DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bali Nomor 61 Tahun 2022

Nomor: 61
Tahun: 2022
Ditetapkan: 9 November 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Bali

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Keputusan Gubernur tentang Perubahan,Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Gubernur Bali Nomor 62 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2022 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 57 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Gubernur Nomor 62 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2022, sudah tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan hukum saat ini, sehingga perlu diubah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kedelapan Atas Peraturan Gubernur Nomor 62 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2022; SALINAN Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
21.Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8);
22.Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 9);
23.Peraturan Gubernur Bali Nomor 62 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2022 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 57 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Gubernur Nomor 62 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 58); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDELAPAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 62 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH SEMESTA BERENCANA PROVINSI BALI TAHUN ANGGARAN 2022. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 62 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 62) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Gubernur Bali:

a.Nomor 12 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 62 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 13);
b.Nomor 24 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 62 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 25);
c.Nomor 29 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Nomor 62 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 30);
d.Nomor 31 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Gubernur Nomor 62 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 32);
e.Nomor 35 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Gubernur Nomor 62 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 36);
f.Nomor 50 Tahun 2022 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Gubernur Nomor 62 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 51); dan
g.Nomor 57 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Gubernur Nomor 62 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 58), diubah sebagai berikut:
1. 1.Ketentuan ayat (1) dan ayat (5) Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1)Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, direncanakan sebesar Rp3.494.115.418.572,00 (tiga triliun empat ratus sembilan puluh empat miliar seratus lima belas juta empat ratus delapan belas ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
1. a.pajak daerah;
2. b.retribusi daerah;
3. c.hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
4. d.lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
(2)Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp2.879.557.806.488,00 (dua triliun delapan ratus tujuh puluh sembilan miliar lima ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus enam ribu empat ratus delapan puluh delapan rupiah).
(3)Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp10.738.252.500,00 (sepuluh miliar tujuh ratus tiga puluh delapan juta dua ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah).
(4)Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp220.323.008.100,00 (dua ratus dua puluh miliar tiga ratus dua puluh tiga juta delapan ribu seratus rupiah).
(5)Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp383.496.351.484,00 (tiga ratus delapan puluh tiga miliar empat ratus Sembilan puluh enam juta tiga ratus lima puluh satu ribu empat ratus delapan puluh empat rupiah).

2.Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, direncanakan sebesar Rp2.047.466.392.120,00 (dua triliun empat puluh tujuh miliar empat ratus enam puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu seratus dua puluh rupiah), yaitu pendapatan transfer pemerintah pusat.

3.Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (5), dan ayat (6) Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

(1)Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, direncanakan sebesar Rp4.076.148.648.130,00 (empat triliun tujuh puluh enam miliar seratus empat puluh delapan juta enam ratus empat puluh delapan ribu seratus tiga puluh rupiah), terdiri atas:
1. a.belanja pegawai;
2. b.belanja barang dan jasa;
3. c.belanja bunga;
4. d.belanja subsidi;
5. e.belanja hibah; dan
6. f.belanja bantuan sosial.
(2)Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp1.824.026.422.662,00 (satu triliun delapan ratus dua puluh empat miliar dua puluh enam juta empat ratus dua puluh dua ribu enam ratus enam puluh dua rupiah).
(3)Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp1.838.472.468.548,00 (satu triliun delapan ratus tiga puluh delapan miliar empat ratus tujuh puluh dua juta empat ratus enam puluh delapan ribu lima ratus empat puluh delapan rupiah).
(4)Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
(5)Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp10.350.595.000,00 (sepuluh miliar tiga ratus lima puluh juta lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).
(6)Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp403.159.161.920,00 (empat ratus tiga miliar seratus lima puluh sembilan juta seratus enam puluh satu ribu sembilan ratus dua puluh rupiah).
(7)Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah).

4.Ketentuan ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) Pasal 43 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43

(1)Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b, direncanakan sebesar Rp1.800.399.412.612,00 (satu triliun delapan ratus miliar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus dua belas ribu enam ratus dua belas rupiah), terdiri atas:
1. a.belanja modal tanah;
2. b.belanja modal peralatan dan mesin;
3. c.belanja modal gedung dan bangunan;
4. d.belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
5. e.belanja modal aset tetap lainnya; dan
6. f.belanja modal aset lainnya.
(2)Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp770.002.219.242,00 (tujuh ratus tujuh puluh miliar dua juta dua ratus sembilan belas ribu dua ratus empat puluh dua rupiah).
(3)Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp129.701.330.422,00 (seratus dua puluh sembilan miliar tujuh ratus satu juta tiga ratus tiga puluh ribu empat ratus dua puluh dua rupiah).
(4)Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp413.591.434.404,00 (empat ratus tiga belas miliar lima ratus sembilan puluh satu juta empat ratus tiga puluh empat ribu empat ratus empat rupiah).
(5)Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp452.699.429.919,00 (empat ratus lima puluh dua miliar enam ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan belas rupiah).
(6)Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp34.329.998.625,00 (tiga puluh empat miliar tiga ratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus dua puluh lima rupiah).
(7)Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).

5.Ketentuan Pasal 49 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 49

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c, direncanakan sebesar Rp7.848.875.371,00 (tujuh miliar delapan ratus empat puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh satu rupiah), yaitu belanja tidak terduga.

6.Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 50 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 50

(1)Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d, direncanakan sebesar Rp1.657.424.586.348,00 (satu triliun enam ratus lima puluh tujuh miliar empat ratus dua puluh empat juta lima ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus empat puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
1. a.belanja bagi hasil; dan
2. b.belanja bantuan keuangan.
(2)Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp1.354.111.107.615,00 (satu triliun tiga ratus lima puluh empat miliar seratus sebelas juta seratus tujuh ribu enam ratus lima belas rupiah).
(3)Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp303.313.478.733,00 (tiga ratus tiga miliar tiga ratus tiga belas juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh tiga rupiah).

7.Lampiran I dan Lampiran II diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. Pasal II Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali. Diundangkan di Bali pada tanggal 9 Nopember 2022 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI, ttd DEWA MADE INDRA BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2022 NOMOR 62 Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali, Ida Bagus Gede Sudarsana NIP. 19691010 199703 1 012 Ditetapkan di Bali Pada tanggal 9 Nopember 2022 GUBERNUR BALI, ttd WAYAN KOSTER

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bali Nomor 61 Tahun 2022

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 4

Pasal 13

Pasal 19

Pasal 43

Pasal 49

Pasal 50

Dasar hukum (3)

Peraturan Gubernur Bali Nomor 62 Tahun 2021

Peraturan Gubernur Nomor 62 Tahun 2021

Peraturan Gubernur Bali Nomor 57 Tahun 2022

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 4

Pasal 13

Pasal 19

Pasal 43

Pasal 49

Pasal 50

Dasar hukum (3)

Peraturan Gubernur Bali Nomor 62 Tahun 2021

Peraturan Gubernur Nomor 62 Tahun 2021

Peraturan Gubernur Bali Nomor 57 Tahun 2022