DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2025

Nomor: 6
Tahun: 2025
Ditetapkan: 19 Februari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 33

Lembaga terkait

Ringkasan

Ketentuan Umum, Objek dan Subjek Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Alat Berat, Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Alat Berat, Ketentuan Lain-lain, Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Alat Berat; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); SALINAN
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881); 10.Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6); 11.Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) untuk Transportasi Jalan (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 146); 12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); 13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2024 tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Alat Berat Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 458); 14.Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 1); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR, BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR DAN PAJAK ALAT BERAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Provinsi adalah Provinsi Bali.
2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali.
3.Gubernur adalah Gubernur Bali.
4.Kepala Badan Pendapatan Daerah, yang selanjutnya disebut Kepala Bapenda adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali.
5.Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat atau kendaraan yang dioperasikan di air yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan.
6.Kendaraan Bermotor Angkutan Umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
7.Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle), yang selanjutnya disebut KBL Berbasis Baterai adalah kendaraan yang digerakkan dengan motor listrik dan mendapatkan pasokan sumber daya tenaga listrik dari baterai secara langsung di kendaraan maupun dari luar.
8.Pajak Kendaraan Bermotor, yang selanjutnya disingkat PKB adalah pajak atas Kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor.
9.Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah pajak atas penyerahan hak milik Kendaraan Bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
10.Kepemilikan adalah hubungan hukum antara orang pribadi dan/atau badan dengan Kendaraan Bermotor yang namanya tercantum di dalam bukti Kepemilikan atau dokumen yang sah termasuk Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor.
11.Pajak Pertambahan Nilai, yang selanjutnya disingkat PPN adalah pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen.
12.Kendaraan Bermotor Ubah Bentuk adalah Kendaraan Bermotor, yang mengalami perubahan teknis dan/atau fungsi dan/atau penggunaannya.
13.Nilai Jual Kendaraan Bermotor, yang selanjutnya disingkat NJKB adalah Harga Pasaran Umum atas suatu Kendaraan Bermotor.
14.Nilai Jual Kendaraan Bermotor Ubah Bentuk, yang selanjutnya disebut NJKB Ubah Bentuk adalah Harga Pasaran Umum atas suatu Kendaraan Bermotor yang mengalami perubahan teknis, fungsi dan/atau penggunaannya.
15.Harga Pasaran Umum, yang selanjutnya disingkat HPU adalah harga rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat.
16.Sertifikat Registrasi Uji Tipe, yang selanjutnya disingkat SRUT adalah sertifikat yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal sebagai bukti bahwa setiap Kendaraan Bermotor, landasan Kendaraan Bermotor, kereta gandengan, dan/atau kereta tempelan yang dibuat dan/atau dirakit dan/atau diimpor atau dimodifikasi memiliki spesifikasi teknik sama/sesuai dengan tipe kendaraan yang telah disahkan atau rancang bangun dan rekayasa kendaraan yang telah disahkan, yang merupakan kelengkapan persyaratan pendaftaran dan pengujian berkala Kendaraan Bermotor.
17.Sertifikat Standar adalah penyerahan dan/atau bukti pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha.
18.Ubah Sifat adalah perubahan fungsi Kendaraan Bermotor dari fungsi pribadi ke fungsi umum atau sebaliknya.
19.Nomor Induk Berusaha, yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas Pelaku Usaha yang diterbitkan oleh Lembaga Online Single Submission setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran.
20.Alat Berat adalah alat yang diciptakan untuk membantu pekerjaan konstruksi dan pekerjaan teknik sipil lainnya yang sifatnya berat apabila dikerjakan oleh tenaga manusia, beroperasi menggunakan motor dengan atau tanpa roda, tidak melekat secara permanen serta beroperasi pada area tertentu, termasuk tetapi tidak terbatas pada area konstruksi, perkebunan, kehutanan, dan pertambangan.
21.Pajak Alat Berat yang selanjutnya disingkat PAB adalah Pajak atas Kepemilikan dan/atau penguasaan Alat Berat.
22.Nilai Jual Alat Berat yang selanjutnya disingkat NJAB adalah HPU Alat Berat yang bersangkutan.
23.Badan Hukum Indonesia, yang selanjutnya disebut Badan Hukum adalah badan usaha yang anggaran dasarnya memerlukan pengesahan dari instansi pemerintah yang berwenang atau dibentuk berdasarkan peraturan perundang- undangan.
24.Tahun Pembuatan adalah tahun perakitan dan/atau tahun yang ditetapkan berdasarkan registrasi dan identifikasi oleh pihak berwenang.
25.Harga Kosong (off the road) adalah harga Kendaraan Bermotor dari pabrikan/agen penjualan termasuk PPN.
26.Harga Isi (on the road) adalah harga Kendaraan Bermotor dari pabrikan/agen penjualan termasuk PPN, PKB dan BBNKB.
27.Hari adalah hari kerja.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

a.objek dan subjek PKB, BBNKB dan PAB; dan
b.penghitungan dasar pengenaan PKB, BBNKB dan PAB.

BAB II

OBJEK DAN SUBJEK PAJAK KENDARAAN BERMOTOR, BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR DAN PAJAK ALAT BERAT

Pasal 3

(1)Objek PKB merupakan Kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor.
(2)Objek BBNKB merupakan penyerahan Kepemilikan Kendaraan Bermotor.
(3)Objek PAB merupakan Kepemilikan dan/atau penguasaan Alat Berat.
(4)Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di atas jalan darat.
(5)Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di atas jalan darat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terdiri atas:
1. a.mobil penumpang yang meliputi sedan, jeep dan minibus;
2. b.mobil bus yang meliputi microbus dan bus;
3. c.mobil barang yang meliputi blind van, pick up, light truck, truck, pick up box dan sejenisnya;
4. d.mobil roda tiga meliputi mobil penumpang roda tiga dan mobil barang roda tiga;
5. e.sepeda motor roda dua; dan
6. f.sepeda motor roda tiga meliputi sepeda motor roda tiga penumpang dan sepeda motor roda tiga barang.
(6)Yang dikecualikan dari objek PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan objek BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah kepemilikan dan/atau penguasaan atas:
1. a.kereta api;
2. b.Kendaraan Bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara;
3. c.Kendaraan Bermotor kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik, dan lembaga- lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari Pemerintah; dan
4. d.Kendaraan Bermotor berbasis energi terbarukan.

Pasal 4

(1)Subjek PKB merupakan orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai Kendaraan Bermotor.
(2)Subjek BBNKB merupakan orang pribadi atau badan yang menerima penyerahan Kendaraan Bermotor.
(3)Subjek PAB merupakan orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai Alat Berat.

BAB III

PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR, BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR DAN PAJAK ALAT BERAT

Pasal 5

(1)Penghitungan dasar pengenaan PKB dilakukan terhadap jenis Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di atas jalan darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5).
(2)Penghitungan dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan perkalian dari 2 (dua) unsur pokok:
1. a.NJKB; dan
2. b.bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan hidup akibat penggunaan Kendaraan Bermotor.

Pasal 6

(1)NJKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, ditetapkan dengan ketentuan:
1. a.dalam hal diperoleh Harga Kosong (off the road), NJKB ditetapkan sebelum dikenakan PPN; dan
2. b.dalam hal diperoleh Harga Isi (on the road), NJKB ditetapkan sebelum dikenakan PPN, PKB, dan BBNKB.
(2)NJKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijadikan dasar pengenaan BBNKB.

Pasal 7

NJKB Ubah Bentuk sebagai dasar pengenaan PKB dan BBNKB ditetapkan berdasarkan hasil penjumlahan NJKB dan nilai jual ubah bentuk.

Pasal 8

(1)Bobot sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, dinyatakan dalam koefisien, dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.koefisien sama dengan 1 (satu) berarti kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan oleh penggunaan Kendaraan Bermotor tersebut dianggap masih dalam batas toleransi; dan
2. b.koefisien lebih besar dari 1 (satu) berarti kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan oleh penggunaan Kendaraan Bermotor tersebut dianggap melewati batas toleransi.
(2)Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung berdasarkan faktor-faktor:
1. a.tekanan gandar, yang dibedakan atas dasar jumlah sumbu/as, roda, dan berat Kendaraan Bermotor;
2. b.jenis bahan bakar Kendaraan Bermotor, yang dibedakan menurut bahan bakar bensin, diesel, atau jenis bahan bakar lainnya selain bahan bakar berbasis energi terbarukan; dan
3. c.jenis, penggunaan, Tahun Pembuatan, dan ciri-ciri mesin Kendaraan Bermotor yang dibedakan berdasarkan isi silinder.
(3)Koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.mobil penumpang roda tiga dan mobil barang roda tiga, sepeda motor roda dua, sepeda motor roda tiga penumpang, dan sepeda motor roda tiga barang, nilai koefisien sama dengan 1 (satu);
2. b.sedan, nilai koefisien sama dengan 1,025 (satu koma nol dua puluh lima);
3. c.jeep dan minibus, nilai koefisien sama dengan 1,050 (satu koma nol lima puluh);
4. d.blind van, pick up, pick up box dan microbus, nilai koefisien sama dengan 1,085 (satu koma nol delapan puluh lima);
5. e.bus, nilai koefisien sama dengan 1,1 (satu koma satu);
6. f.light truck dan sejenisnya, nilai koefisien sama dengan 1,3 (satu koma tiga); dan
7. g.truck dan sejenisnya, nilai koefisien sama dengan 1,4 (satu koma empat).

Pasal 9

Dasar pengenaan PKB, NJKB, bobot, dan dasar pengenaan BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 10

Nilai jual ubah bentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 11

(1)Pengenaan PKB dan BBNKB KBL Berbasis Baterai untuk:
1. a.orang;
2. b.barang;
3. c.angkutan umum orang; dan/atau
4. d.angkutan umum barang, ditetapkan sebesar 0% (nol persen) dari dasar pengenaan PKB dan BBNKB.
(2)Pengenaan PKB dan BBNKB KBL Berbasis Baterai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk pada Kendaraan Bermotor yang dilakukan konversi bahan bakar fosil menjadi kendaraan berbasis baterai.

Isi peraturan

Teks33PDFHirarki

Memuat teks peraturan…