DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2024

Nomor: 6
Tahun: 2024
Ditetapkan: 5 April 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Bali

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Keputusan Gubernur tentang perubahan,Peraturan Gubernur Bali ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Gubernur Bali Nomor 60 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2024 sudah tidak sesuai dengan kebutuhan daerah dan perkembangan hukum saat ini, sehingga perlu diubah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2024; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); SALINAN
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengelolan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
17.Peraturan Pemerintah 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Daerah ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan kemampuan Keuangan Daerah serta pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi, Pengajuan Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1777);
22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
23.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
24.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
25.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
26.Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8);
27.Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 14 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 14);
28.Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 60); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 60 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH SEMESTA BERENCANA PROVINSI BALI TAHUN ANGGARAN 2024. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 60 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 60), diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

(1)Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp2.212.204.560.369,00 (dua triliun dua ratus dua belas miliar dua ratus empat juta lima ratus enam puluh ribu tiga ratus enam puluh sembilan rupiah) yang terdiri atas:
1. a.belanja gaji dan tunjangan ASN;
2. b.belanja tambahan penghasilan ASN;
3. c.tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN;
4. d.belanja gaji dan tunjangan DPRD;
5. e.belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH;
6. f.belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH; dan
7. g.belanja pegawai BLUD.
(2)Belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp1.063.503.663.393,00 (satu triliun enam puluh tiga miliar lima ratus tiga juta enam ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus sembilan puluh tiga rupiah).
(3)Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp648.859.677.744,00 (enam ratus empat puluh delapan miliar delapan ratus lima puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah).
(4)Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp330.243.683.115,00 (tiga ratus tiga puluh miliar dua ratus empat puluh tiga juta enam ratus delapan puluh tiga ribu seratus lima belas rupiah).
(5)Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp58.289.304.663,00 (lima puluh delapan miliar dua ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus empat ribu enam ratus enam puluh tiga rupiah ).
(6)Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp247.336.742,00 (dua ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus empat puluh dua rupiah).
(7)Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp6.471.674.012,00 (enam miliar empat ratus tujuh puluh satu juta enam ratus tujuh puluh empat ribu dua belas rupiah).
(8)Belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, direncanakan sebesar Rp104.589.220.700,00 (seratus empat miliar lima ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus dua puluh ribu tujuh ratus rupiah).

2.Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

(1)Anggaran belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp1.063.503.663.393,00 (satu triliun enam puluh tiga miliar lima ratus tiga juta enam ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus sembilan puluh tiga rupiah) yang terdiri atas:
1. a.belanja gaji pokok ASN;
2. b.belanja tunjangan keluarga ASN;
3. c.belanja tunjangan jabatan ASN;
4. d.belanja tunjangan fungsional ASN;
5. e.belanja tunjangan fungsional umum ASN;
6. f.belanja tunjangan beras ASN;
7. g.belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN;
8. h.belanja pembulatan gaji ASN;
9. i.belanja iuran jaminan kesehatan ASN;
10. j.belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN;
11. k.belanja iuran jaminan kematian ASN; dan
12. l.belanja iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat ASN.
(2)Belanja gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp757.512.153.562,00 (tujuh ratus lima puluh tujuh miliar lima ratus dua belas juta seratus lima puluh tiga ribu lima ratus enam puluh dua rupiah).
(3)Belanja tunjangan keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp78.853.079.239,00 (tujuh puluh delapan miliar delapan ratus lima puluh tiga juta tujuh puluh sembilan ribu dua ratus tiga puluh sembilan rupiah).
(4)Belanja tunjangan jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp7.813.048.650,00 (tujuh miliar delapan ratus tiga belas juta empat puluh delapan ribu enam ratus lima puluh rupiah).
(5)Belanja tunjangan fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp70.217.572.855,00 (tujuh puluh miliar dua ratus tujuh belas juta lima ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus lima puluh lima rupiah).
(6)Belanja tunjangan fungsional umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp9.716.556.322,00 (sembilan miliar tujuh ratus enam belas juta lima ratus lima puluh enam ribu tiga ratus dua puluh dua rupiah).
(7)Belanja tunjangan beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp46.271.402.441,00 (empat puluh enam miliar dua ratus tujuh puluh satu juta empat ratus dua ribu empat ratus empat puluh satu rupiah).
(8)Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, direncanakan sebesar Rp12.073.301.218,00 (dua belas miliar tujuh puluh tiga juta tiga ratus satu ribu dua ratus delapan belas rupiah).
(9)Belanja pembulatan gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, direncanakan sebesar Rp98.768.016,00 (sembilan puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu enam belas rupiah).
(10)Belanja iuran jaminan kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, direncanakan sebesar Rp64.483.860.486,00 (enam puluh empat miliar empat ratus delapan puluh tiga juta delapan ratus enam puluh ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah).
(11)Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, direncanakan sebesar Rp1.760.411.410.00 (satu miliar tujuh ratus enam puluh juta empat ratus sebelas ribu empat ratus sepuluh rupiah).
(12)Belanja iuran jaminan kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k, direncanakan sebesar Rp5.477.680.550,00 (lima miliar empat ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh ribu lima ratus lima puluh rupiah).
(13)Belanja iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l, direncanakan sebesar Rp9.225.828.644,00 (Sembilan miliar dua ratus dua puluh lima juta delapan ratus dua puluh delapan ribu enam ratus empat puluh empat rupiah).

3.Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

(1)Anggaran belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp648.859.677.744,00 (enam ratus empat puluh delapan miliar delapan ratus lima puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah) yang terdiri atas:
1. a.tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN;
2. b.tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN;
3. c.tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi ASN; dan
4. d.tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja ASN.
(2)Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp475.704.113.170,00 (empat ratus tujuh puluh lima miliar tujuh ratus empat juta seratus tiga belas ribu seratus tujuh puluh rupiah).
(3)Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp50.665.589.333,00 (lima puluh miliar enam ratus enam puluh lima juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah).
(4)Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp28.508.727,00 (dua puluh delapan juta lima ratus delapan ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah).
(5)Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp122.461.466.514.,00 (seratus dua puluh dua miliar empat ratus enam puluh satu juta empat ratus enam puluh enam ribu lima ratus empat belas rupiah).

4.Ketentuan ayat (1) dan ayat (7) Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

(1)Anggaran tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp330.243.683.115,00 (tiga ratus tiga puluh miliar dua ratus empat puluh tiga juta enam ratus delapan puluh tiga ribu seratus lima belas rupiah) yang terdiri atas:
1. a.belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah;
2. b.belanja bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah;
3. c.belanja tunjangan profesi guru PNSD;
4. d.belanja tambahan penghasilan guru PNSD;
5. e.belanja jasa pelayanan kesehatan bagi ASN;
6. f.belanja honorarium; dan
7. g.belanja jasa pengelolaan barang milik daerah.
(2)Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp80.276.303.603,00 (delapan puluh miliar dua ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus tiga ribu enam ratus tiga rupiah).
(3)Belanja bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp195.870.512,00 (seratus sembilan puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh ribu lima ratus dua belas rupiah).
(4)Belanja tunjangan profesi Guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp240.232.542.000,00 (dua ratus empat puluh miliar dua ratus tiga puluh dua juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah).
(5)Belanja tambahan penghasilan Guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp3.325.687.000,00 (tiga miliar tiga ratus dua puluh lima juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).
(6)Belanja jasa pelayanan kesehatan bagi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp4.350.000,00 (empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
(7)Belanja honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp4.611.730.000,00 (empat miliar enam ratus sebelas juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah).
(8)Belanja jasa pengelolaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, direncanakan sebesar Rp1.597.200.000,00 (satu miliar lima ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah).

5.Ketentuan ayat (10) dan ayat (13) Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

(1)Anggaran belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp58.289.304.663,00 (lima puluh delapan miliar dua ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus empat ribu enam ratus enam puluh tiga rupiah) yang terdiri atas:
1. a.belanja uang representasi DPRD;
2. b.belanja tunjangan keluarga DPRD;
3. c.belanja tunjangan beras DPRD;
4. d.belanja uang paket DPRD;
5. e.belanja tunjangan jabatan DPRD;
6. f.belanja tunjangan alat kelengkapan DPRD;
7. g.belanja tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD;
8. h.belanja tunjangan reses DPRD;
9. i.belanja pembebanan PPh kepada pimpinan dan anggota DPRD;
10. j.belanja pembulatan gaji DPRD;
11. k.belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD;
12. l.belanja tunjangan transportasi DPRD; dan
13. m.belanja uang jasa pengabdian DPRD.
(2)Belanja uang representasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp1.749.300.000,00 (satu miliar tujuh ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah).
(3)Belanja tunjangan keluarga DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp182.876.400,00 (seratus delapan puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus rupiah).
(4)Belanja tunjangan beras DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp149.456.940,00 (seratus empat puluh sembilan juta empat ratus lima puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh rupiah).
(5)Belanja uang paket DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp149.940.000,00 (seratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah).
(6)Belanja tunjangan jabatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp2.536.485.000,00 (dua miliar lima ratus tiga puluh enam juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah).
(7)Belanja tunjangan alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp226.593.684,00 (dua ratus dua puluh enam juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh empat rupiah).
(8)Belanja tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, direncanakan sebesar Rp9.900.000.000,00 (sembilan miliar sembilan ratus juta rupiah).
(9)Belanja tunjangan reses DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, direncanakan sebesar Rp2.475.000.000,00 (dua miliar empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah).
(10)Belanja pembebanan PPh kepada pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, direncanakan sebesar Rp109.098.196,00 (seratus sembilan juta sembilan puluh delapan ribu seratus sembilan puluh enam rupiah).
(11)Belanja pembulatan gaji DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, direncanakan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
(12)Belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k, direncanakan sebesar Rp25.438.204.443,00 (dua puluh lima miliar empat ratus tiga puluh delapan juta dua ratus empat ribu empat ratus empat puluh tiga rupiah).
(13)Belanja tunjangan transportasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l, direncanakan sebesar Rp14.622.600.000,00 (empat belas miliar enam ratus dua puluh dua juta enam ratus ribu rupiah).
(14)Belanja uang jasa pengabdian DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m, direncanakan sebesar Rp749.700.000,00 (tujuh ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah).

6.Ketentuan ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) Pasal 27 diubah, sehingga menjadi sebagai berikut:

Pasal 27

(1)Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b, direncanakans sebesar Rp1.260.916.551.398,00 (satu triliun dua ratus enam puluh miliar sembilan ratus enam belas juta lima ratus lima puluh satu ribu tiga ratus sembilan puluh delapan rupiah) yang terdiri atas:
1. a.belanja barang;
2. b.belanja jasa;
3. c.belanja pemeliharaan;
4. d.belanja perjalanan dinas;
5. e.belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat; dan
6. f.belanja barang jasa BOS; dan
7. g.belanja barang dan jasa BLUD.
(2)Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp164.973.724.521,00 (seratus enam puluh empat miliar sembilan ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh empat ribu lima ratus dua puluh satu rupiah).
(3)Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp562.916.179.845,00 (lima ratus enam puluh dua miliar sembilan ratus enam belas juta seratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh lima rupiah).
(4)Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp41.821.689.674,00 (empat puluh satu miliar delapan ratus dua puluh satu juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah).
(5)Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp150.419.247.100,00 (seratus lima puluh miliar empat ratus sembilan belas juta dua ratus empat puluh tujuh ribu seratus rupiah).
(6)Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp22.676.524.352,00 (dua puluh dua miliar enam ratus tujuh puluh enam juta lima ratus dua puluh empat ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah).
(7)Belanja barang dan jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp131.941.590.000,00 (seratus tiga puluh satu miliar sembilan ratus empat puluh satu juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah).
(8)Belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, direncanakan sebesar Rp186.167.595.906,00 (seratus delapan puluh enam miliar seratus enam puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus enam rupiah).

7.Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

(1)Anggaran belanja barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp164.973.724.521,00 (seratus enam puluh empat miliar sembilan ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh empat ribu lima ratus dua puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
1. a.belanja barang pakai habis; dan
2. b.belanja aset tetap yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi.
(2)Belanja barang pakai habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp163.301.667.771,00 (seratus enam puluh tiga miliar tiga ratus satu juta enam ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh satu rupiah).
(3)Belanja aset tetap yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp1.672.056.750,00 (satu miliar enam ratus tujuh puluh dua juta lima puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

8.Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) Pasal 29 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

(1)Anggaran belanja jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp562.916.179.845,00 (lima ratus enam puluh dua miliar sembilan ratus enam belas juta seratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh lima rupiah) yang terdiri atas:
1. a.belanja jasa kantor;
2. b.belanja iuran jaminan/asuransi;
3. c.belanja sewa tanah;
4. d.belanja sewa peralatan dan mesin;
5. e.belanja sewa gedung dan bangunan;
6. f.belanja sewa aset tetap lainnya;
7. g.belanja jasa konsultansi konstruksi;
8. h.belanja jasa konsultansi non konstruksi;
9. i.belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan;
10. j.belanja sewa aset tidak berwujud.
(2)Belanja jasa kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp468.938.425.979,00 (empat ratus enam puluh delapan miliar sembilan ratus tiga puluh delapan juta empat ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan rupiah).
(3)Belanja iuran jaminan/asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp53.645.583.288,00 (lima puluh tiga miliar enam ratus empat puluh lima juta lima ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah).
(4)Belanja sewa tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp10.100.000,00 (sepuluh juta seratus ribu rupiah).
(5)Belanja sewa peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp14.155.855.378,00 (empat belas miliar seratus lima puluh lima juta delapan ratus lima puluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh delapan rupiah).
(6)Belanja sewa gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp11.090.990.000,00 (sebelas miliar sembilan puluh juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah).
(7)Belanja sewa aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp489.200.000,00 (empat ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah).
(8)Belanja jasa konsultansi konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, direncanakan sebesar Rp2.075.770.700,00 (dua miliar tujuh puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh ribu tujuh ratus rupiah).
(9)Belanja jasa konsultansi non konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, direncanakan sebesar Rp6.653.004.500,00 (enam miliar enam ratus lima puluh tiga juta empat ribu lima ratus rupiah).
(10)Belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, direncanakan sebesar Rp5.757.234.000,00 (lima miliar tujuh ratus lima puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah).
(11)Belanja sewa aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, direncanakan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

9.Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Pasal 30 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

(1)Anggaran belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp41.821.689.674,00 (empat puluh satu miliar delapan ratus dua puluh satu juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah) yang terdiri atas:
1. a.belanja pemeliharaan peralatan dan mesin;
2. b.belanja pemeliharaan gedung dan bangunan;
3. c.belanja pemeliharaan jalan, jaringan dan irigasi;
4. d.belanja pemeliharaan aset tetap lainnya; dan
5. e.belanja pemeliharaan aset tidak berwujud.
(2)Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp20.970.191.967,00 (dua puluh miliar sembilan ratus tujuh puluh juta seratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus enam puluh tujuh rupiah).
(3)Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp14.248.803.507 (empat belas miliar dua ratus empat puluh delapan juta delapan ratus tiga ribu lima ratus tujuh rupiah).
(4)Belanja pemeliharaan jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp6.312.657.200,00 (enam miliar tiga ratus dua belas juta enam ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus rupiah).
(5)Belanja pemeliharaan aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah).
(6)Belanja pemeliharaan aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp65.037.000,00 (enam puluh lima juta tiga puluh tujuh ribu rupiah).

10.Ketentuan Pasal 31 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

(1)Anggaran belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp150.419.247.100,00 (seratus lima puluh miliar empat ratus sembilan belas juta dua ratus empat puluh tujuh ribu seratus rupiah) yang terdiri atas:
1. a.belanja perjalanan dinas dalam negeri; dan
2. b.belanja perjalanan dinas luar negeri.
(2)Belanja perjalanan dinas dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp134.737.630.300,00 (seratus tiga puluh empat miliar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh ribu tiga ratus rupiah).
(3)Belanja perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp15.681.616.800,00 (lima belas miliar enam ratus delapan puluh satu juta enam ratus enam belas ribu delapan ratus rupiah).

11.Ketentuan Pasal 32 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…