrasah Tsanawiyah atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama / setara Sekolah Menengah Pertama, Madrasah Tsanawiyah.
16.Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disingkat SMK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari Sekolah Menengah Pertama, Madrasah Tsanawiyah atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama / setara Sekolah Menengah Pertama, Madrasah Tsanawiyah.
17.Sekolah Luar Biasa yang selanjutnya disingkat SLB adalah satuan pendidikan yang khusus diselenggarakan bagi peserta didik yang menyandang kelainan fisik dan/atau mental.
18.Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu.
19.Tugas Teknis Operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
20.Tugas Teknis Penunjang adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.
21.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Apratur Sipil Negara Pemerintah Provinsi Bali.
22.Kesatuan Pengelolaan Hutan yang selanjutnya disingkat KPH adalah wilayah pengelolaan hutan sesuai dengan fungsi pokok dan peruntukannya yang dapat dikelola secara efisien dan lestari.
23.Taman Hutan Raya yang selanjutnya disebut TAHURA adalah Kawasan Pelestarian Alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan/atau satwa yang alami atau bukan alami, jenis asli dan/atau bukan jenis asli, yang tidak invasif dan dimanfaatkan untuk kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, pariwisata, dan rekreasi.
24.Organisme Pengganggu Tumbuhan yang selanjutnya disebut OPT adalah semua organisme yang dapat merusak, mengganggu kehidupan, atau menyebabkan kematian tumbuhan.
25.Pangan Segar Asal Tumbuhan yang selanjutnya disingkat PSAT adalah pangan asal tumbuhan berupa produk yang dihasilkan pada proses pasca panen untuk konsumsi atau bahan baku industri dan/atau produk yang mengalami proses secara minimal (produk minimal processing).
26.Industri Kecil Menengah yang selanjutnya disingkat IKM adalah industri yang memiliki skala industri kecil dan menengah.
27.Pajak Daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar- besarnya kemakmuran rakyat.
28.Retribusi Daerah yaitu pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
29.Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
30.Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
31.Pajak Air Permukaan yang selanjutnya disebut Pajak AP yaitu pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.
32.Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PBBKB adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi :

a.pembentukan;
b.kedudukan;
c.susunan organisasi;
d.tugas, fungsi, dan rincian tugas;
e.kelompok Jabatan Fungsional;
f.tata kerja; dan
g.jabatan perangkat daerah.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 3

(1)Gubernur membentuk UPTD di lingkungan Dinas dan Badan.
(2)UPTD di lingkungan Dinas dan Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

1.UPTD pada Dinas Kesehatan Kelas A, terdiri dari :

a.UPTD Balai Laboratorium Kesehatan;
b.UPTD Balai Pelatihan Kesehatan dan Masyarakat;
c.UPTD Kesehatan Pengobatan Tradisional; dan
d.UPTD Laboratorium dan Pengujian Obat Tradisional.
1. 2.UPTD pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kelas A, terdiri dari :
a.UPTD Pelayanan Sosial; dan
b.UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak.
1. 3.UPTD pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kelas A terdiri dari :
a.UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura;
b.UPTD Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura;
c.UPTD Balai Benih Induk Tanaman Pangan dan Hortikultura;
d.UPTD Benih/Bibit Perkebunan;
e.UPTD Laboratorium Perlindungan Tanaman Perkebunan;
f.UPTD Pertanian Terpadu;
g.UPTD Balai Inseminasi Buatan Daerah;
h.UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
i.UPTD Balai Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan; dan
j.UPTD Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak.
1. 4.UPTD pada Dinas Perhubungan Kelas A, terdiri dari:
a.UPTD Perlengkapan Jalan;
b.UPTD Pusat Pengendalian Lalu Lintas Angkutan Jalan;
c.UPTD Trans Bali/Trans Sarbagita; dan
d.UPTD Penyelenggaraan Pelabuhan.
1. 5.UPTD pada Dinas Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kelas A yaitu UPTD Pendidikan dan Pelatihan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
2. 6.UPTD pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kelas A, terdiri dari :
a.UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang; dan
b.UPTD Industri Olahan Pangan dan Kemasan.
1. 7.UPTD pada Dinas Kebudayaan Kelas A, terdiri dari:
a.UPTD Taman Budaya;
b.UPTD Museum Bali; dan
c.UPTD Monumen Perjuangan Rakyat Bali.
1. 8.UPTD pada Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Kelas A, terdiri dari :
a.UPTD Balai Hyperkes dan Keselamatan Kerja; dan
b.UPTD Balai Latihan Kerja Industri dan Pariwisata.
1. 9.UPTD pada Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Kelas A, terdiri dari :
a.UPTD KPH Bali Utara;
b.UPTD KPH Bali Timur;
c.UPTD KPH Bali Selatan;
d.UPTD KPH Bali Barat;
e.UPTD TAHURA Ngurah Rai;
f.UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup; dan
g.UPTD Pengelolaan Sampah.
1. 10.UPTD pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kelas A, terdiri dari :
a.UPTD Balai Peralatan dan Pengujian;
b.UPTD Pengelolaan Air Minum; dan
c.UPTD Pengelolaan Air Limbah.
1. 11.UPTD pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kelas A, terdiri dari :
a.UPTD Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan;
b.UPTD Produksi Perikanan Budidaya Air Payau/Laut;
c.UPTD Kawasan Konservasi Perairan Bali; dan
d.UPTD Pelabuhan Perikanan.
1. 12.UPTD pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kelas A, terdiri dari :
a.UPTD Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan; dan
b.UPTD Balai Pengembangan Teknis dan Ketrampilan Kejuruan.
1. 13.UPTD pada Badan Kepegawaian Daerah Kelas A, yaitu UPTD Penilaian Kompetensi Pegawai;
2. 14.UPTD pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kelas A, yaitu UPTD Pengelolaan Barang Milik Daerah;
3. 15.UPTD pada Badan Pendapatan Daerah Kelas A, terdiri dari :
a.UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi di Kota Denpasar;
b.UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi di Kabupaten Badung;
c.UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi di Kabupaten Tabanan;
d.UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi di Kabupaten Jembrana;
e.UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi di Kabupaten Buleleng;
f.UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi di Kabupaten Gianyar;
g.UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi di Kabupaten Klungkung;
h.UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi di Kabupaten Bangli; dan
i.UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi di Kabupaten Karangasem.
1. 16.UPTD pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kelas A, yaitu UPTD Pengendalian Bencana Daerah.

(3)Selain UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) angka 12, di bidang pendidikan dibentuk Satuan Pendidikan yang merupakan satuan pendidikan formal.

BAB III

KEDUDUKAN

Pasal 4

(1)UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan bagian dari Dinas dan Badan.
(2)UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas/Kepala Badan melalui Sekretaris Dinas/Badan.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

(1)Susunan organisasi UPTD pada Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) angka 1, terdiri atas :
1. a.UPTD Balai Laboratorium Kesehatan, terdiri dari :
  1. 1.Kepala UPTD;
  2. 2.Sub Bagian Tata Usaha;
  3. 3.Seksi Pelayanan dan Mutu Laboratorium Kesehatan;
  4. 4.Seksi Pelayanan dan Mutu Pemeliharaan, Pengujian Alat Kesehatan; dan
  5. 5.kelompok Jabatan Fungsional.
2. b.UPTD Balai Pelatihan Kesehatan dan Masyarakat, terdiri dari :
  1. 1.Kepala UPTD;
  2. 2.Sub Bagian Tata Usaha;
  3. 3.Seksi Pengkajian dan Pengendalian Mutu Pendidikan dan Pelatihan;
  4. 4.Seksi Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan; dan
  5. 5.kelompok Jabatan Fungsional.
3. c.UPTD Kesehatan Pengobatan Tradisional, terdiri dari :
  1. 1.Kepala UPTD;
  2. 2.Sub Bagian Tata Usaha;
  3. 3.Seksi Kemitraan;
  4. 4.Seksi Pelayanan Kesehatan; dan
  5. 5.kelompok Jabatan Fungsional.
4. d.UPTD Laboratorium dan Pengujian Obat Tradisional, terdiri dari :
  1. 1.Kepala UPTD;
  2. 2.Sub Bagian Tata Usaha;
  3. 3.Seksi Pengembangan dan Pengujian Obat Tradisional;
  4. 4.Seksi Perbekalan Kesehatan; dan
  5. 5.kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
(3)Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
(4)Kelompok jabatan fungsional dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

Pasal 5

(1)Susunan organisasi UPTD pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) angka 2, terdiri atas :
1. a.UPTD Pelayanan Sosial, terdiri dari :
  1. 1.Kepala UPTD;
  2. 2.Sub Bagian Tata Usaha;
  3. 3.Seksi Pelayanan Sosial Anak dan Remaja;
  4. 4.Seksi Pelayanan Sosial Lanjut Usia; dan
  5. 5.kelompok Jabatan Fungsional.
2. b.UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak, terdiri dari :
  1. 1.Kepala UPTD;
  2. 2.Sub Bagian Tata Usaha;
  3. 3.Seksi Penerimaan dan Klarifikasi;
  4. 4.Seksi Tindak Lanjut Kasus; dan
  5. 5.kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
(3)Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
(4)Kelompok jabatan fungsional dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

Pasal 6

(1)Susunan organisasi UPTD pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) angka 3, terdiri atas :
1. a.UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura, terdiri dari :
  1. 1.Kepala UPTD;
  2. 2.Sub Bagian Tata Usaha;
  3. 3.Seksi Pengawasan Mutu dan Sertifikasi Benih;
  4. 4.Seksi Pengujian Mutu Benih; dan
  5. 5.kelompok Jabatan Fungsional.
2. b.UPTD Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura, terdiri dari :
  1. 1.Kepala UPTD;
  2. 2.Sub Bagian Tata Usaha;
  3. 3.Seksi Pengamatan dan Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan;
  4. 4.Seksi Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan; dan
  5. 5.kelompok Jabatan Fungsional.
3. c.UPTD Balai Benih Induk Tanaman Pangan dan Hortikultura, terdiri dari :
  1. 1.Kepala UPTD;
  2. 2.Sub Bagian Tata Usaha;
  3. 3.Seksi Benih Padi dan Palawija;
  4. 4.Seksi Benih Hortikultura; dan
  5. 5.kelompok Jabatan Fungsional.
4. d.UPTD Benih/Bibit Perkebunan, terdiri dari :
  1. 1.Kepala UPTD;
  2. 2.Sub Bagian Tata Usaha;
  3. 3.Seksi Kebun Induk Tanaman Perkebunan;
  4. 4.Seksi Sertifikasi Benih/Bibit Tanaman Perkebunan; dan
  5. 5.kelompok Jabatan Fungsional.
5. e.UPTD Laboratorium Perlindungan Tanaman Perkebunan, terdiri dari :
  1. 1.Kepala UPTD;
  2. 2.Sub Bagian Tata Usaha;
  3. 3.Seksi Organisme Pengganggu Tumbuhan;
  4. 4.Seksi Agensia Hayati/Pestisida Nabati; dan
  5. 5.kelompok Jabatan Fungsional.
6. f.UPTD Pertanian Terpadu, terdiri dari :
  1. 1.Kepala UPTD;
  2. 2.Sub Bagian Tata Usaha;
  3. 3.Seksi Kelembagaan;
  4. 4.Seksi Pengembangan Teknologi; dan
  5. 5.kelompok Jabatan Fungsional.
7. g.UPTD Balai Inseminasi Buatan Daerah, terdiri dari :
  1. 1.Kepala UPTD;
  2. 2.Sub Bagian Tata Usaha;
  3. 3.Seksi Produksi dan Distribusi Semen;
  4. 4.Seksi Sarana Prasarana dan Pemeliharaan Ternak; dan
  5. 5.kelompok Jabatan Fungsional.
8. h.UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, terdiri dari :
  1. 1.Kepala UPTD;
  2. 2.Sub Bagian Tata Usaha;
  3. 3.Seksi Epidemiologi dan Pelayanan Lapangan;
  4. 4.Seksi Pengujian dan Pemeriksaan Laboratorium; dan
  5. 5.kelompok Jabatan Fungsional.
9. i.UPTD Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak, terdiri dari :
  1. 1.Kepala UPTD;
  2. 2.Sub Bagian Tata Usaha;
  3. 3.Seksi Produksi Perbibitan Ternak;
  4. 4.Seksi Hijauan Pakan Ternak; dan
  5. 5.kelompok Jabatan Fungsional.
10. j.UPTD Balai Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan, terdiri dari :
  1. 1.Kepala UPTD;
  2. 2.Sub Bagian Tata Usaha;
  3. 3.Seksi Mutu;
  4. 4.Seksi Teknis; dan
  5. 5.kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
(3)Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
(4)Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

Pasal 7

(1)Susunan organisasi UPTD pada Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) angka 4, terdiri atas :
1. a.UPTD Perlengkapan Jalan;
  1. 1.Kepala UPTD;
  2. 2.Sub Bagian Tata Usaha;
  3. 3.Seksi Pengadaan Perlengkapan Jalan;
  4. 4.Seksi Pemeliharaan Perlengkapan Jalan; dan
  5. 5.kelompok Jabatan Fungsional.
2. b.UPTD Pusat Pengendalian Lalu Lintas Angkutan Jalan, terdiri dari :
  1. 1.Kepala UPTD;
  2. 2.Sub Bagian Tata Usaha;
  3. 3.Seksi Pengendalian Lalu Lintas Kawasan;
  4. 4.Seksi Sarana dan Prasarana; dan
  5. 5.kelompok Jabatan Fungsional.
3. c.UPTD Trans Bali/Trans Sarbagita, terdiri dari :
  1. 1.Kepala UPTD;
  2. 2.Sub Bagian Tata Usaha;
  3. 3.Seksi Operasional;
  4. 4.Seksi Teknik Sarana dan Prasarana; dan
  5. 5.kelompok Jabatan Fungsional.
4. d.UPTD Penyelenggaraan Pelabuhan, terdiri dari :
  1. 1.Kepala UPTD;
  2. 2.Sub Bagian Tata Usaha;
  3. 3.Seksi Teknik Kepelabuhan;
  4. 4.Seksi Operasional; dan
  5. 5.kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
(3)Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
(4)Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

Pasal 8

(1)Susunan Organisasi UPTD pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yaitu UPTD Pendidikan dan Pelatihan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) angka 5, terdiri atas :
1. a.Kepala UPTD;
2. b.Sub Bagian Tata Usaha;
3. c.Seksi Penyusunan Program Monitoring dan Evaluasi;
4. d.Seksi Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan; dan
5. e.kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
(3)Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
(4)Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

Pasal 9

(1)Susunan Organisasi UPTD pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) angka 6, terdiri atas :
1. a.UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang, terdiri dari :
  1. 1.Kepala UPTD;
  2. 2.Sub Bagian Tata Usaha;
  3. 3.Seksi Mutu Pelayanan Laboratorium; dan
  4. 4.kelompok Jabatan Fungsional.
2. b.UPTD Industri Olahan Pangan dan Kemasan, terdiri dari :
  1. 1.Kepala UPTD;
  2. 2.Sub Bagian Tata Usaha;
  3. 3.Seksi Pengembangan Pengolahan Pangan dan Kemasan; dan
  4. 4.kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
(3)Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
(4)Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

Pasal 10

(1)Susunan Organisasi UPTD pada Dinas Kebuyaaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) angka 7, terdiri atas :
1. a.UPTD Taman Budaya, terdiri dari :
  1. 1.Kepala UPTD;
  2. 2.Sub Bagian Tata Usaha;
  3. 3.Seksi Penyajian dan Pengembangan Seni;
  4. 4.Seksi Dokumentasi dan Informasi; dan
  5. 5.kelompok Jabatan Fungsional.
2. b.UPTD Museum Bali, terdiri dari :
  1. 1.Kepala UPTD;
  2. 2.Sub Bagian Tata Usaha;
  3. 3.Seksi Koleksi dan Konservasi;
  4. 4.Seksi Edukasi dan Preparasi; dan
  5. 5.kelompok Jabatan Fungsional.
3. c.UPTD Monumen Perjuangan Rakyat Bali, terdiri dari :
  1. 1.Kepala UPTD;
  2. 2.Sub Bagian Tata Usaha;
  3. 3.Seksi Informasi Masyarakat;
  4. 4.Seksi Penelitian dan Pengembangan; dan
  5. 5.kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
(3)Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
(4)Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

Isi peraturan

Teks32PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2021

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2021